Pos

Menyaksikan Potret Buram Hukuman Mati via Film Film dokumenter yang mengisahkan tentang perjuangan para terpidana mati yang mengalami proses peradilan sesat untuk mendapatkan keadilan.

HUKUM ONLINE-Rabu 10 Oktober 2018 bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia dilakukan pemutaran film serentak di tiga perguruan tinggi di Jakarta yaitu Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Bina Nusantara (Binus), dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera).

Di tiga kampus itu mengangkat tema berbeda-beda. STHI Jentera misalnya, mengusung pemutaran film dan diskusi terbuka dengan tema Dignity for All. Film yang diputar merupakan film dokumenter yang mengisahkan tentang perjuangan para terpidana mati yang mengalami proses peradilan sesat untuk mendapatkan keadilan.

 

Film pertama yaitu Novum menceritakan perjuangan Yusman Telaumbanua yang dituduh membunuh tiga orang pada April 2012. Sejak ditangkap, Yusman sudah mengalami unfair trial, dia mengalami penyiksaan oleh Kepolisian Nias dan identitasnya dipalsukan sehingga dia menjadi berusia 19 tahun. Faktanya, Yusman baru berusia 16 tahun saat dia divonis hukuman mati oleh majelis hakim di PN Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara pada 21 Mei 2013.

 

Selain itu, Yusman yang tidak fasih berbahasa Indonesia juga diadili melalui peradilan dewasa, bukan peradilan anak. Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yusman yang masih di bawah 18 tahun harus diadili melalui peradilan anak yang memegang teguh asas kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan keadilan restoratif. Sehingga sebelum dilakukan proses penyelesaian melalui peradilan, maka terlebih dahulu dilakukan upaya diversi.

 

Perjuangan Yusman kemudian berbuah manis, setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukan oleh Yusman bersama KontraS. MA dalam putusannya membatalkan putusan PN Gunung Sitoli, dan meringankan hukuman bagi Yusman dari pidana mati menjadi pidana penjara selama 5 tahun.

 

Sementara film kedua yaitu Menanti Keadilan menceritakan perjuangan Zulfiqar Ali, seorang WNA asal Pakistan pada November 2004 dituduh memiliki 300 gr heroin yang sebenarnya milik temannya. Serupa dengan Yusman, Zulfiqar juga mengalami proses peradilan yang tidak adil. Dia mengalami penyiksaan oleh aparat kepolisian selama proses penyidikan.

 

Dia juga tidak didampingi oleh penerjemah dan penasehat hukum hingga satu bulan pasca penangkapan. Padahal sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 53 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari penerjemah. Lalu dalam Pasal 55 KUHAP juga diatur bahwa negara wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan dengan ancaman pidana mati, pidana 15 tahun atau lebih, atau yang tidak mampu.

 

Kemudian pada masa penangkapan dan penahanan dia tidak mendapat akses untuk menghubungi Kedutaan Besar Pakistan guna meminta perlindungan dari negara asalnya.Puncaknya adalah ketika majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkaranya menolak keterangan saksi Gurdip Singh yang mengakui bahwa heroin itu miliknya, bukan Zulfiqar Ali.

 

Hingga akhirnya pada 14 Juni 2005, majelis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap dirinya. Sementara Yusman mendapatkan buah manis atas perjuangannya, Zulfiqar justru harus menelan pil pahit. Majelis hakim di PT Banten pada 2005 dalam putusannya justru menguatkan putusan PN Tangerang yang menjatuhkan vonis hukuman mati.

 

Sementara itu putusan kasasi yang dilakukan pada 2005 dan PK yang diajukan pada 2014 tidak diterima oleh MA. Namun, perjuangan belum usai, dia lewat Imparsial mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi pada 6 Maret 2018. Namun sebelum grasinya dikabulkan oleh Jokowi, Zulfiqar meninggal dunia akibat sakit kronis yang dia derita.

