Pos

Kontestasi di Dalam Politik Elektoral Harus Dijalankan Secara Positif, Konstruktuf, dan Beradab

RadarKotaNews – Direktur Imparsial, Al Araf, Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik dimana sejumlah rangkaian agenda elektoral akan diselenggarakan, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 dan dilanjutkan dengan Pemilu pada April 2019.

Menurutnya, Pada tahun-tahun politik ini, kontestasi politik baik antar kandidat maupun para pendukungnya untuk memenangkan elektoral itu tidak bisa dielakkan akan mewarnai dinamika politik nasional.

Oleh karena itu, Imparsial memandang bahwa politik elektoral merupakan bagian dari mekanisme dan prosedur politik demokrasi yang bisa dijalankan secara berkala dalam sebuah negara demokrasi untuk memilih pemimpin sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

“Derajat demokratisnya sebuah negara akan dilihat dari sejauh mana proses elektoral ini dijalankan secara bebas, jujur, dan adil.”kata Al Araf saat Konferensi Perss di Kantor LSM Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor, Jalan Tebet Dalam, Tebet Jakarta Selatan, Kamis (18/01).

Namun demikian, sangat penting untuk disadari baik itu oleh elit politik maupun masyarakat umum bahwa politik elektoral ini bukanlah semata urusan pilih-memilih seseorang, tetapi suatu proses politik yang bermakna dan menentukan jalannya pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks itu, kata dia, politik elektoral perlu dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang politik untuk mencari dan menyeleksi para kandidat sehingga melahirkan pemimpin terbaik bagi rakyat.

Karena memiliki makna penting, maka tentu menjadi penting pula proses pelaksanaan dan kontestasi di dalam politik elektoral (Pilkada dan Pemilu) ke depan harus dijalankan secara positif, konstruktuf, dan beradab sehingga tujuan politik yang luhur itu bisa tercapai.

Pada titik ini, Al berpesan, nalar politik kritis dan rasional perlu dikedepankan dan digunakan baik oleh para kandidat, elit politik pendukungnya, maupun masyarakat.

Sebab kata dia, Kontestasi elektoral yang transaksional dan menghalalkan segala cara perlu dihindari, dan sebaliknya yang perlu dikedepankan adalah politik yang sarat dengan kontestasi ide, gagasan, dan agenda politik pembangunan Indonesia ke depan.(Adrian)

 

Bagikan :

Imparsial Sebut Politisasi Identitas di Pilkada Melanggar HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai politisasi identitas berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di ajang pilkada serentak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Gufron menyebut politisasi identitas merupakan praktik politik yang tak beradab. Praktik yang marak belakangan ini membentuk polarisasi atau pengotak-kotakan di masyarakat.

“Mengajak melakukan diskriminasi, kekerasan kepada kelompok lain karena identitasnya, jelas sesuatu yang melanggar hak asasi manusia,” katanya pada jumpa pers di Kantor Imparsial di Jakarta, Kamis (18/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Imparsial Al Araf menyebut politisasi identitas menabrak Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 12 Tahun 2005.

Selain itu, penggunaan politisasi identitas dalam berpolitik juga tidak sehat bagi demokrasi Indonesia. Ia mencontohkan politisasi identitas di Rwanda dan Yugoslavia yang berujung pada konflik dan kekerasan antarkelompok masyarakat.

“Taruhannya besar buat bangsa ini jika selalu menggunakan politisasi identitas sebagai strategi politik,” ujarnya.

Maka itu, kata Al Araf, Imparsial meminta seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dan kontestan politik tak lagi melanggengkan politisasi identitas. Ia berharap kontestasi politik di Indonesia lebih ke arah substantif.

“Kami harap berjalan demokrasi yang substantif, lebih mengunggulkan ide dan gagasan,” katanya. (pmg)

DHF , CNN Indonesia
Jumat, 19/01/2018 06:20 WIB
Bagikan :

Diprediksi Isu SARA Dan Ujaran Kebencian Kembali Marak Di Pilkada 2018

RMOL. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra memprediksi Isu SARA kembali digunakan sebagai strategi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

Meski sebatas prediksi, pengawas pemilu juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya Isu SARA dalam Pilkada serentak 2018.

