Pos

Imparsial Sebut Urgensi Revisi UU Ormas

Metrotvnews.com-Jakarta: Direktur Inisiatif Masyarakat Partisipatif Transisi Berkeadilan (Imparsial), Al Araf, menilai UU Ormas saat ini dapat membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Dia menyebutkan beberapa poin akan urgensi melakukan revisi terhadap UU Ormas.

Pembubaran pada Ormas tanpa melalui proses pengadilan dapat membuka ruang abuse of power di pemerintahan. Ormas yang dibubarkan oleh pemerintah secara langsung dinilai mengembalikan format hukum peraturan Ormas kembali pada masa Orde Baru.

“Tentu UU Ormas berbahaya karena membuka ruang potensi besar penyalahgunaan kekuasaan, ” ujar Al Araf, di kawasan Tebet,  Jakarta Selatan, Senin 20 November 2017.

Al Araf menilai UU Ormas sekarang menyebabkan tumpang tindih pada aturan hukum yang ada.

“Dalam UU Ormas pembubaran organisasi itu dilakukan oleh pemerintah, sisi lain ada UU yayasan yang mekanisme pembubarannya dari pengadilan, ” ujar dia.

Tingkat urgensi untuk melakukan Revisi UU dinilai sangat penting karena bisa menimbulkan bahaya pada pemerintahan demokrasi.

“Sanksi pidana sebaiknya ditiadakan mengikuti KUHP saja,” tutup dia.

Selasa, 21 Nov 2017 06:18 WIB

Cecillia Ong

Bagikan :

Direktur Imparsial Sebut 4 Alasan UU Ormas Perlu Direvisi

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan setidaknya ada empat alasan mengapa Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 24 Oktober 2017, perlu direvisi.

Pertama, kata Araf, undang-undang tersebut dapat membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam UU tersebut pembubaran ormas yang
dianggap menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, bisa dilakukan tanpa melalui pengadilan.

“UU Ormas ini memberikan ruang besar terhadap penguasa untuk bisa melakukan pembubaran terhadap organisasi masyarakat tanpa melalui proses pengadilan,” ujarnya saat diskusi “Urgensi Revisi UU Ormas” di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin, 20 November 2017.

Kedua, Al Araf melanjutkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka ruang untuk diadakan perubahan atas UU tersebut sebab dimasukkan dalam prolegnas. Artinya, ada kelemahan-kelemahan dalam UU Ormas tersebut yang
harus direvisi agar tidak menimbulkan persoalan hukum dala demokrasi Indonesia.

Ketiga, Al Araf menyebut adanya tumpang tindih aturan hukum antara UU Ormas dan Undang-Undang tentang Yayasan yang masih berlaku hingga sekarang. Ia mengatakan, dalam UU Yayasan itu menyebutkan, mekanisme pembubaran dilakukan melalui pengadilan. Padahal, dalam UU Ormas, pembubaran cukup dilakukan oleh pemerintah.

Terakhir, kata Al Araf, dengan disahkannya UU Ormas mengembalikan aturan pembubaran ormas seperti zaman Orde Baru. “UU Ormas ini sesungguhnya mengambalikan kepada format pengaturan pembubaran ormas seperti di masa Orde Baru,” ujarnya.

UU Ormas disahkan dari Peraturan Penganti Undang-Undang tentang Ormas yang memberikan wewenang kepada pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM untuk langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan
HAM hanya melewati dua sanksi administratif.

TIKA AZARIA

Selasa, 21 November 2017 04:40 WIB

 

Reporter:

Non Koresponden

Editor:

Rina Widiastuti

Bagikan :

Imparsial: Bukan Kekuasaan yang Membubarkan Ormas, Tapi Pengadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mempertanyakan diterbitkannya UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Menurutnya, kehaddiran UU Ormas dapat membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.

“‎Ada fakta bahwa UU Ormas ini dapat membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia,” kata Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Al Araf menuturkan, UU Ormas memberikan ruang besar kepada kekuasaan untuk pembubaran Ormas tanpa melalui pengadilan.

Padahal, menurutnya, dinamika demokrasi memberikan ruang ke masyarakat untuk kebebasan berekspresi.

“Negara memang boleh melakukan pembatasan. Proses pengadilan langkah tepat untuk pembubaran dan bukan berikan ke kekuasaan dalam proses peradilan,” tuturnya.

‎Al Araf mengingatkan pemerintah agar memahami bahwa proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia usianya masih cukup muda.

Dirinya berharap UU Ormas tidak menganggu proses berdemokrasi di Indonesia.

