Pos

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik RUU Terorisme

Suara.com, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial dan LBH Pers mengkritik sikap DPR yang memaksakan pembentukan panitia khusus (Pansus) RUU tindak pidana terorisme pasca ada usulan Pemerintah untuk pembahasan bersama RUU tentang perubahan atas UU pemberantasan tindak pidana terorisme.
Ketentuan yang ada dalam rancangan UU tersebut melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dianut dalam berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICEAFRD).
‎”Dalam draft RUU Tindak Pidana Terorisme yang diajukan Pemerintah tersebut kami melihat ada beberapa hal berpotensi melanggar HAM, misalnya terkait penangkapan,” kata Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras, Putri Kanisia dalam konfrensi pers di kantor Kontras, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Dalam draft tersebut, kewenangan penangkapan bertentangan dengan KUHAP. RUU ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan kepada orang yang diduga kerass melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu 30 hari.
“Padahal nomenklatur hukum di Indonesia tidak mengenal status hukum terduga sebagaimana diatur dalam RUU ini. KUHAP mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan dalam waktu satu hari dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti yang cukup,” ujar dia.
Sementara itu, Putri mendesak DPR ‎agar membahas RUU Terorisme ini secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil serta menerima masukan publik.
“Tuntutan kami bagaimana DPR membuka ruang kepada masyarakat sipil untuk memberikan suara mengenai RUU tindak pidana terorisme ini,” terang dia.
‎Peneliti Imparsial, Gufron Mabrori menambahkan, pasal-pasal dalam RUU tersebut mengabaikan korban. Hak-hak korban sama sekali tidak diatur dalam RUU ini.
“Kami melihat RUU ini berpretensi‎ pelanggaran terhadap korban,” kata dia.
Adhitya Himawan , Erick Tanjung
Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil: RUU Terorisme Gunakan Pendekatan Perang

Metrotvnews.com Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan reaksi DPR yang memaksakan diri membentuk panitia khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme. RUU itu dianggap terlalu dipaksakan.

Koalisi yang beranggotakan KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers dan Imparsial ini sepakat teroris dikategorikan tindak pidana. Penanganannya harus dilakukan sesuai hukum. Sayangnya, RUU Terorisme masih jauh dari perspektif itu. Bahkan, berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

Aktivis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting meminta pemerintah meninjau ulang soal ini. “Evaluasi menyeluruh terhadap penindakan terduga Teroris. Indonesia negara demokratis, RUU ini lebih kepada pendekatan perang di dalam beberapa pasalnya,” kata Miko pada konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).

Tak hanya itu, Miko juga mempermasalahkan penggunaan kata terduga dalam RUU Terorisme. Miko menganggap pemerintah sebaiknya menggunakan kata tersangka yang lebih jelas artinya.

“Istilah terduga tidak pernah ada dalam hukum. Status itu terbatas pada hak dan kewajiban seseorang, status tersangka itu pun dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan,” jelas Miko.

Menurut Miko, pembahasan RUU Terorisme masih terlalu fokus pada penindakan kasus teroris. Peran masyarakat, ujar Miko, harusnya bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan RUU Terorisme.

“RUU belum mendorong keterbukaan aparat hukum dalam kasus terorisme, kasus Siyono harusnya mendorong akuntabilitas itu, publik belum dilibatkan secara aktif, DPR harusnya terbuka ruang Publik,” ucap Miko.‎

Pansus RUU Terorisme yang merupakan gabungan perwakilan Komisi I dan Komisi III disahkan Senin 18 April. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Pansus menyoroti pendekatan keamanan dalam rangka pencegahan. Penindakan harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tetap melihat hak asasi manusia (HAM).

(OJE)

Bagikan :

Pencabutan Kewarganegaraan

Pemerintah akhirnya menyerahkan draf revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ke DPR. Salah satu agenda perubahan undang-undang tersebut adalah memasukkan sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan jika terlibat dalam tindak pidana terorisme. Read more

Bagikan :

Revisi UU Anti Terorisme harus dapat Menjaga Keseimbangan antara Menjamin Keamanan dan Perlindungan HAM

Siaran Pers Imparsial
No.02/Siaran Pers/IMP/I/2016

Pasca terjadinya serangan terorisme di kawasan Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016, pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini didorong oleh pemerintah dengan dalih bahwa regulasi itu dipandang belum memadai guna mendukung pencegahan dan penindakan terorisme. Beberapa usulan pun telah muncul untuk dimasukan dalam revisi UU tersebut.

