Pos

RUU Kamnas Diusulkan Tak Atur Soal Pelibatan TNI dalam Pengamanan

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpendapat jika nantinya jadi dibahas di DPR, Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) sebaiknya menjadi payung bagi UU terkait pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Undang-undang itu sebaiknya tidak mengatur soal pelibatan TNI dalam penanganan keamanan lantaran sudah diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

“Soal TNI yang terlibat dalam penanganan keamanan WNI sudah dibahas di UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yakni membantu pengamanan kepala negara dan KBRI di negara lain,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Arsul mengatakan saat ini operasi keamanana sudah menjadi wilayah kerja kepolisian sehingga yang diperlukan adalah mengatur wilayah kerja Polri dan TNI jika nanti keduanya harus melakukan operasi secara bersamaan.

Menurut Arsul, jika RUU Kamnas diarahkan untuk menghindari tumpang tindih peran Polri dan TNI dalam melakukan operasi keamanan, maka pembahasan RUU Kamnas di DPR menjadi tepat.

Pasalnya, aat ini kedua pihak kerap mengalami tumpang tindih dalam hal tersebut di beberapa sektor, salah satunya dalam pemberantasan terorisme.

“Jadi kalau mau dibahas di DPR tidak masalah tetapi bukan sebagai UU yang mengatur secara teknis, melainkan menjadi UU yang menyinergikan UU terkait pertahanan dan keamanan di Indonesia,” tutur Arsul.

Hal serupa disampaikan oleh Direktur Imparsial, Al Araf. Menurut dia, dalam UU TNI bahkan Presiden diperbolehkan untuk mengerahkan TNI untuk pengamanan dalam konteks di luar perang.

“Sekali lagi, peraturan perundang-undangan kita sudah lengkap mengatur itu semua, dalam UU TNI dengan keputusan politik Presiden, TNI bisa dikerahkan dalam pengamanan di luar perang,” kata Al Araf.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional diwacanakan akan kembali dibahas DPR. RUU itu bahkan direncanakan untuk dimasukkan ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2016 sebagai inisiatif DPR.

Wacana tersebut kembali bergulir usai pimpinan DPR bertemu dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu.

PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorSabrina Asril
Bagikan :

RUU Kamnas Tidak Urgent dan Mengancam Demokrasi serta HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 telah memunculkan draft terbaru tertanggal 15 September 2015. Masuknya RUU Kamnas dalam prolegnas yang di ikuti dengan hadirnya draft terbaru tentunya menjadi pertanyaan publik mengingat RUU ini di masa pemerintahan lalu pernah ditolak oleh kalangan masyarakat sipil karena dipandang bisa mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM.

Kami memandang bahwa kehadiran RUU Kamnas bukannya akan memperbaiki dan memperkuat tata kelola sektor keamanan, tetapi justru akan mengancam kemajuan proses reformasi sektor keamanan dan proses demokrasi itu sendiri. Jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU maka akan mengembalikan konstruksi kebijakan keamanan seperti masa orde baru.

Kehadiran RUU Kamnas sejatinya tidak memiliki urgensi dalam pengaturan tata kelola sektor keamanan. Tata kelola sektor pertahanan dan keamanan sebagian besar telah diatur dalam berbagai aturan yang ada yakni mulai dari Konstitusi, Ketetapan MPR, dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, seperti UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, dan UU Intelijen.

Kalau alasan pemerintah membentuk RUU Kamnas adalah untuk meningkatkan kerja sama antar aktor pertahanan dan keamanan, khususnya antara TNI dan Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) ataupun dalam menghadapi situasi darurat maka alasan itu adalah keliru. Keinginan pemerintah untuk mengatasi situasi grey area dan situasi darurat harusnya dijawab oleh pemerintah dengan membentuk UU tugas perbantuan dan revisi UU darurat nomor 23 Tahun 1959.

