Pos

Fokuskan Revisi pada Penegakan Hukum

Media Indonesia.comREVISI Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut UU Antiterorisme sebaiknya fokus pada unsur penegakan hukum.

“Sebaiknya untuk revisi ini ya pemerintah maupun DPR fokus saja pada unsur pene­gakan hukumnya dan tidak melebar ke mana-mana,” kata Direktur Imparsial Al Araf saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, DPR dan pemerintah terlalu bernafsu ingin memasukkan segala unsur ke UU sehingga pembahasan jadi alot karena melibatkan banyak pihak.

“Kesannya ingin membuat payung hukum yang bersifat umbrella act atau payung hukum untuk semua jenis tindak­an,” ujarnya.

Dalam unsur penegakan hukum ini, pemerintah dan DPR juga diminta melibatkan poin mengenai perlindungan korban-korban tindak pidana terorisme yang belum ada di dalam UU lama. Selama ini korban tindak pidana terorisme kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Agar bisa mempercepat pembahasan itu, menurut Al Araf, pemerintah tidak perlu memasukkan segala unsur ke dalam RUU ini. Ia menyebut pemerintah bisa menggunakan produk hukum yang ada untuk bisa melakukan penegakan hukum yang melibatkan banyak instansi.

Semisal untuk pelibatan TNI, Al Araf melihat hal tersebut sudah bisa dilakukan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan untuk pelibatan pihak imigrasi dalam pencegahan terduga pelaku keluar masuk ke Indonesia bisa menggunakan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Selain itu, bisa juga dengan UU Bea dan Cukai untuk mencegah peredaran senjata. Revisinya tidak perlu memasukkan seluruh unsur,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto mendorong penyelesaian RUU Terorisme di masa sidang yang akan datang. Menurutnya, melalui UU yang baru dan update, pemerintah mampu merespons pola-pola nonkonvensional yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam aksi teror. “Melalui UU ini pula kita mampu menutupi berbagai celah yang bisa dimanfaatkan oleh para teroris,” ujar Novanto, Sabtu (12/8).

Selain itu, Ketua DPR menegaskan perlu lebih digalakkan kinerja lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah untuk gencar melakukan program-program deradikalisasi. (Put/Ant/P-4)

Bagikan :

Direktur Imparsial: Pelibatan TNI Terkait Terorisme Harus Penuhi 3 Syarat

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, dalam negara demokrasi pelibatan TNI dalam menangani terorisme harus memenuhi tiga syarat.

Menurut Al Araf, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya keputusan politik presiden, misalnya melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Syarat pertama harus berdasarkan keputusan politik presiden. Jadi militer tidak bisa terlibat dalam pemberantasan terorisme tanpa ada keputusan presiden,” ujar Al Araf saat ditemui usai diskusi diskusi bertajuk ‘Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme’, di Auditorium Nurkholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Syarat kedua, lanjut Araf, pelibatan TNI merupakan suatu pilihan yang digunakan jika kedaulatan teritorial terancam.

“Jika keutuhan kedaulatan teritorial secara nyata terancam maka operasi militer dimungkinkan,” ucapnya.

Ketiga, pelibatan TNI dimungkinkan saat situasi dan kondisi komponen pemerintah lainnya tidak bisa menangani aksi terorisme.

Menurut Araf, pengerahan TNI dalam operasi militer selain perang merupakan upaya terakhir atau last resort.

“Misalkan kalau penegak hukum tidak bisa menangani terorisme, maka pelibatan militer adalah yang terakhir,” tutur Araf.

“Seperti di Poso ketika kepolisian tampak kewalahan menghadapi gerilya kelompok Santoso dan butuh bantuan maka militer dapat dilibatkan,” tambahnya.

 

 

KRISTIAN ERDIANTO
Kompas.com – 31/05/2017, 20:50 WIB

 

Bagikan :

Imparsial tak Setuju Pelibatan TNI Masuk Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan wacana pemerintah yang ingin melibatkan TNI dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme dianggap tidak perlu dilakukan. Menurutnya, wacana ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keterlibatan militer dalam penanganan teror.