“Kami menangkap ada kemungkinan politisasi SARA pada pilkada DKI Jakarta terjadi lagi. Salah satunya lewat spanduk-spanduk yang disebarluaskan agar memilih kandidat sesuai preferensi agama. Tidak salah ada pemikiran seperti itu, namun tidak perlu disebarluaskan,” ujar Ardi saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).

Ardi menambahkan politisasi SARA dalam Pilkada bisa diminimalisir jika para kandidat yang bertarung berkomitmen untuk tidak menggunakan cara tersenut sebagai strategi politik. Sebab baik SARA maupun ujaran kebencian dapat memecah belah dan tidak membangun masyarakat.

Senada dengan Ardi, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri juga mengajak publik untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai salah satu prinsip demokrasi dalam pesta elektoral kali ini.

Menurutnya tanpa disadari jika hal tersebut tetap dibiarkan terjadi maka akan mendorong polarisasi, sekat-sekat dalam masyarakat, dan berdimensi primodial.

“Pada prinsipnya ujaran kebencian sudah dilarang dalam ketentuan hukum dan instrumen HAM. Politik pemelintiran kebencian sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebhinekaan,” pungkasnya. [nes]

 

JUM’AT, 19 JANUARI 2018 , 05:10:00 WIB

LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

 

Bagikan :

Cakada Unsur Aparat Berpotensi Menggerakkan Anak Buah

RMOL. Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnvian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diminta tegas kepada anak buah dalam Pilkada 2018.

Direktur Imparsial Al Araf menilai anggota Polri dan TNI yang mencalonkan diri memiliki potensi besar untuk memobilisasi aparat penegak hukum.

Menurut Al Araf, Tito maupun Hadi harus bisa menjaga netralitas anak buahnya agar tidak ikut dalam kontestasi politik. Apalagi mengikuti arahan bekas pemimpinnya yang bertarung di Pilkada.

Sebab, sambung Al Araf sudah menjadi suatu keharusan bagi aparat keamanan untuk menjaga profesionalitas mereka, baik menjelang maupun pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Pemihakan pada salah satu kendidat, upaya pemanfaatan situasi politik dan penyimpangan-penyimpangan harus dicegah dan dihindari,” ujarnya saat diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).

Lebih lanjut Al Araf menilai bukan Tito dan Hadi saja yang bertindak tegas kepada anggotanya. Bawaslu, Kompolnas serta Komnas HAM juga ikut memasang mata ekstra ketat untuk mengawasi para kandidat bekas aparat hukum. Sebab mereka memiliki potensial dalam memobilisasi aparat demi meraih kemenangan.

“Jangan sampai ada keberpihakan. Bawaslu, Komnas HAM, Kompolnas dan lembaga lainnya harus melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan Pilkada 2018,” ujarnya.

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, tercatat ada 1.138 orang 569 pasangan calon mendaftarkan diri di Pilkada Serentak 2018. Sebanyak 16 orang di antaranya berasal dari unsur TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah berstatus purnawirawan. [nes]

 

KAMIS, 18 JANUARI 2018 , 23:41:00 WIB |

LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Bagikan :

Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian

Oleh: Gufron Mabruri*

Senin, 04 Sep 2017 17:30 | editor : Miftakhul F.S

 

Jawapos.com-Penanganan Maraknya ujaran kebencian diruang publik hingga kini masih merupakan persoalan pelik. salah satu masalah utamanya, isu ujaran kebencian belum secara baik dan jelas dipahami, bukan hanya oleh anggota masyarakat sehingga masih saja ada yang tergerak untuk melakukan ujaran-ujaran kebencian di ruang publik, tetapi juga kalangan para penyelenggara negara sendiri. tidak sedikit orang yang belum bisa membedakan mana bentuk ekspresi yang merupakan suatu ujaran kebencian dan mana yang bukan.

Kekaburan dan bahkan persepsi yang keliru di dalam memahami ujaran kebencian menimbulkan persoalan baru. Misalnya terlihat dari penggunaan istilah ini yang kadang kala dipertukarkan dengan istilah lain, atau penerapan delik ujaran kebencian yang acap kali dikenakan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang absah.