“Kita perlu pahami demokrasi di Indonesia masih muda. Baru sejak 98 sampai sekarang,” tandasnya.‎

 

Senin, 20 November 2017 17:58 WIB

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco

‎‎

Bagikan :

PPP Nilai Empat Hal Ini Layak Dimasukkan dalam Revisi UU Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, setidaknya ada empat hal yang layak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Arsul dalam diskusi yang mengangkat tema “Urgensi Revisi UU Ormas” di kantor Imparsial, di kawasan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

Pertama, menurut Arsul, yakni mengenai prosedur pembubaran ormas yang tanpa melalui proses pengadilan. Aturan baru ini memang menuai kontroversi sebelum UU Ormas itu disahkan dan masih berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

“Prosedur pembubaran yang tanpa melalui pengadilan ini menurut saya enggak bisa dipertahankan sama sekali,” kata Arsul.

PPP punya dua alternatif mengenai hal ini. Pertama, tetap melibatkan pengadilan dalam proses pembubaran ormas. Sedangkan alternatif kedua yang khusus untuk yang alasan anti-Pancasila dan NKRI, melalui prosedur khusus yang juga melalui pengadilan.

Prosedur khusus itu bisa berupa memperpendek jangka waktu pengadilannya kemudian mengenai tingkat pengadilannya.

“Sebab, konsentrasi pemerintah kalau kita kembali ke Undang-Undang Ormas yang lama itu bertele-tele. Itu pikiran PPP diperpendek. Bisa diperpendek waktu, bisa khusus kasus itu langsung saja di MA (Mahkamah Agung), putusan pertama dan terakhir bisa seperti itu,” ujar Arsul.

Kedua, PPP menginginkan harus ada pembinaan nyata terhadap ormas yang menyimpang dari ideologi bangsa.

“Jadi pemerintah itu tidak represif langsung membubarkan (ormas), sementara proses pembinaan yang konkret belum kelihatan. Itu juga harus diatur sebagai materi,” ujar Arsul.

Diskusi yang mengangkat tema Urgensi Revisi UU Ormas di kantor Imparsial, di kawasan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).
Diskusi yang mengangkat tema Urgensi Revisi UU Ormas di kantor Imparsial, di kawasan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).(Kompas.com/Robertus Belarminus)

Ketiga, mengenai ketentuan pidananya. Kalaupun ada ketentuan pidana, menurut dia, harus mengikuti apa yang sudah dibahas di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Contohnya, dalam RKUHP tidak lagi memakai penodaan dan penistaan agama, tetapi sudah dimasukan ke klaster penghinaan. Ancaman hukuman atas penghinaan agama di sini dinilai lebih rendah dibandingkan dengan ancaman pindana dalam UU Ormas.

“Ancaman hukumannya enggak terlalu seram, tapi tetap ada. Kalau Perppu Ormas (UU Ormas) kan seumur hidup, ini (di RKUHP hanya) dua tahun kalau enggak salah,” ujar Arsul.

Kemudian, PPP tidak ingin penyimpangan yang dilakukan pimpinan ormas, tetapi sanksinya juga sampai kepada anggota ormasnya.

“Ini yang bikin ramai, ulah pimpinannya, masa anggotanya juga terancam hukum gara-gara dia ikut demo yang dia enggak melanggar hukum. Ya harus pimpinannya saja,” kata dia.

Keempat, dalam menyatakan suatu ormas itu anti-Pancasila dan NKRI, tidak boleh hanya pihak pemerintah sendiri. Harus ada keterlibatan pihak lainnya.

“Apakah misalnya ada kasus ini, pemerintah membentuk tim kajian yang melibatkan peran serta masyarakat yang diwakili aktivis atau akademisi sehingga putusan itu sudah bisa digugat ke pengadilan. Tapi juga bukan putusan yang sewenang-sewang,” ujar Arsul.

“Itu yang sata kira dalam pikiran kami PPP, empat klaster besar itu yang harus diusung,” kata Arsul.

Sejumlah anggota DPR berdiskusi ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia.
Sejumlah anggota DPR berdiskusi ketika skors Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat tersebut membahas tentang pengesahan RUU Ormas serta pengesahan RUU tentang protokol perubahan persetujuan marrakesh mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia. (ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO A)

Namun, PPP sendiri saat ini masih menyusun detail revisi untuk UU Ormas. Pihaknya membuka masukan dari LSM untuk terlihat memberi masukan dalam bentuk naskah akademik untuk mempercepat penyusunan revisi UU Ormas.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan draf revisi UU Ormas pada awal 2018.

“Rencananya awal tahun kami siapkan konsep dari pemerintah. Nanti akan kami koordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Tjahjo

Soal poin apa saja yang perlu untuk direvisi dalam UU tersebut, Tjahjo belum bisa mengungkapkannya.

Semua usulan revisi UU Ormas, baik dari kementerian/lembaga akan disinkronkan dengan usulan lainnya ke DPR.

Tjahjo yakin, saat ini fraksi-fraksi partai politik di DPR pasti sudah menyiapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) apa saja yang akan direvisi dalam UU Ormas.

Robertus Belarminus
Kompas.com – 20/11/2017, 16:43 WIB

 

Bagikan :