Pos

Polri Berharap Ada Penanganan Bersama Hadapi Penyebaran Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Panca Putra mengungkapkan, sepanjang tahun 2017, Polri menerima 105 kasus terkait ujaran kebencian. Sementara, pada triwulan pertama 2018, dari Januari hingga Maret, kasus ujaran kebencian telah mencapai kasus. “Jika sekarang sudah 54 kasus, kali 4 (triwulan) maka bisa kita prediksi (jumlahnya). Kalau tidak kita tekan, akan meningkat menjadi 200 lebih kasus dalam satu tahun,” ujar Panca dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Panca mengatakan, untuk mengantisipasi tingginya ujaran kebencian diperlukan upaya penanganan bersama.

Ia mengingatkan, Indonesia pernah memiliki sejumlah pengalaman buruk akibat ujaran kebencian yang melibatkan unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). “Bermula dari satu kejadian ujaran kebencian, berkembang, menjadi ramai, mengundang pola pikir benci terhadap kelompok tertentu, lalu muncul aksi-aksi kekerasan,” kata Panca. Panca berharap ada pasal pemberat dalam perubahan rancangan KUHP bagi para pelaku ujaran kebencian. Sebab, ujaran kebencian kerap kali dilakukan oleh pelaku yang sama. “Ya karena sanksinya ringan, selesai dihukum mereka menyebarkan lagi baik langsung atau lewat media sosial. Kita harus punya pemahaman bersama bahwa ujaran kebencian merusak persatuan dan keberlangsungan Indonesia,” kata Panca.

Menurut Panca, masih ada kelompok masyarakat yang tidak memahami konteks ujaran kebencian dan risikonya sehingga mereka ikut menyebarkannya. “Dari sini, tidak hanya polisi bekerja sendiri, seluruh elemen masyarakat harus bersikap aktif. Ketika kita melakukan patroli siber, kita perlu dibantu pihak lain. Nah untuk itu seluruh pihak harus bersatu dalam mengatasi ini,” ujar Panca.

DYLAN APRIALDO RACHMAN Kompas.com – 28/03/2018, 20:18 WIB

Bagikan :

Negara Jangan Anggap Remeh Pengaruh Ujaran Kebencian dan Hoak

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, negara tidak boleh meremehkan keberadaan ujaran kebencian dan hoaks yang beredar di kalangan masyarakat. Ia mengungkapkan, diperlukan perlawanan terhadap narasi kebencian dengan narasi yang menyejukkan, seputar perdamaian dan keberagaman. ” Ujaran kebencian menjadi sesuatu yang nampak dan digunakan dalam kontestasi politik. Sehingga, upaya melawan ujaran kebencian menjadi tanggung jawab bersama,” kata Al Araf dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Al Araf mengungkapkan, konflik sosial seringkali terjadi karena isu identitas terkait suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Di sisi lain, tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat semakin memperparah konflik tersebut. “Kita melihat bahwa dalam ujaran kebencian di dekade kekinian, di tahun politik ini, kebencian terhadap SARA itu sepertinya potensial digunakan sebagai strategi politik pemenangan kekuasaan. Karena, secara empiris pada tahun 2014 kita mengalami ujaran kebencian dan hoaks yang disebarkan secara masif dan sistematis,” papar Al Araf. Al Araf melihat kecenderungan ini kian mengkhawatirkan jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Sebab, ruang-ruang publik kerap kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Kita malah melihat dinamika politik itu tidak menampilkan pola membangun kualitas proses politik, melainkan kebencian dan konflik,” kata dia. Selain itu, Al Araf juga mengingatkan agar seluruh pihak mewaspadai kelompok-kelompok penyebar ujaran kebencian yang sengaja memancing konflik hanya demi kepentingan ekonomi.

Dua strategi Peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Irfan Abubakar mengungkapkan, ada dua strategi yang bisa dilakukan dalam memerangi ujaran kebencian dan hoaks. Dua strategi itu adalah penindakan hukum yang berimbang dan peranan masyarakat sipil jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 “Pertama, penanganan ujaran kebencian melibatkan aparat penegakkan hukum karena mereka sebagai pihak netral dalam konteks pertarungan politik. Polri harus adil dan berimbang dalam penindakan hukumnya,” kata Irfan. Ia juga menekankan pentingnya peranan kalangan masyarakat sipil.

