Pos

Jadi Advokat Pendamping Terpidana Mati, Antara Happy dan Frustasi Cerita tentang advokat yang berusaha meloloskan klien dari eksekusi mati.

HUKUM ONLINE.COM-Terpidana mati akan mengalami perasaan campur aduk ketika mengetahui permohonan grasinya ditolak Presiden, atau ketika waktu eksekusi mati sudah disampaikan secara resmi. Sebaliknya, kalau eksekusi mati yang dijatuhkan pengadilan bias berubah karena alasan tertentu, rasa bahagia bukan hanya menyelimuti terpidana, tetapi juga kuasa hukumnya.

Berdasarkan cerita yang dihimpun hukumonline dari beberapa advokat dan aktivis, ternyata tidak mudah bagi mereka untuk memperjuangkan nasib klien yang sudah dijatuhi hukuman mati. Kadangkala, ‘keberhasilan’ yang sudah di depan mata, buyar begitu saja ketika klien menghembuskan nafas terakhir sebelum permohonan grasinya dikabulkan.  “Tantangannya sangat berat dan sulit,” begitu kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, di Jakarta, Rabu (17/10).

Al Araf salah satu advokat yang mendampingi terpidana mati kasus narkotika asal Pakistan, Zulfiqar Ali. Aparat menangkap Ali medio November 2004 di rumahnya yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Jaksa menuntut Ali dengan hukuman seumur hidup. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang memutus Ali bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan narkotika golongan I jenis heroin dan menjatuhkan hukuman mati.

Peneliti Imparsial, Evitarossi S Budiawan, mengatakan sejak awal pemeriksaan di kepolisian Zulfiqar mengalami kekerasan, tidak mendapat pendamping hukum dan penerjemah yang layak. Pria kelahiran Lahore, Pakistan, itu dipaksa mengakui heroin seberat 300 gram yang disita aparat dari terpidana mati lainnya bernama Gurdip Singh ketika ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta 29 Agustus 2004 sebagai miliknya. Ali bersikukuh barang haram itu bukan miliknya.

 

Kepada aparat kepolisian yang memeriksanya, Gurdiph Singh, mengklaim heroin yang dibawanya itu milik Ali. Kemudian hari ia menarik kembali pernyataannya secara resmi di hadapan majelis hakim PN Tangerang saat menjadi saksi untuk Ali. Gurdiph mengaku menyebut nama Ali karena dia tidak kenal banyak orang, dan ketika itu dirinya mengalami penyiksaan. Sayangnya, pengakuan Gurdiph yang intinya menegaskan heroin itu bukan milik Ali tidak dipertimbangkan majelis hakim.

Upaya hukum yang dilakukan Ali mulai dari banding, kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) pertama dan kedua kandas. Ali tidak ingin mengajukan grasi karena yakin tidak bersalah. Jika mengajukan Grasi, Ali merasa dirinya berarti mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Kondisi kesehatan Ali makin buruk sejak masuk lembaga pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.

Evitarossi menceritakan Ali sering masuk keluar Rumah Sakit (RS) di Purwokerto untuk mendapat penanganan kesehatan. Ali mengalami Hepatitis B, kemudian makin buruk menjadi Sirosis Hati. Perempuan yang disapa Eva itu menjelaskan tim kuasa hukum mengupayakan Ali untuk ditahan dan dirawat di Jakarta agar Ali lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan. Upaya itu berhasil dan Ali dirawat di RS Pengayoman di Lapas Cipinang. Saat melakukan medical check up, dokter mendiagnosa Ali mengidap kanker hati, umurnya diperkirakan hanya bertahan paling lama 6 bulan lagi.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa Ali yakni melakukan transplantasi hati. Eva mengatakan dokter yang menangani Ali merekomendasikan transplantasi hati itu dilakukan di luar negeri, Cina atau Singapura, karena peluang keberhasilannya lebih besar daripada di Indonesia. Tidak mudah bagi kuasa hukum untuk mengupayakan Ali agar dapat dibawa ke luar negeri untuk menjalani pengobatan. Ada berbagai prosedur rumit yang harus dipenuhi, salah satunya mendapat grasi.

Melalui diskusi panjang dengan kuasa hukum, akhirnya Ali mau memohon grasi kepada Presiden dengan alasan demi kemanusiaan. Eva mengatakan tim kuasa hukum bergerak cepat karena kondisi kesehatan Ali makin buruk. Selaras itu berbagai dukungan agar Ali dibebaskan dari hukuman mati mengalir dari dalam dan luar negeri.

Eva memaparkan Balitbang Kementerian Hukum dan HAM melakukan investigasi terhadap kasus Zulfikar sekitar tahun 2009. Komnas HAM periode 2012-2017 melayangkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar Ali mendapat grasi, surat serupa juga dilayangkan Komnas HAM periode 2017-2020. Presiden RI ketiga, B.J Habibie ikut melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo mendesak Presiden menerbitkan grasi untuk Ali. Dukungan terhadap Ali juga dilakukan masyarakat, pemerintah, dan senat Pakistan.

Al Araf sempat bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dan menyampaikan langsung kasus Ali. Selaras itu Menteri Hukum dan HAM sudah merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan grasi. Sayangnya, Mahkamah Agung (MA) tak kunjung menerbitkan pertimbangan grasi kepada Presiden. Eva mengatakan Ali tak sanggup lagi menunggu lama, kesehatannya makin buruk dan menghembuskan nafas terakhir 31 Mei 2018.