Dalam perspektif reformasi sektor keamanan maka seharusnya pemerintah mengajukan agenda prolegnas di sektor keamanan yang akan berkontribusi bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum. Agenda reformasi sektor keamanan yang harusnya menjadi prioritas untuk dibuat dan dibahas oleh pemerintah adalah agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997. Agenda revisi UU no 31/1997 adalah mandat TAP MPR no VII tahun 2000 dan mandat UU TNI itu sendiri. Tujuan reformasi peradilan militer adalah untuk menempatkan dan memastikan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal terjadi tindak pidana umum.

Kami menilai RUU Kamnas memiliki substansi yang bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM. RUU Kamnas versi 15 September 2015 tidak memiliki perubahan fundamental dari draft sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memaksakan RUU ini dan mengabaikan kritik dan penolakan dari kalangan masyarakat sipil.

Bahaya RUU Kamnas bagi kehidupan demokrasi dan HAM di antaranya dapat dilihat dalam Pasal yang mengatur tentang persepsi ancaman keamanan nasional yang bersifat karet, sangat luas, dan berlebihan. Hal ini misalnya ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat 3 tentang ancaman tidak bersenjata yang masih memasukan “diskonsepsi perumusan regulasi” ke dalam kategori ancaman keamanan nasional.

Selain itu, kategorisasi ancaman dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan mengingat Presiden bisa menentukan ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 RUU Kamnas. Sementara yang dimaksud dengan ancaman potensial dan ancaman aktual sangat longgar dan bersifat karet. Semua hal bisa dikategorikan sebagai ancaman potensial dan ancaman aktual.

Dalam konteks itu, bisa saja sikap dan pandangan kritis gerakan masyarakat terhadap kekuasaan dapat dikategorikan oleh kekuasaan sebagai ancaman keamanan nasional dengan kategori ancaman yang potensial. Gerakan mahasiswa yang menyuarakan kebenaran, kelompok masyarakat anti korupsi yang menyuarakan pemberantasan korupsi, gerakan buruh yang menyuarakan pemenuhan hak-haknya, serikat petani yang menuntut penataan reforma agraria, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang mengkritisi kekuasaan dapat di anggap sebagai ancaman potensial.

Dengan demikian, RUU Kamnas mengandung nuansa sekuritisasi dan dapat mengembalikan pendekatan keamanan seperti pada masa orde baru dimana semua hal dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional dan hal ini tentu bentuk kemunduran demokrasi. Apalagi ditambah dengan pembentukan dewan keamanan nasional yang memiliki fungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 RUU Kamnas tentu akan mengembalikan struktur serupa tapi tak sama seperti Kopkamtib atau Bakortstranas pada masa orde baru yang berkarakter represif. Fungsi dewan keamanan nasional seharusnya hanya sebagai advisory council untuk presiden sehingga tak perlu memiliki kewenangan mengendalikan.

Kami mendesak kepada pemerintah untuk mengkaji ulang keberadaan RUU Kamnas dalam Prolegnas 2015-2019 dan memprioritaskan pembentukan RUU tentang tugas perbantuan, Revisi UU darurat no 23/1959 dan Revisi UU no 31/1197 tentang peradilan militer di dalam Prolegnas 2015-2019. Bila pemerintah tetap memaksakan pembentukan dan pengesahan RUU Kamnas maka itu artinya demokrasi dan penegakkan HAM di Indonesia akan terancam.

Jakarta, 12 Januari 2016

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, ICW, Walhi, Kontras, YLBHI, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Setara Institute, LHKP Muhammadiyah)

Bagikan :

Kebijakan Keamanan dan Pemilu

Pemerintah dan parlemen kembali memasukkan RUU Keamanan Nasional pada Program Legislasi Nasional 2013. Pemerintah terkesan memaksakan agar RUU Keamanan Nasional dapat disahkan sebelum Pemilu 2014.

