Pos

Komnas HAM: Indonesia Tidak Punya Mekanisme Mengadili Pelaku Kejahatan Perang

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Choirul Anam mengungkapkan, pelaku kejahatan perang yang ditangkap di Indonesia tidak memiliki mekanisme dalam mengurusi mereka.

Tidak ada standar operasional prosedur yang mengatur harus dibawa kemana para pelaku tersebut.

“Tidak ada undang-undang, setelah ditangkap, dibawa kemana? Disitulah berpotensi tindakan penyiksaan, karena tidak terdekteksi mereka diurusi dimana. Itu karakter utama prinsip penyiksaan,” kata Choirul Anam di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (29/3/2018).

Anam mengatakan adanya prosedur standar tersebut, dapat mengeliminir potensi penyiksaan dari pelaku kejahatan perang.

Ia juga mengatakan dalam hal penyadapan terduga teroris, dibolehkannya menyadap karena memiliki bukti yang cukup dianggap tidak masuk akal.

Waktu penyadapan yang diberikan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi dianggap tidak logis dan terlalu lama.

“Tidak make sense, buktinya cukup, tapi melakukan penyadapannya dua tahun, dikasih waktu satu tahun tapi bisa diperpanjang satu tahun lagi, jadi total dua tahun,” tegas Anam.

Anam berpendapat jika diberikan waktu penyadapan terlalu lama, sama saja seperti memberikan karpet hijau oleh terduga untuk melakukan aksi lainnya.

“Kalo alat sadapnya canggih, nggak perlu banyak-banyak lah, cukup satu bulan,” ujar Anam

Komnas HAM sendiri pernah memiliki riset terkait penyadapan ke beberapa pengadilan yang dimintai persetujuan oleh polisi untuk dilakukan penyadapan, bahwa sosialisasi kewenangan dan batasan soal penyadapan bersifat diskresi, bukan aturan yang disepakati secara umum.

Bagikan :

Definisi Terorisme dan Pelibatan TNI Menjadi Faktor Lambannya Pembahasan RUU Anti-Terorisme

Jakarta, Akuratnwes.com – Anggota Pansus RUU Anti-Terorisme dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan bahwa peran TNI dalam pemberantasan terorisme dan Definisi Teroris menjadi penyebab lambannya pembahasan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini namum pembahasan RUU ini saat ini sudah memasuki tahap akhir.

“Saat ini pembahasan RUU perubahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sudah memasuki tahap akhir” kata Arsul Sani dalam Diskusi yang digelar Oleh Imparsial di bilangan Tebet Jakarta Selatan pada Kamis (29/03/2018)

Lebih lanjut Arsul Sani mengatakan bahwa “Ada 2 pending item yang pertama adalah sial peran TNI yang kedua adalah soal definisi Terorisme” tegasnya kembali.

Pembahasan terkait dengan keterlibatan TNI dalam pemberantasan Terorisme ini menjadi penyebab lambannya pembahasan RUU ini. “Persoalan peran TNI salah satu penyebab mengapa pembahasan RUU ini lama” lanjut Arsul Sani yang juga sebagai Sekjen PPP ini.

Sedangkan pending Item yang kedua adalah mengenai definisi dari teroris yang meliputi definisi terorisme, definisi teroris, dan apa definisi aksi teoris. “Sampai sekarang pembahasan definisi terorisme masih dibahas” kata Arsul kembali.

Arsul juga menjelaskan bahwa saat ini ada berbagai masukan dari warga khsususnya umat Islam karena selama ini Umat Islam selalu terstigma menjadi teroris pada saat ada kejadian Teror.

“Definisi terorisme, ini memang masukan dari elemen masyarakat. Terutama umat Islam yang merasa terstigma dengan peristiwa terorisme,” kata Arsul kembali.

Arsul Sani selaku anggota Tim Perumus juga mengatakan bahwa target selesai pembahasan RUU ini pada tanggal 27 April sehingga harapannya agar cepat di bawa ke Rapat paripurna untuk mendapatkan pengesahan. (Jewe)

Bagikan :

Peran TNI Jadi Penyebab Pembahasan RUU Anti-Terorisme Berlarut-larut

Media Indonesia-ANGGOTA Pansus RUU Anti-Terorisme Arsul Sani mengungkapkan bahwa persoalan peran TNI dalam memberantas terorisme menjadi penyebab pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlarut-larut.