 

Usai pemutaran film, dilakukan diskusi terbuka yang dibuka dengan kisah dari Lukman, adik dari terpidana narkotika Santa. Santa adalah seorang ‘supir tembak’ keturunan Tionghoa yang fasih berbahasa Mandarin. Pada 2016, Santa menjadi penerjemah bagi empat orang warga negara Tiongkok yang ternyata memiliki 20 kg zat metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan nama sabu-sabu.

 

Pada 2 Juni 2016, Santa diminta untuk mendatangi sebuah hotel tempat keempat warga Tiongok itu menginap karena membutuhkan penerjemah. Namun ketika dia tiba di hotel, Santa langsung ditangkap oleh aparat kepolisian. Dugaan keterlibatan Santa ini muncul karena ruko di daerah Dadap yang dijadikan gudang sabu-sabu disewa atas namanya.

 

“Di dalam BAP, Santa disangka terlibat dengan keempat warga Tiongkok ini dan ikut melakukan pembongkaran mesil molding di sebuah ruko yang dijadikan gudang penyimpanan sabu di daerah Dadap, Jakarta Barat dan ikut mengirim sabu tersebut ke hotel,” ujar Lukman dalam diskusi.

 

Berdasarkan penuturan Lukman, selama pemeriksaan dalam tahap penyidikan, Santa mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu kuat dugaan jika pihak jaksa penuntut umum menghilangkan barang bukti berupa ponsel milik Santa.

 

Di dalam ponsel itu berisi percakapan antara Santa dan keempat warga negara Tiongkok yang menunjukkan jika Santa hanya diminta sebagai penerjemah, bukan terlibat dalam kejahatan narkotika ini. Selama persidangan, pihak Santa juga mengalami diskriminasi. Salah satunya adalah jangka waktu yang diberikan oleh majelis hakim tidak proporsional, karena Santa bersama penasihat hukumnya hanya diberikan waktu 30 menit untuk membuat berkas pledoi. Sementara waktu yang diberikan bagi penuntut umum untuk menyusun berkas tuntutan lebih dari 7 hari.

 

Padahal sesuai dengan prinsip-prinsip universal, tersangka/terdakwa berhak mendapatkan fasilitas dan waktu yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Kemudian, majelis hakim juga terkesan menunda proses persidangan Santa, hal ini jelas bertentangan dengan asas speedy trial.

 

Penerapan hukuman mati di Indonesia jelas bertentangan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2005 yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

 

Dalam Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik dijelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Namun, sayangnya hukuman mati sendiri masih dianggap konstitusional dan berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007.

 

Padahal menurut penuturan Anugerah Rizki Akbari dalam paparannya, negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba dalam menghapuskan penerapan hukuman mati bagi para terdakwa di wilayah hukum mereka. Namun di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya.

 

Berdasarkan laporan Amnesty International, selama menjelang dan saat Asian Games 2018 telah terjadi kasus tembak mati tanpa melalui proses peradilan terhadap 77 orang. Ini seolah menegaskan bahwa Indonesia masih mengecualikan para tersangka/terdakwa dari perlindungan dan pemenuhan hak hidup setiap orang yang dicantumkan dalam UUD 1945.

Bagikan :

PRO-KONTRA PIDANA MATI DI KALANGAN MAHASISWA

BINUS UNIVERSITY-Himpunan Mahasiswa Business Law (HIMSLAW) bekerja sama dengan IMPARSIAL
mengadakan diskusi publik sekaligus pemutaran film tentang pidana mati. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti-Hukuman Mati yang jatuh pada tanggal
10 Oktober 2018. Dalam kegiatan ini diadakan pemutaran film “NOVUM” dan
“MENANTI KEADILAN”. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di lima kampus, yaitu kampus Universitas
Negeri Jakarta, STIH Jentera, Universitas Indonesia dan Unversitas Parahiyangan Bandung.
Di BINUS sendiri, kegiatan berlangsung di Kampus Anggrek.

Dalam diskusi publik hadir empat pembicara yaitu Dr. Ahmad Sofian, SH, MA (dosen
Jurusan Hukum Bisnis-BINUS University), Muhammad Arief, SH, MH (Direktur LBH Jakarta),
Evitarossi Budawan (IMPARSIAL), dan Siti Rohani (Isteri Alm. Zulfikar Ali), dan sebagai
moderator Rexy Hutabarat (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis). Hadir dalam kesempatan ini
lebih kurang 80 peserta yang sebagian besar adalah mahasiswa jurusan hukum bisnis. Acara
ini dibuka secara resmi oleh Dr. Besar, SH, MHum (sekretarris Jurusan Hukum Bisnis BINUS
University).