Irfan mencontohkan, peranan organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mampu melakukan perlawanan narasi-narasi kebencian yang bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat. “Apa yang ingin saya katakan adalah kalangan moderat bisa menghindari polarisasi. Indonesia diuntungkan dengan pluratias keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi variasi lainnya,” kata dia. rfan mengingatkan, kontestasi politik melibatkan pertarungan perebutan kekuasaan sekaligus penyebaran wacana tertentu yang tak hanya melibatkan segelintir elit politik, tetapi juga masyarakat di akar rumput. Seluruh pihak, baik masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga media massa harus mewaspadai mobilisasi politik menggunakan kesamaan identitas agama, suku, ras dan antar golongan yang menciptakan polarisasi.

DYLAN APRIALDO RACHMAN Kompas.com – 28/03/2018, 19:11 WIB

Bagikan :

Hate Speech Dipicu Dendam Pribadi Atas Kekalahan

PUBLICANEWS, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, isu SARA di tahun politik ini akan kembali memanas. Ada pihak tak bertanggung jawab yang mereproduksi isu tersebut.

“Saya rasa, tahun politik hari inilah jadi momentum yang pas bagi mereka memainkan isu,” ujar Al Araf dalam diskusi ‘Ujaran Kebencian dalam Kontestasi Politik dan Ancaman Konflik Sosial’ di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3).

Isu fitnah tersebut, ujar Araf, sengaja dimunculkan ketika oknum politik tidak bisa lagi menunjukkan program-program yang dianggap bisa memenangkan pertarungan politik. “Jadi satu strategi bagi sarana pemenangan politik,” katanya.

Pertarungan kekuasaan dinilainya tak sehat lagi. Al Araf menambahkan, hate speech dipicu dari dendam pribadi elit politik atas kekalahan merebut kekuasaan.

“Pola berpikir seperti ini masih kuat di Indonesia. Ada pola pikir yang belum sehat,” ia menambahkan.

Ujaran kebencian ini bahkan menjadi satu ladang industri. Araf mencontohkan organisasi Saracen dan Muslim Cyber Army (MCA) terbentuk dengan struktur dan pola yang rapi. “Isu ini tentu menimbulkan gejolak masyarakat,” katanya.

Keberadaan isu-isu SARA yang dilempar lewat media sosial tak lagi memberikan konteks politik sebenarnya. “Ini sudah tidak lagi memberi gagasan ke depan,” Araf menuturkan. (imo)

 

28 Maret 2018 | 18:26:15

Bagikan :

Dua Strategi dalam Memerangi Ujaran Kebencian dan Hoaks di Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Irfan Abubakar mengungkapkan, ada dua strategi yang bisa dilakukan dalam memerangi ujaran kebencian dan hoaks, yakni penindakan hukum yang berimbang dan peranan masyarakat sipil jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Pertama, penanganan ujaran kebencian melibatkan aparat penegak hukum karena mereka sebagai pihak netral dalam konteks pertarungan politik. Polri harus adil dan berimbang dalam penindakan hukumnya,” kata Irfan, dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Hal itu dilakukan untuk menghindari persepsi negatif publik bahwa kepolisian tebang pilih dalam menindak pelaku penyebaran ujaran kebencian dan hoaks.

“Terkadang, ada persepsi ‘Kenapa kok giliran pendukung Jokowi yang melakukan ujaran kebencian enggak diproses, kenapa giliran pihak lawan yang cepet-cepet diproses?'” ujar Irfan. Dengan demikian, Irfan berharap agar pelaku ujaran kebencian harus diperlakukan sama jika ditindak oleh aparat hukum. Di sisi lain, Irfan juga menekankan pentingnya peranan kalangan masyarakat sipil. Ia mencontohkan, peranan organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mampu melakukan perlawanan terhadap narasi-narasi kebencian yang bisa menimbulkan polarisasi di masyarakat. “Apa yang ingin saya katakan adalah kalangan moderat bisa menghindari polarisasi. Indonesia diuntungkan dengan pluratias keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi variasi lainnya,” kata Irfan.

