Pos

Revisi UU Bukan Jawaban untuk Pelibatan TNI Perangi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan menjadi jawaban atas aksi terorisme yang saat ini sudah lintas batas negara.

Menurut Wahyudi jika memang ada kekhawatiran masuknya terorisme di wilayah perbatasan dan harus melibatkan TNI, seharusnya dibuat sebuah undang-undang baru, bukan melakukan revisi undang-undang

“Pembentukan undang-undang baru tentang penanggulangan terorisme dalam rangka menjaga kedaulatan teritorial yang itu memang mandatnya TNI dalam hal operasi militer selain perang” kata Wahyudi di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut Wahyudi, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme tidak bisa dimasukkan ke RUU Terorisme karena tak sesuai konteks. Tugas pokok TNI itu hanya bisa difasilitasi dengan pembuatan undang-undang baru.

“TNI memiliki tugas pokok pemberantasan iya, tapi bukan dalam konteks penegakkan hukum, TNI lebih pada perang atau menggempur,” ujarnya.

Lebih jauh Wahyudi menilai, jika memang terorisme lintas negara sudah sedemikiam genting, maka pemerintah bisa menerapkan kondisi darurat militer mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Kondisi darurat militer itu menjadi tugas TNI kalau kekhawatiran misalnya ISIS akan menyerang karena sudah ada di Marawi,” kata Wahyudi.

Wahyudi berpendapat pelibatan TNI dalam RUU Terorisme justru tidak berarti apa-apa, karena apa yang diatur dalam RUU tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Proses dan prosedurnya yang harusnya diatur minimal oleh PP (Peraturan Pemerintah). Siapa pegang komandonya, siapa tanggung jawab pembiayaan operasi, pertanggungjawaban kalau terjadi pelanggaran hukum, dan sebagainya,” ujar Wahyudi. (osc)

Bagikan :

Revisi UU Bukan Jawaban untuk Pelibatan TNI Perangi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan menjadi jawaban atas aksi terorisme yang saat ini sudah lintas batas negara.

Menurut Wahyudi jika memang ada kekhawatiran masuknya terorisme di wilayah perbatasan dan harus melibatkan TNI, seharusnya dibuat sebuah undang-undang baru, bukan melakukan revisi undang-undang.

“Pembentukan undang-undang baru tentang penanggulangan terorisme dalam rangka menjaga kedaulatan teritorial yang itu memang mandatnya TNI dalam hal operasi militer selain perang” kata Wahyudi di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut Wahyudi, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme tidak bisa dimasukkan ke RUU Terorisme karena tak sesuai konteks. Tugas pokok TNI itu hanya bisa difasilitasi dengan pembuatan undang

“TNI memiliki tugas pokok pemberantasan iya, tapi bukan dalam konteks penegakkan hukum, TNI lebih pada perang atau menggempur,” ujarnya.

Lebih jauh Wahyudi menilai, jika memang terorisme lintas negara sudah sedemikiam genting, maka pemerintah bisa menerapkan kondisi darurat militer mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Kondisi darurat militer itu menjadi tugas TNI kalau kekhawatiran misalnya ISIS akan menyerang karena sudah ada di Marawi,” kata Wahyudi.

Wahyudi berpendapat pelibatan TNI dalam RUU Terorisme justru tidak berarti apa-apa, karena apa yang diatur dalam RUU tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Proses dan prosedurnya yang harusnya diatur minimal oleh PP (Peraturan Pemerintah). Siapa pegang komandonya, siapa tanggung jawab pembiayaan operasi, pertanggungjawaban kalau terjadi pelanggaran hukum, dan sebagainya,” ujar Wahyudi. (osc)

 

 

Patricia Diah Ayu Saraswati ,

CNN Indonesia | Sabtu, 23/09/2017 13:10 WI

Bagikan :

Jika Ikut Berantas Terorisme, Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme melalui revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, terus menuai pertentangan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpendapat bahwa jika pemerintah dan DPR tetap memaksanakan melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme, maka TNI harus masuk ke dalam peradilan umum.