Al Araf berpendapat, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Mengacu kepada kedua pasal yang memuat tugas pokok TNI dalam operasi militer dan operasi militer selain perang itu, pemerintah dianggap sudah memiliki dasar hukum kuat dalam melibatkan pihak militer untuk mengatasi terorisme.

“Karena itu, pelibatan militer dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme tidak perlu diatur kembali, sebab faktanya sudah ada dasar hukum yang berlaku,” ujar Al Araf dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Wacana yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Mei lalu ini dinilai akan mengulang tindakan yang tidak diperlukan. “Justru nanti akan ada potensi ketidakpastian hukum karena ada dua UU yang mengatur suatu regulasi tentang penanganan  teror,” kata Al Araf.

Namun, jika Presiden tetap ingin melibatkan TNI dalam penindakan terorisme, hal itu hanya bisa berlaku jika ada keputusan politik. Dalam kondisi ini, pelibatan berdasarkan keputusan politik merupakan opsi terakhir dalam penanganan terorisme.

“Pelibatan TNI yang tanpa keputusan politik juga bisa menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar-aktor pertahanan dan keamanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya pelibatan militer dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa revisi UU bertujuan memudahkan aparat dalam menangani masalah terorisme di Indonesia.

 

Rep: Dian Erika N/ Red: Nur Aini
Bagikan :

Imparsial: Presiden Bisa Libatkan TNI untuk Tumpas Teroris

Sindonews.com JAKARTA – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi terorisme dinilai sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Hal itu diungkapkan Direktur Imparsial, Al ‎Araf menyikapi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar TNI dilibatkan atau diberikan kewenangan dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

“Mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara,” tutur Al Araf dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2017). (Baca juga: Revisi UU Antiterorisme, Jokowi Minta TNI Diberi Kewenangan)

Al Araf menganggap keinginan Presiden Jokowi untuk melibatkan TNI dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan, tanpa mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme. Sebab, UU TNI telah mengatur hal tersebut.

Dia menegaskan, praktiknya selama ini pelibatan TNI dalam memerangi terorisme sudah dilakukan seperti yang terjadi saat mengatasi teroris di Poso.

Menurut dia, ‎pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bersifat perbantuan untuk menghadapi ancaman kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.‎

“Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (upaya terakhir)yang dapat digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” ucapnya.

Selain itu, Al Araf menyarankan agar pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme cukup diatur dalam UU TNI.

Adapun langkah selanjutnya yang dipandang tepat, kata dia, kesungguhan pemerintah dan DPR untuk membentuk UU perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut, sekaligus menjabarkan seberapa jauh, dan situasi seperti apa militer bisa terlibat dalam operasi militer selain perang.

“Namun demikian, jika Presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU Antiterorisme maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden. Di sini militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan Presiden, dan pelibatan. Itupun merupakan pilihan yang terakhir,” tuturnya.

 

 

Selasa, 30 Mei 2017 – 16:32 WIB

Bagikan :

Imparsial: Pelibatan Militer dalam Pemberantasan Terorisme Sudah Diatur UU TNI

Alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co —  Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI no 34/2004. Mengacu pada pasal itu Presiden sebenarnya sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

Karena itu, keinginan Presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI. Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di poso.

“Dalam konteks itu, alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, melalui pernyataan pers, di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Al Araf mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme merupakan bentuk tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

“Pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (pilihan terakhir) yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” ujarnya.

Namun demikian, jika Presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU Anti Terorisme, maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden. Dalam konteks ini, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan Presiden, dan pelibatan itupun merupakan pilihan yang terakhir.

Sejumlah Permasalahan

Seperti diketahui, pada Senin (29/5) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam dan DPR agar segera menuntaskan revisi UU Anti Terorisme. Presiden Jokowi juga menyatakan perlunya pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme tersebut.

Terkait pernyataan itu, Al Araf meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan lebih rinci tentang maksud dan keinginannya untuk melibatkan TNI dalam revisi UU Anti Terorisme tersebut.

“Sudah sepatutnya Presiden mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada yakni UU TNI yang sudah mempertegas bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme harus atas dasar ada keputusan politik negara,” ujarnya.

Al Araf mengatakan, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme  tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan, mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice sistem.

