Pos

Ini catatan dari Imparsial untuk Revisi UU Antiterorisme

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebelum disahkannya revisi Rancangan Undang-Undang mengenai Antiterorisme oleh DPR. Direktur Eksekutif Imparsial  Al Araf memberikan beberapa catatan penting terkait Revisi UU Antiterorisme

Al Araf mengatakan, secara umum draf RUU Antiterorisme sudah memiliki kemajuan. Revisi tersebut sekitar 70% mengalami perubahan yang cukup signifikan. Walaupun masih ada catatan yang perlu diperbaiki.

“Saya sudah melihat draf RUU Antiterorisme,  memang sudah cukup membaik,  di sana dijelaskan bagaimana poin soal pencabutan kewarganegaraan telah dihapus, poin soal perpanjangan penangkap harus ke pengadilan terlebih dahulu, poin mekanisme penyadapan juga harus dapat izin pengadilan. Jadi sudah ada perubahan-perubahan dari undangan-undang sebelumnya,” jelasnya, Selasa (22/5).

Akan tetapi menurutnya ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh DPR. Pertama, Pasal 43 c tentang  tokoh agama, seharusnya tidak perlu. Penjelasan itu terlalu rumit.

Pasalnya poin tersebut dapat menimbulkan stereotipe pada satu organisasi atau komunitas, sehingga menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Kemudian soal penyadapan. Penyadapan paling lama setahun. Ia mempertanyakan akuntabilitasnya seperti apa nantinya.

Ia menambahkan, masalah penindakan pada pelaku teroris itu seharusnya dibedakan. Seperti kejahatan korporasi di level antara pemimpin, pemberi dana, pelaku, anggota dan simpatisan menurutnya berbeda.

“Sebaiknya disahkan levelnya sehingga yg satu bisa dihukum, bagaimana dengan yang simpatisan ataupun orang yang baru masuk organisasi teroris. Semua itu seharusnya diatur dalam poin undang-undang,” katanya.

 

Selasa, 22 Mei 2018 / 22:21 WIB

Bagikan :

Imparsial: Penanganan Terorisme Harus Tetap Berpijak pada HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Rentetan serangan teroris di sejumlah daerah di Indonesia membuat sejumlah pihak mendorong pemerintah agar bertindak lebih keras lagi terhadap kelompok teroris. Bahkan muncul wacana untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme. Namun demikian, yang patut diperhatikan adalah siapapun yang terlibat, penanganan terorisme mesti tetap berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM).  “Praktek pananggulangan terorisme yang eksesif di banyak negara yang menegasikan hak asasi manusia justru menjadi pendorong aksi terorisme itu sendiri,” ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Menurut Gufron, merujuk pada apa yang terjadi di negara lain, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum harus tetap berada dalam mekanisme due process of law.  Dalam dokumen PBB yang berjudul Uniting Against Terrorism: Recommendations for A Global Counter-Terrorism Strategy, kata dia, penanganan terorisme harus memperkuat tanggung jawab negara dalam menangkal fenomena terorisme termasuk mendorong perlindungan HAM. “Dengan demikian kurang tepat jika ada pandangan bahwa hak asasi manusia perlu dinegasikan dalam kebijakan penanganan terorisme,” kata dia. Gufron menilai, dengan mekanisme proses hukum yang adil dan menghormati HAM, penanganan terorisme akan memiliki rambu-rambu dasar dan lebih efektif.  Imparsial, kata Gufron, mengecam segala bentuk aksi terorisme dan mendukung upaya negara dan peran masyarakat dalam upaya memerangi hal tersebut. Namun, kebijakan panggulangan terorisme harus dilakukan dengan membuat kebijakan antiterorisme dan kontraterorisme:  Antiterorisme berarti kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme.

Sementara kontra-terorisme instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai terorisme menjadi ancaman nyata dan serius bagi keamanan negara. Oleh sebab itu, Menhan mengatakan, penanganan terorisme tidak bisa menggunakan langkah biasa saja. “Harus keras kita melawan kekerasan itu (terorisme), jangan sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM,” ujar Ryamizard saat memberikan pernyataan pers kepada media, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Krisiandi

Kompas.com – 18/05/2018, 16:38 WIB

Bagikan :

Imparsial: Operasi Khusus TNI Berantas Teroris Belum Diperlukan

Suara.com – Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Komando Operasi Khusus Gabungan (Kopsusgab) belum diperlukan. Terutama dalam operasi penanganan teroris.