Irfan mengingatkan, kontestasi politik melibatkan pertarungan perebutan kekuasaan sekaligus penyebaran wacana tertentu yang tak hanya melibatkan segelintir elit politik, tetapi juga masyarakat di akar rumput. Oleh karena itu, seluruh pihak, baik masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga media massa harus mewaspadai mobilisasi politik menggunakan kesamaan identitas agama, suku, ras dan antar golongan yang menciptakan polarisasi. Irfan optimistis jika pluralitas yang dimiliki oleh Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik, maka berbagai pernyataan yang menimbulkan polarisasi bisa dicegah. “Jadi harusnya dengan setting plural kita, agak susah untuk memprovokasi masyarakat untuk kemudian menciptakan satu pengkubuan yang tajam,” kata dia.

DYLAN APRIALDO RACHMAN Kompas.com –

28/03/2018, 18:20 WIB

Bagikan :

Imparsial: Isu LGBT hingga Komunis Jadi Propaganda di Pilkada

KumparanNEWS-Ujaran kebencian diprediksi kembali menjadi alat politik dalam Pilkada 2018. Kelompok minoritas seperti LGBT dan Ahmadiyah kemungkinan menjadi sasarannya.
Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan, beberapa kandidat masih menggunakan ujaran kebencian sebagai strategi politik. Prediksi itu dilontarkannya setelah melihat tren yang berlangsung dalam beberapa pemilihan kepala daerah pada 2017 dan perkembangan situasi politik belakangan ini.
“Hal ini juga menjadi sesuatu yang dikawatirkan. Siapa yang akan menjadi target dan korban. Yaitu kelompok minoritas, isu-isu Ahmadiyah dan LGBT,” kata Al Araf di Universitas Paramadina, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (28/3).
Selain LGBT dan Ahmadiyah, tudingan komunis untuk kelompok tertentu kemungkinan dimanfaatkan lagi selama pilkada 2018. “Ideologi komunisme itu digunakan sebagai suatu isu-isu yang terus direproduksi dalam propaganda kebencian,” sebutnya.
Kemungkinan kelompok minoritas kembali jadi bahan politik untuk memenangkan calon tertentu diharapkan Al Araf diantisipasi pemerintah. Pembiaran ada penggunaan politik yang menyerang identitas, khususnya minoritas dianggapnya bisa meluas hingga tidak bisa lagi dikendalikan.
“Persoalan ini dalam level tertentu kalau tidak diantisipasi dengan dini dia akan menjadi lahan subur untuk terciptanya ujaran kebencian. Di banyak negara apa yang terjadi di Rwanda, Serbia, itu berasal dari propaganda kebencian dalam pertarungan politik kekuasaan,” jelasnya.
Araf menilai regulasi hukum di Indonesia untuk menangani ujaran kebencian masih lemah. Sebab, belum terdapat aturan detail yang bisa menanggulangi ujaran kebencian.
“Indonesia memiliki kelemahan regulasi tentang ujaran kebencian. KUHP yang mengatur tentang ujaran kebencian yang terdapat dalam pasal 156-157 ataupun di UU ITE pasal 28 itu aturannya masih umum dan belum digit,” urai dia.
Dengan masih lemahnya aturan hukum tersebut. Araf berharap penanganan ujaran kebencian bisa lebih sistematis, dan jangan melupakan aspek preventif (pencegahan).
“Kita berharap agar penanganan ujaran kebencian ini dilakukan dari hulu ke hilir. Kita selama ini mengedepankan aspek penegakan hukum, aspek preventifnya belum cukup kuat. Pendidikan mengajarkan pesan toleransi, dialog antara tokoh agama dimaksimalkan,” tutup dia.
Bagikan :