“Persoalan peran TNI salah satu penyebab mengapa pembahasan RUU ini lama,” kata Arsul dalam diskusi publik dengan tema ‘Nasib Pembahasan Revisi UU Anti-Terorisme’ di DPR, di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (29/3).

Dikatakan Arsul, pemerintah pun ternyata tidak satu suara mengenai peran TNI dalam memberantas terorisme.

“Ketika berbicara peran TNI, pemerintahnya sudah seperti DPR banyak faksinya, harusnya kan (pemerintah) satu, kalau DPR nggak satu (suara) biasa,” kata Arsul.

Selain itu, lanjutnya, perspektif DPR pun tidak hanya mencerminkan pandangan fraksi masing-masing, tetapi anggota dewan juga memiliki perspektif dari komisi mana dia berasal. Untuk diketahui, pembahasan revisi UU Anti-Terorisme tersebut dibahas di dalam pansus yang anggotanya berasal dari Komisi I dan Komisi III DPR.

“Dari DPR tidak hanya mencerminkan pandangan fraksi, tapi juga pandangan anggota di komisi mana dia duduk. Ditambah suara dari elemen-elemen masyarakat sipil. Sehingga perdebatannya panjang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arsul mengatakan bahwa DPR menargetkan revisi UU Anti-Terorisme rampung pada akhir April 2018.

“Akhir masa sidang ini, April sudah selesai kita bahas. Bahkan, sudah kita bawa ke rapat paripurna untuk disahkan atau disetujui,” pungkasnya. (OL-1)

 

Penulis: Nur AivanniPada: Kamis, 29 Mar 2018, 22:25 WIB

Bagikan :

Anggota Komisi III Sebut UU Terorisme Terhambat karena Pembahasan Pelibatan TNI

Majalahayah.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan lamanya proses revisi UU Terorisme karena terganjal pasal pelibatan TNI dalam penanaman terorisme. Hal itu dikatakan Arsul di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

“Peran TNI dalam pemberantasan terorisme ini salah satu penyebab pembahasan RUU ini jadi lama,” ungkap Arsul.

Padahal Asrul sendiri menilai RUU Terorisme tidaklah sebanyak Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKHUP) yang juga hingga sekarang belum mendapatkan pengesahan.

“RUU Anti-terorisme kalau dihitung jumlah pasal yang direvisi hanya 20-an. Jadi ya hanya satu yang mengganjal (pelibatan TNI). Ini masalah yang cukup menyita waktu,” jelas politisi PPP tersebut.

Ia mengatakan, sikap pemerintah yang tak satu suara soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme juga menjadi penyebab lamanya pembaahasan.

“Kalau DPR enggak satu suara, biasa. Karena ini dalam Pansus kan ada anggota Komisi III dan Komisi I. Tentu secara personal pasti kedekatannya berbeda, Komisi III dekat dengan Polisi, Komisi I dengan TNI,” paparnya.

Meski demikian, saat ini materi soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme telah tuntas dibahas dan disepakati. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme mengacu pada kerangka UU Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

“Akhirnya pelibatan TNI itu dikembalikan lagi ke UU TNI,” paparnya.

Oleh karena itu, Arsul berharap, RUU Anti-terorisme bisa disahkan pada akhir masa sidang IV tahun 2017-2018.

Bagikan :

Soal UU Terorisme, Benturan Dua Peraturan Akan Membingungkan Presiden

TRIBINNEWS.COM, JAKARTA – Undang-Undang antiterorisme sedang digodok Panitia Khusus dari Komisi I dan Komisi III DPR RI.

Namun, prosesnya memakan waktu lama karena terdapat benturan dalam poin-poin yang ada pada Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan 43 H revisi UU 14 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme khusunya dalam frasa ‘operasi militer’.

Yang akan dibingungkan terkait benturan dua peraturan ini adalah presiden,” ujar Direktur Imparsial, Al Araf dalam diskusu bertema ‘Nasib Pembahasan Revisi UU Anti-Terorisme di DPR’, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Ia menyampaikan keheranannya tentang dua peraturan perundang-undangan yang membahas tugas penegak hukum.

“Saya juga heran, mengapa membuat sesuatu yang sudah diatur?” tanya Araf.

Araf pun menjelaskan tugas TNI terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Ia menerangkan bahwa tugas-tugas sosial bencana alam, operasi perdamaian, membantu pemerintah dalam keamanan masyarakat adalah contoh dari tugas operasi militer diluar peperangan.

