Pos

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Jabatan Sipil TNI Ditambah

Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari lembaga seadaya masyarakat KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, dan ICW, menolak rencana pemerintah untuk menambahkan prajurit TNI di posisi strategis pada lembaga negara.
Menurut Koalisi, pemerintah tengah bermaksud mengubah UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI (pasal 3 Draft RUU).
“Dimana terdapat enam kementerian atau lembaga tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,  Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Keamanan Laut,” kata perwakilan Kontras, Iksan Yosari, di Kantor Imparsial, Kamis (1/8).
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Prepres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.
Menurut Iksan, adanya penambahan ini, membuka peluang jabatan yang dipegang oleh prajurit aktif TNI di 16 kementerian atau lembaga. Maka dari itu, koalisi menolak dengan tegas rencana draf RUU terkait penambahan jabatan strategis prajurit TNI. Terutama menghapus ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf q draf Revisi UU TNI ini dan mengkaji kembali penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan kementerian atau lembaga sipil.
“Karena hal tersebut tidak hanya menghambat proses reformasi TNI, melainkan dapat menjadi ancaman bagi tata pemerintahan negara yang demokratis,” lanjut Iksan.
Koalisi juga meminta DPR untuk tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI. Menurutnya, selain dapat mengganggu tata pemerintahan yang demokratis, juga merupakan langkah mundur dari demokrasi.
“Tidak terdapat faktor mendesak untuk menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil dengan menambahkan sejumlah kementerian/lembaga. Ini justru menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan reformasi,” pungkas Iksan.

Gatra.com | 02 Aug 2019 09:56
Reporter: Novrizaldi 
Editor: Annisa Setya Hutami
Bagikan :

Imparsial Minta Komisi I DPR RI Kaji Ulang Pembentukan Koopsus TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Komisi I DPR RI mengkaji ulang pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang baru diresmikan oleh Panglima TNIMarsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa (30/7/2019) lalu.

Ia menilai, hal itu diperlukan karena menurutnya menyangkut dengan dinamika dan kehidupan politik masyarakat khususnya pandangan masyarakat sipil mengenai pembentukan Koopsus TNI tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Kantor Imparsial Jakarta Selatan pada Kamis (1/8/2019).

“Peran institusi pengawasan seperti DPR misalnya Komisi Iuntuk mendorong agar pembentukan Koopsus ini direview. Karena ini akan terkait dengan dinamika eksternal kehidupan politik masyarakat, maka sangat penting untuk memperhatikan dinamika yang berkembang di publik, terutama bagaimana respons masyarakat sipil terkait dengan Koopsus ini,” kata Gufron.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi tiga fungsi Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang baru diresmikan pada Selasa (30/7/2019) yakni penangkalan, penindakan, dan pemulihan dalam hal aksi terorisme yang kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Dalam pers rilis yang dibacakan oleh perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dari LBH Pers, Ahmad, di kantor Imparsial, Jakarta Selatan pada Kamis (1/8/2019), mereka berpendapat sepatutnya pendirian Koopsus TNI tidak lepas dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Oleh karena itu, menurut mereka, tugas utama Koopsus TNI lebih dititikberatkan untuk menghadapi ancaman kedaulatan negara yang berasal dari eksternal.

Sementara menurut mereka, pelibatan Koopsus TNI dalam menghadapi ancaman internal, seyogyanya hanya dapat dilakukan ketika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi menghadapi ancaman tersebut dan atas dasar keputusan presiden.

“Untuk itu, kami memandang tidak semestinya Koopsus menjalankan fungsi penangkalan terorisme, dalam hal ini pengintaian (surveillance) dan observasi. Hal ini mengingat, pasukan yang dilibatkan dalam Koopsusberasal dari satuan-satuan khusus yang merupakan pasukan pemukul,” kata Ahmad.

Ahmad melanjutkan, menurut mereka, fungsi pengintaian dapat dilakukan oleh institusi lain yang bekerja di wilayah pengintaian seperti lembaga intelijen negara atau badan intelijen strategis yang dimiliki TNI.