Ardi menganggap posisi Kopsusgab hanya bersifat sementara. Menurutnya meskipun pembentukan Kopsusgab TNI dapat dibentuk oleh Panglima TNI, akan tetapi tugas dari Kopsusgab hanya untuk operasi tertentu saja.

“Tetapi dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme belum diperlukan, apalagi kalau sampai dipermanenkan melalui keputusan presiden misalnya,” kata Ardi di Sekertariat KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

Selain itu, Ardi melihat apabila Kopsusgab tetap dijalankan untuk menangani masalah terorisme, maka harus ada dasar hukumnya. Ardi mengkhawatirkan adanya tumpang tindih dengan Polri dalam pembagian kewenangan serta tugas dalam operasi penanganan terorisme.

“Kekhawatiran kami adalah akan terjadi tumpang tindih dikemudian hari karena TNI terlibat secara terus menerus dalam penanganan terorisme. Bisa dikatakan juga akhirnya mengambil alih peran Polri dalam penanganan terorisme,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah menyiapkan Komando Operasi Khusus Gabungan untuk penanggulangan terorisme di tanah air. Dia klaim sudah dapat restu dari Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan, tugas Komando Operasi Khusus Gabungan nantinya akan dikomunikasikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Moeldoko menyebut komando tersebut tidak harus menunggu dikeluarkan keputusan presiden.

Lebih jauh Moeldoko mengatakan unsur yang ada divdalamnya terdiri dari pasukan khusus yang ada di TNI AD, AL, dan AU. Menurut Moeldoko, operasi ini dilakuakan untuk membuat masyarakat Indonesia nyaman dan tenang. Mengingat beberapa hari terakhir terjadi teror bom di sejumlah daerah Indonesia.

Selain itu, mantan Panglima TNI ini menilai beberapa hari ke depan diperkirakan masih ada aksi teror di tanah air. Hal ini dikarenakan aparat keamanan tengah melakukan operasi besar-besaran untuk mempersempit ruang gerak teroris.

Tidak hanya itu, TNI dan Polri juga dibantu dengan Badan Intelijen Negara. Operasi tersebut berperan khusus untuk membantu pihak kepolisian. Ia meminta pada masyarakat Indonesia untuk menyerahkan sepenuhnya pada aparat.

 

Pebriansyah Ariefana | Ria Rizki Nirmala Sari
Jum’at, 18 Mei 2018 | 03:15 WIB
Bagikan :

Revisi UU Terorisme Imparsial: Definisi Terorisme Tak Diperlukan

Detik.com Jakarta – Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan definisi teroris di RUU Terorisme, yang hingga kini masih dibahas, seharusnya tidak diperlukan. Menurutnya, tak perlu ada definisi terorisme karena sebetulnya definisi itu sudah ada dalam Pasal UU Terorisme, yakni di pasal 6 dan 7.

“Kenapa dalam UU Antiterorisme 15/2013 nggak ada definisi? Karena definisi ada di pasal 6. Sebenarnya pasal 6 ada definisi. Jadi pansus nggak perlu ribet, tinggal tarik pasal 6 jadi definisi,” kata Al Araf dalam diskusi Setara Institute bertema ‘Nasib Pembahasan RUU Terorisme’ di Hotel Atlet Century Park, Jl Pintu Satu Senayan, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Al Araf mengatakan pembahasan RUU Terorisme sejauh ini sudah banyak kemajuan. Meski demikian, dia mendesak RUU Terorisme segera disahkan lantaran teroris saat ini sudah sangat mengancam keamanan negara.

“Terkait definisi, pansus jangan berbelit-belit soal definisi. Saya minta pemerintah juga nggak usah nerapin perppu, tidak perlu. Saat ini RUU Terorisme sudah sangat panjang dan hanya 3 pasal, jadi perppu ditahan dulu, kalau tidak seperti Perppu Ormas, banyak yang tidak setuju,” kata Al Araf.

Senada dengan Al Araf, anggota Pansus RUU Terorisme Fraksi PDIP Risa Mariska mengatakan Fraksi PDIP menolak adanya definisi dalam UU Terorisme. Definisi terorisme disebut Risa dapat membatasi ruang gerak aparat untuk melakukan penindakan ataupun pencegahan.