Kesimpulan yang diperoleh dari diskusi ini adalah hukuman mati meskipun masih
diberlakukan di beberapa negara, namun pelaksanaannya sangat ketat dan hanya untuk
jenis kejahatan-kejahatan tertentu. Hukuman mati juga dinilai bertentangan dengan piagam
hak asasi manusia yang mengutamakan hak untuk hidup dan merupakan hak dasar manusia
yang tidak bisa dicabut kecuali oleh Tuhan. Hukuman mati juga tidak menyebabkan
kejahatan makin berkurang karena itu hukuman mati tidak membuat penjahat menjadi
takut. Selain itu ditemukan sejumlah putusan yang kurang akurat dalam proses pembuktian
sehingga jika hukuman mati telah dieksekusi maka akan sulit mengkoreksi nya kembali.
Dengan demikian, hukuman mati seharusnya dimoratorium sehingga tidak diberlakukan lagi
di Indonesia, yang saat ini masih ditemukan di sejumlah perundang-undangan nasional. (***)


Published at : 11 October 2018

Bagikan :

Peradilan Janggal, Pemerintah Didesak Evaluasi Hukuman Mati

Jakarta, CNN Indonesia — Berkumpul di markas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), keluarga dan mantan terpidana mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan hukuman mati mengingat masih banyak kejanggalan dalam proses peradilan.

“Tidak ada pembelajaran yang dilakukan pemerintah terkait kejanggalan kasus ini, tapi pemerintah masih tetap memvonis hukuman mati,” ujar Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, dalam acara peringatan Hari Antihukuman Mati Dunia pada Selasa (9/10) tersebut.

Putri kemudian memberikan contoh kejanggalan dalam pemberian vonis hukuman mati pada kasus Yusman Telaumbanua, mantan terpidana yang hadir pula dalam acara tersebut.

Putri menceritakan bahwa terpidana itu berhasil lolos dari vonis mati karena tim pengacara dari KontraS berhasil membawa bukti baru berupa hasil pemeriksaan forensik yang menyatakan Yusman masih berusia 19 tahun ketika pemeriksaan dilakukan pada 2016.

Dengan demikian, Yusman masih berusia sekitar 16 tahun ketika peristiwa yang disangkakan bergulir.

Akhirnya, Yusman hanya mendapat vonis penjara lima tahun dari Mahkamah Agung dalam sidang peninjauan kembali. Ia pun bebas dari penjara pada 17 Agustus 2017.

Akhir baik dari perjalanan kasus Yusman tak terjadi pada Zulfiqar Ali, terpidana kasus penyelundupan narkoba jenis heroin sebanyak 300 gram.

Hakim memvonis mati Zulfiqar pada 2005 silam. Berhasil terhindar dari eksekusi mati pada 29 Juli 2016, Zulfiqar wafat pada 31 Mei 2018 karena sakit.

Peneliti Imparsial, Evitarossi Budiawan, menjelaskan yang menjadi masalah dalam kasus Zulfiqar adalah unfair trial, yaitu dianiaya dan tidak didampingi pengacara saat proses pemeriksaan.

Masalah berikutnya menurut Eva adalah pengajuan grasi yang sudah disampaikan sejak awal Maret, tapi tak juga diproses oleh Mahkamah Agung.

Menurut prosedurnya, MA hanya punya waktu 30 hari untuk mengeluarkan pertimbangan kepada presiden menyikapi pengajuan grasi.

“Sampai Pak Zulfiqar meninggal dan melebihi ketentuan itu, MA belum juga mengeluarkan pertimbangan,” ucap Eva.

Contoh lainnya adalah kasus kepemilikan narkoba yang dialami oleh pria bernama Santa pada 2016. Lukman, adik Santa yang hadir dalam acara tersebut, bercerita bahwa kakaknya hanyalah korban.

