Pos

Mengatur Pelibatan Militer

Akhir-akhir ini perdebatan tentang perlunya pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme melalui revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kian menghangat.

 Sebagian pandangan menilai bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme perlu diatur dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) dan sebagian lagi menilai bahwa pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU tersebut tidak diperlukan.

Secara prinsip, di dalam kehidupan negara demokrasi, tugas dan fungsi utama militer sejatinya adalah dipersiapkan untuk perang. Militer direkrut, dididik, dilatih, dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.

Tujuan keberadaan militer di sejumlah negara di dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakanraison d’Être atau prinsip utama dari peran militer.(Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993)

Dengan fungsi dan tujuan untuk menghadapi ancaman perang, maka tiap-tiap negara di dunia  menyiapkan kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat dan modern.

Di Indonesia, sejak era reformasi, pemerintah telah merancang dan merealisasikan agenda modernisasi alutsista melalui programMinimum Essential Force (MEF) yang sudah berjalan sejak 2010 dan rencananya berakhir pada 2024.

Konsekuensi dari pembangunan program MEF adalah dialokasikannya anggaran negara secara khusus dan bertahap (multiyears) untuk melakukan modernisasi alutsista.

Pada 2010-2014, anggaran untuk MEF dialokasikan Rp 156 triliun. Sementara  untuk tahun 2015-2019 alokasi anggaran untuk program MEF direncanakan Rp 157 triliun.

Dengan anggaran yang sudah disiapkan tersebut, pemerintah melakukan belanja alutsista besar-besaran dari luar negeri ataupun dari dalam negeri meliputi pembelian kapal, pesawat, tank, helikopter, dan lainnya.

Tujuan utama belanja alutsista itu tentunya untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara dalam kerangka menjaga kedaulatan negara dari kemungkinan adanya ancaman perang dari negara lain. Dalam situasi tertentu, alutsista ini dapat digunakan untuk operasi nonperang.

Dalam konteks itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk terus menempatkan militer dalam fungsi dan tugas aslinya, yakni diperuntukkan dan dipersiapkan menghadapi kemungkinan terjadinya  perang.

Meski diplomasi tetap pilihan utama dalam menghadapi ancaman tradisional, pada saat bersamaan kekuatan pertahanan tetap harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk, termasuk perang.

Dengan demikian, pada masa damai, militer perlu dipersiapkan kemampuannya secara profesional dengan latihan, latihan, dan latihan.

Di sisi lain, untuk menopang profesionalismenya, negara wajib menjamin dan memenuhi kesejahteraan prajurit sehingga fokus dan kerja prajurit benar-benar untuk menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara.

Operasi militer selain perang

 Meski tugas utama militer untuk menghadapi ancaman perang, dalam level dan derajat tertentu otoritas sipil dapat melibatkan militer dalam operasi militer selain perang.

Dalam UU TNI No 34 Tahun 2004  disebutkan, di dalam kerangka menjalankan tugas pokoknya, yakni menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara, TNI menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2).

Pelaksanaan kedua tugas tersebut didasarkan pada keputusan dan kebijakan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Dimungkinkannya pelibatan militer dalam operasi militer selain perang itu tak bisa dilepaskan dari perubahan dinamika lingkungan strategis yang terjadi pasca Perang Dingin di mana ancaman nonmiliter/nontradisional sebagai salah satu fokus utama dalam menjaga perdamaian dunia.

Hal ini kemudian menjadi pemicu bagi peningkatan peran militer ke dalam operasi militer selain perang (OMSP). (Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces, Geneva: DCAF, 2012)

Konflik internal yang terjadi di banyak negara yang mengancam keutuhan teritorial negara dan ancaman terorisme bersenjata yang dalam kondisi tertentu mengancam kedaulatan negara, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah, menjadi salah satu bentuk ancaman yang dalam eskalasi tertentu membawa dampak pada dilibatkannya militer untuk mengatasinya.

Di sini, pelibatan militer hadir ketika eskalasi ancaman telah nyata-nyata mengancam kedaulatan negara.

Pelibatan militer dalam operasi selain perang, khususnya dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri, sifatnya hanyalah perbantuan, merupakan pilihan terakhir (last resort) setelah semua institusi keamanan yang ada tak bisa lagi mengatasi ancaman, bersifat sementara dan pelibatan itu harus didasarkan pada keputusan politik negara (civilian supremacy).