“Selain itu, kami berpendapat, fungsi yang akan dijalankan Koopsus akan menjadi masalah apabila substansi Perpres mengenai Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme tidak tepat dan tidak sesuai dengan perundangan yang ada,” kata Ahmad.

Mereka menilai, draf Perpres Tugas TNI masih mempunyai sejumlah problem mendasar yang bertentangan dengan UU TNI dan UU Terorisme.

Menurut mereka, selain memberikan kewenangan luas kepada TNI, Perpres tersebut menyiratkan pelaksanaan pola War Model (perang) dalam menghadapi ancaman terorisme, dari pada penggunaan mekanisme sistem penegakan hukum (criminal justice system).

Menurut mereka, draf Perpres tersebut menyebutkan TNI juga ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan.

Mereka menilai, fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi yang terdapat pada Pasal 3.

Selain itu, mereka menilai penangkalan sebagaimana dimaksud tersebut juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi tertorial dan informasi pada Pasal 5.

“Selain istilah penangkalan tidak dikenal di dalam UU Terorisme, kami memandang sejatinya fungsi penangkalan dan pemulihan dikerjakan badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi, seperti fungsi penangkalan oleh Badan Intelijen Negara atau fungsi pemulihan yang di dalamnya termasuk melakukan kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian Agama, Kementrian Pendidikan, BNPT dan lembaga-lembaga lainnya,” kata Ahmad.

Mereka juga menilai, draf Perpres tersebut juga bertentangan dengan UU TNI dengan membuka peluang penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

“Draf Perpres ini juga membutuhkan perbaikan mendasar mengingat ketiadaan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 (2) UU TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR,” kata Ahmad.

Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan antara lain KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, dan ICW .

 

 

Kamis, 1 Agustus 2019 18:34 WIB

 

 

 

 

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Revisi Draf Perpres Tugas TNI

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk merevisi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menilai rancangan/draft Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, yang sedang dibahas pemerintah, bertentangan dengan Undang-undang TNI dan UU Terorisme.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, draft itu memberikan kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme. Salah satunya yaitu fungsi pencegahan yang di dalam draf disebut fungsi penangkalan.

“UU Terorisme pada Pasal 43 A hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan BNPT. Aturan turunan dari pasal 43 A tersebut juga seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah,” jelas Ade saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (4/7).

Ade Wahyudin menambahkan fungsi pencegahan terorisme sebaiknya dikerjakan badan lain yang memiliki kompetensi, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Selain itu, kata dia, TNI baru dapat dilibatkan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan dilakukan atas keputusan politik negara.

Peneliti senior Imparsial Anton Ali Abbas menambahkan draft Perpres ini juga membolehkan TNI untuk menggunakan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN dalam penanganan terorisme. Menurutnya, penggunaan APBN di luar APBN tersebut tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat sehingga anggaran TNI hanya melalui APBN seperti yang diatur dalam UU TNI. Karena itu, koalisi berpendapat pendanaan di luar ketentuan UU TNI menyalahi aturan.

“Dalam draft Perpres ini itu membuka peluang sumber lain, yang bagi kami dapat berpotensi mempengaruhi independensi TNI sebagai institusi yang terpusat. Selain juga, sumber pendanaan lain itu sulit kita minta transparansi dan akuntabilitasnya, karena kita tidak punya ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan atau sumber lain bagi sektor pertahanan,” jelasnya.

Koalisi juga menilai draft Perpres ini lebih mengedepankan pola atau model perang dalam mengatasi tindak pidana terorisme. Perpres ini juga menghilangkan peran DPR yakni pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Karena itu, hal ini akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia.

 

05/07/2019
Bagikan :

Draf Perpres Pelibatan TNI di Terorisme Diminta Dikaji Ulang

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah merevisi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Koalisi menilai muatan Perpres bertentangan dengan Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang TNI.