Tidak perlu mempersempit makna ‘operasi militer’ dengan perang, karena ada tugas-tugas TNI selain perang yang juga masuk dalam penafsiran ‘operasi militer’ itu,” ujar Araf.

Ia menegaskan bahwa poin tentang tugas yang menyangkut terorisme hanyalah satu dalam 14 tugas TNI.

Sebelumnya, terdapat dua tugas yang serupa dan dikhawatirkan berbenturan norma terkait operasi militer dalam UU anti-terorisme tentang TNI dan tentang tindak pidana terorisme untuk penegak hukum (polisi).

 

 

Bagikan :

NASIB PEMBAHASAN REVISI UU TERORISME

JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Kamis 29 Maret 2018. “Nasib Pembahasan Revisi UU Anti Terorisme di DPR” itulah tema yang di angkat oleh The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) dalam diskusi Publiknya di Jl. Tebet Dalam IV J No. 5B Jakarta Selatan.

Diskusi yang Membahas Perbedaan dan Pandangan tentang Revisi UU anti Terorisme ini berlangsung Cukup Menarik Karena Perbedaan Di DPR sendiri Masih ada dan akan di bahas lagi dalam Rapat antara komisi 1 dan Komisi 3, IMPARSIAL menghadirkan Pembicara : Arsul Sani (Anggota Pansus RUU Anti-Terorisme DPR RI Fraksi PPP), Koirul Anam (Komisioner Komnas HAM RI), Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS) dan Al Araf, S.H., MDM. (Direktur Imparsial).

Arsul Sani (Anggota Pansus RUU Anti-Terorisme DPR RI Fraksi PPP) Menyampaikan ” Anggota Pansus RUU ini sebagian adalah anggota Komisi I dan Komisi III maka tentu secara Personal ini bukan Pasti kedekatannya berbeda Komisi III dekat dengan Penegak hukum Polri komisi I dekat dengan TNI tentu jadi dari sisi DPR nya sendiri ada dua pandangan ini tidak hanya mencerminkan Pandangan fraksi tapi juga mencerminkan pandangan Pribadi anggota terkait dengan di komisi mana dia duduk, Saya Komisi III ingin model atau basis Penanganan terorisme itu Pendekatan Penegakan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana terpadu kita integrated Criminal Justice System, kalau dengan military model ya nggak cocok gitu loh Peraturan Komisi III begitu tapi kadang temen-temen di komisi I kan nggak begitu” beber Asrul Sani Yang Juga mengatakan Bahwa Sampai Agustus diharap Pembahasan ini Sudah Selesai.

Sedangkan Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS) lebih banyak menyoroti agar tidak ada tumpang tindih dalam Pembahasan nanti serta Menurut UU harus ada kebijakan dan keputusan Politik itu ayat 3 dan Perintah langsung dari Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Pemberantasan terorisme.

Al Araf (Dir Eksekutif Imparsial)
Mengatakan “Terkait dengan draf terbaru RUU terorisme secara umum ada beberapa catatan kritis yang masih harus terus diperbaiki oleh Pansus” Tutup Al Araf.[ David ]

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan

Redaksi/Kamis, 29 Maret 2018/20:29 WIB

Bagikan :

Imparsial Sebut Peran TNI di RUU Antiterorisme Tak Dibutuhkan

Detik.com Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf menilai revisi UU Antiterorisme tak berfokus pada pelibatan militer dalam menangani terorisme. Menurutnya, revisi UU Terorisme lebih memperhatikan aspek persuasif.

“Seharusnya revisi UU Terorisme lebih bicara aspek persuasif seperti deradikalisasi,” kata Al Araf dalam perbincangan, Rabu (14/3/2018).

Selain itu, kata Al Araf, UU terorisme juga semestinya fokus pada perbaikan tata penegakan hukum. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menurutnya mesti diperba
Sedangkan pelibatan militer dalam penanganan terorisme, menurutnya, tak dibutuhkan. “Bukan malah memperkuat instrumen represif dengan melibatkan militer. Itu sesuatu yang menurut saya tidak dibutuhkan,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui, wacana pelibatan militer dalam penanganan terorisme ramai dibahas saat Jenderal Gatot Nurmantyo menjabat sebagai Panglima TNI. Saat itu, dia ingin definisi terorisme dinilai sebagai kejahatan terhadap negara.