Selain itu, pemerintah juga baru saja membentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan nota kesepahaman (MOU) antara Polri dan TNI tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Esensi kebijakan keamanan nasional itu ditujukan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri. Langkah pemerintah ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, yakni apakah hadirnya produk kebijakan keamanan tersebut adalah bentuk antisipasi pemerintah dalam menyikapi situasi politik yang memanas menjelang Pemilu 2014? Ataukah peraturan perundangan di bidang keamanan yang ada saat ini tidak cukup mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi?

Kritik RUU Kamnas

Masuknya kembali RUU Kamnas pada Prolegnas 2013 tentu sangat disayangkan publik. Desakan masyarakat agar RUU Kamnas dibahas pasca-Pemilu 2014 untuk menghindari politisasi RUU Kamnas demi kepentingan Pemilu 2014 tak dihiraukan. Draf terakhir RUU Kamnas masih mengandung banyak pasal bermasalah, baik secara redaksional maupun substansial. Penjelasan tentang spektrum, jenis, dan bentuk ancaman keamanan nasional dalam RUU ini masih terlalu luas, bersifat karet, dan multitafsir. Bentuk ancaman tak bersenjata dalam Pasal 17 masih memasukkan pemogokan massal, penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa, diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi sebagai bentuk ancaman keamanan nasional. Bahkan, presiden masih dapat menentukan ancaman keamanan nasional yang sifatnya potensial dan aktual.

Atas nama ancaman terhadap keamanan nasional yang luas itu, negara dapat saja mengidentifikasi kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan sebagai bagian dari ancaman keamanan nasional. Dalam kerangka aturan seperti ini, RUU Kamnas mengandung nuansa sekuritisasi. Sekuritisasi berupaya mendefinisikan ulang pilihan-pilihan solusi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pada opsi-opsi yang cepat dan koersif, sering kali berbentuk pengerahan militer, dan mendelegitimasi solusi-solusi jangka panjang dan negosiasi.

Dalam aspek urgensinya, kehadiran RUU Kamnas patut dipertanyakan mengingat pengaturan tentang keamanan nasional di Indonesia sebenarnya telah diatur dan dibentuk melalui sejumlah aturan bidang pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, tak heran jika sebagian substansi pasal-pasal dalam RUU Kamnas bersifat mengulang UU yang sudah dibentuk.

Beberapa aturan di sektor keamanan nasional, mencakup keamanan negara dan keamanan publik, diatur melalui UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 34/ 2004 tentang TNI, UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara, UU No 15/2003 tentang pemberantasan terorisme, dan UU lainnya. Adapun dalam isu keamanan manusia, secara tersirat telah diakomodasi melalui UU No 24/2007 tentang penanggulangan bencana, UU No 39/1999 tentang HAM, dan UU lainnya.

Fragmentasi pengaturan keamanan nasional dalam sejumlah UU itu di satu sisi bertujuan untuk menghindari terjadinya sekuritisasi. Di sisi lain, sulit sekali membentuk UU bidang keamanan nasional yang tunggal dan bersifat sapu jagat yang cakupannya mengatur semua aspek dan masalah keamanan nasional.

Kritik Inpres dan MOU TNI-Polri

Masalah utama Inpres No 2/2013 dan MOU TNI-Polri adalah masalah legalitas yang lemah dan keliru tentang pengaturan perbantuan TNI. Secara legal, pengaturan tentang perbantuan TNI seharusnya diatur dalam bentuk UU, atau paling tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 41 Ayat (1) UU Polri No 2/2002 menyebutkan, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Adapun Pasal 7 Ayat (2) poin 10 UU TNI menegaskan, tugas TNI dalam kerangka operasi militer selain perang dalam membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU.