Berawal dari perkenalan Santa dengan empat warga negara China, mereka membuat kerja sama bisnis. Pada Juni 2016, keempat orang itu ditangkap atas kepemilikan 20 kilogram sabu.

Santa belakangan juga ditangkap polisi, meskipun dia sudah berusaha membuktikan bahwa ia tidak berada di lokasi penangkapan keempat WN China. Segala barang bukti pun tak ada yang mengarah padanya.

Meski demikian, ia menerima vonis mati, lebih parah dari empat tersangka lainnya yang dijatuhi vonis seumur hidup.

“Saya menolak hukuman mati ini karena kakak saya tidak bersalah, tapi divonis paling tinggi,” ucap Lukman dengan nada sedikit geram. (bin/has)

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 10/10/2018 02:10 WIB

Bagikan :

Hari Anti-Hukuman Mati, HATI: Pemerintah Masih Cacat Hukum

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) akan memperingati Hari Anti-Hukuman Mati, yang setiap tahun dikampanyekan pada 10 Oktober. Peringatan ini digaungkan penegak hak asasi manusia dan kelompok sadar advokasi seluruh dunia, yang diplokamatori World Coalition Against the Death Penalty.

HATI menaungi kelompok Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KonstraS), Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, dan Reprieve.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia mengatakan, dalam kampanyenya, tahun ini HATI kembali mendorong pemerintah menghapus dan meninjau ulang undang-undang tentang hukuman mati.

“Paling strategis sekarang adalah pemerintah harus melakukan penghapusan hukuman mati. Jika penghapusan hukuman mati dianggap sulit, setidaknya melakukan moratorium,” katanya kepada Tempo di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Oktober 2018.

Moratorium hukuman mati, dalam catatan HATI, pernah diterapkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu berlaku moratorium hukuman mati selama empat tahun.

Untuk mengawal proses evaluasi, HATI juga meminta pemerintah membentuk lembaga independen. Lembaga ini dinilai perlu ada untuk bertugas meninjau ulang putusan hukuman mati.

Dalam masa moratorium, menurut Putri, dapat dilakukan peninjauan kembali kelayakan hukuman mati yang ditanggung terpidana atau paling tidak mengevaluasi putusan. Ia mengatakan banyak cacat hukum dalam pemutusan hukuman mati. Pemerintah dinilai tidak hati-hati memproses hukuman mati.

HATI mencontohkan sejumlah kasus. Salah satunya kasus terpidana hukuman mati perkara narkoba asal Pakistan, Zulfiqar Ali, yang ditangkap tanpa barang bukti. Ia ditahan sejak 2004 dan diduga mengalami penganiayaan oleh aparatur selama menjalani proses hukum.

Tim advokasi KontraS telah mengawal kasus ini dan mengupayakan grasi kepada Mahkamah Agung (MA). Namun proses itu mandek, dan MA tak mengeluarkan grasi hingga Zulfiqar Ali meninggal karena sakit pada Mei 2018. Saat ini, HATI dan keluarga Zulfiqar Ali menuntut pemerintah melakukan upaya rehabilitasi untuk mengembalikan nama baik korban dan keluarga korban.

 

Reporter:

Francisca Christy Rosana

Editor:

Ninis Chairunnisa

Selasa, 9 Oktober 2018 18:14 WIB

Bagikan :

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Evaluasi Hukuman Mati

TEMPO.COJakarta – Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengevaluasi proses hukum terpidana hukuman mati. Seruan ini disampaikan anggota koalisi tersebut menjelang peringatan Hari Anti-Hukuman Mati yang diperingati secara internasional Rabu, 10 Oktober 2018.

“Di Amerika, 362 orang terpidana hukuman mati bebas karena terbukti tidak bersalah. Bagaimana dengan Indonesia?” kata Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat ditemui di kantor KontraS, Kwitang, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Oktober 2018.

Putri menyampaikan banyak negara yang mengalami cacat hukum. Hukum yang menimpa terpidana hukuman mati pun tidak main-main. Bila salah tangkap, kata dia, orang yang tidak bersalah harus menanggung hukuman berat dan merelakan nyawanya.