Al Araf mengatakan perjuangan untuk membebaskan Ali dari hukuman mati sedikit lagi sampai di ujung jalan. Tapi nasib berkata lain, belum sempat grasi itu terbit Ali sudah lebih dulu meninggal. Pria yang disapa Aal itu mengaku gembira ketika kerja keras yang dilakukan selama ini berhasil menghindari Ali dari eksekusi mati. Harapan juga muncul ketika kuasa hukum bersama elemen masyarakat sipil berhasil menggalang dukungan untuk Ali. Tapi kegembiraan itu berubah menjadi kesedihan karena grasi untuk Ali belum terbit.

 

“Ini yang membuat kami gembira tapi juga sedih dan frustasi karena sekian lama mengadvokasi dan sudah ada sinyal positif Presiden akan mengabulkan grasi, tapi Ali harus meninggal karena sakit,” urai Aal, panggilan Al Araf.

Menurut Aal menangani kasus terpidana mati sangat sulit dan berliku. Strategi hukum yang ditempuh tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tekanan politik dan dukungan masyarakat sipil sangat signifikan mempengaruhi proses penanganan kasus terpidana mati.

Aal mengatakan Ali menyampaikan beberapa pesan terakhir pada saat menjelang eksekusi mati sekitar Juli 2016 dan ketika sakit sekitar Mei 2018. Ali menyampaikan bahwa kita harus tetap berjuang untuk menghapus hukuman mati di Indonesia supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Agar tidak ada lagi orang yang tidak bersalah tapi dijatuhi hukuman.

Sampai saat ini Imparsial masih mendesak MA untuk segera menerbitkan pertimbangan grasi kepada Presiden. Grasi itu penting bagi keluarga untuk mengajukan rehabilitasi nama baik Ali.

Pengalaman serupa dalam mendampingi terpidana mati pernah dialami Koordinator Advokasi KontraS, Putri Kanesia. Ketika mendampingi terpidana mati asal Riau, Yusman Telaumbanua, Putri harus menghadapi bermacam tantangan berat. Melalui putusan bernomor:08/Pid.B/2013/PN-GS, majelis hakim gunung Sitoli menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Yusman karena dianggap bersalah melakukan pembunuhan berencana. Dalam putusan itu usia Yusman tertulis 19 tahun (lahir 1993).

Putri mengatakan banyak kejanggalan dalam proses hukum yang dijalani Yusman. Saat menjalani proses pemeriksaan di kepolisian, sampai persidangan usia Yusman diperkirakan masih di bawah umur. Saat itu Yusman juga tidak mendapat pendamping hukum yang layak. Penasihat hukum Yusman ketika itu dalam pembelaan lisan (pledoi) yang disampaikan di pengadilan malah meminta Yusman dihukum mati. Mengingat usia Yusman masih anak, harusnya proses persidangan Yusman di dampingi Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Putri sempat frustasi mencari cara bagaimana membuktikan bahwa Yusman masih di bawah umur. Yusman dan keluarganya tidak punya dokumen kependudukan. Salah satu bukti yang menunjukan Yusman masih berusia anak yakni buku catatan kelahiran milik sebuah Gereja di Riau. Dalam buku itu Yusman tertulis dengan nama panggilan ‘Ucok,’ lahir tahun 1996. Buku itu menurut Putri tidak cukup kuat untuk membuktikan usia Yusman, harus dicari bukti lain yang lebih valid.

 

Untungnya, KontraS berhasil bertemu dengan dokter forensik gigi dari Universitas Padjajaran Bandung. Putri mengatakan dokter itu mau memberikan bantuan dengan alasan demi kemanusiaan. Tapi untuk memboyong Yusman ke Bandung tidak mudah, mengingat Yusman terpidana mati, dia harus mendapat pengawalan khusus dari pihak lapas dan kepolisian. Kuasa hukum harus menempuh proses administrasi yang rumit dan berbiaya tidak murah untuk membawa Yusman ke Bandung.

Sepekan setelah dokter forensik gigi Unpad memeriksa Yusman, Putri mengatakan hasilnya menunjukan usia Yusman saat itu (17 November 2015) yaitu 18-19 tahun. Jika dihitung mundur pada saat peristiwa pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada Yusman di tahun 2012, usia Yusman ketika itu sekitar 15-16 tahun. “Hasil pemeriksaan ini membuktikan usia Yusman masih di bawah umur,” ujarnya.

Frustasi yang sebelumnya mendera Putri dan kuasa hukum lainnya seolah pecah setelah mendapat hasil pemeriksaan dari dokter forensik gigi itu. Mereka optimis bukti itu cukup valid untuk membuktikan usia Yusman yang masih di bawah umur. Bergegas tim kuasa hukum menjadikan hasil pemeriksaan itu sebagai novum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Tapi upaya itu tidak mudah, Putri mengatakan pihaknya menggunakan banyak cara untuk meyakinkan PN Gunung Sitoli agar menerima pendaftaran PK perkara Yusman.