Sayangnya, hingga kini pemerintah dan parlemen justru belum membentuk UU tentang perbantuan TNI. Anehnya, pemerintah justru mengatur tentang perbantuan itu melalui inpres dan MOU TNI-Polri. Pengaturan tentang fungsi perbantuan TNI dalam inpres dan MOU tak mengatur secara rigid dan tegas rambu-rambu dan prinsip-prinsip dasar pengaturan perbantuan TNI dalam kehidupan negara yang demokratis. Justru yang terjadi MOU TNI-Polri hanya menjadikan dasar pertimbangan perbantuan TNI pada kemampuan dan permintaan Polri serta kriteria ancaman (Pasal 4 MOU).

Padahal, dalam sistem negara demokrasi, keinginan untuk perbantuan TNI harusnya didasarkan atas penilaian eskalasi ancaman dari otoritas politik dan harus didasarkan atas keputusan politik negara sebagaimana ditegaskan dalam UU TNI sendiri. Pasal 7 Ayat (3) UU TNI menyebutkan, dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang, yang salah satunya adalah membantu kepolisian, harus didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI).

Inpres dan MOU TNI-Polri akan menjadi cek kosong bagi aktor-aktor keamanan dalam menghadapi gangguan keamanan yang terjadi. Bahayanya adalah dalam MOU TNI-Polri, militer kembali diberikan ruang untuk menghadapi aksi unjuk rasa dan mogok kerja (Pasal 5 point a) meski tetap harus menunggu permintaan dari Polri. Hal ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi dinamika gerakan masyarakat sipil, baik itu elemen mahasiswa, buruh, maupun petani, yang melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut hak-haknya sebagaimana pernah dialami pada masa kelam Orde Baru.

Pembentukan inpres dan MOU tentu tidak akan bisa mengatasi konflik yang ada. Justru kehadiran inpres dan MOU akan memperkeruh dinamika konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Selama ini pendekatan keamanan yang dilakukan dalam mengatasi beberapa konflik justru berujung pada terjadinya lingkaran kekerasan dan pelanggaran HAM.

Sejumlah konflik di daerah sangat kompleks sebab dan akar persoalannya. Faktor penyebab konflik sangat beragam di masing-masing daerah sehingga penerbitan inpres bukanlah solusi tepat dalam mengatasi konflik. Bahkan, pemerintah acapkali menjadi bagian (faktor) dari masalahnya. Dalam kasus kekerasan berdimensi agama, selama ini masalahnya justru di pemerintah sendiri yang sering kali membuat kebijakan yang tidak adil dan bahkan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Dalam konflik agraria, akar persoalannya adalah karena pemerintah tak menjalankan Tap MPR No IX/2001 tentang reforma agraria sehingga ketimpangan dan ketidakadilan agraria terus berlanjut. Karena itu, adalah lebih tepat jika pemerintah menyelesaikan akar persoalan sejumlah konflik itu (hulu) dan bukan menggunakan cara-cara represi untuk mengatasinya (hilir).

Dengan demikian, menjadi tepat dan bijak jika pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan keamanan nasional yang sudah dibentuk (inpres dan MOU) dan tidak melanjutkan pembahasan RUU Kamnas. Jika hal itu tidak dilakukan, benar adanya bahwa kehadiran produk kebijakan keamanan nasional itu adalah untuk mempermudah kembali masuknya militer dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dan sarat dengan kepentingan politik ekonomi kekuasaan dan kapital serta sarat dengan kepentingan politik elektoral 2014.

Al Araf 
Direktur Program Imparsial dan
Pengajar Studi Strategis di FISIP Universitas Al Azhar dan Paramadina;
Pegiat pada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan

KOMPAS, 11 Maret 2013

Bagikan :

A legal basis for domestic military intervention

Late last month, National Police chief Gen. Timur Pradopo and Indonesian Military (TNI) chief Adm. Agus Suhartono signed a memorandum of understanding, just one day after President Susilo Bambang Yudhoyono issued Presidential Instruction (Inpres) No. 2/2013 on handling internal security threats to guide the TNI as it assists the police in communal conflicts.

