Pos

“Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM

Press Release
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, isu tentang ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dan lainnya.

Koalisi menilai, pembentukan kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman masyarakat. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak asasi manusia.

Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan negara demokratik dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia. Untuk itu, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kebebasan serta hak-hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti-terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model. Karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana, maka penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan HAM.

Ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR, belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018, yang intinya meminta Pansus RUU terorisme untuk mengakomodir beberapa usulan TNI, yakni pertama tentang perubahan judul Undang-Undang menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan-usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat. Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir pembahasan di DPR, hal tersebut tidak tepat dilakukan mengingat pembahasan draft ini sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru. Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama.

Kedua, Koalisi menilai definisi terorisme yang diajukan dalam surat tersebut terlalu luas dan karet. Defenisi terorisme di dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tetap harus diartikan sebagai sebuah bentuk kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Perluasan defenisi itu terlalu luas dan karet sehingga potensial untuk disalahgunakan, dimana dengan defenisi yang multitafsir itu bukan hanya akan menyasar kepada-kelompok teroris tetapi juga potensial akan menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.
.
Ketiga, terkait dengan tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan (tindak pidana) terorisme yang mencakup seluruh aspek penindakan, mulai dari pencegahan hingga melakukan tindakan represif seperti penangkapan merupakan usulan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akan merusak mekanisme criminal justice system. Penting untuk di ingat, Militer bukanlah aparat penegak hukum tetapi alat pertahanan negara karenanya militer tidak boleh dan tidak bisa terlibat dalam penanganan kejahatan tindak pidana terorisme dengan meminta kewenangan menangkap di dalam kerangka criminal justice system. Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM.

Rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Selain itu, pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Jika Pemerintah dan DPR tentap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan milter akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

DPR dan pemerintah diharapkan tidak merubah pendekatan penanggulangan terorisme dari criminal justice system model menjadi war model melalui revisi UU No. 15 tahun 2003 dengan cara melibatkan militer secara aktif dalam penanganan terorisme. Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih represif dan eksesif. Masuknya aparat non-judicial (militer) ke dalam penegakann hukum dalam mengatasi ancaman terorisme akan berdampak pada rusaknya tatanan sistem negara hukum.

Pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi penegak hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme. Hal yang dibutuhkan dalam perubahan UU No. 15 Tahun 2003 adalah memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya abuse of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal yang “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang-wenang. Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip due process of law.

Atas dasar hal tersebut diatas, Koalisi mendesak kepada DPR dan pemerintah agar:

1. Pembahasan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka model penegakan hukum (criminal justice system model) dan jangan bergeser ke arah war model.
2. Usulan-usulan dalam surat tersebut terkait dengan perubahan judul, defenisi dan kewenangan penindakan, penangkapan oleh TNI sudah semestinya tidak diakomodasi oleh Pansus DPR dan Kementerian Hukum dan HAM karena hal itu akan mengancam kehidupan demokrasi, negara hukum, merusak sistem peradilan pidana dan mengancam HAM
3. Revisi UU No. 15 Tahun 2003 perlu memperkuat tata nilai HAM di dalamnya demi memastikan arah penegakan hukum dalam mengatasi terorisme yang menghormati HAM.
4. Memperbaiki dan merubah pasal-pasal dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang sekiranya dapat mengancam penegakan HAM sebagaimana dimaksud di atas.
5. Revisi UU No. 15 Tahun 2003 harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjamin keamanan (security) masyarakat di satu sisi dengan keharusan negara untuk tetap melindungi dan menjamin kebebasan dan hak asasi warga negara (liberty) di sisi lain.

Jakarta, 23 Januari 2018

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Kontras, Imparsial, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, TII

Bagikan :

Revisi UU Bukan Jawaban untuk Pelibatan TNI Perangi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan menjadi jawaban atas aksi terorisme yang saat ini sudah lintas batas negara.

Menurut Wahyudi jika memang ada kekhawatiran masuknya terorisme di wilayah perbatasan dan harus melibatkan TNI, seharusnya dibuat sebuah undang-undang baru, bukan melakukan revisi undang-undang

“Pembentukan undang-undang baru tentang penanggulangan terorisme dalam rangka menjaga kedaulatan teritorial yang itu memang mandatnya TNI dalam hal operasi militer selain perang” kata Wahyudi di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut Wahyudi, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme tidak bisa dimasukkan ke RUU Terorisme karena tak sesuai konteks. Tugas pokok TNI itu hanya bisa difasilitasi dengan pembuatan undang-undang baru.

“TNI memiliki tugas pokok pemberantasan iya, tapi bukan dalam konteks penegakkan hukum, TNI lebih pada perang atau menggempur,” ujarnya.