Hal tersebut, katanya, akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional.

Permasalahan lain terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam UU Anti Terorisme, kata Al Araf, yaitu minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji (hebeas corpus) terhadap setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dll) yang dilakukan oleh aparat TNI untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (hak-hak para tersangka). Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil.

Menurut Al Araf, pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sudah tepat dan benar, meski memiliki beberapa catatan terkait hak asasi manusia. Hal inilah justeru yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan juga anggota Pansus, yaitu memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Karena itu, Imparsial meminta agar revisi UU Anti Terorisme tetap dalam sistem negara demokrasi, penghormatan pada negara hukum dan HAM serta menggunakan model mekanisme criminal justice system.

“Karena itu, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara dengan mempertimbangkan eskalasi ancaman yang berkembang dan merupakan pilihan yang terakhir,” ujar Al Araf.

 

— Very Herdiman

Bagikan :

Military role in counterterrorism not needed: Imparsial

TheJakartaPots-Human rights watchdog Imparsial has lambasted the proposal to grant the Indonesian Military (TNI) an official counterterrorism role, saying it will not only lead to an overlap of duty with the National Police, but also put the country’s democracy and human rights protection at risk.

“Direct involvement from the military will violate the principle of civil supremacy and cause problems with our criminal justice system. It will be a setback to our program of reform. The military should only have responsibilities in the area of state defense,” Imparsial director Al Araf said on Tuesday.

President Joko “Jokowi” Widodo said on Monday that the country needed a stronger antiterrorism law and the TNI should be given a greater role in the country’s war against terrorism. He made the statement following the twin bomb attack in Kampung Melayu, East Jakarta, on May 24 that claimed the lives of three police officers and injured more than a dozen people.

The House of Representatives is currently deliberating the amendment of the 2003 Terrorism Law. There has not been yet agreements on a number of crucial articles including the TNI’s role in counterterrorism. Currently, counterterrorism arrests and investigations must be under the coordination of the National Police.

Al Araf argued that there was an insufficient legal basis to ensure the military would not commit human rights violations when arresting terrorism suspects if it was granted such powers. Moreover, he added, there was no guarantee the TNI would obey the rulings of civilian courts given that it has its own military court, the transparency of which is still in question. (rin)

 

 

Nurul Fitri Ramadhani and Margareth S. Aritonang

The Jakarta Post

Bagikan :

Politisasi SARA Harus Dihindari dalam Kontestasi Politik Pilkada dan Aparat Pertahanan Keamanan Harus Independen Serta Profesional dalam Menjamin Rasa Aman Masyarakat

 konpres-03-nov-2016

Konferensi Pers

Koalisi Masyarakat Sipil

 

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 15 Februari 2017, penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan menghimpun dukungan politik semakin menghiasi ruang publik. Belakangan ini, terutama di DKI Jakarta, intensitas penggunaan sentimen isu ini semakin tinggi. Perkembangan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Kami memandang bahwa menguatnya isu SARA menjelang Pilkada serentak bukan hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tapi juga sangat berbahaya. Apalagi penggunaan dan penyebarannya di ruang publik belakangan ini juga semakin diwarnai oleh ujaran kebencian yang memupuk dan membiakkan benih-benih intoleransi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ikatan sosial primordial yang akan mengikis kebhinekaan yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Elit politik dan publik secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi adalah kesempatan politik untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat di tingkat lokal/daerah. Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpinnya. Di titik ini, politik yang konstruktif yang mengedepankan seleksi calon pemimpin dari sisi integritasnya, serta gagasan dan agenda yang diusungnya harus didorong.

Karena itu, politisasi dan sentimen kebencian yang berbasis SARA harus dihindari dan dibuang jauh-jauh untuk memastikan proses politik elektoral ini tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif dan memastikan terpilihnya calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, kami juga memandang bahwa sangat penting dan sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk bersikap netral dan profesional menjelang dan pada saat pelaksanaan hajatan Pilkada ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik untuk tujuan lain yang merupakan bentuk dari penyimpangan profesionalitasnya harus dihindari. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Hal ini ini harus diwujudkan dengan independensinya dan berfokus menjamin keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Keberpihakan aparat terhadap salah satu kandidat justru akan mengancam keamanan pelaksanaan Pilkada.

