Pos

Anggota Komisi III Sebut UU Terorisme Terhambat karena Pembahasan Pelibatan TNI

Majalahayah.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan lamanya proses revisi UU Terorisme karena terganjal pasal pelibatan TNI dalam penanaman terorisme. Hal itu dikatakan Arsul di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

“Peran TNI dalam pemberantasan terorisme ini salah satu penyebab pembahasan RUU ini jadi lama,” ungkap Arsul.

Padahal Asrul sendiri menilai RUU Terorisme tidaklah sebanyak Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKHUP) yang juga hingga sekarang belum mendapatkan pengesahan.

“RUU Anti-terorisme kalau dihitung jumlah pasal yang direvisi hanya 20-an. Jadi ya hanya satu yang mengganjal (pelibatan TNI). Ini masalah yang cukup menyita waktu,” jelas politisi PPP tersebut.

Ia mengatakan, sikap pemerintah yang tak satu suara soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme juga menjadi penyebab lamanya pembaahasan.

“Kalau DPR enggak satu suara, biasa. Karena ini dalam Pansus kan ada anggota Komisi III dan Komisi I. Tentu secara personal pasti kedekatannya berbeda, Komisi III dekat dengan Polisi, Komisi I dengan TNI,” paparnya.

Meski demikian, saat ini materi soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme telah tuntas dibahas dan disepakati. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme mengacu pada kerangka UU Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

“Akhirnya pelibatan TNI itu dikembalikan lagi ke UU TNI,” paparnya.

Oleh karena itu, Arsul berharap, RUU Anti-terorisme bisa disahkan pada akhir masa sidang IV tahun 2017-2018.

Bagikan :

Soal UU Terorisme, Benturan Dua Peraturan Akan Membingungkan Presiden

TRIBINNEWS.COM, JAKARTA – Undang-Undang antiterorisme sedang digodok Panitia Khusus dari Komisi I dan Komisi III DPR RI.

Namun, prosesnya memakan waktu lama karena terdapat benturan dalam poin-poin yang ada pada Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan 43 H revisi UU 14 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme khusunya dalam frasa ‘operasi militer’.

Yang akan dibingungkan terkait benturan dua peraturan ini adalah presiden,” ujar Direktur Imparsial, Al Araf dalam diskusu bertema ‘Nasib Pembahasan Revisi UU Anti-Terorisme di DPR’, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Ia menyampaikan keheranannya tentang dua peraturan perundang-undangan yang membahas tugas penegak hukum.

“Saya juga heran, mengapa membuat sesuatu yang sudah diatur?” tanya Araf.

Araf pun menjelaskan tugas TNI terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Ia menerangkan bahwa tugas-tugas sosial bencana alam, operasi perdamaian, membantu pemerintah dalam keamanan masyarakat adalah contoh dari tugas operasi militer diluar peperangan.

Tidak perlu mempersempit makna ‘operasi militer’ dengan perang, karena ada tugas-tugas TNI selain perang yang juga masuk dalam penafsiran ‘operasi militer’ itu,” ujar Araf.

Ia menegaskan bahwa poin tentang tugas yang menyangkut terorisme hanyalah satu dalam 14 tugas TNI.

Sebelumnya, terdapat dua tugas yang serupa dan dikhawatirkan berbenturan norma terkait operasi militer dalam UU anti-terorisme tentang TNI dan tentang tindak pidana terorisme untuk penegak hukum (polisi).

 

 

Bagikan :

NASIB PEMBAHASAN REVISI UU TERORISME

JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Kamis 29 Maret 2018. “Nasib Pembahasan Revisi UU Anti Terorisme di DPR” itulah tema yang di angkat oleh The Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) dalam diskusi Publiknya di Jl. Tebet Dalam IV J No. 5B Jakarta Selatan.

Diskusi yang Membahas Perbedaan dan Pandangan tentang Revisi UU anti Terorisme ini berlangsung Cukup Menarik Karena Perbedaan Di DPR sendiri Masih ada dan akan di bahas lagi dalam Rapat antara komisi 1 dan Komisi 3, IMPARSIAL menghadirkan Pembicara : Arsul Sani (Anggota Pansus RUU Anti-Terorisme DPR RI Fraksi PPP), Koirul Anam (Komisioner Komnas HAM RI), Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS) dan Al Araf, S.H., MDM. (Direktur Imparsial).