“Perdebatan terakhir rapat-rapat pansus ini terakhir mengenai definisi terorisme. Kalau definisi terorisme kemudian dijabarkan secara rinci, tentu ini membatasi ruang aparat negara, dalam hal ini aparat kepolisian. Makanya dari fraksi kami menolak definisi terorisme masuk ke RUU Terorisme,” kata Risa.

“Soal definisi ada di pasal 6 dan 7 ya betul, saya juga menolak adanya definisi di RUU yang baru dan untuk apa? Karena ada pasal 6 dan 7,” ucap Risa.
(gbr/gbr)

Samsdhuha Wildansyah – detikNews

Senin 14 Mei 2018, 18:31 WIB

Bagikan :

DPR Masih Membahas Pelibatan TNI dan Definisi Terorisme

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme telah mencapai tahap akhir. Sejauh ini, sudah mengerucut pada dua poin, yakni soal pelibatan TNI dan definisi mengenai terorisme.

“Hasil sidang Pansus RUU Terorisme telah mencapai dua pembahasan, pertama soal pelibatan TNI, kedua soal definisi terorisme,” kata Arsul saat diskusi mengenai Nasib RUU Terorisme di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (29/03/2018).

Arsul menjelaskan, soal definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang. Hal itu terjadi lantaran dari beberapa elemen masyarakat, khususnya ormas Islam merasa keberatan.

“Ini ada masukan dari elemen masyarakat, khususnya umat Islam yang selalu terstigmakan sebagai pelaku teror. Padahal pelaku teror bisa dari penganut kepercayaan mana saja,” ujarnya.

Selain itu, mengenai peran TNI, sempat ada usulan pelibatan TNI pada peristiwa tertentu saja. Seperti misalnya menangani penanganan kejahatan terhadap Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, tindak kejahatan di laut, serta tindak kejahatan di pesawat terbang.

“Kami tidak melihat bahwa TNI ini harus ditutup sama sekali peranannya. Kami meminta agar pendekatannya tidak berbasis peristiwa teror tertentu, tetapi pada track level, skala ancaman, seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa Barat,” pungkasnya.

Skala ancaman, kata Arsul, bisa terjadi di mana saja. Mengacu pada skala ancaman yang diterapkan di beberapa negara Eropa Barat, mencakup pada lima hal yaitu low (lemah), moderate (sedang), high (berat), severe (genting) dan critical (kritis).

“Jadi kalau skala ancamannya sudah genting, apalagi kritis, baik terjadi di laut maupun udara, maka pelibatan TNI menjadi perlu,” tuturnya.

reporter : gio

30 Maret 2018
Bagikan :

RUU Terorisme, Pansus Masih Menggodok Soal Definisi Terorisme

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Panitia Khusus Revisi UU Terorisme Arsul Sani mengatakan pihaknya masih merumuskan mengenai definisi terorisme yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.

Menurut dia, definisi terorisme yang ada mendapat kritik dari sejumlah pihak karena selama ini terorisme kerap distigmakan dengan kelompok tertentu, salah satunya kelompok Islam.

 

“Kami mau membuat deskripsi yang memutus stigma negatif itu,” kata Asrul saat ditemui di Gedung Impersial, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Maret 2018.

Dalam UU tersebut, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

 

Menurut Arsul, tindakan terorisme merupakan hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja sehingga definisi yang nanti disepakati harus keluar dari stigma golongan tertentu. Untuk itu, kata Arsul, pansus akan meminta masukan dari TNI, Polri, masyarakat sipil, dan akademisi sedang dipertimbangkan di lembaga itu.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan di dalam definisi itu juga harus dijelaskan jika terorismebukan termasuk kelompok oposisi pemerintah. Sebab, hal itu untuk menghindari pihak yang kritis terhadap pemerintah dan penguasa tidak dianggap sedang melakukan tindakan teroris. “Terorisme juga harus didefinisikan sebagai kejahatan tindakan pidana,” kata dia.

 

 

Reporter:

M Julnis Firmansyah

Editor:

Ninis Chairunnisa

Jumat, 30 Maret 2018 15:28 WIB

Bagikan :

Tarik Ulur RUU Terorisme

“Intinya, definisi (terorisme) itu harus mampu mencegah bahwa terorisme tidak berkaitan dengan kelompok agama tertentu,” ujar Arsul Sani.