“Perlibatan TNI dalam penanganan terorisme harus sejalan dengan UU terorisme dan UU TNI,” kata Peneliti Imparsial, Anton Alibabas, di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (4/7).

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Imparsial, KontraS, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, Setara Institute, LBH Pers, WALHI, HRWG, ILR, ICJR, Institut Demokrasi.

Anton menjelaskan bahwa Koalisi menilai dalam draf Perpres secara substansi bertentangan dengan UU terorisme karena adanya penggunaan istilah penangkalan yang tidak dikenal dalam UU Terorisme. “UU Terorisme Pasal 43 A hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan BNPT,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anton menyebut aturan turunan dari Pasal 43 A seharusnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), bukan melalui Perpres. Ia menambahkan draf Perpres tersebut juga mengatur fungsi BNPT yang diberikan juga kepada TNI. Kemudian, posisi BNPT tidak dijelaskan dalam draf Perpres tersebut.

“Pasal 43 F huruf c UU terorisme menyatakan bahwa fungsi BNPT adalah melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi dan deradikalisasi di mana peran-peran tersebut juga diberikan kepada TNI,” kata Anton.

Pasal 2 dalam dalam draf tersebut juga menyatakan tugas TNI ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Maka dari itu, Koalisi Masyarakat berpendapat seharusnya tugas TNI fokus pada fungsi penindakan terorisme yang dapat dilakukan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme, itu pun atas keputusan politik negara.

Kemudian, Anton mengatakan sementara tugas TNI untuk penangkalan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan oleh badan-badan lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut. “Badan-badan lain seperti BNPT, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya,” ujarnya.

 

CNN Indonesia | Jumat, 05/07/2019 01:43 WIB

Bagikan :

Terindikasi Melanggar UU, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Tak Libatkan TNI dalam Pencegahan Terorisme

Harianjogja.com, JAKARTA– Pemerintah diminta untuk tidak melibatkan TNI dalam pencegahan terorisme.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi merevisi draf Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Isi draf Perpres itu dinilai bertentangan dengan UU Terorisme dan UU TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil berpendapat bahwa dalam draf tersebut terdapat penggunaan istilah penangkalan yang tidak dikenal dalam UU Terorisme. UU terorisme dalam pasal 43A hanya mengenal istilah pencegahan sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sehingga, wewenang pencegahan seperti yang diatur dalam UU Terorisme diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI.

Aturan turunan dari pasal 43A itu, kata dia, juga seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah (PP) bukan Perpres. Dalam draf tersebut juga mengatur fungsi BNPT yang diberikan juga kepada TNI seperti dalam melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

Pada pasal 2 draf tersebut menyebutkan TNI ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan.

“Teman-teman yang melakukan ‘legal drafting’ ini menafikan peraturan yang sudah ada. Tidak peduli dengan undang-undang di atasnya seperti UU TNI dan UU Terorisme,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur di kantor Imparsial di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).

Mereka berpendapat TNI seharusnya fokus pada fungsi penindakan terorisme yang dilakukan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu mengatasi terorisme dan atas keputusan politik negara.

“Sedangkan tugas penangkalan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan badan lain yang memiliki kompetensi seperti BNPT, BIN, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan lembaga lain,” kata Isnur.

Sementara itu, peneliti senior Imparsial Anton Ali Abbas menampah draf tersebut juga bertentangan dan melampaui UU TNI terutama terkait dengan penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN sesuai dalam pasal 17. Menurut dia, hal itu berlawanan dengan pasal 66 UU TNI yang menyebutkan anggaran TNI hanya melalui APBN.

“Ini bisa mempengaruhi independensi kalau anggaran dari sumber lain. Begitu juga terkait transparansi karena tidak ada ketentuan mengatur sumber lain bagi sektor pertahanan,” katanya.

Ia mengharapkan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus sejalan dengan UU Terorisme dan UU TNI. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Imparsial, Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, Walhi, dan Institut Demokrasi.