Pelibatan militer dalam operasi militer selain perang khususnya terkait peran internal militer tak boleh dilakukan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kontribusi peran internal militer dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual.

Pertama, keterlibatan berlebihan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utama, yaitu menghadapi perang.

Dengan kata lain, jangan sampai keterlibatan militer melupakanraison d’Être militer itu sendiri (Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993).

Kedua, keterlibatan yang tak tepat secara kontekstual dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dan ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ataupun pembangunan profesionalisme.

Mengatasi terorisme

Pelibatan militer dalam menghadapi ancaman terorisme memang dimungkinkan. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer.

Secara hukum, pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme sudah diatur dalam UU TNI No 34 Tahun 2004 sebagai bagian dari operasi militer selain perang.

Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa militer menjalankan tugas operasi militer selain perang dan salah satunya mengatasi aksi terorisme. Pelaksanaan tugas operasi militer selain perang itu baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang- undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI).

Dengan demikian, secara hukum sebenarnya Indonesia tak mengalami kekosongan hukum jika ingin melibatkan militer dalam mengatasi terorisme.

Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 UU TNI sudah mengatur secara tegas tentang pelibatan militer.

Dengan dasar hukum ini, Presiden bisa melibatkan militer untuk mengatasi ancaman terorisme jika itu sudah mengancam kedaulatan negara mengingat fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara dan tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara (Pasal 6 jo Pasal 7 UU TNI).

Secara empirik, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sudah dilakukan dalam operasi gabungan bersama polisi dalam mengatasi terorisme di Poso yang berhasil melumpuhkan Santoso.

 Keberhasilan itu tentunya perlu diikuti pemberian penghargaan kepada para prajurit dan anggota polisi yang terlibat dalam operasi itu.

Namun, alangkah jauh lebih baik jika operasi militer membantu polisi di Poso itu dipayungi dengan keputusan presiden dan jangan hanya atas perintah lisan presiden. Hal itu akan berguna dalam kerangka dukungan anggaran untuk operasi hingga akuntabilitas dalam operasi.

Oleh karena itu, pansus di DPR yang saat ini sedang membahas revisi UU anti terorisme sudah sepatutnya tak perlu lagi mengatur pelibatan militer dalam revisi UU anti terorisme karena pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur dalam UU TNI dan secara empirik sudah dilakukan di Poso.

Jika parlemen terus memaksa mengatur pelibatan militer dalam revisi UU tersebut, pengaturan itu akan merusak mekanismecriminal justice system mengingat UU itu meletakkan kejahatan terorisme sebagai tindak pidana sehingga nama UU tersebut adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara substansi UU itu mengatur tentang proses dan mekanisme penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan terorisme.

Sementara TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga pengaturan pelibatan TNI dalam rezim hukum yang mengatur criminal justice system dalam mengatasi terorisme kurang tepat dan keliru.

Biarkanlah pelibatan militer dalam mengatasi terorisme tetap diatur dalam rezim hukum pertahanan melalui UU TNI di mana pelibatan militer baru dapat dilakukan jika kedaulatan negara terancam yang didasarkan pada keputusan politik negara.

Lebih dari itu, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU PTPT tanpa dibarengi kewajiban militer untuk tunduk pada sistem peradilan umum akan menimbulkan persoalan serius dalam akuntabilitas operasinya.

Jika suatu saat terdapat operasi militer dalam mengatasi terorisme yang menyebabkan terjadi pelanggaran HAM, sulit bagi publik mendapatkan peradilan yang adil mengingat prajurit militer masih tunduk pada peradilan militer dan belum tunduk pada peradilan umum.

UU perbantuan

Jika pemerintah dan DPR ingin mengatur lebih lanjut pelibatan militer dalam OMSP yang salah satunya mengatasi terorisme, yang harus dilakukan adalah membentuk dan membuat UU tugas perbantuan.

UU perbantuan berfungsi sebagai rambu-rambu dasar dan prinsip-prinsip dasar serta aturan main tentang pelibatan militer dalam kerangka OMSP yang salah satunya mengatasi aksi terorisme.

Keharusan membuat UU tentang tugas perbantuan sesungguhnya telah menjadi mandat rakyat yang dituangkan bentuk ketetapan MPR. Pasal 4 Tap MPR No VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri menjelaskan, TNI memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, atas permintaan yang diatur dalam UU.