Di Indonesia, cacat hukum dimungkinkan lebih banyak terjadi. Sebab, sistem hukum Indonesia dinilai masih buruk. Musababnya, putusan hukum-hukum berat ini minim koreksi. Keberadaan tim independen pun diharapkan bakal mengevaluasi dan menguji kelayakan putusan hukuman mati itu.

Selain mendesak pemerintah menghapus hukuman mati, HATI memaparkan bahwa hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia menunjukkan ketidakadilan. Sebab, hukum ini acap menyasar kelompok rentan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

 

Reporter:

Francisca Christy Rosana

Editor:

Amirullah

Selasa, 9 Oktober 2018 16:43 WIB

Bagikan :

MA Diminta Terbitkan Pertimbangan Permohonan Grasi Zulfiqar Ali Zulfiqar sudah meninggal dunia. Grasi akan digunakan keluarganya untuk menuntut rehabilitasi.

Ada banyak cara yang bisa digunakan terpidana jika hukuman yang diberikan padanya dirasa tidak adil, salah satunya mengajukan grasi. Itulah yang dilakukan salah satu terpidana mati yang sempat terancam dieksekusi mati bernama Zulfiqar Ali. Warga negara Pakistan itu divonis hukuman mati pada 14 Juni 2005 atas tuduhan kepemilikan narkotika seberat 300 gram.

Koordinator tim peneliti Imparsial, Adi Manto Adiputra, mengatakan Zulfiqar Ali mengalami proses peradilan yang tidak adil (unfair trial). Zulfiqar tidak diberikan akses kepada kedutaan besar Pakistan, mengalami berbagai kekerasan dan penyiksaan dalam proses hukum. Saksi kunci yang menyeret Zulfiqar Ali dalam kasus ini, Gurdip Singh, juga telah mencabut keterangan yang sebelumnya menyebut Zulfiqar Ali sebagai pemilik 300 gram narkotika. Gurdip Singh mencabut keterangannya di persidangan dan secara tertulis di hadapan notaris. “Selama menjalani proses hukum Zulfiqar tidak disediakan penerjemah,” kata Ardi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (08/6).

Atas dasar itu Imparsial yakin Zulfiqar Ali tidak bersalah karena bukan dia yang memiliki 300 gram narkotika. Hasil investigasi yang dilakukan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM pada 2010, Hafid Abbas, menyebut hal serupa, bahwa Zulfiqar Ali tidak bersalah. Saat mengampu sebagai komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas juga mengusulkan kepada Presiden segera memberikan grasi terhadap Zulfiqar Ali.

Desakan untuk membebaskan Zulfiqar Ali dari segala hukuman itu juga disuarakan Ketua Komnas HAM sekarang, Ahmad Taufan Damanik. Komnas HAM secara resmi telah melayangkan surat kepada Presiden agar grasi untuk Zulfiqar Ali segera diberikan atas dasar telah terjadi unfair trial.

Ardi mengingatkan bahwa awal tahun ini –saat Presiden Joko Widodo melawat ke Pakistan—ada kabar tentang janji untuk segera memberikan grasi untuk Zulfiqar Ali dengan alasan kemanusiaan. Zulfiqar Ali mengidap kanker hati stadium empat. Sayangnya sampai ajal menjemput Zulfiqar Ali belum mendapat grasi sebagaimana dijanjikan. Zulfiqar Ali menghembuskan nafas terakhir pada Kamis (31/5) lalu.

Salah satu penyebab Presiden Joko Widodo tak kunjung memberikan pengampunan bagi Zulfiqar Ali menurut Ardi karena Mahkamah Agung (MA) belum menerbitkan pertimbangan kepada Presiden. Pertimbangan MA itu merupakan syarat bagi Presiden untuk menerbitkan grasi. Ketentuan itu diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 5 Tahun 2010. Merujuk pasal 10 UU Grasi, pertimbangan tertulis kepada Presiden itu harus diterbitkan MA paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara.