Sumber : Antara

04 Juli 2019 19:37 WIB

Bagikan :

Perwira TNI Numpuk, Ini Sosilusi Imparsial untuk Pemerintah Jokowi

Suara.com – Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial, bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan solusi jangka panjang untuk mengatasi penumpukan perwira tinggi di TNI setelah ada Perpres Nomor 37 Tahun 2019. Perekrutan anggota TNI harus disesuaikan dengan anggota yang akan pensiun.

Solusi jangka panjang, mulai dari program Zero Growth dalam perekrutan, pengetatan seleksi sekolah, atau pendidikan untuk kelanjutan perwira tinggi di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI yang harus proporsional dengan jabatan yang ada.

“Kami dorong pemerintah memikirkan penataan sistem promosi yang berbasis pada kebutuhan dan kompetensi,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).

Selain itu, ada sistem mengutamakan jasa dalam promosi karier dan jabatan.

Imparsial bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap lahirnya Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek dalam mengatasi penumpukan perwira itu.

Namun, lanjut dia, perlu strategi dalam mencegah terjadinya penumpukan jumlah perwira tinggi nonjob pada masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur mengutip data dari Asisten Personalia Mabes TNI menyebutkan per Desember 2018 terjadi kelebihan perwira TNI.

Ia menyebutkan kelebihan perwira tinggi level bintang satu hingga tiga mencapai 156 orang dan 1.069 level kolonel. Untuk perwira yang berada di luar struktur atau yang berada di kementerian dan lembaga, lanjut dia, mencapai 265 perwira tinggi dan 697 kolonel.

Untuk level prada hingga letkol, Isnur menuturkan terjadi kekurangan mencapai 126.897 orang atau baru terisi 76,92 persen. Belum lama ini, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI.

Peraturan itu lahir sebagai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa jabatan fungsional yang dimaksud merupakan kedudukan prajurit TNI di dalam suatu satuan organisasi TNI.

Menurut Al Araf, tidak ada landasan hukum prajurit aktif TNI menduduki jabatan fungsional di luar organisasi TNI. Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri atas Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, Walhi, dan Institut Demokrasi. (Antara)

 

Pebriansyah Ariefana
Kamis, 04 Juli 2019 | 18:23 WIB
Bagikan :

“Menyikapi Draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme”

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pemerintah saat ini tengah membahas draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Berdasarkan draf Perpres yang diterima oleh Koalisi, secara umum draf tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme. Hal itu dapat dilihat dari pengaturan tentang tugas TNI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dimana TNI juga ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi (Pasal 3). Penangkalan sebagaimana dimaksud tersebut juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi tertorial dan informasi (Pasal 5). Dengan pasal-pasal ini TNI mempunyai keleluasaan untuk melakukan penanganan terorisme di dalam maupun di luar negeri.

Koalisi menilai draf Perpres ini secara substansi bertentangan dengan UU Terorisme. Hal itu bisa dilihat dari penggunaan istilah penangkalan dalam draf Perpres yang tidak dikenal di dalam UU Terorisme. UU Terorisme pada Pasal 43A hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan BNPT. Aturan turunan dari pasal 43A tersebut juga seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah (PP), bukan melalui Perpres. Wewenang pencegahan sebagaimana diatur dalam UU Terorisme tersebut juga diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI. Pasal 43F huruf c UU Terorisme menyatakan bahwa Fungsi BNPT adalah melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi dimana peran-peran tersebut juga diberikan oleh draf Perpres ini kepada TNI. Sementara posisi BNPT tidak dijelaskan dalam Perpres ini.

Koalisi berpendapat, tugas TNI seharusnya fokus pada fungsi penindakan terorisme yang dapat dilakukan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan dilakukan atas keputusan politik negara. Sementara tugas TNI penangkalan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan oleh badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut, seperti BNPT, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Lebih lanjut, Koalisi menilai draf Perpres ini bertentangan dan melampaui UU TNI. Hal tersebut terlihat dalam penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Hal ini jelas berlawanan dengan pasal 66 UU TNI. Penggunaan anggaran di luar APBN oleh TNI tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat (tidak terdesentralisasikan) sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU TNI. Pendanaan diluar ketentuan UU TNI tersebut tentu menyalahi aturan.