Arsul Sani (Anggota Pansus RUU Anti-Terorisme DPR RI Fraksi PPP) Menyampaikan ” Anggota Pansus RUU ini sebagian adalah anggota Komisi I dan Komisi III maka tentu secara Personal ini bukan Pasti kedekatannya berbeda Komisi III dekat dengan Penegak hukum Polri komisi I dekat dengan TNI tentu jadi dari sisi DPR nya sendiri ada dua pandangan ini tidak hanya mencerminkan Pandangan fraksi tapi juga mencerminkan pandangan Pribadi anggota terkait dengan di komisi mana dia duduk, Saya Komisi III ingin model atau basis Penanganan terorisme itu Pendekatan Penegakan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana terpadu kita integrated Criminal Justice System, kalau dengan military model ya nggak cocok gitu loh Peraturan Komisi III begitu tapi kadang temen-temen di komisi I kan nggak begitu” beber Asrul Sani Yang Juga mengatakan Bahwa Sampai Agustus diharap Pembahasan ini Sudah Selesai.

Sedangkan Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS) lebih banyak menyoroti agar tidak ada tumpang tindih dalam Pembahasan nanti serta Menurut UU harus ada kebijakan dan keputusan Politik itu ayat 3 dan Perintah langsung dari Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Pemberantasan terorisme.

Al Araf (Dir Eksekutif Imparsial)
Mengatakan “Terkait dengan draf terbaru RUU terorisme secara umum ada beberapa catatan kritis yang masih harus terus diperbaiki oleh Pansus” Tutup Al Araf.[ David ]

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab : Obor Panjaitan

Redaksi/Kamis, 29 Maret 2018/20:29 WIB

Bagikan :

Imparsial Sebut Peran TNI di RUU Antiterorisme Tak Dibutuhkan

Detik.com Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf menilai revisi UU Antiterorisme tak berfokus pada pelibatan militer dalam menangani terorisme. Menurutnya, revisi UU Terorisme lebih memperhatikan aspek persuasif.

“Seharusnya revisi UU Terorisme lebih bicara aspek persuasif seperti deradikalisasi,” kata Al Araf dalam perbincangan, Rabu (14/3/2018).

Selain itu, kata Al Araf, UU terorisme juga semestinya fokus pada perbaikan tata penegakan hukum. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menurutnya mesti diperba
Sedangkan pelibatan militer dalam penanganan terorisme, menurutnya, tak dibutuhkan. “Bukan malah memperkuat instrumen represif dengan melibatkan militer. Itu sesuatu yang menurut saya tidak dibutuhkan,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui, wacana pelibatan militer dalam penanganan terorisme ramai dibahas saat Jenderal Gatot Nurmantyo menjabat sebagai Panglima TNI. Saat itu, dia ingin definisi terorisme dinilai sebagai kejahatan terhadap negara.

Menurut Al Araf, terorisme tetap masuk ke dalam kategori kejahatan tindak pidana. Sehingga tak semestinya militer ikut terlibat.

“Definisi terorisme harus tetap sebagai satu kejahatan tindak pidana. Karena terorisme itu trans organize crime. Maka penanganannya melalui criminal justice system yang di dalamnya melibatkan polisi, jaksa, hakim,” ujar dia.

“Jangan sampai definisi terorisme menjadi bagian keamanan negara, keamanan nasional. Tapi kejahatan tindak pidana. Persis seperti definisi sebelumnya,” sambung Al Araf.
(jbr/dhn)

Bagikan :

Imparsial Kritik DPR-Pemerintah yang Sepakat Peran TNI di UU Teroris

Detik.com Jakarta – Pemerintah dan DPR melalui panitia khusus menyepakati revisi UU Terorisme atas keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme. Direktur Imparsial Al Araf mengkritik hal tersebut sebab pelibatan militer sudah diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI.

“Pansus harusnya tidak memaksakan sesuatu yang sudah diatur dalam UU TNI. Kan sebenarnya dalam UU TNI, pelibatan dalam penanganan terorisme sudah diatur secara jelas, khususnya pasal 7 ayat 2 dan 3,” ujar Al Araf dalam perbincangan, Rabu (14/3/2018).

Dalam pasal tersebut, pelibatan militer dalam penanganan terorisme didasarkan pada keputusan politik negara ataupun presiden. Menurutnya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme dapat menimbulkan tumpang tindih aturan.

Menurutnya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme harus memperhatikan UU TNI terutama dalam hal pengambilan keputusan yang didasarkan pada politik negara ataupun presiden.

“Prinsip pertama yang harus diletakkan ialah pengaturan itu tak boleh berbenturan dengan UU TNI. Di mana pengambilan keputusan keterlibatan militer atas dasar keputusan politik negara atau presiden,” ujar Al Araf.