Tantangan lainnya, Putri melanjutkan, kuasa hukum harus membawa Yusman ke PN Gunung Sitoli untuk menjalani sidang pemeriksaan. Untuk membawa Yusman ke PN tingkat pertama itu tidak mudah dan berbiaya mahal, untungnya Kementerian Hukum dan HAM bersedia membantu. Kemudian sekitar Januari 2017 MA menerbitkan putusan PK yang diajukan Yusman, dalam petikan putusan itu majelis menganulir hukuman mati menjadi 5 tahun penjara.

Putri menyikapi putusan itu antara gembira dan kecewa. Gembira karena Yusman berhasil lolos dari hukuman mati, dan kecewa karena majelis tidak memutus bebas padahal hukum acara yang dilalui Yusman salah, tidak sesuai amanat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Putri melihat dalam putusan itu majelis PK menganggap Yusman tidak melaporkan peristiwa pembunuhan yang dilihatnya kepada aparat berwenang sehingga dikenakan 5 tahun penjara.

“Yusman bebas setelah menjalani 4,5 tahun masa tahanan dipotong remisi 17 Agustus. Yusman bebas 17 Agustus 2017,” urai Putri.

Menurut Putri keberhasilan kasus Yusman ini juga didukung oleh kampanye yang selama ini dilakukan elemen masyarakat sipil di tingkat nasional dan internasional. Awalnya, tidak ada media yang tertarik untuk mengangkat kasus Yusman. Setelah kampanye dilakukan secara terus-menerus akhirnya kasus Yusman menjadi sorotan publik.

Bagi Putri kasus Yusman ini dapat dijadikan pembelajaran yang baik untuk semua pihak yakni prinsip kehati-hatian harus diutamakan sebelum menjatuhkan vonis hukuman mati. Prinsip itu wajib dijalankan oleh aparat penegak hukum, termasuk pendamping hukum. Jika pendamping hukum salah mengambil strategi, dampaknya fatal yakni nyawa klien. “Dibandingkan perkara lain, menangani kasus pidana mati jauh lebih sulit. Beban berat bagi saya karena jika salah melangkah taruhannya nyawa klien, ini yang membuat frustasi,” paparnya.

 

Putri menjelaskan kasus Yusman bukan yang pertama diadvokasi KontraS. Advokasi pernah dilakukan KontraS bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap terpidana mati asal Brazil, Rodrigo Gularte. Rodrigo divonis mati dalam perkara narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan tim kuasa hukum untuk membuktikan Rodrigo mengalami gangguan kejiwaan. Hal itu diperkuat hasil pemeriksaan dokter pribadi Rodrigo di Brazil.

Menurut Putri KUHP mengatur ada penghapusan pidana bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Sayangnya majelis hakim PK tidak mengakui bukti itu dengan alasan hasil pemeriksaan itu dilakukan oleh dokter di Brazil, bukan dokter di Indonesia. PK kedua yang diajukan tim kuasa hukum juga kandas, alhasil Rodrigo dieksekusi mati pada gelombang kedua. Kegagalan itu sempat membuat Putri frustasi dan tidak percaya diri untuk menangani perkara terpidana mati lainnya.

Tapi keraguan Putri itu mulai hilang ketika dia melihat minimnya akses terhadap bantuan hukum yang layak untuk terpidana mati. Tidak banyak advokat yang mau menangani perkara hukuman mati. “Jika kami tidak mendampingi terpidana mati, kami khawatir ada orang seperti Yusman, dia tidak bersalah tapi dihukum mati kemudian tidak ada yang membantu,” ujarnya.

Sampai saat ini KontraS masih mendampingi sedikitnya 3 terpidana mati yaitu Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo. Mereka berdua dijerat hukuman mati dalam kasus pembunuhan. Kemudian kakak ipar Yusman, Rasula Hia.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti KontraS dan Imparsial mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium dan menghapus hukuman mati. Imparsial mencatat periode 2005-2008 ada 16 eksekusi terpidana mati, tahun 2013 ada 5 orang, dan periode 2015-2016 sebanyak 18 orang. Sampai saat ini 143 negara sudah menghapus hukuman mati, dan 55 negara masih menerapkan hukuman mati termasuk Indonesia.

 

Ady Thea DA
Bagikan :

Diskusi FH Unpar & Imparsial: Argumentasi Kontra Eksekusi Hukuman Mati

UNPAR-Penegakkan hukum yang tegas dan kuat menjadi dambaan setiap orang di negara manapun. Hukuman mati adalah salah satu pilihan tindakan yang kuat untuk memicu efek jera bagi para narapidana. Namun, tetap saja hal itu merupakan sesuatu yang kontroversial dan diperdebatkan. Meskipun efektif, namun rentan mengalami cacat dalam proses hukumnya.  Perdebatan yang terjadi seharusnya didasari oleh keilmuan dan sikap intelektual dan lebih dari sekadar sesuai moral atau tidak.

Pada Selasa (16/10), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial yang bekerja dalam bidang advokasi anti-hukuman mati beserta dengan Fakultas Hukum (FH) Unpar mengadakan diskusi bertajuk “Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia dan Problematika Praktik Hukuman Mati”. Acara yang diselenggarakan di Aula FH Unpar tersebut menghadirkan beberapa pembicara dari akademisi, aktivis hingga saksi hidup dari proses hukuman mati di Indonesia. Mereka membahas secara umum tentang pandangan mereka pada praktik dan konsep hukuman mati di Indonesia.