Dengan demikian, draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini lebih mengedepankan pola War Model (perang), dimana hal tersebut tidak sejalan dengan UU Terorisme itu sendiri. Selain itu, hal ini juga akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Lebih dari itu, draf Perpres ini juga menghilangkan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 (2) UU TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Atas dasar hal tersebut di atas, Koalisi mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk merevisi secara total draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini dengan tetap mengacu pada aturan, prinsip dan semangat penanganan terorisme sebagai kebijakan penegakan hukum (criminal justice system) dan bukan war model (perang). Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus sejalan dengan UU Terorisme dan UU TNI.

 

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, KontraS, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, Setara Institute, LBH Pers, WALHI, HRWG, ILR, ICJR, Institut Demokrasi

Bagikan :

Perpres Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Teroris Mendesak

Jum’at, 14 Desember 2018 – 10:10 WIB

 

SINDONEWS.COM – JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yang tertuang dalam UU Antiterorisme. Langkah itu secara khusus akan diatur melalui Perpres.

Pelibatan TNI tidak dalam kondisi perang atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memang diatur dalam Pasal 7 UU TNI, dan itu merupakan keputusan politik, yakni oleh Presiden. Karena itu, Pepres Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai sudah mendesak. Sebab, pembatasan tugas dan wewenang itu perlu dirinci agar TNI punya batasan dalam pelaksanaannya.

”Perpres ini sudah mendesak agar ada koridor sejauh mana TNI menjalankan kewenangannya dalam pemberantasan terorisme. Mengapa diperlukan Perpres? Karena pelibatan Operasi Militer Selain Perang sesuai Pasal 7 Ayat UU TNI harus melalui kebijakan politik, sehingga perlu diatur dalam Perpres,” ungkap Muhamad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme UI dalam diskusi “Apa Kabar Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme?” di Jakarta, kemarin.

Syauqillah mengatakan, melalui UU Anterorisme ini dijelaskan bagaimana kehadiran TNI/Polri dalam penanganan terorisme adalah wujud kehadiran negara. Karena itu, pelibatan TNI dalam menjaga keamanan dari ancaman terorisme harus segera diperjelas.

”Bagaimana peran TNI, itu harus diperjelas. Misalnya yang mengancam terhadap keamanan Presiden dan Wapres atau Istana Negara, atau di pesawat terbang, kapal laut. Itu berbasis peristiwa terorisme,” tegasnya.

Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ifdhal Kasim, menjelaskan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sebenarnya telah diatur jelas dalam UU TNI. Apalagi, dalam hal menjadi keamanan nasional negara. “Seperti perang misalnya, itu TNI punya wewenang tinggi untuk turun. Begitu pun menangani gangguan-gangguan keamanan lainnya termasuk gangguan terorisme. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai bisa langsung dilakukan,” ungkapnya.

Ifdhal menilai bahwa masuknya TNI dalam UU Antiterorisme ini untuk mengisi kekurangan Polri sebagai leading sektor penanganan terorisme. “Untuk menurunkan TNI dalam penanganan terorisme harus ada koordinasi. Pelibatan juga sesuai dengan koridor wilayahnya. Bagaimana teknisnya nanti akan ada buku petunjuk penyelenggaraan operasi menanggulangi terorisme. Perpres ini mengatur secara menyeluruh area mana saja yang TNI perlu turun. Terutama yang menyangkut keamanan negara, maka TNI harus turun. Kehadiran TNI hanya untuk penindakan,” katanya.

Mengenai adanya kekhawatiran pelanggaran HAM, TNI sudah ada rambu-rambu hukum militer. TNI memang pegang senjata, namun mereka dilatih menggunakan senjata dengan benar dan tidak boleh digunakan untuk pribadi.