Dalam dinamika demokrasi aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi oleh konstitusi dan konvenan hak sipil dan politik. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan itu bagian dari kehidupan berdemokrasi. Namun demikian, segala bentuk aksi kekerasan perlu dihindari dan tidak dibenarkan karena itu justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan.

Selain itu, menjaga perdamaian dan keamanan bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan, tapi juga tentunya menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Di titik ini, masyarakat dan khususnya elit-elit di dalam masyarakat dituntut untuk juga mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi dalam pelaksanan elektoral ini.

Kami memandang:

  1. Elit politik dan juga masyarakat secara umum untuk menghindari politisasi SARA dalam kontestasi politik Pilkada dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting dalam demokrasi dan fundamen kebangsaan;
  1. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus bersikap netral dan menunjukkan independensinya dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;
  1. Segala bentuk tindak kekerasan sudah seharusnya dihindari. Pilkada adalah bagian dari pesta demokrasi sehingga kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut itu yang harus dikedepankan bukannya ketakutan, kebencian dan kekerasan yang justru diperlihatkan.

 

Jakarta, 03 November 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

IMPARSIAL, ELSAM, YLBHI, HRWG, SETARA Insitute, ILR, LBH Pers, KontraS, ICW

 

Bagikan :

Imparsial: Aneh, Ada Keterlibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara langsung dalam penanganan terorisme dinilai tak perlu masuk dalam revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan pelibatan TNI seperti dalam usulan RUU tersebut tidak tepat. Pasalnya, model penegakan hukum di Indonesia menggunakan criminal justice system.

“Revisi UU No. 15 Tahun 2003 ini juga aneh. Model penanganan kita ini criminal justice system. Aneh kalau dilibatkan militer,” ucap Araf dalam Diskusi Publik “Problematika Operasi Militer Selain Perang” di Gedung YLBHI, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Menurut Araf, sistem penegakan hukum di berbagai negara demokrasi, termasuk dalam tindak pidana terorisme, menggunakan mekanisme peradilan. Sehingga, militer tak bisa serta-merta terlibat dalam proses hukum tersebut.

“Di negara demokrasi manapun itu pakai mekanisme penegakan hukum, melalui pengadilan,” ucap Araf.

Kendati demikian, Araf menyebutkan tentara masih bisa terlibat dalam upaya penanganan tindak pidana terorisme, meski bukan melalui UU No. 15 Tahun 2003. TNI, kata Araf, dapat tetap terlibat dalam membantu aparat kepolisian sesuai yang berlaku dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP).

“Boleh enggak militer ikut mengatasi terorisme? Boleh. Tapi bukan di UU No. 15 tahun 2003. TNI sudah dilibatkan di UU TNI dalam OMSP,” ucap Araf.

 

DIMAS JAROT BAYU
Kompas.com – 03/10/2016, 16:13 WIB
Bagikan :

Mengatur Pelibatan Militer

Akhir-akhir ini perdebatan tentang perlunya pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme melalui revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kian menghangat.

 Sebagian pandangan menilai bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme perlu diatur dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) dan sebagian lagi menilai bahwa pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU tersebut tidak diperlukan.

Secara prinsip, di dalam kehidupan negara demokrasi, tugas dan fungsi utama militer sejatinya adalah dipersiapkan untuk perang. Militer direkrut, dididik, dilatih, dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.

Tujuan keberadaan militer di sejumlah negara di dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakanraison d’Être atau prinsip utama dari peran militer.(Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993)

Dengan fungsi dan tujuan untuk menghadapi ancaman perang, maka tiap-tiap negara di dunia  menyiapkan kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat dan modern.

Di Indonesia, sejak era reformasi, pemerintah telah merancang dan merealisasikan agenda modernisasi alutsista melalui programMinimum Essential Force (MEF) yang sudah berjalan sejak 2010 dan rencananya berakhir pada 2024.

Konsekuensi dari pembangunan program MEF adalah dialokasikannya anggaran negara secara khusus dan bertahap (multiyears) untuk melakukan modernisasi alutsista.