Lebih jauh Wahyudi menilai, jika memang terorisme lintas negara sudah sedemikiam genting, maka pemerintah bisa menerapkan kondisi darurat militer mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Kondisi darurat militer itu menjadi tugas TNI kalau kekhawatiran misalnya ISIS akan menyerang karena sudah ada di Marawi,” kata Wahyudi.

Wahyudi berpendapat pelibatan TNI dalam RUU Terorisme justru tidak berarti apa-apa, karena apa yang diatur dalam RUU tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Proses dan prosedurnya yang harusnya diatur minimal oleh PP (Peraturan Pemerintah). Siapa pegang komandonya, siapa tanggung jawab pembiayaan operasi, pertanggungjawaban kalau terjadi pelanggaran hukum, dan sebagainya,” ujar Wahyudi. (osc)

Bagikan :

Revisi UU Bukan Jawaban untuk Pelibatan TNI Perangi Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia — Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan menjadi jawaban atas aksi terorisme yang saat ini sudah lintas batas negara.

Menurut Wahyudi jika memang ada kekhawatiran masuknya terorisme di wilayah perbatasan dan harus melibatkan TNI, seharusnya dibuat sebuah undang-undang baru, bukan melakukan revisi undang-undang.

“Pembentukan undang-undang baru tentang penanggulangan terorisme dalam rangka menjaga kedaulatan teritorial yang itu memang mandatnya TNI dalam hal operasi militer selain perang” kata Wahyudi di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut Wahyudi, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme tidak bisa dimasukkan ke RUU Terorisme karena tak sesuai konteks. Tugas pokok TNI itu hanya bisa difasilitasi dengan pembuatan undang

“TNI memiliki tugas pokok pemberantasan iya, tapi bukan dalam konteks penegakkan hukum, TNI lebih pada perang atau menggempur,” ujarnya.

Lebih jauh Wahyudi menilai, jika memang terorisme lintas negara sudah sedemikiam genting, maka pemerintah bisa menerapkan kondisi darurat militer mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Kondisi darurat militer itu menjadi tugas TNI kalau kekhawatiran misalnya ISIS akan menyerang karena sudah ada di Marawi,” kata Wahyudi.

Wahyudi berpendapat pelibatan TNI dalam RUU Terorisme justru tidak berarti apa-apa, karena apa yang diatur dalam RUU tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Proses dan prosedurnya yang harusnya diatur minimal oleh PP (Peraturan Pemerintah). Siapa pegang komandonya, siapa tanggung jawab pembiayaan operasi, pertanggungjawaban kalau terjadi pelanggaran hukum, dan sebagainya,” ujar Wahyudi. (osc)

 

 

Patricia Diah Ayu Saraswati ,

CNN Indonesia | Sabtu, 23/09/2017 13:10 WI

Bagikan :

Jika Ikut Berantas Terorisme, Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme melalui revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme, terus menuai pertentangan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpendapat bahwa jika pemerintah dan DPR tetap memaksanakan melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme, maka TNI harus masuk ke dalam peradilan umum.

“Jika pelibatan militer diatur dalam UU Terorisme yang baru nanti, maka pada saat bersamaan, DPR dan pemerintah juga harus merevisi UU tentang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (22/9/2017).

“Hal itu demi memastikan agar militer tunduk pada sistem peradilan umum,” lanjut dia.

 

Imparsial diketahui bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Selain Imparsial, ada pula Kontras, LBH Jakarta, ELSAM, Institute Demokrasi, HRWG dan SETARA Institute.

 

 

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com – 22/09/2017, 23:13 WIB
Bagikan :

Menyoal Perlibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Konferensi Pers Bersama

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

“Menyoal Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

Pembahasan terhadap revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berlansung di DPR. Menurut ketua Panja RUU, Muhammad Syafii, rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun sudah disepakati, namun hal tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) setelah RUU tersebut disahkan oleh DPR.

Kami memandang, rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU atau Peraturan Pemerintah tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri. Oleh karena itu kurang tepat jika pengaturan rule of engagemant pelibatan militer dalam tugas OMSP diatur dalam Perpres. Perpres seharusnya hanya dibentuk untuk menjadi pijakan teknis dalam pelibatan militer dalam OMSP sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, dimana Perppers tersebut bersifat teknis sehingga bukan merupakan prinsip dasar yang umum (RoE) yang menjadi rambu-rambu dalam menjalankan tugas OMSP TNI.

Jika Pemerintah dan DPR tentap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan milter akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Jakarta, 22 September 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Imparsial, KontraS, ELSAM, HRWG, Lesperssi. SETARA Institute, YLBHI, LBH Jakarta, Institute Demokrasi, PBHI, LBH Pers.