Sudah sepatutnya otoritas sipil meletakkan militer dalam tugas dan fungsi sejatinya sebagai alat pertahanan negara. Kita sebagai bangsa akan sangat bangga jika militer kita kuat, sejahtera, tangguh, modern, dan profesional sehingga siap untuk digunakan sebagai alat pertahanan negara guna  menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Karena itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk tak menarik kembali militer dalam fungsi-fungsi terkait penegakan hukum melalui revisi UU PTPT karena hal itu akan membawa kita mundur ke belakang, merusak mekanisme criminal justice system dan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM.

 

Al Araf
Direktur Eksekutif Imparsial, Dosen Universitas Paramadina dan Al Azhar, Jakarta

KOMPAS
Senin, 8 Agustus 2016

Bagikan :

DPR Harus Segera Fit dan Proper Test Calon Kapolri

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil

 

Akhirnya Presiden memilih mengajukan calon Kapolri baru ke DPR. Mengacu pada konstitusi dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga secara legal, proses pengajuan Tito Karnavian sbg calon Kapolri oleh Presiden ke DPR adalah sah secara hukum dan konstittusional.

Langkah Presiden mengajukan Tito Karnavian harus dipandang positif, yakin dalam kerangka mempercepat proses reformasi dan perbaikan institusi Polri ke arah yg lebih profesional. Dalam konteks ini, maka proses fit dan proper test di Senayan harus menggali lebih dalam secara objektif konsep reformasi Kepolisian yang dibawa Tito Karnavian, bukan menilai secara subjektif afiliasi atau tawaran politik yg dimilikinya.

Berkaca kpd pengalaman-pengalaman sebelumnya, proses fit dan proper test di DPR lebih condong pada kepentingan politik kelompok politik dibandingkan pendalaman agenda-agenda reformasi di internal Kepolisian. Cara pandang ini tentu saja merugikan publik dan mengabaikan agenda reformasi penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari politisasi pemilihan Kapolri, sudah seharusnya DPR segera mengambil keputusan. Apalagi UU Polri menyatakan bahwa proses persetujuan memiliki waktu yang limitatif. Pasal 11 ayat (2) UU Polri menyatakan bahwa paling lambat 20 hari sejak DPR menerima surat dari Presiden, DPR harus memberikan keputusan.

Melihat realitas DPR yang akan memasuki masa reses, maka sudah seharusnya DPR harus mengeluarkan keputusan. Apalagi hampir tidak ada alasan untuk menunda calon yang diajukan Presiden karena semua fraksi DPR sudah menyatakan mendukung calon yang diajukan oleh Presiden. Hal ini untuk menutup pintu politisasi pemilihan Kapolri oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat proses penegakan hukum dapat berjalan optimal.

No Nama Fraksi Sumber Pernyataan
1 Fraksi Hanura Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Hanura .Hanura sangat menghormati apa yang menjadi keputusan Presiden. Tito juga memiliki track record yang bagus walaupun dari usia banyak yang senior. Tito pernah jadi komandan Densus 88, Kapolda Metro Jaya dan sekarang kepala BNPT. Dari track record-nya Tito bagus
2 Fraksi PPP Reni Marlina Wati, Ketua Fraksi PPP PPP mengapresiasi, presiden juga telah melakukan regenerasi di Kepolisian RI. Saya kira ini luar biasa baik. Ke depan, regenerasi itu bukan lagi didasarkan pada usia tapi betul-betul berbasis kualitas
3 Fraksi Nasdem Taufiqulhadi, Komisi III DPR Pak Tito dibutuhkan Indonesia yang kekinian dengan latar belakang yang sangat paham dengan persoalan-persoalan terorisme
4 Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Fraksi PKB  Tito merupakan sosok yang bisa membawa perubahan di tubuh Polri. Ia melihat langkah Tito ke depannya akan mulus, karena mantan Kapolda Papua tersebut membawa cita-cita positif bagi Institusi Kepolisian
5 Fraksi PDIP Anggota Komisi III, Junimart Girsang “Ada aturan yang harus kita jalani. Bagaimana mau lancar tapi belum dilakukan (fit and proper test)”.
6 Fraksi PAN Ketua PAN, Zulkifli Hasan Itu kan satu-satunya calon yang diusulkan Presiden ya itu hak prerogatif presiden. Itu hak penuh presiden untuk memilih Kapolri. Sebagai partai pendukung pemerintah PAN tentunya mendukung penuh keputusan tersebut
7 Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III Karena Partai Golkar sudah menjadi partai pendukung pemerintah maka Golkar akan mendukung apapun keputusan presiden termasuk soal calon kapolri tersebut
8 Fraksi PKS Jazuli Jawani, Ketua Fraksi PKS Dalam waktu dekat ini akan kami adakan rapat fraksi untuk mengetahui pandangan dari masing-masing anggota mengenai Pak Tito, baru setelah itu bisa kami tentukan langkah berikutnya.
9 Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Kapasitas (Tito) sangat terukur kan sudah beberapa jabatan strategis maupun tugas negara. Pak Tito akan mampu membangun, sehingga Polri lebih kuat
10 Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Dari sisi pengalaman dan akademik, yang bersangkutan layak menduduki posisi itu. Tapi nanti kita lihat sepanjang fit and proper test.