Tentu saja, adanya perhatian yang semakin besar atas isu ujaran kebencian dan langkah tegas pemerintah sebagai perkembangan positif. Apalagi ujaran kebencian dianggap tidak hanya mengancam kebinekaan, tetapi seperti banyak dicatat sejumlah laporan dinilai juga ikut berkontribusi mendorong terjadinya defisit dalam sejumlah isu kebebasan dan HAM, khususnya menyangkut hak-hak asasi anggota kelompok minoritas di masyarakat.

Meski demikian, penanganan maraknya ujaran kebencian membutuhkan kehati-hatian dan tidak boleh dijalankan secara semena-mena sehingga tidak memberangus ekspresi lain yang absah dan sebenarnya harus dilindungi. Kebijakan dan penanganan yang semena-mena bisa membuka pintu celah bagi pemberangusan kebebasan berekspresi, atau disalahgunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk merepresi oposisi politik atau kritik politik yang sebenarnya esensial dalam masyarakat demokratik.

Kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang telah dijamin dan memiliki makna esensial dalam demokrasi. Kebebasan ini sebagai suatu hak asasi yang penting dan unik. Kebebasan berekspresi menjadi jembatan bagi pemenuhan hak asasi lain. Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun sipil dan politik sering dimulai dari kritik-kritik terhadap pemerintah lewat berbagai ekspresi dengan menggunakan sarana-sarana yang ada. Meski juga diakui kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut dan bisa dilimitasi.

Dalam perspektif HAM, ada beberapa tipe ekspresi yang bisa dilimitasi di mana ujaran kebencian tercakup salah satunya. Tipe ekspresi ini juga dikategorikan sebagai tindak pidana.

Secara konseptual, ujaran kebencian sering dirujuk sebagai bentuk ekspresi (tulisan, ucapan, bahasa gestur, atau pidato) yang bisa mendorong atau menghasut kebencian terhadap anggota suatu kelompok tertentu atas dasar identitasnya, seperti kebangsaan, ras, agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Ada dua unsur utama dalam ujaran kebencian. Pertama, kebencian (hate), yakni emosi yang kuat dan irasional yang berbentuk penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap individu atau kelompok yang dijadikan target lantaran memiliki karakteristik tertentu yang dilindungi (diakui hukum internasional) seperti ras, warna kulit, agama, keturunan, adat, suku bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual.

Kedua, pidato atau perkataan (speech), yakni setiap ekspresi untuk menyampaikan pendapat atau ide –membawa pendapat atau ide internal ke publik– yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: tulis, nonverbal, visual atau artistik, dan dapat disebarluaskan melalui media, termasuk internet, barang cetak, radio, atau televisi.

Dan bahkan, kalau kita merujuk pada penjelasan normatif pasal 20 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005, konsep ujaran kebencian dirumuskan lebih ketat lagi. Selain kedua unsur utama di atas, suatu ekspresi bisa disebut sebagai ujaran kebencian mensyaratkan adanya unsur ’’hasutan’’ yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan.

Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan tidak semua bentuk ekspresi kebencian bisa dikategorikan sebagai ’’ujaran kebencian’’. Esensi konsep ujaran kebencian bukan merujuk pada ekspresi kebencian yang sifatnya umum, tetapi ekspresi kebencian yang mendorong orang untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan berdasar alasan suku, agama, ras, maupun kebangsaan. Sejauh dua unsur dan tidak adanya hasutan, suatu ekspresi tidak bisa diidentifikasi dan dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Berbagai studi atau kajian juga mengungkapkan ranah ujaran kebencian dalam hubungan sosial. Dilihat dari sasarannya, korban ujaran kebencian bisa merupakan individu ataupun kelompok oleh karena latar belakang identitas yang dimilikinya, seperti agama, suku, ras, atau kebangsaan. Meski target korban ujaran kebencian kadang kala individu, sebetulnya yang dirujuk bukan individu itu, tetapi identitas tertentu.

Dengan demikian, secara konsep dan praktik tidak dikenal ujaran kebencian berdimensi vertikal terhadap penguasa atau pemerintah. Apalagi pada 2007 Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mencabut pasal 154 dan pasal 155 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap penguasa atau pemerintah. Delik ini dikhawatirkan menjadi instrumen politik untuk merepresi kritik publik terhadap pemerintah. (*)

(*Aktivis HAM, wakil direktur Imparsial)

Bagikan :

Kabareskrim Ingatkan Polisi Harus Berperan Jaga Kerukunan Beragama

Detik.com Jakarta – Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono menekankan tugas polisi tidak hanya penegakan hukum. Tapi juga harus berperan dalam melindungi dan menciptakan kerukunan beragama.