Puspitasari, dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global menambahkan, terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. “Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme adalah OMSP. “Berdasarkan UU TNI jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara undang-undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, maka wajar bila TNI ikut dipersalahkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Imparsial Al Araf mengigatkan agar pemerintah teliti mengatur peran TNI dalam penanganan terorisme. Dia juga menyebutkan bahwa penanganan terorisme masuk sistem peradilan pidana bukan mekanisme perang, sehingga penanganannya pun tetap harus dipimpin kepolisian.

“Presiden harus mempertimbangkan secara dalam mekanisme penanganan terorisme di Indonesia itu menggunakan criminal justice system. Artinya, sistem penegakan hukum yang bekerja. Konsekuensinya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme di dalam negeri, baru bisa dilakukan jika terorisme tidak bisa lagi ditangani penegak hukum. Selanjutnya, perlu ada keputusan politik presiden dalam mengerem kebijakan TNI,” tuturnya.

Peran TNI juga hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus tertentu disertai rincian yang jelas. “Meskipun dalam aturan sudah jelas, namun pelaksanaan penanganan aksi terorisme oleh TNI itu baru akan dijabarkan dalam Perpres. Karenanya, Perpres harus menguraikan soal kewenangan, jumlah anggota yang diterjunkan, durasi tugas, serta sumber pendanaan untuk setiap kasus,” kata Al Araf.

Dengan demikian, kata Al Araf, pelibatan TNI pun diatur khusus untuk kasus-kasus terorisme tertentu. “Perpres harus merinci kriteria ancaman teror yang cukup ditangani kepolisian, dan mana yang perlu campur tangan TNI. Parameter ancaman teror itu bisa berkaitan dengan perkiraan dampak terhadap kedaulatan negara. Sebab, peran TNI baru bisa dilakukan jika sebuah kelompok teroris menguasai wilayah tertentu,” ujar Al Araf. (Binti Mufarida)

Bagikan :

Ini catatan dari Imparsial untuk Revisi UU Antiterorisme

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebelum disahkannya revisi Rancangan Undang-Undang mengenai Antiterorisme oleh DPR. Direktur Eksekutif Imparsial  Al Araf memberikan beberapa catatan penting terkait Revisi UU Antiterorisme

Al Araf mengatakan, secara umum draf RUU Antiterorisme sudah memiliki kemajuan. Revisi tersebut sekitar 70% mengalami perubahan yang cukup signifikan. Walaupun masih ada catatan yang perlu diperbaiki.

“Saya sudah melihat draf RUU Antiterorisme,  memang sudah cukup membaik,  di sana dijelaskan bagaimana poin soal pencabutan kewarganegaraan telah dihapus, poin soal perpanjangan penangkap harus ke pengadilan terlebih dahulu, poin mekanisme penyadapan juga harus dapat izin pengadilan. Jadi sudah ada perubahan-perubahan dari undangan-undang sebelumnya,” jelasnya, Selasa (22/5).

Akan tetapi menurutnya ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh DPR. Pertama, Pasal 43 c tentang  tokoh agama, seharusnya tidak perlu. Penjelasan itu terlalu rumit.

Pasalnya poin tersebut dapat menimbulkan stereotipe pada satu organisasi atau komunitas, sehingga menimbulkan konflik baru di masyarakat.

Kemudian soal penyadapan. Penyadapan paling lama setahun. Ia mempertanyakan akuntabilitasnya seperti apa nantinya.

Ia menambahkan, masalah penindakan pada pelaku teroris itu seharusnya dibedakan. Seperti kejahatan korporasi di level antara pemimpin, pemberi dana, pelaku, anggota dan simpatisan menurutnya berbeda.

“Sebaiknya disahkan levelnya sehingga yg satu bisa dihukum, bagaimana dengan yang simpatisan ataupun orang yang baru masuk organisasi teroris. Semua itu seharusnya diatur dalam poin undang-undang,” katanya.

 

Selasa, 22 Mei 2018 / 22:21 WIB

Bagikan :