Terlepas dari hal itu, agenda paling penting dalam proses pengantian Kapolri saat ini adalah memastikan adanya arah baru dalam meningkatkan profesionalitas Polri ke depan. Terdapat beberapa pekerja rumah yang harus diselesaikan oleh Kapolri baru, yaitu:
1. Menindak segala macam bentuk tindakan intolerelansi yang seringkali menggunakan kekerasan.
2. Memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat terlindungi.
3. Membangun kultur polisi ke arah yang lebih humanis dan persuasif dgn melindungi dan mengayomi Masyarakat.
4. Mengatasi berbagai persoalan sengketa agraria secara lebih persuasif dgn tidak dengan cara represif dengan membangun mekanisme resolusi konflik agraria yang lebih dialogis mengingat maraknya konflik agraria di Indonesia.
5. Mengantisipasi dan mengatasi persoalan terorisme secara lebih proporsional dan profesional.
6. Meningkatkan kapasitas peralatan dan SDM Polri ke arah lebih profesional.
7. Penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.
8.Kapolri mendatang harus mampu menembangkan kerja sama yg konstruktif dg KPK dlm mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, baik ke dalam maupun ke luar jajaran Polri.

Di luar itu, tentu akan banyak tantangan bagi reformasi Polri ke depan. Oleh karenanya, penting bagi Kapolri baru agar membuat blue print arah pembangunan Polri yg profesional dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai pijakan dasar pembangunan Polri yg profesional. Karena tanpa perencanaan yang matang dan terstruktur (blue print), pergantian Kapolri hanya menjadi sebuah ritual birokrasi dan politik semata.

Selain itu, dalam jangka pendek, penting bagi Kapolri baru untuk tidak melanjutkan kasus-kasus yang bernuansa kriminalisasi terhadap para aktivis dan pegiat reformasi hukum. Dengan demikian, sudah seharusnya DPR segera melakukan fit dan proper test terhadap Komjen Pol Tito Karnavian, karena secara legal dan kompetensi telah terpenuhi. Dan tidak ada satu pun alasan yang bisa diterima oleh publik terhadap pihak-pihak yang ingin menunda persetujuan Kapolri baru. Dengan demikian, Kapolri baru akan dapat segera merealisasikan agenda-agenda pembangunan Polri yang lebih profesional yang diharapkan oleh masyarakat.

 

Jakarta, 19 Juni 2016

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

ELSAM, HRWG, ICW, ILR, IMPARSIAL, KRHN, MaPPI FH UI, Lingkar Masyarakat Madani (LIMA), YLBHI 

Bagikan :

RUU Kamnas Tidak Urgent dan Mengancam Demokrasi serta HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 telah memunculkan draft terbaru tertanggal 15 September 2015. Masuknya RUU Kamnas dalam prolegnas yang di ikuti dengan hadirnya draft terbaru tentunya menjadi pertanyaan publik mengingat RUU ini di masa pemerintahan lalu pernah ditolak oleh kalangan masyarakat sipil karena dipandang bisa mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM.

Kami memandang bahwa kehadiran RUU Kamnas bukannya akan memperbaiki dan memperkuat tata kelola sektor keamanan, tetapi justru akan mengancam kemajuan proses reformasi sektor keamanan dan proses demokrasi itu sendiri. Jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU maka akan mengembalikan konstruksi kebijakan keamanan seperti masa orde baru.