“Kita harus melindungi harapan masyarakat, di satu sisi kita harus menciptakan keamanan masyarakat dengan memberikan pengayoman. Tapi di status sisi kepolisian juga harus menegakkan hukum,” kata Ari di depan para perwira menengan polisi di acara Workshop Polri dan Imparsial di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Ari mencontohkan bagaimana polisi mampu berinteraksi dan melindungi Aksi Bela Islam yang digelar beberapa jilid. Dalam isu toleransi, lanjutnya, polisi harus mampu bersikap dengan siapa dan di mana ia bertugas.

“Ketika aksi 212 berjilid-jilid itu, anggaran kepolisian habis di depan untuk mengamankan. Tapi memang itu seninya karena ada upaya bagaimana kita mengelola massa aksi itu, kalau dilepas Jakarta akan jadi salju putih semua,” jelas Ari.

Dalam perjalanan karirnya di kepolisian, Ari mengaku tak sembarangan bertindak keras dan tegas menghadapi suatu organisasi masyarakat (ormas). Diperlukan suatu pendekatan emosional untuk menghadapi ormas yang aksi.

“Ketika jadi Kapolda, kita harus tegas keras dalam artian tidak sembarangan, karena perlu ada pendekatan emosional dengan aksi ormas, ” lanjutnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron yang juga jadi pembicara, mengapresiasi pihak kepolisian yang melindungi kaum minoritas. Menurutnya, polisi harus adil dalam bertindak.

“Kita tahu ada gerakan populisme di mana satu gagasan politik sentimen yang populer di masyarakat. Peran kepolisian harus adil menjaga dan mengayomi masyarakatnya sehingga ada preseden baik,” tuturnya.
(adf/idh)

Bagikan :

Penegakan Hukum Efektif Bisa Antisipasi Intoleransi Aparat dituntut tegas menindak kelompok penebar kebencian.

 

HukumOnlane.com-Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah dan aparat penegak hukum belakangan ini berkaitan dengan maraknya intoleransi. Untuk mengatasi masalah ujaran kebencian, aparat kepolisian telah dibekali panduan sebagaimana tertuang dalam SE Kapolri No: SE/6X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, mengatakan intoleransi bisa diantisipasi jika penegakan hukum bekerja efektif. Aparat kepolisian perlu membangun perspektif yang sama dalam rangka menangani persoalan yang berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama agar penanganan kasus bisa dilakukan secara baik, proporsional dan melindungi HAM.

Al melihat di beberapa daerah aparat kepolisian berhasil mengatasi masalah intoleransi yang berbentuk kekerasan.  Misalnya, kasus presekusi di Jakarta, aparat berhasil menangkap pelakunya. Ada juga di sebagian daerah aparat gagal mengantisipasi peristiwa intoleransi seperti yang dialami kelompok Ahmadiyah di Cikeusik. “Penting bagi aparat kepolisian punya perspektif yang sama dalam menegakan hukum untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kekerasan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/8)

Selain itu persoalan yang dihadapi Polri dalam rangka menangani masalah kebebasan berkeyakinan dan beragama bukan hanya internal tapi juga eksternal seperti kebijakan yang diterbitkan pemerintah dan tekanan massa. Tapi, apa pun kendala yang dihadapi kepolisian harus mencegah agar kekerasan tidak terjadi dalam kasus kebebasan berkeyakinan dan beragama.

Kepemimpinan Polri dari tingkat pusat sampai daerah yang berkomitmen menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama sangat penting. Hal tersebut akan berdampak pada aparat yang bertugas di lapangan. Kemudian, Polri juga harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai sampai di tingkat polsek, khususnya untuk daerah yang rawan konflik. “Pemenuhan anggaran bagi kebutuhan Polri juga penting,” ujar Al.