Menurut Al Araf, terorisme tetap masuk ke dalam kategori kejahatan tindak pidana. Sehingga tak semestinya militer ikut terlibat.

“Definisi terorisme harus tetap sebagai satu kejahatan tindak pidana. Karena terorisme itu trans organize crime. Maka penanganannya melalui criminal justice system yang di dalamnya melibatkan polisi, jaksa, hakim,” ujar dia.

“Jangan sampai definisi terorisme menjadi bagian keamanan negara, keamanan nasional. Tapi kejahatan tindak pidana. Persis seperti definisi sebelumnya,” sambung Al Araf.
(jbr/dhn)

Bagikan :

Imparsial Kritik DPR-Pemerintah yang Sepakat Peran TNI di UU Teroris

Detik.com Jakarta – Pemerintah dan DPR melalui panitia khusus menyepakati revisi UU Terorisme atas keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Direktur Imparsial Al Araf mengkritik hal tersebut sebab pelibatan militer sudah diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI.

“Pansus harusnya tidak memaksakan sesuatu yang sudah diatur dalam UU TNI. Kan sebenarnya dalam UU TNI, pelibatan dalam penanganan terorisme sudah diatur secara jelas, khususnya pasal 7 ayat 2 dan 3,” ujar Al Araf dalam perbincangan, Rabu (14/3/2018).

Dalam pasal tersebut, pelibatan militer dalam penanganan terorisme didasarkan pada keputusan politik negara ataupun presiden. Menurutnya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme dapat menimbulkan tumpang tindih aturan.

Menurutnya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme harus memperhatikan UU TNI terutama dalam hal pengambilan keputusan yang didasarkan pada politik negara ataupun presiden.

“Prinsip pertama yang harus diletakkan ialah pengaturan itu tak boleh berbenturan dengan UU TNI. Di mana pengambilan keputusan keterlibatan militer atas dasar keputusan politik negara atau presiden,” ujar Al Araf.

Jika terjadi tumpang tindih aturan, kata Al Araf, justru ditakutkan mempersulit penanganan terorisme.

“Kalau aturannya tidak jelas, itu akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Pansus Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan aturan itu dibuat menjadi tiga ayat, salah satunya keharusan penerbitan peraturan presiden sebagai sebuah keputusan politik negara, untuk memobilisasi kekuatan TNI sesuai dengan UU 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Pansus menyetujui pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme, diatur di Pasal 43H Revisi UU Teroris,” kata Bobby dalam keterangannya, Rabu (14/3/2018).

“Perpres ini harus diselesaikan paling lama 1 tahun setelah revisi UU Antiterorisme ini diundangkan,” imbuh dia.

Bobby mengatakan perpres itu nantinya dapat mengatur hal-hal yang belum termasuk dalam UU TNI terkait keterlibatan tentara dalam penanggulangan terorisme agar sejalan dengan revisi UU Antiterorisme. Dalam UU TNI, tentara baru bisa terlibat menindak terorisme jika disepakati negara.
(jbr/imk)

 

Jabbar Ramdhani – detikNew

Bagikan :

Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada Dalam Koridor Criminal Justice System

RadarKotaNews – Koalisi Masyarakat sipil untuk Reformasi sektor Keamanan. Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor criminal Justice system dan Menghormati HAM.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhir perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan korban terorisme.

Namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer penanggulangan terorisme, isu ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dalam dan lainnya.

Koalisi menilai, kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam
menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman
masyarakat.

Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan.

Untuk itu, dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin dan perlindungan kebebasan serta hak – hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti – terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

“Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana,”kata Al Araf saat Konferensi Pers yang bertema “Menyikapi Pembahasan RUU Perubahan atas UU Tindak Pidana Terorisme dan Surat Panglima TNI Terkait Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme” oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Imparsial Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (23/01).

Maka dari itu sambung Al Araf bahwa penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR.

Menurut dia, Belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018 yang intinya meminta Pansus RUU terorisme beberapa usulan TNI yakni pertama tentang perubahan judul Undang – Undang.
“Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan – usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat, Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir di DPR. hal tersebut tidak tepat dilakukan Terorisme sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU.

“Pemberantasan Tindak Pidana yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru.”tegasnya.

Pasalnya, Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih dan eksesif Masuknya non-udicial tatanan sistem dalam ancaman terorisme akan berdampak pada rusakan negara hukum.