Jika terjadi tumpang tindih aturan, kata Al Araf, justru ditakutkan mempersulit penanganan terorisme.

“Kalau aturannya tidak jelas, itu akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Pansus Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan aturan itu dibuat menjadi tiga ayat, salah satunya keharusan penerbitan peraturan presiden sebagai sebuah keputusan politik negara, untuk memobilisasi kekuatan TNI sesuai dengan UU 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Pansus menyetujui pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme, diatur di Pasal 43H Revisi UU Teroris,” kata Bobby dalam keterangannya, Rabu (14/3/2018).

“Perpres ini harus diselesaikan paling lama 1 tahun setelah revisi UU Antiterorisme ini diundangkan,” imbuh dia.

Bobby mengatakan perpres itu nantinya dapat mengatur hal-hal yang belum termasuk dalam UU TNI terkait keterlibatan tentara dalam penanggulangan terorisme agar sejalan dengan revisi UU Antiterorisme. Dalam UU TNI, tentara baru bisa terlibat menindak terorisme jika disepakati negara.
(jbr/imk)

 

Jabbar Ramdhani – detikNew

Bagikan :

Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada Dalam Koridor Criminal Justice System

RadarKotaNews – Koalisi Masyarakat sipil untuk Reformasi sektor Keamanan. Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor criminal Justice system dan Menghormati HAM.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhir perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan korban terorisme.

Namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer penanggulangan terorisme, isu ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dalam dan lainnya.

Koalisi menilai, kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam
menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman
masyarakat.

Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan.

Untuk itu, dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin dan perlindungan kebebasan serta hak – hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti – terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

“Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana,”kata Al Araf saat Konferensi Pers yang bertema “Menyikapi Pembahasan RUU Perubahan atas UU Tindak Pidana Terorisme dan Surat Panglima TNI Terkait Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme” oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Imparsial Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (23/01).

Maka dari itu sambung Al Araf bahwa penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR.

Menurut dia, Belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018 yang intinya meminta Pansus RUU terorisme beberapa usulan TNI yakni pertama tentang perubahan judul Undang – Undang.
“Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan – usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat, Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir di DPR. hal tersebut tidak tepat dilakukan Terorisme sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU.

“Pemberantasan Tindak Pidana yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru.”tegasnya.

Pasalnya, Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih dan eksesif Masuknya non-udicial tatanan sistem dalam ancaman terorisme akan berdampak pada rusakan negara hukum.

Selain itu, Pendekatan criminal justice system ini telah digunakan di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, yang dibutuhkan dalam perubahan No Tahun 2003 adalah mengatasi agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum.

Tidak hanya itu, Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of management dalam pelibatan militer OMSP salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sebuah UU tentang perbantuan pelibatan militer OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No, 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang – wenang.

“Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip de process.”katanya.

Atas dasar hal tersebut diatas. mendesak kepada DPR dan pemerintah agar No.15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka dan jangan bergeser ke arah. Pembahasan revisi terhadap UU model penegakan hukum.(Adrian)

 

Bagikan :

Sipil Kritik RUU Terorisme, Tak Ada Mekanisme Kontrol Militer

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak diperlukan. Sebab, selama ini tidak ada mekanisme kontrol dari sipil terhadap militer.

Yati Andriyati, Koordinator Kontras yang menjadi anggota Koalisi mengatakan, masyarakat sipil hingga saat ini belum bisa menyentuh militer. Setiap kesalahan yang dilakukan personel TNI tidak bisa diadili di ranah sipil, melainkan lewat peradilan militer.

Dengan kondisi seperti ini, kata Yati, pihaknya khawatir jika TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme, masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban militer lewat mekanisme sipil, terutama bila terjadi pelanggaaran hukum oleh aparat TNI.

“Kami khawatir supremasi sipil dan penegakan hukum akan terganggu. Kita sampai hari ini tidak ada satu mekanisme kontrol sipil terhadap militer,” kata Yati di kantor Imparsial di Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Yati menduga ada upaya sistematis dan masif dari militer untuk kembali menguasai ruang-ruang sipil. Namun ia tak menyebut upaya sistematis seperti apa yang dilakukan TNI dalam menguasai ruang sipil. Hanya saja, menurutnya, jika hal ini sampai terjadi, maka ada indikasi melemahnya peran sipil terhadap militer.

Peran sipil ini harusnya digawangi oleh DPR sebagai wakil rakyat. Dalam kasus terorisme, peran sipil diwakili oleh kepolisian.