Pada 2010-2014, anggaran untuk MEF dialokasikan Rp 156 triliun. Sementara  untuk tahun 2015-2019 alokasi anggaran untuk program MEF direncanakan Rp 157 triliun.

Dengan anggaran yang sudah disiapkan tersebut, pemerintah melakukan belanja alutsista besar-besaran dari luar negeri ataupun dari dalam negeri meliputi pembelian kapal, pesawat, tank, helikopter, dan lainnya.

Tujuan utama belanja alutsista itu tentunya untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara dalam kerangka menjaga kedaulatan negara dari kemungkinan adanya ancaman perang dari negara lain. Dalam situasi tertentu, alutsista ini dapat digunakan untuk operasi nonperang.

Dalam konteks itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk terus menempatkan militer dalam fungsi dan tugas aslinya, yakni diperuntukkan dan dipersiapkan menghadapi kemungkinan terjadinya  perang.

Meski diplomasi tetap pilihan utama dalam menghadapi ancaman tradisional, pada saat bersamaan kekuatan pertahanan tetap harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk, termasuk perang.

Dengan demikian, pada masa damai, militer perlu dipersiapkan kemampuannya secara profesional dengan latihan, latihan, dan latihan.

Di sisi lain, untuk menopang profesionalismenya, negara wajib menjamin dan memenuhi kesejahteraan prajurit sehingga fokus dan kerja prajurit benar-benar untuk menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara.

Operasi militer selain perang

 Meski tugas utama militer untuk menghadapi ancaman perang, dalam level dan derajat tertentu otoritas sipil dapat melibatkan militer dalam operasi militer selain perang.

Dalam UU TNI No 34 Tahun 2004  disebutkan, di dalam kerangka menjalankan tugas pokoknya, yakni menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara, TNI menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2).

Pelaksanaan kedua tugas tersebut didasarkan pada keputusan dan kebijakan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Dimungkinkannya pelibatan militer dalam operasi militer selain perang itu tak bisa dilepaskan dari perubahan dinamika lingkungan strategis yang terjadi pasca Perang Dingin di mana ancaman nonmiliter/nontradisional sebagai salah satu fokus utama dalam menjaga perdamaian dunia.

Hal ini kemudian menjadi pemicu bagi peningkatan peran militer ke dalam operasi militer selain perang (OMSP). (Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces, Geneva: DCAF, 2012)

Konflik internal yang terjadi di banyak negara yang mengancam keutuhan teritorial negara dan ancaman terorisme bersenjata yang dalam kondisi tertentu mengancam kedaulatan negara, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah, menjadi salah satu bentuk ancaman yang dalam eskalasi tertentu membawa dampak pada dilibatkannya militer untuk mengatasinya.

Di sini, pelibatan militer hadir ketika eskalasi ancaman telah nyata-nyata mengancam kedaulatan negara.

Pelibatan militer dalam operasi selain perang, khususnya dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri, sifatnya hanyalah perbantuan, merupakan pilihan terakhir (last resort) setelah semua institusi keamanan yang ada tak bisa lagi mengatasi ancaman, bersifat sementara dan pelibatan itu harus didasarkan pada keputusan politik negara (civilian supremacy).

Pelibatan militer dalam operasi militer selain perang khususnya terkait peran internal militer tak boleh dilakukan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kontribusi peran internal militer dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual.

Pertama, keterlibatan berlebihan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utama, yaitu menghadapi perang.

Dengan kata lain, jangan sampai keterlibatan militer melupakanraison d’Être militer itu sendiri (Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993).

Kedua, keterlibatan yang tak tepat secara kontekstual dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dan ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ataupun pembangunan profesionalisme.

Mengatasi terorisme

Pelibatan militer dalam menghadapi ancaman terorisme memang dimungkinkan. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer.

Secara hukum, pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme sudah diatur dalam UU TNI No 34 Tahun 2004 sebagai bagian dari operasi militer selain perang.

Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa militer menjalankan tugas operasi militer selain perang dan salah satunya mengatasi aksi terorisme. Pelaksanaan tugas operasi militer selain perang itu baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang- undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI).