Dimoderatori Kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayoman Unpar Maria Ulfah, Choirul Anam dan C. Djisman Samosir yang juga tergabung dalam tim LBH Pengayoman Unpar berbicara tentang kerangka konseptual dan bagaimana hubungannya dengan kaidah moral yang berlaku. “Saya ini orang Kristen ya. Jadi menurut saya tidak bisa secara mudah kita mengambil nyawa orang. Ini karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Bila kita menjalankan eksekusi, maka dari sudut pandang agama, kita telah mendiskreditkan dan mengacuhkan peran Tuhan dalam hidup manusia,” ungkap Djisman memberi opininya terhadap isu tersebut.

Senada dengan C. Djisman Samosir, Evarossita Budiawan yang merupakan seorang peneliti dari Imparsial (sebuah LSM yang sudah beberapa kali menemani para terpidana hukuman mati) tidak setuju dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia. “Begini, enggak ada sistem hukum yang sempurna di dunia ini. Bahkan di negara yang sangat sophisticated kayak Inggris aja masih ada kesalahan dalam proses hukum. Itu di negara yang sudah maju dan bersih banget, dan masih ada error, gimana di Indonesia yang masih banyak mafia peradilannya?,” terang Evarossita. Ia juga menceritakan pengalamannya menghadapi beberapa kecurangan dalam pengadilan, seperti pemaksaan untuk mengaku untuk mempercepat kasus oleh oknum tidak bertanggung jawab dan lainnya.

Di acara tersebut hadir pula Siti, istri dari terpidana mati Zulfiqar Ali. Beliau menceritakan bagaimana ia dengan didampingi tim dari Imparsial memperjuangkan kebebasan Zulfiqar Ali.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap hukuman mati, diskusi ini sangat diminati bukan hanya oleh mahasiswa namun juga praktisi. Beberapa anggota LBH dan fakultas hukum dari sejumlah universitas di Indonesia seperti Universitas Kristen Maranatha, Universitas Jenderal Sudirman, serta Universitas Pasundan turut hadir dalam diskusi tersebut.

Bagikan :

Menyaksikan Potret Buram Hukuman Mati via Film Film dokumenter yang mengisahkan tentang perjuangan para terpidana mati yang mengalami proses peradilan sesat untuk mendapatkan keadilan.

HUKUM ONLINE-Rabu 10 Oktober 2018 bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia dilakukan pemutaran film serentak di tiga perguruan tinggi di Jakarta yaitu Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Bina Nusantara (Binus), dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera).

Di tiga kampus itu mengangkat tema berbeda-beda. STHI Jentera misalnya, mengusung pemutaran film dan diskusi terbuka dengan tema Dignity for All. Film yang diputar merupakan film dokumenter yang mengisahkan tentang perjuangan para terpidana mati yang mengalami proses peradilan sesat untuk mendapatkan keadilan.

 

Film pertama yaitu Novum menceritakan perjuangan Yusman Telaumbanua yang dituduh membunuh tiga orang pada April 2012. Sejak ditangkap, Yusman sudah mengalami unfair trial, dia mengalami penyiksaan oleh Kepolisian Nias dan identitasnya dipalsukan sehingga dia menjadi berusia 19 tahun. Faktanya, Yusman baru berusia 16 tahun saat dia divonis hukuman mati oleh majelis hakim di PN Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara pada 21 Mei 2013.

 

Selain itu, Yusman yang tidak fasih berbahasa Indonesia juga diadili melalui peradilan dewasa, bukan peradilan anak. Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yusman yang masih di bawah 18 tahun harus diadili melalui peradilan anak yang memegang teguh asas kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan keadilan restoratif. Sehingga sebelum dilakukan proses penyelesaian melalui peradilan, maka terlebih dahulu dilakukan upaya diversi.

 

Perjuangan Yusman kemudian berbuah manis, setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK yang diajukan oleh Yusman bersama KontraS. MA dalam putusannya membatalkan putusan PN Gunung Sitoli, dan meringankan hukuman bagi Yusman dari pidana mati menjadi pidana penjara selama 5 tahun.

 

Sementara film kedua yaitu Menanti Keadilan menceritakan perjuangan Zulfiqar Ali, seorang WNA asal Pakistan pada November 2004 dituduh memiliki 300 gr heroin yang sebenarnya milik temannya. Serupa dengan Yusman, Zulfiqar juga mengalami proses peradilan yang tidak adil. Dia mengalami penyiksaan oleh aparat kepolisian selama proses penyidikan.

 

Dia juga tidak didampingi oleh penerjemah dan penasehat hukum hingga satu bulan pasca penangkapan. Padahal sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 53 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari penerjemah. Lalu dalam Pasal 55 KUHAP juga diatur bahwa negara wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan dengan ancaman pidana mati, pidana 15 tahun atau lebih, atau yang tidak mampu.

 

Kemudian pada masa penangkapan dan penahanan dia tidak mendapat akses untuk menghubungi Kedutaan Besar Pakistan guna meminta perlindungan dari negara asalnya.Puncaknya adalah ketika majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkaranya menolak keterangan saksi Gurdip Singh yang mengakui bahwa heroin itu miliknya, bukan Zulfiqar Ali.

 

Hingga akhirnya pada 14 Juni 2005, majelis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap dirinya. Sementara Yusman mendapatkan buah manis atas perjuangannya, Zulfiqar justru harus menelan pil pahit. Majelis hakim di PT Banten pada 2005 dalam putusannya justru menguatkan putusan PN Tangerang yang menjatuhkan vonis hukuman mati.