Imparsial telah menyerahkan salinan permohonan grasi itu kepada PN Tangerang sebagai pengadilan tingkat pertama yang menghukum Zulfiqar Ali pada 8 Maret 2018. PN Tangerang telah menyerahkan salinan itu dan diterima MA pada 4 April 2018. Jangka waktu itu menurut Ardi telah melewati batas waktu 30 hari. “MA telah melanggar ketentuan batas waktu yang diamanatkan UU untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait permohonan grasi yang diajukan Zulfiqar Ali,” tukasnya.

Imparsial mencatat bukan kali ini MA lalai dalam menindaklanjuti permohonan grasi. Kasus serupa juga dialami terpidana mati yang telah dieksekusi pada tahun 2015, Zainal Abidin. Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukannya terselip di MA selama 10 tahun.

Ardi melanjutkan, sekalipun Zulfiqar Ali telah tiada tapi permohonan grasinya harus tetap dituntaskan. MA harus segera menerbitkan pertimbangan kepada Presiden. Grasi yang dikeluarkan Presiden nanti penting untuk nama baik Zulfiqar Ali dan keluarganya. “Negara harus menyatakan Zulfiqar Ali tidak bersalah dan dibebaskan dari vonis,” tukasnya.

Peneliti senior Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, menyebut grasi itu akan digunakan sebagai bekal untuk mengajukan rehabilitasi. Selaras itu Imparsial telah mengadukan masalah ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Menurut Bhatara KSP merespons positif dan berjanji mencari solusi. Bagi Bhatara Zulfiqar Ali layak menerima grasi bukan sekedar demi kemanusiaan tapi juga karena dia mengalami unfair trial. “Jika grasi ini terbit kami akan mengajukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan,” paparnya.

Senin, 11 Juni 2018

Ady Thea DA
Bagikan :

Imparsial Ungkit Janji Jokowi Grasi Untuk Terpidana Zulfiqar

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial mendesak negara untuk segera membersihkan nama baik terpidana mati kasus narkotika Zulfiqar Ali. Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra meminta pemerintah untuk tetap memberikan grasi kepada Zulfiqar meski ia telah wafat.

Zulfiqar diketahui telah meninggal dunia pada 31 Mei 2018 lalu akibat kanker hati stadium IV yang dideritanya.

“Kami mendesak pemerintah untuk tetap memberikan grasi kepada Zulfiqar meski dia sudah meninggal dunia,” terang dia di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (8/6).

Ardi mengungkapkan jika Presiden Joko Widodo telah menjanjikan akan memberika grasi kepada Zulfiqar atas alasan kemanusiaan. Namun grasi itu tak kunjung turun karena belum ada pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Padahal imparsial telah mengajukan permohonan grasi kepada Jokowi pada 6 Maret 2018 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan dilanjutkan dengan menyerahkan salinan permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 8 Maret 2018.

Salinan berkas itu pun telah diterima oleh MA pada 4 April 2018. Namun pertimbangan grasi tersebut tak kunjung turun hingga Zulfiqar wafat.

Padahal berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterima salinan permohonan berkas perkara MA harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden.

“Namun, berdasarkan konfirmasi kami ke Sekretariat Negara hingga kini belum ada pertimbangan dari MA,” terangnya.

Oleh karena itu Ia menyatakan pemerintah harus merehabilitasi nama baik Zulfiqar Ali agar keluarganya terutama anak-anaknya tahu dan yakin bahwa orang tua mereka tidak bersalah.

Ardi mengklaim Zulfiqar tidak bersalah dalam kasus kepemilikan narkoba jenis heroin seberat 300 gram. Zulfiqar kata dia adalah korban dari peradilan yang tidak adil (unfair trial).

“Dalam perjalanan kasusnya banyak terdapat kejanggalan selama proses hukum dan kuat dugaan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah,” ujarnya.

Ia juga mengklaim pada tahun 2010 lalu, Hafid Abbas selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM di Kemenkumham telah melakukan investigasi dan menyimpulkan Zulfiqar tidak bersalah. (DAL/DAL)

 

SAH, CNN Indonesia | Sabtu, 09/06/2018 04:20 WIB

Bagikan :