Kehadiran RUU Kamnas sejatinya tidak memiliki urgensi dalam pengaturan tata kelola sektor keamanan. Tata kelola sektor pertahanan dan keamanan sebagian besar telah diatur dalam berbagai aturan yang ada yakni mulai dari Konstitusi, Ketetapan MPR, dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, seperti UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, dan UU Intelijen.

Kalau alasan pemerintah membentuk RUU Kamnas adalah untuk meningkatkan kerja sama antar aktor pertahanan dan keamanan, khususnya antara TNI dan Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) ataupun dalam menghadapi situasi darurat maka alasan itu adalah keliru. Keinginan pemerintah untuk mengatasi situasi grey area dan situasi darurat harusnya dijawab oleh pemerintah dengan membentuk UU tugas perbantuan dan revisi UU darurat nomor 23 Tahun 1959.

Dalam perspektif reformasi sektor keamanan maka seharusnya pemerintah mengajukan agenda prolegnas di sektor keamanan yang akan berkontribusi bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum. Agenda reformasi sektor keamanan yang harusnya menjadi prioritas untuk dibuat dan dibahas oleh pemerintah adalah agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997. Agenda revisi UU no 31/1997 adalah mandat TAP MPR no VII tahun 2000 dan mandat UU TNI itu sendiri. Tujuan reformasi peradilan militer adalah untuk menempatkan dan memastikan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal terjadi tindak pidana umum.

Kami menilai RUU Kamnas memiliki substansi yang bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM. RUU Kamnas versi 15 September 2015 tidak memiliki perubahan fundamental dari draft sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memaksakan RUU ini dan mengabaikan kritik dan penolakan dari kalangan masyarakat sipil.

Bahaya RUU Kamnas bagi kehidupan demokrasi dan HAM di antaranya dapat dilihat dalam Pasal yang mengatur tentang persepsi ancaman keamanan nasional yang bersifat karet, sangat luas, dan berlebihan. Hal ini misalnya ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat 3 tentang ancaman tidak bersenjata yang masih memasukan “diskonsepsi perumusan regulasi” ke dalam kategori ancaman keamanan nasional.

Selain itu, kategorisasi ancaman dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan mengingat Presiden bisa menentukan ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 RUU Kamnas. Sementara yang dimaksud dengan ancaman potensial dan ancaman aktual sangat longgar dan bersifat karet. Semua hal bisa dikategorikan sebagai ancaman potensial dan ancaman aktual.

Dalam konteks itu, bisa saja sikap dan pandangan kritis gerakan masyarakat terhadap kekuasaan dapat dikategorikan oleh kekuasaan sebagai ancaman keamanan nasional dengan kategori ancaman yang potensial. Gerakan mahasiswa yang menyuarakan kebenaran, kelompok masyarakat anti korupsi yang menyuarakan pemberantasan korupsi, gerakan buruh yang menyuarakan pemenuhan hak-haknya, serikat petani yang menuntut penataan reforma agraria, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang mengkritisi kekuasaan dapat di anggap sebagai ancaman potensial.

Dengan demikian, RUU Kamnas mengandung nuansa sekuritisasi dan dapat mengembalikan pendekatan keamanan seperti pada masa orde baru dimana semua hal dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional dan hal ini tentu bentuk kemunduran demokrasi. Apalagi ditambah dengan pembentukan dewan keamanan nasional yang memiliki fungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 RUU Kamnas tentu akan mengembalikan struktur serupa tapi tak sama seperti Kopkamtib atau Bakortstranas pada masa orde baru yang berkarakter represif. Fungsi dewan keamanan nasional seharusnya hanya sebagai advisory council untuk presiden sehingga tak perlu memiliki kewenangan mengendalikan.

Kami mendesak kepada pemerintah untuk mengkaji ulang keberadaan RUU Kamnas dalam Prolegnas 2015-2019 dan memprioritaskan pembentukan RUU tentang tugas perbantuan, Revisi UU darurat no 23/1959 dan Revisi UU no 31/1197 tentang peradilan militer di dalam Prolegnas 2015-2019. Bila pemerintah tetap memaksakan pembentukan dan pengesahan RUU Kamnas maka itu artinya demokrasi dan penegakkan HAM di Indonesia akan terancam.

Jakarta, 12 Januari 2016

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, ICW, Walhi, Kontras, YLBHI, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Setara Institute, LHKP Muhammadiyah)

Bagikan :

Menanti Kapolri Baru

Pengajuan nama Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR sepertinya akan menghadapi hambatan dan tantangan politik di parlemen. Read more

Bagikan :