Pos

Kasus Pengrusakan Polsek Ciracas, DPR dan Pemerintah Didorong Rampungkan Revisi UU Peradilan Militer

Senin, 17 Desember 2018 20:24 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSK) mendorong DPR dan pemerintah segera merampungkan revisi Undang-Undang tentang Peradilan Militer.

Direktur Imparsial, Al Araf yang juga anggota dari KMSK mengatakan, dengan rampungnya revisi Undang-Undang tentang Peradilan Militer, hal itu dirasa mampu untjk memutus mata rantai impunitas terhadap pelaku kejahatan dari kalangan militer

“Parlemen dan DPR harus merevisi UU Peradilan Militer sehingga ada proses kesamaan di depan hukum. Hal itu juga memastikan bahwa proses hukum kepolisian tidak menemui hambatan struktural yang biasa ditemui dalam sistem peradilan di Indonesia,” kata Al Araf di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Dilanjutkan Al Araf, hambatan tersebut ada pada UU Peradilan Militer yang sering ditafsirkan sepihak bahwa seluruh kejahatan, entah itu yang bersifat militer maupun nonmiliter yang dilakukan anggota TNI, hanya dapat ditangani oleh sistem peradilan militer.

“Padahal UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah memandatkan pemerintah dan DPR merevisi dengan tujuan memastikan anggota TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum,” Al Araf.

Selama ini, dikatakan Al Araf, telah ada berbagai desakan agar tindak pidana nonmiliter yang diduga dilakukan oleh anggota TNI dibawa ke peradilan umum.

“Namun hingga hari ini belum ada lagi inisiatif kembali dari pemerintah dan DPR untuk melakukan amendemen,” tuturnya.

Al Araf mengatakan, sejumlah badan-badan HAM di banyak negara di dunia juga menyatakan secara jelas bahwa lingkup pengadilan militer sebaiknya dibatasi pada pelanggaran disiplin kemiliteran.

“Sedangkan pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan lain menurut hakim internasional sebaiknya ditangani oleh pengadilan umum,” pungkas Al Araf.

 

 

Bagikan :

Imparsial Desak Komnas HAM Investigasi Pembakaran Polsek Ciracas

Reporter: Imam Hamdi
Editor: Suseno

Senin, 17 Desember 2018 19:03 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan aktif mengusut pembakaran Polsek Ciracas dan perusakan rumah seorang penduduk di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur.

“Komnas HAM harus turun jika penyelidikannya berlarut-larut,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf di kantor Amnesty Internasional, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 17 Desember 2018.

Pembakaran Polsek Ciracas dan perusakan rumah penduduk itu diduga buntut dari pengeroyokan terhadap dua anggota TNI di kompleks pertokoan Arundina Jalan Lapang Tembak, Cibubur, pada 10 Desember 2018. Rumah yang dirusak massa itu adalah milik orang tua dari salah satu tersangka pengeroyokan. Massa diduga anggota TNI yang ingin membalas dendam.

Menurut Al Araf, Komnas HAM harus melihat kondisi psikologis keluarga yang rumahnya di rusak massa. Ia menduga kejadian itu menimbulkan trauma. “Hari ini Komnas HAM harusnya bisa turun. Apalagi ada lembaga pemerintahan yang juga diserang,” ujarnya.

Imparsial mendesak Komnas HAM bisa berperan aktif untuk mengurai peristiwa pembakaran Polsek Ciracas. “Demi memastikan rasa aman, masyarakat Komnas HAM perlu berperan aktif memantau dan menginvestigasi kasus ini,” kata Al Araf.

Bagikan :

Imparsial Minta Polisi Usut Kasus Penyerangan Polsek Ciracas Secara Terbuka

Redaktur: Novita Amelilawaty

INDOPOS.CO.ID – Direktur Imparsial Al Araf meminta polisi harus segera mengungkap pelaku penyerangan polsek Ciracas, Selasa (11/12/2018). Kasus tersebut harus diproses secara transparan dan akuntabel sehingga diketahui kebenarannya. Penyerangan itu diduga terkait pengeroyokan anggota TNI satu hari sebelumnya.

“Institusi Polri dan TNI harus terbuka dalam memproses ini. Jangan kemudian publik melihat ini ko terlalu berlarut larut. Maka itu kan menjadi sesuatu yang tidak baik, padahal ada proses fakta,” ujar Direktur Imparsial Al Araf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Meski dalam proses penyidikan, polisi terkadang terhambat oleh mekanisme Undang Undang no. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

“Jangkauan penyidikan dan penyelidikan itu terbentur dinding pengadilan militer. Jadi agak kesulitan di titik itu kepolisian untuk menjangkau sampai penyelidikan atau proses investigasi. Karena berlindung pada yuridis peradilan militer,” jelas Al Araf.

Seperti contoh kasus di lembaga permasyarakatan Cebongan, Sleman Jogjakarta, 23 Maret 2013 yang menyebabkan empat orang tewas. Penyelidikannya pun dihentikan.

“Jadi suatu kondisi yang selalu mengalami kegagalan, sebelumnya kasus lapas Cebongan atau menangani kasus lain dimana kita akan berbenturan dengan persoalan yuridis,” tukas Al Araf.

Sekelompok massa menyerang Polsek Ciracas pada Selasa (11/12), sekitar pukul 22.00 WIB. Mereka disebut ingin melihat secara langsung para pelaku yang telah mengeroyok satu anggota TNI dan satu anggota Paspampres di wilayah Cibubur, Jakarta Timur, Senin (10/12/2018).

Penyerangan itu menyebabkan kantor Polsek rusak dan sejumlah anggota polisi terluka, termasuk Kapolsek Ciracas, Kompol Agus Widar. (dan)

Bagikan :