Bagikan :

Fokuskan Revisi pada Penegakan Hukum

Media Indonesia.comREVISI Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut UU Antiterorisme sebaiknya fokus pada unsur penegakan hukum.

“Sebaiknya untuk revisi ini ya pemerintah maupun DPR fokus saja pada unsur pene­gakan hukumnya dan tidak melebar ke mana-mana,” kata Direktur Imparsial Al Araf saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, DPR dan pemerintah terlalu bernafsu ingin memasukkan segala unsur ke UU sehingga pembahasan jadi alot karena melibatkan banyak pihak.

“Kesannya ingin membuat payung hukum yang bersifat umbrella act atau payung hukum untuk semua jenis tindak­an,” ujarnya.

Dalam unsur penegakan hukum ini, pemerintah dan DPR juga diminta melibatkan poin mengenai perlindungan korban-korban tindak pidana terorisme yang belum ada di dalam UU lama. Selama ini korban tindak pidana terorisme kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Agar bisa mempercepat pembahasan itu, menurut Al Araf, pemerintah tidak perlu memasukkan segala unsur ke dalam RUU ini. Ia menyebut pemerintah bisa menggunakan produk hukum yang ada untuk bisa melakukan penegakan hukum yang melibatkan banyak instansi.

Semisal untuk pelibatan TNI, Al Araf melihat hal tersebut sudah bisa dilakukan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan untuk pelibatan pihak imigrasi dalam pencegahan terduga pelaku keluar masuk ke Indonesia bisa menggunakan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Selain itu, bisa juga dengan UU Bea dan Cukai untuk mencegah peredaran senjata. Revisinya tidak perlu memasukkan seluruh unsur,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto mendorong penyelesaian RUU Terorisme di masa sidang yang akan datang. Menurutnya, melalui UU yang baru dan update, pemerintah mampu merespons pola-pola nonkonvensional yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam aksi teror. “Melalui UU ini pula kita mampu menutupi berbagai celah yang bisa dimanfaatkan oleh para teroris,” ujar Novanto, Sabtu (12/8).

Selain itu, Ketua DPR menegaskan perlu lebih digalakkan kinerja lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah untuk gencar melakukan program-program deradikalisasi. (Put/Ant/P-4)

Bagikan :

Direktur Imparsial: Pelibatan TNI Terkait Terorisme Harus Penuhi 3 Syarat

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, dalam negara demokrasi pelibatan TNI dalam menangani terorisme harus memenuhi tiga syarat.

Menurut Al Araf, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya keputusan politik presiden, misalnya melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Syarat pertama harus berdasarkan keputusan politik presiden. Jadi militer tidak bisa terlibat dalam pemberantasan terorisme tanpa ada keputusan presiden,” ujar Al Araf saat ditemui usai diskusi diskusi bertajuk ‘Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme’, di Auditorium Nurkholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Syarat kedua, lanjut Araf, pelibatan TNI merupakan suatu pilihan yang digunakan jika kedaulatan teritorial terancam.

“Jika keutuhan kedaulatan teritorial secara nyata terancam maka operasi militer dimungkinkan,” ucapnya.

Ketiga, pelibatan TNI dimungkinkan saat situasi dan kondisi komponen pemerintah lainnya tidak bisa menangani aksi terorisme.

Menurut Araf, pengerahan TNI dalam operasi militer selain perang merupakan upaya terakhir atau last resort.

“Misalkan kalau penegak hukum tidak bisa menangani terorisme, maka pelibatan militer adalah yang terakhir,” tutur Araf.

“Seperti di Poso ketika kepolisian tampak kewalahan menghadapi gerilya kelompok Santoso dan butuh bantuan maka militer dapat dilibatkan,” tambahnya.

 

 

KRISTIAN ERDIANTO
Kompas.com – 31/05/2017, 20:50 WIB

 

Bagikan :

Imparsial tak Setuju Pelibatan TNI Masuk Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan wacana pemerintah yang ingin melibatkan TNI dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme dianggap tidak perlu dilakukan. Menurutnya, wacana ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keterlibatan militer dalam penanganan teror.

Al Araf berpendapat, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Mengacu kepada kedua pasal yang memuat tugas pokok TNI dalam operasi militer dan operasi militer selain perang itu, pemerintah dianggap sudah memiliki dasar hukum kuat dalam melibatkan pihak militer untuk mengatasi terorisme.