Komisioner Komnas HAM Nilai Hukuman Ujaran Kebencian Harus Diperberat

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam mengungkapkan bahwa ujaran kebencian bisa menimbulkan kerusakan yang tak kunjung berhenti jika negara tak memiliki penegakkan hukum yang kuat. Menurut dia, sejumlah peristiwa konflik bernuanasa agama dan ras di masa lalu membuktikan bahwa ujaran kebencian bisa berujung pada konflik yang tak terkendali. Dengan demikian, Choirul menegaskan, perlunya meningkatkan hukuman pidana terhadap para pelaku ujaran kebencian, terlebih menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Sebab, selama ini penegakkan hukum terhadap ujaran kebencian cenderung masih lemah. “Penanganan ujaran kebencian harus berdiri sendiri. Seperti KPK yang tutup mata dengan agenda pemilu mau (calon) terpilih apa enggak, kalau kena kasus korupsi ya tetap saja diproses. Nah harusnya penanganan ujaran kebencian seperti itu,” ujar Choirul dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurut Choirul, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian harus menimbulkan efek jera. Ia berkaca pada efek ujaran kebencian yang dilakukan sistematis oleh Obor Rakyat pada Pilpres 2014 silam. Choirul, menilai hukuman yang diberikan terhadap pelaku Obor Rakyat masih cenderung ringan. “Celakanya ujaran kebencian jadi pidana biasa, padahal efeknya sangat besar. Padahal kerusakannya menguat hingga ke Pilkada DKI Jakarta. Itu yang harus kita pikirkan adanya satu pemberatan dalam konteks pidana,” kata Choirul. Ujaran kebencian, kata dia, kerapkali memicu konflik horizontal secara langsung antara anggota masyarakat. Aparat hukum juga harus memaksimalkan infrastruktur hukumnya dalam menangani ujaran kebencian.

DYLAN APRIALDO RACHMAN Kompas.com – 28/03/2018, 16:12 WIB

Bagikan :

Kontestasi di Dalam Politik Elektoral Harus Dijalankan Secara Positif, Konstruktuf, dan Beradab

RadarKotaNews – Direktur Imparsial, Al Araf, Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik dimana sejumlah rangkaian agenda elektoral akan diselenggarakan, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 dan dilanjutkan dengan Pemilu pada April 2019.

Menurutnya, Pada tahun-tahun politik ini, kontestasi politik baik antar kandidat maupun para pendukungnya untuk memenangkan elektoral itu tidak bisa dielakkan akan mewarnai dinamika politik nasional.

Oleh karena itu, Imparsial memandang bahwa politik elektoral merupakan bagian dari mekanisme dan prosedur politik demokrasi yang bisa dijalankan secara berkala dalam sebuah negara demokrasi untuk memilih pemimpin sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

“Derajat demokratisnya sebuah negara akan dilihat dari sejauh mana proses elektoral ini dijalankan secara bebas, jujur, dan adil.”kata Al Araf saat Konferensi Perss di Kantor LSM Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor, Jalan Tebet Dalam, Tebet Jakarta Selatan, Kamis (18/01).

Namun demikian, sangat penting untuk disadari baik itu oleh elit politik maupun masyarakat umum bahwa politik elektoral ini bukanlah semata urusan pilih-memilih seseorang, tetapi suatu proses politik yang bermakna dan menentukan jalannya pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks itu, kata dia, politik elektoral perlu dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang politik untuk mencari dan menyeleksi para kandidat sehingga melahirkan pemimpin terbaik bagi rakyat.

Karena memiliki makna penting, maka tentu menjadi penting pula proses pelaksanaan dan kontestasi di dalam politik elektoral (Pilkada dan Pemilu) ke depan harus dijalankan secara positif, konstruktuf, dan beradab sehingga tujuan politik yang luhur itu bisa tercapai.

Pada titik ini, Al berpesan, nalar politik kritis dan rasional perlu dikedepankan dan digunakan baik oleh para kandidat, elit politik pendukungnya, maupun masyarakat.

Sebab kata dia, Kontestasi elektoral yang transaksional dan menghalalkan segala cara perlu dihindari, dan sebaliknya yang perlu dikedepankan adalah politik yang sarat dengan kontestasi ide, gagasan, dan agenda politik pembangunan Indonesia ke depan.(Adrian)

 

Bagikan :

Imparsial Sebut Politisasi Identitas di Pilkada Melanggar HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai politisasi identitas berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di ajang pilkada serentak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Gufron menyebut politisasi identitas merupakan praktik politik yang tak beradab. Praktik yang marak belakangan ini membentuk polarisasi atau pengotak-kotakan di masyarakat.

“Mengajak melakukan diskriminasi, kekerasan kepada kelompok lain karena identitasnya, jelas sesuatu yang melanggar hak asasi manusia,” katanya pada jumpa pers di Kantor Imparsial di Jakarta, Kamis (18/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Imparsial Al Araf menyebut politisasi identitas menabrak Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 12 Tahun 2005.