“Jika pelibatan militer diatur dalam UU Terorisme yang baru nanti, maka pada saat bersamaan, DPR dan pemerintah juga harus merevisi UU tentang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (22/9/2017).

“Hal itu demi memastikan agar militer tunduk pada sistem peradilan umum,” lanjut dia.

 

Imparsial diketahui bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Selain Imparsial, ada pula Kontras, LBH Jakarta, ELSAM, Institute Demokrasi, HRWG dan SETARA Institute.

 

 

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com – 22/09/2017, 23:13 WIB
Bagikan :

Menyoal Perlibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Konferensi Pers Bersama

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

“Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR.

Kami memandang, rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU atau Peraturan Pemerintah tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri. Oleh karena itu kurang tepat jika pengaturan rule of engagemant pelibatan militer dalam tugas OMSP diatur dalam Perpres. Perpres seharusnya hanya dibentuk untuk menjadi pijakan teknis dalam pelibatan militer dalam OMSP sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, dimana Perppers tersebut bersifat teknis sehingga bukan merupakan prinsip dasar yang umum (RoE) yang menjadi rambu-rambu dalam menjalankan tugas OMSP TNI.

Jika Pemerintah dan DPR tentap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan milter akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Jakarta, 22 September 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Imparsial, KontraS, ELSAM, HRWG, Lesperssi. SETARA Institute, YLBHI, LBH Jakarta, Institute Demokrasi, PBHI, LBH Pers.

Bagikan :

Fokuskan Revisi pada Penegakan Hukum

Media Indonesia.comREVISI Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut UU Antiterorisme sebaiknya fokus pada unsur penegakan hukum.

“Sebaiknya untuk revisi ini ya pemerintah maupun DPR fokus saja pada unsur pene­gakan hukumnya dan tidak melebar ke mana-mana,” kata Direktur Imparsial Al Araf saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, DPR dan pemerintah terlalu bernafsu ingin memasukkan segala unsur ke UU sehingga pembahasan jadi alot karena melibatkan banyak pihak.

“Kesannya ingin membuat payung hukum yang bersifat umbrella act atau payung hukum untuk semua jenis tindak­an,” ujarnya.

Dalam unsur penegakan hukum ini, pemerintah dan DPR juga diminta melibatkan poin mengenai perlindungan korban-korban tindak pidana terorisme yang belum ada di dalam UU lama. Selama ini korban tindak pidana terorisme kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Agar bisa mempercepat pembahasan itu, menurut Al Araf, pemerintah tidak perlu memasukkan segala unsur ke dalam RUU ini. Ia menyebut pemerintah bisa menggunakan produk hukum yang ada untuk bisa melakukan penegakan hukum yang melibatkan banyak instansi.

Semisal untuk pelibatan TNI, Al Araf melihat hal tersebut sudah bisa dilakukan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan untuk pelibatan pihak imigrasi dalam pencegahan terduga pelaku keluar masuk ke Indonesia bisa menggunakan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Selain itu, bisa juga dengan UU Bea dan Cukai untuk mencegah peredaran senjata. Revisinya tidak perlu memasukkan seluruh unsur,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto mendorong penyelesaian RUU Terorisme di masa sidang yang akan datang. Menurutnya, melalui UU yang baru dan update, pemerintah mampu merespons pola-pola nonkonvensional yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam aksi teror. “Melalui UU ini pula kita mampu menutupi berbagai celah yang bisa dimanfaatkan oleh para teroris,” ujar Novanto, Sabtu (12/8).

Selain itu, Ketua DPR menegaskan perlu lebih digalakkan kinerja lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah untuk gencar melakukan program-program deradikalisasi. (Put/Ant/P-4)

Bagikan :

Direktur Imparsial: Pelibatan TNI Terkait Terorisme Harus Penuhi 3 Syarat

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, dalam negara demokrasi pelibatan TNI dalam menangani terorisme harus memenuhi tiga syarat.