 

Sementara itu putusan kasasi yang dilakukan pada 2005 dan PK yang diajukan pada 2014 tidak diterima oleh MA. Namun, perjuangan belum usai, dia lewat Imparsial mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi pada 6 Maret 2018. Namun sebelum grasinya dikabulkan oleh Jokowi, Zulfiqar meninggal dunia akibat sakit kronis yang dia derita.

 

Usai pemutaran film, dilakukan diskusi terbuka yang dibuka dengan kisah dari Lukman, adik dari terpidana narkotika Santa. Santa adalah seorang ‘supir tembak’ keturunan Tionghoa yang fasih berbahasa Mandarin. Pada 2016, Santa menjadi penerjemah bagi empat orang warga negara Tiongkok yang ternyata memiliki 20 kg zat metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan nama sabu-sabu.

 

Pada 2 Juni 2016, Santa diminta untuk mendatangi sebuah hotel tempat keempat warga Tiongok itu menginap karena membutuhkan penerjemah. Namun ketika dia tiba di hotel, Santa langsung ditangkap oleh aparat kepolisian. Dugaan keterlibatan Santa ini muncul karena ruko di daerah Dadap yang dijadikan gudang sabu-sabu disewa atas namanya.

 

“Di dalam BAP, Santa disangka terlibat dengan keempat warga Tiongkok ini dan ikut melakukan pembongkaran mesil molding di sebuah ruko yang dijadikan gudang penyimpanan sabu di daerah Dadap, Jakarta Barat dan ikut mengirim sabu tersebut ke hotel,” ujar Lukman dalam diskusi.

 

Berdasarkan penuturan Lukman, selama pemeriksaan dalam tahap penyidikan, Santa mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu kuat dugaan jika pihak jaksa penuntut umum menghilangkan barang bukti berupa ponsel milik Santa.

 

Di dalam ponsel itu berisi percakapan antara Santa dan keempat warga negara Tiongkok yang menunjukkan jika Santa hanya diminta sebagai penerjemah, bukan terlibat dalam kejahatan narkotika ini. Selama persidangan, pihak Santa juga mengalami diskriminasi. Salah satunya adalah jangka waktu yang diberikan oleh majelis hakim tidak proporsional, karena Santa bersama penasihat hukumnya hanya diberikan waktu 30 menit untuk membuat berkas pledoi. Sementara waktu yang diberikan bagi penuntut umum untuk menyusun berkas tuntutan lebih dari 7 hari.

 

Padahal sesuai dengan prinsip-prinsip universal, tersangka/terdakwa berhak mendapatkan fasilitas dan waktu yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Kemudian, majelis hakim juga terkesan menunda proses persidangan Santa, hal ini jelas bertentangan dengan asas speedy trial.

 

Penerapan hukuman mati di Indonesia jelas bertentangan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2005 yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

 

Dalam Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik dijelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Namun, sayangnya hukuman mati sendiri masih dianggap konstitusional dan berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007.

 

Padahal menurut penuturan Anugerah Rizki Akbari dalam paparannya, negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba dalam menghapuskan penerapan hukuman mati bagi para terdakwa di wilayah hukum mereka. Namun di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya.

 

Berdasarkan laporan Amnesty International, selama menjelang dan saat Asian Games 2018 telah terjadi kasus tembak mati tanpa melalui proses peradilan terhadap 77 orang. Ini seolah menegaskan bahwa Indonesia masih mengecualikan para tersangka/terdakwa dari perlindungan dan pemenuhan hak hidup setiap orang yang dicantumkan dalam UUD 1945.

Bagikan :

PRO-KONTRA PIDANA MATI DI KALANGAN MAHASISWA

BINUS UNIVERSITY-Himpunan Mahasiswa Business Law (HIMSLAW) bekerja sama dengan IMPARSIAL
mengadakan diskusi publik sekaligus pemutaran film tentang pidana mati. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti-Hukuman Mati yang jatuh pada tanggal
10 Oktober 2018. Dalam kegiatan ini diadakan pemutaran film “NOVUM” dan
“MENANTI KEADILAN”. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di lima kampus, yaitu kampus Universitas
Negeri Jakarta, STIH Jentera, Universitas Indonesia dan Unversitas Parahiyangan Bandung.
Di BINUS sendiri, kegiatan berlangsung di Kampus Anggrek.

Dalam diskusi publik hadir empat pembicara yaitu Dr. Ahmad Sofian, SH, MA (dosen
Jurusan Hukum Bisnis-BINUS University), Muhammad Arief, SH, MH (Direktur LBH Jakarta),
Evitarossi Budawan (IMPARSIAL), dan Siti Rohani (Isteri Alm. Zulfikar Ali), dan sebagai
moderator Rexy Hutabarat (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis). Hadir dalam kesempatan ini
lebih kurang 80 peserta yang sebagian besar adalah mahasiswa jurusan hukum bisnis. Acara
ini dibuka secara resmi oleh Dr. Besar, SH, MHum (sekretarris Jurusan Hukum Bisnis BINUS
University).