Selain itu, penggunaan politisasi identitas dalam berpolitik juga tidak sehat bagi demokrasi Indonesia. Ia mencontohkan politisasi identitas di Rwanda dan Yugoslavia yang berujung pada konflik dan kekerasan antarkelompok masyarakat.

“Taruhannya besar buat bangsa ini jika selalu menggunakan politisasi identitas sebagai strategi politik,” ujarnya.

Maka itu, kata Al Araf, Imparsial meminta seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dan kontestan politik tak lagi melanggengkan politisasi identitas. Ia berharap kontestasi politik di Indonesia lebih ke arah substantif.

“Kami harap berjalan demokrasi yang substantif, lebih mengunggulkan ide dan gagasan,” katanya. (pmg)

DHF , CNN Indonesia
Jumat, 19/01/2018 06:20 WIB
Bagikan :

Diprediksi Isu SARA Dan Ujaran Kebencian Kembali Marak Di Pilkada 2018

RMOL. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra memprediksi Isu SARA kembali digunakan sebagai strategi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

Meski sebatas prediksi, pengawas pemilu juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya Isu SARA dalam Pilkada serentak 2018.

“Kami menangkap ada kemungkinan politisasi SARA pada pilkada DKI Jakarta terjadi lagi. Salah satunya lewat spanduk-spanduk yang disebarluaskan agar memilih kandidat sesuai preferensi agama. Tidak salah ada pemikiran seperti itu, namun tidak perlu disebarluaskan,” ujar Ardi saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).

Ardi menambahkan politisasi SARA dalam Pilkada bisa diminimalisir jika para kandidat yang bertarung berkomitmen untuk tidak menggunakan cara tersenut sebagai strategi politik. Sebab baik SARA maupun ujaran kebencian dapat memecah belah dan tidak membangun masyarakat.

Senada dengan Ardi, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri juga mengajak publik untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai salah satu prinsip demokrasi dalam pesta elektoral kali ini.

Menurutnya tanpa disadari jika hal tersebut tetap dibiarkan terjadi maka akan mendorong polarisasi, sekat-sekat dalam masyarakat, dan berdimensi primodial.

“Pada prinsipnya ujaran kebencian sudah dilarang dalam ketentuan hukum dan instrumen HAM. Politik pemelintiran kebencian sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebhinekaan,” pungkasnya. [nes]

 

JUM’AT, 19 JANUARI 2018 , 05:10:00 WIB

LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

 

Bagikan :

Cakada Unsur Aparat Berpotensi Menggerakkan Anak Buah

RMOL. Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnvian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diminta tegas kepada anak buah dalam Pilkada 2018.

Direktur Imparsial Al Araf menilai anggota Polri dan TNI yang mencalonkan diri memiliki potensi besar untuk memobilisasi aparat penegak hukum.

Menurut Al Araf, Tito maupun Hadi harus bisa menjaga netralitas anak buahnya agar tidak ikut dalam kontestasi politik. Apalagi mengikuti arahan bekas pemimpinnya yang bertarung di Pilkada.

Sebab, sambung Al Araf sudah menjadi suatu keharusan bagi aparat keamanan untuk menjaga profesionalitas mereka, baik menjelang maupun pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Pemihakan pada salah satu kendidat, upaya pemanfaatan situasi politik dan penyimpangan-penyimpangan harus dicegah dan dihindari,” ujarnya saat diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).

Lebih lanjut Al Araf menilai bukan Tito dan Hadi saja yang bertindak tegas kepada anggotanya. Bawaslu, Kompolnas serta Komnas HAM juga ikut memasang mata ekstra ketat untuk mengawasi para kandidat bekas aparat hukum. Sebab mereka memiliki potensial dalam memobilisasi aparat demi meraih kemenangan.

“Jangan sampai ada keberpihakan. Bawaslu, Komnas HAM, Kompolnas dan lembaga lainnya harus melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan Pilkada 2018,” ujarnya.

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, tercatat ada 1.138 orang 569 pasangan calon mendaftarkan diri di Pilkada Serentak 2018. Sebanyak 16 orang di antaranya berasal dari unsur TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah berstatus purnawirawan. [nes]

 

KAMIS, 18 JANUARI 2018 , 23:41:00 WIB |

LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Bagikan :