Al mengingatkan eskalasi konflik yang berkaitan dengan identitas seperti suku, ras dan agama semakin meningkat jika ada kontestasi elit politik yang bertarung dalam Pemilu dan Pilkada. Peran aparat kepolisian sangat penting untuk menjaga agar kekerasan tidak terjadi.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Azyumardi Azra, menegaskan tugas Polri melindungi seluruh umat yang menjalankan keyakiannya baik mayoritas dan minoritas. Kepolisian tidak berwenang menyebut suatu aliran sebagai sesat atau tidak, tapi harus melindungi semua warga negara. “Polisi tidak boleh tunduk pada tekanan massa, polisi harus melindungi warga negara yang menjalankan keyakinannya,” urainya.

Bagi Azyumardi, aparat kepolisian harus tegas menangkap dan menindak para pelaku kekerasan. Jika suatu aliran dianggap menyimpang, layaknya itu di bawa ke ranah pengadilan. Jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal ketika aparat tidak mampu melindungi warga negara dari kekerasan. “Tugas polisi harus melindungi warga negara sekalipun kelompok itu dianggap sesat,” tegasnya.

(Baca juga: Hukum Belum Mampu Melindungi Minoritas).

Profesor riset LIPI, Mochtar Pabottingi, menekankan kepada aparat kepolisian untuk menindak kelompok yang menebar paham kebencian dan tidak sejalan konstitusi. Namun, jika ada suatu kelompok yang dianggap sesat tapi dia tidak menebar kebencian, tidak melanggar hukum dan menjunjung konstitusi, aparat kepolisian wajib memberi perlindungan.

Ady Thea DA
Bagikan :

Imparsial: Politik Itu Adu Gagasan, Bukan Menebar Kebencian

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf menyayangkan ajang pertarungan Pilkada DKI Jakarta dimanfaatkan untuk menebar kebencian. Padahal, kata dia, pesta demokrasi ini harusnya digunakan untuk beradu gagasan atau ide dari masing-masing tim pasangan calon.

“Politik itu tentang adu ide, adu gagasan, bukan ruang untuk bertarung dengan menebarkan kebencian dan isu SARA,” kata Al Araf dalam diskusi publik ‘Penebaran Kebencian, Problem Intoleransi, dan Peranan Penegak Hukum’ di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2017).

Menurut dia, penebaran kebencian lewat media sosial mulai terlihat pada pada ajang Pilkada DKI Jakarta 2012. Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan juga penebaran kebencian bakal terus dilakukan sampai ajang Pilpres 2019 mendatang.

“Nah ini sesuatu yang harus dilawan. Politisasi SARA itu menunjukkan kedangkalan kita dalam berpolitik,” ucap Araf.

Ia pun berharap ke depan masyarakat lebih rasional dan dewasa dalam berpolitik. Yaitu dengan tidak melibatkan unsur ujaran kebencian dan SARA dalam politik.

“Dan saya rasa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mau terjerumus dalam politik yang dangkal dan ingin membangun politik yang sehat,” tambah Araf.

 

 

Hanz Jimenez Salim

Bagikan :

“Penodaan Agama Seharusnya Diselesaikan Melalui Dialog, Bukan Hukum”

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, istilah penodaan atau penistaan agama tidak dikenal dalam sistem hukum dan HAM internasional.

Menurut Al Araf, sistem hukum diciptakan tidak untuk mengatur hal yang terkait pandangan seseorang terhadap keyakinan tertentu.

Sebab, jika instrumen hukum digunakan untuk memroses pandangan seseorang atas keyakinan, hal itu hanya akan menimbulkan kontroversi.

“Hukum tidak bekerja untuk mengatur pandangan seseorang terhadap keyakinan tertentu, karena hanya akan melahirkan kontroversi,” ujar Al Araf dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Al Araf menjelaskan, idealnya persoalan dugaan penistaan agama seharusnya tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum, melainkan melalui jalan dialog atau komunikasi.

Jika kasus penistaan agama diselesaikan melalui jalur hukum, kata Al Araf, justru rentan disusupi kepentingan politik.

“Persoalan penodaan agama harusnya diselesaikan dengan jalan dialog atau komunikasi, tidak diselesaikan melalui prosedur hukum,” kata Al Araf.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum proses penyelidikan oleh kepolisian.

Pasal 2 UU tersebut menyatakan, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 (melakukan penafsiran tentang sesuatu agama) diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

“Berdasarkan PNPS No. 1 tahun 1965 seharusnya ada proses awal yakni pemberian peringatan,” kata Ismail.

Bagikan :