Dengan demikian, secara hukum sebenarnya Indonesia tak mengalami kekosongan hukum jika ingin melibatkan militer dalam mengatasi terorisme.

Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 UU TNI sudah mengatur secara tegas tentang pelibatan militer.

Dengan dasar hukum ini, Presiden bisa melibatkan militer untuk mengatasi ancaman terorisme jika itu sudah mengancam kedaulatan negara mengingat fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara dan tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara (Pasal 6 jo Pasal 7 UU TNI).

Secara empirik, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sudah dilakukan dalam operasi gabungan bersama polisi dalam mengatasi terorisme di Poso yang berhasil melumpuhkan Santoso.

 Keberhasilan itu tentunya perlu diikuti pemberian penghargaan kepada para prajurit dan anggota polisi yang terlibat dalam operasi itu.

Namun, alangkah jauh lebih baik jika operasi militer membantu polisi di Poso itu dipayungi dengan keputusan presiden dan jangan hanya atas perintah lisan presiden. Hal itu akan berguna dalam kerangka dukungan anggaran untuk operasi hingga akuntabilitas dalam operasi.

Oleh karena itu, pansus di DPR yang saat ini sedang membahas revisi UU anti terorisme sudah sepatutnya tak perlu lagi mengatur pelibatan militer dalam revisi UU anti terorisme karena pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur dalam UU TNI dan secara empirik sudah dilakukan di Poso.

Jika parlemen terus memaksa mengatur pelibatan militer dalam revisi UU tersebut, pengaturan itu akan merusak mekanismecriminal justice system mengingat UU itu meletakkan kejahatan terorisme sebagai tindak pidana sehingga nama UU tersebut adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara substansi UU itu mengatur tentang proses dan mekanisme penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan terorisme.

Sementara TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga pengaturan pelibatan TNI dalam rezim hukum yang mengatur criminal justice system dalam mengatasi terorisme kurang tepat dan keliru.

Biarkanlah pelibatan militer dalam mengatasi terorisme tetap diatur dalam rezim hukum pertahanan melalui UU TNI di mana pelibatan militer baru dapat dilakukan jika kedaulatan negara terancam yang didasarkan pada keputusan politik negara.

Lebih dari itu, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU PTPT tanpa dibarengi kewajiban militer untuk tunduk pada sistem peradilan umum akan menimbulkan persoalan serius dalam akuntabilitas operasinya.

Jika suatu saat terdapat operasi militer dalam mengatasi terorisme yang menyebabkan terjadi pelanggaran HAM, sulit bagi publik mendapatkan peradilan yang adil mengingat prajurit militer masih tunduk pada peradilan militer dan belum tunduk pada peradilan umum.

UU perbantuan

Jika pemerintah dan DPR ingin mengatur lebih lanjut pelibatan militer dalam OMSP yang salah satunya mengatasi terorisme, yang harus dilakukan adalah membentuk dan membuat UU tugas perbantuan.

UU perbantuan berfungsi sebagai rambu-rambu dasar dan prinsip-prinsip dasar serta aturan main tentang pelibatan militer dalam kerangka OMSP yang salah satunya mengatasi aksi terorisme.

Keharusan membuat UU tentang tugas perbantuan sesungguhnya telah menjadi mandat rakyat yang dituangkan bentuk ketetapan MPR. Pasal 4 Tap MPR No VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri menjelaskan, TNI memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, atas permintaan yang diatur dalam UU.

Sudah sepatutnya otoritas sipil meletakkan militer dalam tugas dan fungsi sejatinya sebagai alat pertahanan negara. Kita sebagai bangsa akan sangat bangga jika militer kita kuat, sejahtera, tangguh, modern, dan profesional sehingga siap untuk digunakan sebagai alat pertahanan negara guna  menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Karena itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk tak menarik kembali militer dalam fungsi-fungsi terkait penegakan hukum melalui revisi UU PTPT karena hal itu akan membawa kita mundur ke belakang, merusak mekanisme criminal justice system dan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM.