Menurut Al Araf, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya keputusan politik presiden, misalnya melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Syarat pertama harus berdasarkan keputusan politik presiden. Jadi militer tidak bisa terlibat dalam pemberantasan terorisme tanpa ada keputusan presiden,” ujar Al Araf saat ditemui usai diskusi diskusi bertajuk ‘Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme’, di Auditorium Nurkholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Syarat kedua, lanjut Araf, pelibatan TNI merupakan suatu pilihan yang digunakan jika kedaulatan teritorial terancam.

“Jika keutuhan kedaulatan teritorial secara nyata terancam maka operasi militer dimungkinkan,” ucapnya.

Ketiga, pelibatan TNI dimungkinkan saat situasi dan kondisi komponen pemerintah lainnya tidak bisa menangani aksi terorisme.

Menurut Araf, pengerahan TNI dalam operasi militer selain perang merupakan upaya terakhir atau last resort.

“Misalkan kalau penegak hukum tidak bisa menangani terorisme, maka pelibatan militer adalah yang terakhir,” tutur Araf.

“Seperti di Poso ketika kepolisian tampak kewalahan menghadapi gerilya kelompok Santoso dan butuh bantuan maka militer dapat dilibatkan,” tambahnya.

 

 

KRISTIAN ERDIANTO
Kompas.com – 31/05/2017, 20:50 WIB

 

Bagikan :

Imparsial tak Setuju Pelibatan TNI Masuk Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan wacana pemerintah yang ingin melibatkan TNI dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme dianggap tidak perlu dilakukan. Menurutnya, wacana ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keterlibatan militer dalam penanganan teror.

Al Araf berpendapat, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Mengacu kepada kedua pasal yang memuat tugas pokok TNI dalam operasi militer dan operasi militer selain perang itu, pemerintah dianggap sudah memiliki dasar hukum kuat dalam melibatkan pihak militer untuk mengatasi terorisme.

“Karena itu, pelibatan militer dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme tidak perlu diatur kembali, sebab faktanya sudah ada dasar hukum yang berlaku,” ujar Al Araf dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Wacana yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Mei lalu ini dinilai akan mengulang tindakan yang tidak diperlukan. “Justru nanti akan ada potensi ketidakpastian hukum karena ada dua UU yang mengatur suatu regulasi tentang penanganan  teror,” kata Al Araf.

Namun, jika Presiden tetap ingin melibatkan TNI dalam penindakan terorisme, hal itu hanya bisa berlaku jika ada keputusan politik. Dalam kondisi ini, pelibatan berdasarkan keputusan politik merupakan opsi terakhir dalam penanganan terorisme.

“Pelibatan TNI yang tanpa keputusan politik juga bisa menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar-aktor pertahanan dan keamanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya pelibatan militer dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa revisi UU bertujuan memudahkan aparat dalam menangani masalah terorisme di Indonesia.

 

Rep: Dian Erika N/ Red: Nur Aini
Bagikan :

Imparsial: Presiden Bisa Libatkan TNI untuk Tumpas Teroris

Sindonews.com JAKARTA – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi terorisme dinilai sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Hal itu diungkapkan Direktur Imparsial, Al ‎Araf menyikapi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar TNI dilibatkan atau diberikan kewenangan dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

“Mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara,” tutur Al Araf dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2017). (Baca juga: Revisi UU Antiterorisme, Jokowi Minta TNI Diberi Kewenangan)

Al Araf menganggap keinginan Presiden Jokowi untuk melibatkan TNI dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan, tanpa mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme. Sebab, UU TNI telah mengatur hal tersebut.

Dia menegaskan, praktiknya selama ini pelibatan TNI dalam memerangi terorisme sudah dilakukan seperti yang terjadi saat mengatasi teroris di Poso.

Menurut dia, ‎pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bersifat perbantuan untuk menghadapi ancaman kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.‎

“Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (upaya terakhir)yang dapat digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” ucapnya.

Selain itu, Al Araf menyarankan agar pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme cukup diatur dalam UU TNI.

Adapun langkah selanjutnya yang dipandang tepat, kata dia, kesungguhan pemerintah dan DPR untuk membentuk UU perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut, sekaligus menjabarkan seberapa jauh, dan situasi seperti apa militer bisa terlibat dalam operasi militer selain perang.