“Karena itu, pelibatan militer dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme tidak perlu diatur kembali, sebab faktanya sudah ada dasar hukum yang berlaku,” ujar Al Araf dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Wacana yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Mei lalu ini dinilai akan mengulang tindakan yang tidak diperlukan. “Justru nanti akan ada potensi ketidakpastian hukum karena ada dua UU yang mengatur suatu regulasi tentang penanganan  teror,” kata Al Araf.

Namun, jika Presiden tetap ingin melibatkan TNI dalam penindakan terorisme, hal itu hanya bisa berlaku jika ada keputusan politik. Dalam kondisi ini, pelibatan berdasarkan keputusan politik merupakan opsi terakhir dalam penanganan terorisme.

“Pelibatan TNI yang tanpa keputusan politik juga bisa menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar-aktor pertahanan dan keamanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya pelibatan militer dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa revisi UU bertujuan memudahkan aparat dalam menangani masalah terorisme di Indonesia.

 

Rep: Dian Erika N/ Red: Nur Aini
Bagikan :

Imparsial: Presiden Bisa Libatkan TNI untuk Tumpas Teroris

Sindonews.com JAKARTA – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi terorisme dinilai sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Hal itu diungkapkan Direktur Imparsial, Al ‎Araf menyikapi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar TNI dilibatkan atau diberikan kewenangan dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

“Mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara,” tutur Al Araf dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2017). (Baca juga: Revisi UU Antiterorisme, Jokowi Minta TNI Diberi Kewenangan)

Al Araf menganggap keinginan Presiden Jokowi untuk melibatkan TNI dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan, tanpa mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme. Sebab, UU TNI telah mengatur hal tersebut.

Dia menegaskan, praktiknya selama ini pelibatan TNI dalam memerangi terorisme sudah dilakukan seperti yang terjadi saat mengatasi teroris di Poso.

Menurut dia, ‎pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bersifat perbantuan untuk menghadapi ancaman kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.‎

“Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (upaya terakhir)yang dapat digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” ucapnya.

Selain itu, Al Araf menyarankan agar pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme cukup diatur dalam UU TNI.

Adapun langkah selanjutnya yang dipandang tepat, kata dia, kesungguhan pemerintah dan DPR untuk membentuk UU perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut, sekaligus menjabarkan seberapa jauh, dan situasi seperti apa militer bisa terlibat dalam operasi militer selain perang.

“Namun demikian, jika Presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU Antiterorisme maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden. Di sini militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan Presiden, dan pelibatan. Itupun merupakan pilihan yang terakhir,” tuturnya.

 

 

Selasa, 30 Mei 2017 – 16:32 WIB

Bagikan :

Imparsial: Pelibatan Militer dalam Pemberantasan Terorisme Sudah Diatur UU TNI

Alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co —  Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI no 34/2004. Mengacu pada pasal itu Presiden sebenarnya sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

Karena itu, keinginan Presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI. Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di poso.

“Dalam konteks itu, alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, melalui pernyataan pers, di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Al Araf mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme merupakan bentuk tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

“Pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (pilihan terakhir) yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” ujarnya.

Namun demikian, jika Presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU Anti Terorisme, maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden. Dalam konteks ini, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan Presiden, dan pelibatan itupun merupakan pilihan yang terakhir.

Sejumlah Permasalahan

Seperti diketahui, pada Senin (29/5) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam dan DPR agar segera menuntaskan revisi UU Anti Terorisme. Presiden Jokowi juga menyatakan perlunya pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme tersebut.

Terkait pernyataan itu, Al Araf meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan lebih rinci tentang maksud dan keinginannya untuk melibatkan TNI dalam revisi UU Anti Terorisme tersebut.

“Sudah sepatutnya Presiden mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada yakni UU TNI yang sudah mempertegas bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme harus atas dasar ada keputusan politik negara,” ujarnya.

Al Araf mengatakan, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme  tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan, mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice sistem.

Hal tersebut, katanya, akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional.

Permasalahan lain terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam UU Anti Terorisme, kata Al Araf, yaitu minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji (hebeas corpus) terhadap setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dll) yang dilakukan oleh aparat TNI untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (hak-hak para tersangka). Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil.

Menurut Al Araf, pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sudah tepat dan benar, meski memiliki beberapa catatan terkait hak asasi manusia. Hal inilah justeru yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan juga anggota Pansus, yaitu memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Karena itu, Imparsial meminta agar revisi UU Anti Terorisme tetap dalam sistem negara demokrasi, penghormatan pada negara hukum dan HAM serta menggunakan model mekanisme criminal justice system.

“Karena itu, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara dengan mempertimbangkan eskalasi ancaman yang berkembang dan merupakan pilihan yang terakhir,” ujar Al Araf.

 

— Very Herdiman

Bagikan :