Kesimpulan yang diperoleh dari diskusi ini adalah hukuman mati meskipun masih
diberlakukan di beberapa negara, namun pelaksanaannya sangat ketat dan hanya untuk
jenis kejahatan-kejahatan tertentu. Hukuman mati juga dinilai bertentangan dengan piagam
hak asasi manusia yang mengutamakan hak untuk hidup dan merupakan hak dasar manusia
yang tidak bisa dicabut kecuali oleh Tuhan. Hukuman mati juga tidak menyebabkan
kejahatan makin berkurang karena itu hukuman mati tidak membuat penjahat menjadi
takut. Selain itu ditemukan sejumlah putusan yang kurang akurat dalam proses pembuktian
sehingga jika hukuman mati telah dieksekusi maka akan sulit mengkoreksi nya kembali.
Dengan demikian, hukuman mati seharusnya dimoratorium sehingga tidak diberlakukan lagi
di Indonesia, yang saat ini masih ditemukan di sejumlah perundang-undangan nasional. (***)


Published at : 11 October 2018

Bagikan :

Peradilan Janggal, Pemerintah Didesak Evaluasi Hukuman Mati

Jakarta, CNN Indonesia — Berkumpul di markas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), keluarga dan mantan terpidana mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan hukuman mati mengingat masih banyak kejanggalan dalam proses peradilan.

“Tidak ada pembelajaran yang dilakukan pemerintah terkait kejanggalan kasus ini, tapi pemerintah masih tetap memvonis hukuman mati,” ujar Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, dalam acara peringatan Hari Antihukuman Mati Dunia pada Selasa (9/10) tersebut.

Putri kemudian memberikan contoh kejanggalan dalam pemberian vonis hukuman mati pada kasus Yusman Telaumbanua, mantan terpidana yang hadir pula dalam acara tersebut.

Putri menceritakan bahwa terpidana itu berhasil lolos dari vonis mati karena tim pengacara dari KontraS berhasil membawa bukti baru berupa hasil pemeriksaan forensik yang menyatakan Yusman masih berusia 19 tahun ketika pemeriksaan dilakukan pada 2016.

Dengan demikian, Yusman masih berusia sekitar 16 tahun ketika peristiwa yang disangkakan bergulir.

Akhirnya, Yusman hanya mendapat vonis penjara lima tahun dari Mahkamah Agung dalam sidang peninjauan kembali. Ia pun bebas dari penjara pada 17 Agustus 2017.

Akhir baik dari perjalanan kasus Yusman tak terjadi pada Zulfiqar Ali, terpidana kasus penyelundupan narkoba jenis heroin sebanyak 300 gram.

Hakim memvonis mati Zulfiqar pada 2005 silam. Berhasil terhindar dari eksekusi mati pada 29 Juli 2016, Zulfiqar wafat pada 31 Mei 2018 karena sakit.

Peneliti Imparsial, Evitarossi Budiawan, menjelaskan yang menjadi masalah dalam kasus Zulfiqar adalah unfair trial, yaitu dianiaya dan tidak didampingi pengacara saat proses pemeriksaan.

Masalah berikutnya menurut Eva adalah pengajuan grasi yang sudah disampaikan sejak awal Maret, tapi tak juga diproses oleh Mahkamah Agung.

Menurut prosedurnya, MA hanya punya waktu 30 hari untuk mengeluarkan pertimbangan kepada presiden menyikapi pengajuan grasi.

“Sampai Pak Zulfiqar meninggal dan melebihi ketentuan itu, MA belum juga mengeluarkan pertimbangan,” ucap Eva.

Contoh lainnya adalah kasus kepemilikan narkoba yang dialami oleh pria bernama Santa pada 2016. Lukman, adik Santa yang hadir dalam acara tersebut, bercerita bahwa kakaknya hanyalah korban.

Berawal dari perkenalan Santa dengan empat warga negara China, mereka membuat kerja sama bisnis. Pada Juni 2016, keempat orang itu ditangkap atas kepemilikan 20 kilogram sabu.

Santa belakangan juga ditangkap polisi, meskipun dia sudah berusaha membuktikan bahwa ia tidak berada di lokasi penangkapan keempat WN China. Segala barang bukti pun tak ada yang mengarah padanya.

Meski demikian, ia menerima vonis mati, lebih parah dari empat tersangka lainnya yang dijatuhi vonis seumur hidup.

“Saya menolak hukuman mati ini karena kakak saya tidak bersalah, tapi divonis paling tinggi,” ucap Lukman dengan nada sedikit geram. (bin/has)

Tim, CNN Indonesia | Rabu, 10/10/2018 02:10 WIB

Bagikan :

Hari Anti-Hukuman Mati, HATI: Pemerintah Masih Cacat Hukum

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) akan memperingati Hari Anti-Hukuman Mati, yang setiap tahun dikampanyekan pada 10 Oktober. Peringatan ini digaungkan penegak hak asasi manusia dan kelompok sadar advokasi seluruh dunia, yang diplokamatori World Coalition Against the Death Penalty.

HATI menaungi kelompok Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KonstraS), Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, dan Reprieve.

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia mengatakan, dalam kampanyenya, tahun ini HATI kembali mendorong pemerintah menghapus dan meninjau ulang undang-undang tentang hukuman mati.

“Paling strategis sekarang adalah pemerintah harus melakukan penghapusan hukuman mati. Jika penghapusan hukuman mati dianggap sulit, setidaknya melakukan moratorium,” katanya kepada Tempo di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Oktober 2018.