Wartapilihan.com, Jakarta –Pembahasan RUU Terorisme di DPR masih belum menemukan titik temu. Pasalnya, ada dua pending issue yang menjadi perdebatan antara pemerintah dengan pihak DPR. Yaitu pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme dan definisi terorisme. Kendati demikian, tim perumus terus mempersiapkan RUU tersebut guna dibahas di Panja, Pansus dan disahkan pada Sidang Paripurna.

“Di DPR sendiri, ketika berbicara TNI, peran pemerintah seperti DPR. Banyak fraksi. Di DPR menajam karena anggota Pansus hampir semuanya anggota Komisi I dan III. Maka, secara personal kedekatannya berbeda. Komisi III dekat dengan Polri. Komisi I dekat dengan TNI,” kata Anggota Komisi III Arsul Sani dalam sebuah diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (29/3).

Lebih lanjut, terkait definisi terorisme, jelas Arsul merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan oleh agama apa saja. Sebab, selama ini istilah dan perilaku terorisme selaku dikaitkan dengan Islam dan umat Islam.

“Intinya, definisi itu harus mampu mencegah bahwa terorisme tidak berkaitan dengan kelompok agama tertentu,” ujar politisi PPP ini.

Senada dengannya, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan bahwa terorisme adalah tindak pidana yang merupakan suatu kejahatan dengan tujuan menimbulkan suasana teror, kekerasan dan adanya tujuan-tujuan politik.

“Nah, disini yang paling penting adalah terorisme merupakan kejahatan tindak pidana sebagai suatu kejahatan keamanan negara. Karena terorisme sejatinya adalah kejahatan trans nasional,” tuturnya.

Sementara itu, mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto menerangkan, syarat pelibatan TNI dalam Undang-Undang memiliki dua syarat. Pertama, harus ada kebijakan dan keputusan politik negara berdasarkan ayat 3 Pasal 2 UU 34/2004. Kedua, perintah langsung dari Presiden berdasarkan Pasal 18 UU 34/2004 tentang TNI.

“Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR,” paparnya seraya mencontohkan rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, melalui dua UU tersebut, posisi TNI menjadi dilematis. Jika TNI berpedoman pada UU TNI, dia akan disalahkan karena tidak menggunakan UU Terorisme. Namun, jika mengikuti UU Terorisme, dia tidak mengikuti UU TNI.

“Kalau TNI itu kepala baru dan keras dia bisa saja bilang, kita cuma mau tunduk dengan UU TNI. Sehingga, UU yang baru ini enggak ada manfaat. Jangan lupa, UU itu kan sama tinggi. Jadi daripada dia lakukan salah mending dia pakai UU TNI, selesai. Karena bagimana TNI yang di didik untuk kill to be kill harus tunduk kepada pidana,” jelas Soleman.

Menurutnya, saran pemerintah seperti itu tidak tepat. Sebab, pemerintah harus menghormati UU TNI yang ada. Pembangkangan TNI kepada UU Terorisme, lanjutnya, hanya akan menjadikan TNI bulan-bulanan. Ketika menjalankan UU TNI, dia melanggar UU teroris. Sedangkan jika menjalankan UU Terorisme, dia melanggar UU TNI.

“Contoh dia melaksanakan UU Terorisme, lalu ada yg melapor harusnya dia melakukan UU TNI. Laporan ini saat dia akan naik pangkat akan masuk. Orang enggak mau liat ada laporan tentang ini, tunda dulu. Terlewat kesempatan dia naik pangkat. Jadi, TNI akan terhukum karena ini. Paling rugi TNI,” keluhnya.

Ia menandaskan, jika TNI dipaksa menggunakan UU Terorisme, maka saja saja melanggar UU Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Hukum Humaniter.

“Undang-Undang TNI hanya dapat digunakan bila para teroris memenuhi persyaratan sebagai pasukan pembangkang,” tutupnya.

Ahmad Zuhdi

 

Bagikan :

RUU Antiterorisme, Pelibatan TNI di Tangan Presiden

KBR, Jakarta – DPR dan pemerintah menyepakati poin pelibatan TNI dalam Revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengatakan, pelibatan TNI diperbolehkan berdasar pada skala ancaman teror.