Selain itu, Pendekatan criminal justice system ini telah digunakan di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, yang dibutuhkan dalam perubahan No Tahun 2003 adalah mengatasi agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum.

Tidak hanya itu, Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of management dalam pelibatan militer OMSP salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sebuah UU tentang perbantuan pelibatan militer OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No, 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang – wenang.

“Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip de process.”katanya.

Atas dasar hal tersebut diatas. mendesak kepada DPR dan pemerintah agar No.15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka dan jangan bergeser ke arah. Pembahasan revisi terhadap UU model penegakan hukum.(Adrian)

 

Bagikan :

Sipil Kritik RUU Terorisme, Tak Ada Mekanisme Kontrol Militer

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak diperlukan. Sebab, selama ini tidak ada mekanisme kontrol dari sipil terhadap militer.

Yati Andriyati, Koordinator Kontras yang menjadi anggota Koalisi mengatakan, masyarakat sipil hingga saat ini belum bisa menyentuh militer. Setiap kesalahan yang dilakukan personel TNI tidak bisa diadili di ranah sipil, melainkan lewat peradilan militer.

Dengan kondisi seperti ini, kata Yati, pihaknya khawatir jika TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme, masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban militer lewat mekanisme sipil, terutama bila terjadi pelanggaaran hukum oleh aparat TNI.

“Kami khawatir supremasi sipil dan penegakan hukum akan terganggu. Kita sampai hari ini tidak ada satu mekanisme kontrol sipil terhadap militer,” kata Yati di kantor Imparsial di Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Yati menduga ada upaya sistematis dan masif dari militer untuk kembali menguasai ruang-ruang sipil. Namun ia tak menyebut upaya sistematis seperti apa yang dilakukan TNI dalam menguasai ruang sipil. Hanya saja, menurutnya, jika hal ini sampai terjadi, maka ada indikasi melemahnya peran sipil terhadap militer.

Peran sipil ini harusnya digawangi oleh DPR sebagai wakil rakyat. Dalam kasus terorisme, peran sipil diwakili oleh kepolisian.

“Jangan-jangan DPR memberi keistimewaan kepada militer yang tak sesuai mandatnya sebagai pertahanan negara,” ujar Yati.

 

Koalisi ini menilai pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme hanya akan melemahkan posisi masyarakat sipil. Mereka menolak perluasan definisi terorisme yang berpotensi disalahgunakan untuk menangkap pihak yang kritis pada pemerintah.

Selain itu Koalisi Masyarakat Sipil juga menolak pembahasan tugas dan wewenang TNI dalam pemberantasan terorisme. Anggota koalisi, Direktur Imparsial Al Araf menyebut koalisinya juga tak setuju dengan pengubahan judul RUU menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme” di pengujung masa pembahasan.

Hal ini merespons surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Ketua Pansus RUU Terorisme pada 8 Januari 2018. Dalam surat bernomor B/91/I/2018 Hadi mengusulkan keterlibatan TNI dalam upaya memberantas terorisme lewat RUU Terorisme.

“Koalisi menyatakan seharusnya pelibatan militer tak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Sudah jelas diatur dalam UU TNI,” kata Al Araf.

Sudah sekitar setahun perubahan pembahasan tentang pengubahan UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dibahas di DPR.

Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) menambahkan, terjadi tren di dunia internasional untuk mengurangi bahkan meninggalkan peran militer dalam urusan sipil. Namun di Indonesia malah terjadi sebaliknya.

Padahal, kata dia, kembalinya militer menguasai sipil bisa jadi titik awal kembalinya wujud negara otoritarian. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Spanyol.

“Kecenderungan beberapa negara yang kembali ke otoritarian diawali dengan diberikannya ruang dan kebijakan publik pada militer untuk masuk ke ruang sipil,” tutur Erwin.

Yati menuturkan Koalisi bukan ingin membatasi ruang gerak militer, melainkan agar TNI fokus pada tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

“Kami mau TNI fokus pada mandat dan kewajibannya sebagai alat pertahanan Negara. Bukan sibuk di ranah yang bukan tugasnya,” tutur Yati.

Koalisi Masyarakat Sipil merupakan gabungan organisasi di antaranya Imparsial, Kontras, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi, Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, dan TII. (wis/pmg)

 

DHF , CNN Indonesia | Rabu, 24/01/2018 09:29 WIB

Bagikan :