“Jangan-jangan DPR memberi keistimewaan kepada militer yang tak sesuai mandatnya sebagai pertahanan negara,” ujar Yati.

 

Koalisi ini menilai pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme hanya akan melemahkan posisi masyarakat sipil. Mereka menolak perluasan definisi terorisme yang berpotensi disalahgunakan untuk menangkap pihak yang kritis pada pemerintah.

Selain itu Koalisi Masyarakat Sipil juga menolak pembahasan tugas dan wewenang TNI dalam pemberantasan terorisme. Anggota koalisi, Direktur Imparsial Al Araf menyebut koalisinya juga tak setuju dengan pengubahan judul RUU menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme” di pengujung masa pembahasan.

Hal ini merespons surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Ketua Pansus RUU Terorisme pada 8 Januari 2018. Dalam surat bernomor B/91/I/2018 Hadi mengusulkan keterlibatan TNI dalam upaya memberantas terorisme lewat RUU Terorisme.

“Koalisi menyatakan seharusnya pelibatan militer tak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Sudah jelas diatur dalam UU TNI,” kata Al Araf.

Sudah sekitar setahun perubahan pembahasan tentang pengubahan UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dibahas di DPR.

Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) menambahkan, terjadi tren di dunia internasional untuk mengurangi bahkan meninggalkan peran militer dalam urusan sipil. Namun di Indonesia malah terjadi sebaliknya.

Padahal, kata dia, kembalinya militer menguasai sipil bisa jadi titik awal kembalinya wujud negara otoritarian. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Spanyol.

“Kecenderungan beberapa negara yang kembali ke otoritarian diawali dengan diberikannya ruang dan kebijakan publik pada militer untuk masuk ke ruang sipil,” tutur Erwin.

Yati menuturkan Koalisi bukan ingin membatasi ruang gerak militer, melainkan agar TNI fokus pada tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

“Kami mau TNI fokus pada mandat dan kewajibannya sebagai alat pertahanan Negara. Bukan sibuk di ranah yang bukan tugasnya,” tutur Yati.

Koalisi Masyarakat Sipil merupakan gabungan organisasi di antaranya Imparsial, Kontras, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi, Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, dan TII. (wis/pmg)

 

DHF , CNN Indonesia | Rabu, 24/01/2018 09:29 WIB

Bagikan :

RUU Terorisme, Usulan Panglima TNI Dianggap Tak Tepat

[JAKARTA] SuaraPembaruan–  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai substansi surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR terkait Rancangan UU Terorisme pada 8 Januari 2018 tidak tepat. Dalam suratnya, panglima meminta agar pansus mengakomodasi usulan TNI.

Usulan tersebut antara lain agar judul UU diganti menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, mempertegas definisi terorisme menjadi kejahatan melawan negara dan tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Menurut koalisi, usulan Panglima TNI tidak layak diterima pansus. Misalnya, mengenai perubahan judul yang tidak mungkin dilakukan mengingat, sejak awal draft yang kini tengah dibahas bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan membuat UU baru.

“Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama,” kata anggota koalisi, peneliti ICJR, Ajeng Gandini, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (23/1).

Mengenai definisi terorisme, koalisi menilai haruslah diartikan sebagai kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Apabila definisi terorisme diartikan secara luas dikhawatirkan menjadi karet atau multitafsir yang bisa menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.

Sedangkan tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme mulai dari penindakan hingga pencegaham dikhawatirkan merusak sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebab, militer adalah alat pertahanan negara yang sejatinya tidak bisa dilibatkam dalam penanganan pidana.

“Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM,” kata anggota koalisi dari PBHI Totok Yuliyanto.

Koalisi berpandangan, tidak ada urgensi melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme dalam RUU Terorisme. Pasalnya, tugas dan fungsi TNI dalam penanganan terorisme sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI yang menyatakan militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara.

Pengertian keputusan politik negara dijelaskan dalam Pasal 5 UU TNI yakni, keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Artinya jelas tidak perlu mengatur lagi peran TNI dalam pemberantasan terorisme karena sudah ada landasan hukum dalam UU TNI. [E-11]

 

Rabu, 24 Januari 2018

Bagikan :

Tolak Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

POJOKSULSEL. com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1/2018) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

(sat/JPC/pojoksulsel)

 

Selasa, 23 Januari 2018 | 20:14 WITA

 Yakin Achmad

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

jawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

 

SELASA, 23 JAN 2018 19:09 | EDITOR : YUSUF ASYARI

Bagikan :