Pos

Jokowi – Jusuf Kalla Dinilai Gagal Implementasikan Poros Maritim Dunia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Poros maritim dunia yang menjadi visi Jokowi – Jusuf Kalla pada periode 2014-2019 disebut tak terlihat diimplementasikan dengan benar berdasarkan distribusi anggaran pertahanan.

Hal ini diungkapkan Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Universitas Pramadina, Shiskha Prabawaningtyas dalam diskusi ‘Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019’ di Gedung Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

“Sejatinya pembangunan kekuatan TNI AL sebagai angkatan bersenjata yang disegani di kawasan menjadi satu pilar dari implementasi visi poros maritim dunia. Konsekuensi idealnya belanja alutsista TNI AL akan mendapat porsi terbesar dari belanja pertahanan,” ujar Shiskha.

Namun pada praktiknya, alokasi belanja alutsista TNI AL tidak naik signifikan.

Bahkan alokasi TNI AL pada tahun 2015 dan 2016 paling sedikit jika dibandingkan dengan matra lain yakni TNI AD dan TNI AU.

“Anggaran modernisasi alutsista matra laut mulai meingkat secara signifikan pada tahun 2017. Namun, masih lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja alutsista dari pada matra darat,” kata dia.

Berdasarkan analisisnya, hal tersebut terjadi karena diduga Jokowi tak memiliki kendali kuat di sektor pertahanan terkait implementasi visi poros maritim dunia.

Imbasnya, titik berat modernisasi alutsista tidak berubah dari sebelumnya.

Atau dengan kata lain tidak mengarusutamakan pembangunan kekuatan matra laut.

 

Alasan lainnya, kata Shiskha, adalah karena Jokowi bersikap pragmatis dan kompromis dalam penentuan postur angggaran pertahanan.

“Meski anggaran pertahanan naik tiap tahunnya, Presiden Joko Widodo tidak memaksakan implementasi visi poros maritime dunia dalam distribusi alokasi belanja modal. Sehingga tak ada kenaikan signifikan dalam belanja alutsista untuk matra laut dan udara,” tandasnya.

Senin, 16 Desember 2019 22:35 WIB

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe

 

Bagikan :

Rencana Anggaran Pertahanan Naik Rp300 Triliun, Imparsial: Keinginan Prabowo Luar Biasa

Indonesiainside.id, Jakarta – Salah satu sektor sentral dalam upaya transformasi pertahanan di Indonesia adalah anggaran pertahanan. Salah satu program Minimum Essential Force (MEF) adalah peningkatan anggaran pertahanan.

Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan dana MEF (2010-2024) sebesar Rp471 triliun yang terdiri atas pengadaan sebesar Rp332 triliun dan pos pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp 139,3 triliun. Besaran dana yang disiapkan ini merujuk pada spektrum ancaman yang meliputi terorisme, separatisme, perbatasan dan pulau terluar, bencana alam, dan beragam kegiatan ilegal.

Dalam bincang diskusi ‘Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019’ yang diadakan pada Senin (16/12), Direktur Imparsial, Al Araf mengkritisi rencana kenaikan anggaran alutsista tersebut.

“Kementerian Pertahanan belum bisa tergambar arah orientasinya. Tetapi secara imajinasi dan keinginannya luar biasa ingin menaikan anggaran sampai Rp300 triliun, dua kali lipat ataupun peningkatan lainnya, tetapi secara orientasi saya belum melihat akan dirancang seperti apa. Apakah akan melanjutkan kebijakan sebelumnya? Ataukah dia akan membangun orientasi pertahanan yang baru?” ungkap Araf.

 

Oleh: Anisa Tri K

Bagikan :

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan bahwa keterbatasan anggaran pertahanan akan selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan Agus seusai berbicara dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019” di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019). “Kita akan selalu dihadapi keterbatasan anggaran, tapi itu tidak hanya di Indonesia, karena negara sebesar Amerika pun semakin dia tahu sumber dayanya besar, semakin besar keinginan yang ingin dicapai,” ujar Agus.

Agus pun mengingatkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa aspek perencanaan, program, dan anggaran pertahanan selalu berhadapan dengan beberapa hal. Beberapa hal itu antara lain keinginan, kebutuhan, hingga keterbatasan anggaran itu sendiri. “Ini yang harus dihadapi Menteri Pertahanan dalam bentuk kompetensi dan kepiawaian menyusun perancanaan jangka panjang yang memang didasarkan dan membumi pada kenyataan keterbatasan anggaran,” kata dia.

Di sisi lain, Agus mengapresiasi langkah Prabowo yang beberapa waktu belakangan kerap bertemu dengan beberapa Menteri Pertahanan dari negara lain. Menurut dia, hal tersebut merupakan langkah awal yang baik bagi pelaksanaan fungsi diplomasi pertahanan. “Sehingga, dalam melihat fungsi pertahanan yang berlaku bagi kawasan, bisa bangun platform dan pandangan yang sama sehingga mempermudah kerja sama,” kata dia.

ebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan menjadi Rp 131 triliun pada 2020. Sementara berdasarkan buku APBN 2020, anggaran Kementerian Pertahanan akan mencapai Rp 127,4 triliun pada 2020, lebih besar dibandingkan 2019 yang hanya Rp 109,6 triliun. “Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun tahun 2020,” ujar Jokowi dalam peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Kompas.com – 16/12/2019, 16:16 WIB
Penulis : Deti Mega Purnamasari
Editor : Kristian Erdianto

Bagikan :

Lemhanas Sebut Anggaran Jadi Tantangan Menhan Prabowo

TEMPO.COJakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo mengatakan keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Kami akan selalu dihadapi keterbatasan anggaran,” kata Agus dalam diskusi bertajuk Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019 di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Senin, 16 Desember 2019.

Dalam diskusi itu turut hadir sebagai narasumber Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas, dan Direktur Imparsial Al Araf.

Agus menjelaskan, keterbatasan anggaran tak hanya jadi persoalan bangsa Indonesia. Negara sebesar Amerika pun disebutnya juga mengalami hal yang sama. “Amerika pun, semakin dia tahu sumber dayanya besar, semakin besar keinginan yang ingin dicapai,” ujarnya.

Untuk itu, Agus menegaskan, dalam proses perencanaan program dan anggaran, menteri pertahanan akan selalu berhadapan antara keinginan, kebutuhan dan keterbatasan anggaran.

Agus menyebut Menhan mesti piawai dalam menyusun perencanaan anggaran jangka panjang berdasarkan keterbatasan anggaran. “Ini yang harus dihadapi Menhan,” katanya.

 

 

Reporter:

Halida Bunga

Editor:

Amirullah

Senin, 16 Desember 2019 15:57 WIB

Bagikan :