Moratorium hukuman mati, dalam catatan HATI, pernah diterapkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu berlaku moratorium hukuman mati selama empat tahun.

Untuk mengawal proses evaluasi, HATI juga meminta pemerintah membentuk lembaga independen. Lembaga ini dinilai perlu ada untuk bertugas meninjau ulang putusan hukuman mati.

Dalam masa moratorium, menurut Putri, dapat dilakukan peninjauan kembali kelayakan hukuman mati yang ditanggung terpidana atau paling tidak mengevaluasi putusan. Ia mengatakan banyak cacat hukum dalam pemutusan hukuman mati. Pemerintah dinilai tidak hati-hati memproses hukuman mati.

HATI mencontohkan sejumlah kasus. Salah satunya kasus terpidana hukuman mati perkara narkoba asal Pakistan, Zulfiqar Ali, yang ditangkap tanpa barang bukti. Ia ditahan sejak 2004 dan diduga mengalami penganiayaan oleh aparatur selama menjalani proses hukum.

Tim advokasi KontraS telah mengawal kasus ini dan mengupayakan grasi kepada Mahkamah Agung (MA). Namun proses itu mandek, dan MA tak mengeluarkan grasi hingga Zulfiqar Ali meninggal karena sakit pada Mei 2018. Saat ini, HATI dan keluarga Zulfiqar Ali menuntut pemerintah melakukan upaya rehabilitasi untuk mengembalikan nama baik korban dan keluarga korban.

 

Reporter:

Francisca Christy Rosana

Editor:

Ninis Chairunnisa

Selasa, 9 Oktober 2018 18:14 WIB

Bagikan :

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Evaluasi Hukuman Mati

TEMPO.COJakarta – Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk mengevaluasi proses hukum terpidana hukuman mati. Seruan ini disampaikan anggota koalisi tersebut menjelang peringatan Hari Anti-Hukuman Mati yang diperingati secara internasional Rabu, 10 Oktober 2018.

“Di Amerika, 362 orang terpidana hukuman mati bebas karena terbukti tidak bersalah. Bagaimana dengan Indonesia?” kata Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat ditemui di kantor KontraS, Kwitang, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Oktober 2018.

Putri menyampaikan banyak negara yang mengalami cacat hukum. Hukum yang menimpa terpidana hukuman mati pun tidak main-main. Bila salah tangkap, kata dia, orang yang tidak bersalah harus menanggung hukuman berat dan merelakan nyawanya.

Di Indonesia, cacat hukum dimungkinkan lebih banyak terjadi. Sebab, sistem hukum Indonesia dinilai masih buruk. Musababnya, putusan hukum-hukum berat ini minim koreksi. Keberadaan tim independen pun diharapkan bakal mengevaluasi dan menguji kelayakan putusan hukuman mati itu.

Selain mendesak pemerintah menghapus hukuman mati, HATI memaparkan bahwa hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia menunjukkan ketidakadilan. Sebab, hukum ini acap menyasar kelompok rentan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

 

Reporter:

Francisca Christy Rosana

Editor:

Amirullah

Selasa, 9 Oktober 2018 16:43 WIB

Bagikan :

MA Diminta Terbitkan Pertimbangan Permohonan Grasi Zulfiqar Ali Zulfiqar sudah meninggal dunia. Grasi akan digunakan keluarganya untuk menuntut rehabilitasi.

Ada banyak cara yang bisa digunakan terpidana jika hukuman yang diberikan padanya dirasa tidak adil, salah satunya mengajukan grasi. Itulah yang dilakukan salah satu terpidana mati yang sempat terancam dieksekusi mati bernama Zulfiqar Ali. Warga negara Pakistan itu divonis hukuman mati pada 14 Juni 2005 atas tuduhan kepemilikan narkotika seberat 300 gram.

Koordinator tim peneliti Imparsial, Adi Manto Adiputra, mengatakan Zulfiqar Ali mengalami proses peradilan yang tidak adil (unfair trial). Zulfiqar tidak diberikan akses kepada kedutaan besar Pakistan, mengalami berbagai kekerasan dan penyiksaan dalam proses hukum. Saksi kunci yang menyeret Zulfiqar Ali dalam kasus ini, Gurdip Singh, juga telah mencabut keterangan yang sebelumnya menyebut Zulfiqar Ali sebagai pemilik 300 gram narkotika. Gurdip Singh mencabut keterangannya di persidangan dan secara tertulis di hadapan notaris. “Selama menjalani proses hukum Zulfiqar tidak disediakan penerjemah,” kata Ardi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (08/6).

Atas dasar itu Imparsial yakin Zulfiqar Ali tidak bersalah karena bukan dia yang memiliki 300 gram narkotika. Hasil investigasi yang dilakukan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM pada 2010, Hafid Abbas, menyebut hal serupa, bahwa Zulfiqar Ali tidak bersalah. Saat mengampu sebagai komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas juga mengusulkan kepada Presiden segera memberikan grasi terhadap Zulfiqar Ali.

Desakan untuk membebaskan Zulfiqar Ali dari segala hukuman itu juga disuarakan Ketua Komnas HAM sekarang, Ahmad Taufan Damanik. Komnas HAM secara resmi telah melayangkan surat kepada Presiden agar grasi untuk Zulfiqar Ali segera diberikan atas dasar telah terjadi unfair trial.