Selain itu, keikutsertaan TNI juga harus didahului dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

“Kami meminta agar pendekatannya tidak berbasis peristiwa terorisme tertentu. Tetapi pada track level, skala ancaman, seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa Barat, dan itulah yang kami pelajari di Inggris ketika studi banding,” terang Arsul Sani di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (29/3/2018).

Anggota komisi hukum DPR itu menjelaskan, revisi undang-undang menyepakati bahwa peran TNI bakal diperluas.

Antara lain, apabila teror menimpa presiden dan wakil presiden di Istana, terjadi di kapal laut di mana Polri tak bisa bertindak, di pesawat udara. Kemudian, jika teror terjadi di kantor Konsulat Indonesia di luar negeri maupun dalam negeri. Dan terakhir, kejadian terorisme di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Menanggapi itu, Direktur Imparsial Al Araf tetap mewanti, pelibatan TNI dalam terorisme harus berbasis pada putusan presiden, menjadi pilihan terakhir dan dipastikan di bawah pengawasan pemerintah serta masyarakat sipil.

Ungkapan serupa disampaikan bekas Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) Soleman Ponto. Menurutnya perbantuan TNI di luar tugas pokok militer sudah diatur melalui Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di mana pasal 7 undang-undang tersebut mengatur pelibatan TNI dilaksanakan berdasar kebijakan dan keputusan politik negara.

Arsul mengatakan, kendati poin pelibatan TNI sudah menghasilkan titik temu. Namun masih ada satu poin yang belum disepakati yakni soal definisi terorisme.

2 Pasal Jadi Ganjalan

Pembahasan revisi undang-undang Anti-terorisme pada penghujung Februari 2018 memang masih menyisakan dua pasal yang diperdebatkan. Antara lain soal definisi terorisme dan pelibatan TNI.

Sedangkan sejumlah pasal tentang penguatan BNPT maupun perlindungan korban, menurut Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme Muhammad Syafii telah disetujui.

“Kecuali tentang definisi, karena ini memang sepenuhnya kami berikan dulu ke pemerintah untuk merancangnya,” kata Syafii di Hotel Borobudur, Rabu (28/2/2018).

 

Oleh : Winna Wijaya, Ninik Yuniati

 Jumat, 30 Mar 2018 14:29 WIB

 

Bagikan :

Komnas HAM: Indonesia Tidak Punya Mekanisme Mengadili Pelaku Kejahatan Perang

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Choirul Anam mengungkapkan, pelaku kejahatan perang yang ditangkap di Indonesia tidak memiliki mekanisme dalam mengurusi mereka.

Tidak ada standar operasional prosedur yang mengatur harus dibawa kemana para pelaku tersebut.

“Tidak ada undang-undang, setelah ditangkap, dibawa kemana? Disitulah berpotensi tindakan penyiksaan, karena tidak terdekteksi mereka diurusi dimana. Itu karakter utama prinsip penyiksaan,” kata Choirul Anam di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (29/3/2018).

Anam mengatakan adanya prosedur standar tersebut, dapat mengeliminir potensi penyiksaan dari pelaku kejahatan perang.

Ia juga mengatakan dalam hal penyadapan terduga teroris, dibolehkannya menyadap karena memiliki bukti yang cukup dianggap tidak masuk akal.

Waktu penyadapan yang diberikan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi dianggap tidak logis dan terlalu lama.

“Tidak make sense, buktinya cukup, tapi melakukan penyadapannya dua tahun, dikasih waktu satu tahun tapi bisa diperpanjang satu tahun lagi, jadi total dua tahun,” tegas Anam.

Anam berpendapat jika diberikan waktu penyadapan terlalu lama, sama saja seperti memberikan karpet hijau oleh terduga untuk melakukan aksi lainnya.

“Kalo alat sadapnya canggih, nggak perlu banyak-banyak lah, cukup satu bulan,” ujar Anam

Komnas HAM sendiri pernah memiliki riset terkait penyadapan ke beberapa pengadilan yang dimintai persetujuan oleh polisi untuk dilakukan penyadapan, bahwa sosialisasi kewenangan dan batasan soal penyadapan bersifat diskresi, bukan aturan yang disepakati secara umum.

Bagikan :