“Namun demikian, jika Presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU Antiterorisme maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden. Di sini militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan Presiden, dan pelibatan. Itupun merupakan pilihan yang terakhir,” tuturnya.

 

 

Selasa, 30 Mei 2017 – 16:32 WIB

Bagikan :

Imparsial: Pelibatan Militer dalam Pemberantasan Terorisme Sudah Diatur UU TNI

Alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co —  Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI no 34/2004. Mengacu pada pasal itu Presiden sebenarnya sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

Karena itu, keinginan Presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI. Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di poso.

“Dalam konteks itu, alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, melalui pernyataan pers, di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Al Araf mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme merupakan bentuk tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

“Pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (pilihan terakhir) yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” ujarnya.

Namun demikian, jika Presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU Anti Terorisme, maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden. Dalam konteks ini, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan Presiden, dan pelibatan itupun merupakan pilihan yang terakhir.

Sejumlah Permasalahan

Seperti diketahui, pada Senin (29/5) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam dan DPR agar segera menuntaskan revisi UU Anti Terorisme. Presiden Jokowi juga menyatakan perlunya pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme tersebut.

Terkait pernyataan itu, Al Araf meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan lebih rinci tentang maksud dan keinginannya untuk melibatkan TNI dalam revisi UU Anti Terorisme tersebut.

“Sudah sepatutnya Presiden mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada yakni UU TNI yang sudah mempertegas bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme harus atas dasar ada keputusan politik negara,” ujarnya.

Al Araf mengatakan, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme  tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan, mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice sistem.

Hal tersebut, katanya, akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional.

Permasalahan lain terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam UU Anti Terorisme, kata Al Araf, yaitu minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji (hebeas corpus) terhadap setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dll) yang dilakukan oleh aparat TNI untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (hak-hak para tersangka). Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil.

Menurut Al Araf, pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sudah tepat dan benar, meski memiliki beberapa catatan terkait hak asasi manusia. Hal inilah justeru yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan juga anggota Pansus, yaitu memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Karena itu, Imparsial meminta agar revisi UU Anti Terorisme tetap dalam sistem negara demokrasi, penghormatan pada negara hukum dan HAM serta menggunakan model mekanisme criminal justice system.

“Karena itu, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara dengan mempertimbangkan eskalasi ancaman yang berkembang dan merupakan pilihan yang terakhir,” ujar Al Araf.

 

— Very Herdiman

Bagikan :

Military role in counterterrorism not needed: Imparsial

TheJakartaPots-Human rights watchdog Imparsial has lambasted the proposal to grant the Indonesian Military (TNI) an official counterterrorism role, saying it will not only lead to an overlap of duty with the National Police, but also put the country’s democracy and human rights protection at risk.

“Direct involvement from the military will violate the principle of civil supremacy and cause problems with our criminal justice system. It will be a setback to our program of reform. The military should only have responsibilities in the area of state defense,” Imparsial director Al Araf said on Tuesday.

President Joko “Jokowi” Widodo said on Monday that the country needed a stronger antiterrorism law and the TNI should be given a greater role in the country’s war against terrorism. He made the statement following the twin bomb attack in Kampung Melayu, East Jakarta, on May 24 that claimed the lives of three police officers and injured more than a dozen people.

The House of Representatives is currently deliberating the amendment of the 2003 Terrorism Law. There has not been yet agreements on a number of crucial articles including the TNI’s role in counterterrorism. Currently, counterterrorism arrests and investigations must be under the coordination of the National Police.

Al Araf argued that there was an insufficient legal basis to ensure the military would not commit human rights violations when arresting terrorism suspects if it was granted such powers. Moreover, he added, there was no guarantee the TNI would obey the rulings of civilian courts given that it has its own military court, the transparency of which is still in question. (rin)

 

 

Nurul Fitri Ramadhani and Margareth S. Aritonang

The Jakarta Post

Bagikan :