Ardi mengingatkan bahwa awal tahun ini –saat Presiden Joko Widodo melawat ke Pakistan—ada kabar tentang janji untuk segera memberikan grasi untuk Zulfiqar Ali dengan alasan kemanusiaan. Zulfiqar Ali mengidap kanker hati stadium empat. Sayangnya sampai ajal menjemput Zulfiqar Ali belum mendapat grasi sebagaimana dijanjikan. Zulfiqar Ali menghembuskan nafas terakhir pada Kamis (31/5) lalu.

Salah satu penyebab Presiden Joko Widodo tak kunjung memberikan pengampunan bagi Zulfiqar Ali menurut Ardi karena Mahkamah Agung (MA) belum menerbitkan pertimbangan kepada Presiden. Pertimbangan MA itu merupakan syarat bagi Presiden untuk menerbitkan grasi. Ketentuan itu diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diperbarui lewat UU No. 5 Tahun 2010. Merujuk pasal 10 UU Grasi, pertimbangan tertulis kepada Presiden itu harus diterbitkan MA paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara.

Imparsial telah menyerahkan salinan permohonan grasi itu kepada PN Tangerang sebagai pengadilan tingkat pertama yang menghukum Zulfiqar Ali pada 8 Maret 2018. PN Tangerang telah menyerahkan salinan itu dan diterima MA pada 4 April 2018. Jangka waktu itu menurut Ardi telah melewati batas waktu 30 hari. “MA telah melanggar ketentuan batas waktu yang diamanatkan UU untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait permohonan grasi yang diajukan Zulfiqar Ali,” tukasnya.

Imparsial mencatat bukan kali ini MA lalai dalam menindaklanjuti permohonan grasi. Kasus serupa juga dialami terpidana mati yang telah dieksekusi pada tahun 2015, Zainal Abidin. Perkara Peninjauan Kembali (PK) yang telah diajukannya terselip di MA selama 10 tahun.

Ardi melanjutkan, sekalipun Zulfiqar Ali telah tiada tapi permohonan grasinya harus tetap dituntaskan. MA harus segera menerbitkan pertimbangan kepada Presiden. Grasi yang dikeluarkan Presiden nanti penting untuk nama baik Zulfiqar Ali dan keluarganya. “Negara harus menyatakan Zulfiqar Ali tidak bersalah dan dibebaskan dari vonis,” tukasnya.

Peneliti senior Imparsial, Bhatara Ibnu Reza, menyebut grasi itu akan digunakan sebagai bekal untuk mengajukan rehabilitasi. Selaras itu Imparsial telah mengadukan masalah ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP). Menurut Bhatara KSP merespons positif dan berjanji mencari solusi. Bagi Bhatara Zulfiqar Ali layak menerima grasi bukan sekedar demi kemanusiaan tapi juga karena dia mengalami unfair trial. “Jika grasi ini terbit kami akan mengajukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan,” paparnya.

Senin, 11 Juni 2018

Ady Thea DA
Bagikan :

Imparsial Ungkit Janji Jokowi Grasi Untuk Terpidana Zulfiqar

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial mendesak negara untuk segera membersihkan nama baik terpidana mati kasus narkotika Zulfiqar Ali. Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra meminta pemerintah untuk tetap memberikan grasi kepada Zulfiqar meski ia telah wafat.

Zulfiqar diketahui telah meninggal dunia pada 31 Mei 2018 lalu akibat kanker hati stadium IV yang dideritanya.

“Kami mendesak pemerintah untuk tetap memberikan grasi kepada Zulfiqar meski dia sudah meninggal dunia,” terang dia di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (8/6).

Ardi mengungkapkan jika Presiden Joko Widodo telah menjanjikan akan memberika grasi kepada Zulfiqar atas alasan kemanusiaan. Namun grasi itu tak kunjung turun karena belum ada pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Padahal imparsial telah mengajukan permohonan grasi kepada Jokowi pada 6 Maret 2018 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan dilanjutkan dengan menyerahkan salinan permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 8 Maret 2018.

Salinan berkas itu pun telah diterima oleh MA pada 4 April 2018. Namun pertimbangan grasi tersebut tak kunjung turun hingga Zulfiqar wafat.

Padahal berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterima salinan permohonan berkas perkara MA harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden.

“Namun, berdasarkan konfirmasi kami ke Sekretariat Negara hingga kini belum ada pertimbangan dari MA,” terangnya.

Oleh karena itu Ia menyatakan pemerintah harus merehabilitasi nama baik Zulfiqar Ali agar keluarganya terutama anak-anaknya tahu dan yakin bahwa orang tua mereka tidak bersalah.

Ardi mengklaim Zulfiqar tidak bersalah dalam kasus kepemilikan narkoba jenis heroin seberat 300 gram. Zulfiqar kata dia adalah korban dari peradilan yang tidak adil (unfair trial).

“Dalam perjalanan kasusnya banyak terdapat kejanggalan selama proses hukum dan kuat dugaan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah,” ujarnya.

Ia juga mengklaim pada tahun 2010 lalu, Hafid Abbas selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM di Kemenkumham telah melakukan investigasi dan menyimpulkan Zulfiqar tidak bersalah. (DAL/DAL)

 

SAH, CNN Indonesia | Sabtu, 09/06/2018 04:20 WIB

Bagikan :