 

Al Araf
Direktur Eksekutif Imparsial, Dosen Universitas Paramadina dan Al Azhar, Jakarta

KOMPAS
Senin, 8 Agustus 2016

Bagikan :

DPR Jangan Mengkhianati Mandat Reformasi Melalui Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

DPR saat ini tengah membahas draft revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Salah satu isu penting dalam pembahasan tersebut adalah tentang pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 43B ayat (1) dan (2) draft RUU. Koalisi masyarakat sipil menilai, pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan terorisme rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dapat merusak mekanismecriminal justice sistem.

Klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga bertentangan dengan prinsip pengaturan tata kelola keamanan dalam sistem pemerintahan yang demokratik dan tidak sejalan dengan mandat reformasi. Meski perbantuan TNI kepada Polri dalam menanggulangi terorisme dimungkinkan sebagai bagian dari tugas operasi militer selain perang, tapi pelibatan itu seharusnya tidak diatur dalam RUU ini. Karena sebenarnya pengaturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dalam kerangka operasi militer selain perang sudah diatur dalam UU TNI No 34 tahun 2004, pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam pasal tersebut pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masuk dalam kategori tugas operasi militer selain perang yang dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Dengan demikian, pengaturan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak perlu lagi diatur dalam RUU anti terorisme karena sudah diatur dalam UU TNI dan tidak tepat jika diatur dalam RUU Anti Terorisme.

Secara lebih konprehensif, pengaturan tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah sebaiknya diatur dalam UU tentang tugas perbantuan yang hingga kini belum dibuat, yang mengatur secara komprehensif meliputi prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, limitasi waktu, maupun kendali komando. Pembentukan aturan tentang tugas perbantuan merupakan amanat TAP MPR No.VII/ 2000, amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lebih dari itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari dalam pertanggungjawaban bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah seharusnya membentuk aturan tentang tugas perbantuan sebagai dasar pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang dan bukan dengan mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui RUU ini.

Koalisi menilai upaya menanggulangi aksi terorisme harus tetap diletakkan dalam koridor penegakan hukum (criminal justice system). Karena itu, revisi UU anti terorisme tetap harus diletakkan dalam ranah model crimical justice sistem dan jangan sampai menggeser ke arah war model dengan pelibatan militer secara aktif. Jika itu terjadi maka upaya penanganan terorisme akan semakin eksesif dan represif dan berpotensi besar melanggar HAM.

Meski demikian, aparat penegak hukum juga tidak boleh bertindak berlebihan dalam penanganan terorisme yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Mekanisme criminal justice sistem dalam penanganan terorisme perlu tetap dilakukan secara profesional dan proporsional dan menghormati HAM.

Koalisi juga menilai, klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang keterlibatan TNI yang luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri. Ini bisa dilihat dari luasnya lingkup penanggulangan terorisme dan tidak rigidnya klausul pelibatan TNI dalam RUU ini. Dalam Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mencakup: pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan kerja sama internasional.

Dengan luasnya lingkup penanggulangan terorisme (Pasal 43A ayat (3)) dan tidak rigidnya klausul pengaturan pelibatan TNI (Pasal 43B ayat (1) dan (2)) dikhawatirkan akan menjadi cek kosong bagi TNI. Ketentuan itu bisa ditafsirkan secara luas untuk terlibat dalam semua aspek atau dimensi penanggulangan terorisme yang terbungkus dalam dalih memberikan perbantuan kepada Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme.

Untuk itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak:

  1. DPR dan pemerintah menghapus ketentuan pasal 43B ayat (1) dan (2) RUU terorisme dan seluruh pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di dalam revisi UU anti-terorisme.
  2. Revisi UU anti terorisme tetap harus berada dalam pendekatan criminal justic sistem dan jangan menggeser ke arah pendekatan war model karena hal itu akan membuka ruang keterlibatan TNI secara luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri yang tidak sejalan dengan mandat reformasi.
  3. Membentuk dan membahas dengan segera RUU tentang tugas perbantuan. karena RUU tugas perbantuan diperlukan tidak hanya untuk pelibatan dalam menanggulangi terorisme, tapi juga untuk tugas-tugas perbantuan TNI kepada pemerintah lainnya.

 

Jakarta, 21 Juni 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, KontraS, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Lesperssi, PBHI, ICW, Setara Institute, PK2MP)

Bagikan :