However, the MoU has some serious problems.

First, the MoU violates Law No. 2/2002 on the National Police and Law No. 34/2004 on the TNI. Article 41 of Law No. 2/2002 clearly states that the involvement of the TNI should be managed by government regulation (PP).
Meanwhile, as a military operation other than war, the TNI’s support of local governments and public order should be arranged by a separate law (Article 20 of Law No. 34/2004).

Agus said after the MoU was signed that the TNI could deploy personnel to conflict areas without the consent of the police or officials in the affected regions. Besides violating the Law on the TNI, such an assumption of authority is potentially prone to abuse.

Article 7 of Law No. 34/2004 stipulates that military operations other than war must be conducted following a decision from the state, meaning that the House of Representatives must give its approval in the first place. As of the present moment; the House, the military or the government has never discussed such military assistance.

What Agus said reminded the public of the time when the TNI Law was still under deliberation in the House in 2004. There was a heated debate over then Article 19 — dubbed the coup d’etat article by the media — which gave the authority to the TNI’s commander to deploy military personnel whenever he thought the state was under an emergency. Following massive public pressure, this article was dropped by the government and the House.

We cannot imagine what might happen in Aceh, Papua, Poso or any other security hot spot under such an article. Troops could have been deployed not because the local governments or the police asked for help, but upon the TNI commander’s judgment alone.

There has been increasing public concern about potential violations, as prior to the signing of the Police-TNI MoU, the number of human rights violations was already quite high.

As a matter of fact, we cannot let the military conduct any operation on its own discretion. We still regard the military as an institution authorized to use deadly force. So, as the third largest democracy after India and the US, we have to maintain democratic control over the military.

The TNI can conduct an operation only after a political decision to deploy troops has been made. Such a code of conduct is equivalent with the principle of civil supremacy stipulated in Law No. 34/2004.

There is also the question of a legal basis for the agreement. The MoU only binds the signatories. However, as implementation of this MoU will affect other parties, including the public, we need a stronger regulation that is legally binding to be used as the legal basis for the public, the TNI and the police. This kind of regulation will give guidance and protection for all of us.

A question remains after the Presidential Instruction (Inpres) and the MoU were signed: Is President — as the supreme commander of the TNI — trying to avoid command responsibility if violations occur when the military is deployed in such operations?

Presidential Instruction No. 2/2013 is obviously the legal basis for the MoU. However, an Inpres is not a solution for handling internal security disturbances, which should be addressed by the security actors themselves in reference to existing laws. The President should evaluate his administration’s performance and the security commanders who have failed in handling internal security problems and not simply issue an Inpres.

Local conflicts in Indonesia are complex. Their root causes are not simple and local governments are sometimes part of the problem. Addressing root causes is more important than merely using a security approach to end the conflicts. In other words, the Inpres and the MoU will just give blank check to security actors to uphold security using their own assessments.

There are some options that the government should consider. First, the government must cancel this MoU. Second, the government should revise Government Regulation No. 16/1960 on military assistance, as some articles in this regulation are obsolete and incompatible with other laws.

Issuing specific regulations covering military assistance to the civilian authorities is not a hard task. It just needs political will from government.

However, this policy should be followed by the drafting of bill on military assistance to civilian authorities and its immediate submission to the House for deliberation. This bill should define terms such as proportionality and the last resort principle, as well as list dos and don’ts and the conditions governing the military’s involvement in internal security problems. This bill would overcome the dispute over the laws on the TNI and on the Police.

Mr. President, this is your choice, as you consider your legacy to Indonesia.

Al Araf
Program director of Imparsial and a lecturer on strategic studies at Al-Azhar University and Paramadina University

Anton Aliabbas
Program director of The Ridep Institut and a lecturer at Binus International University

Both are members of the Civil Advocacy for Security Sector Reform.

JAKARTA POST, 18 Februari 2013

Bagikan :