IMPARSIAL memandang bahwa terorisme memang merupakan ancaman bagi keamanan publik yang harus ditangkal dan ditindak. Kebijakan negara untuk menanggulangi terorisme bukan hanya perlu, tetapi juga merupakan suatu keharusan sebagai bagian dari kewajiban Negara untuk memastikan rasa aman masyarakat. Kendati demikian, kewajiban Negara untuk mencegah dan memerangi terorisme harus dijalankan dalam koridor tetap menghormati tatanan negara demokratik, prinsip negara hukum, dan tidak mengabaikan norma HAM. Dalam kerangka ini, kebijakan negara dalam penanggulangan terorisme harus membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan titik keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan adanya perlindungan kebebasan dan hak-hak individu.

Kami juga memandang mengingat kompleksitas penyebab aksi teror dan resiko besar yang dapat ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, negara semestinya merumuskan kebijakan yang komprehensif. Kebijakan ini mencakup dua bidang, yakni: 1). Kebijakan anti-terorisme, yakni merupakan segenap kebijakan yang dimaksud untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme (keadilan, demokrasi, korupsi, pelaung tumbuhnya kekerasan, dsb). Sebagai kebijakan preventif, anti-terorisme memerlukan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, kultural, politik, dan hubungan luar negeri; dan 2). Kebijakan kontra-terorisme, yakni merupakan segenap instrument yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebagai kebijakan yang bersifat koersif, kontra-terorisme menuntut profesionalitas dan proporsionalitas instrument penindak.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merivisi UU Anti terorisme harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara menjamin keamanan di satu sisi dengan perlindungan HAM di sisi lain. Namun sayangnya sejumlah usulan yang muncul dalam rencana revisi UU terorisme problematik dan berpotensi menmbulkan persoalan bagi kehidupan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Adanya kehendak pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada lembaga intelijen (BIN) untuk menangkap adalah keliru. BIN bukanlah lembaga penegak hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh diberikan kewenangan judicial. BIN adalah lembaga intelijen yang berfungsi melakukan deteksi dini dan bukan instrumen penindak dalam kerangka penegakan hukum. Kehendak untuk memberikan kewenangan BIN dapat menangkap justru akan menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penanganan terorisme. Dengan kerja yang tertutup, pemberian kewenangan ini kepada BIN justru akan membuka ruang terjadinya abuse of power dalam berbagai macam bentuk, seperti kemungkinan terjadinya penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan sebagainya. Hal ini tentu akan mengancam kehidupan negara demokrasi, negara hukum, kebebasan dan HAM itu sendiri.

Pemberian kewenangan menangkap kepada BIN akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kerja antar aparat negara, khususnya tumpang tindih kerja antara insitusi kepolisian dengan BIN. Penting untuk diingat, upaya penanganan terorisme di Indonesia menggunakan mekanismecriminal justice sistem model dimana institusi penegak hukum lah yang terdepan untuk mengatasi terorisme sebagaimana diatur dalam UU 15/2003. Karena itu, adalah salah dan keliru jika negara memberikan kewenangan menangkap kepada BIN dalam upaya untuk mengatasi ancaman terorisme. Dalam konteks penanganan terorisme, fungsi BIN tetap diletakakan dalam tugas dan fungsi aslinya untuk melakukan pencegahan dengan deteksi dini.

Pemberian kewenangan penangkapan kepada BIN juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan hakikat intelijen yang sebenarnya yaitu sebagai badan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan memberikan informasi kepada pejabat pengambil kebijakan. Maka usulan untuk memberikan kewenangan menangkap kepada Intelijen Negara harus dikesampingkan.

Kami juga menilai wacana untuk memperpanjang masa penangkapan terduga teroris berpotensi menimbulkan persoalan baru. Usulan perpanjangan masa penangkapan nampaknya tidak diperlukan mengingat ketentuan yang diatur dalam UU terorisme sesungguhnya sudah cukup. Jika dibandingkan untuk tindak pidana yang lain sebagaimana diatur dalam KUHAP dimana masa penangkapan tersebut hanya 1x 24 jam. Dalam konteks ini, langkah penting bagi penegak hukum adalah memperbaiki profesionalitas dan kapasitas dalam penanganan kasus.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merubah UU Anti-teorisme harus menempatkan perlindungan terhadap ”liberty of person” dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap ”security of person”. Atasnama keamanan, kebebasan tidak bisa dikorbankan. Dalam konteks ini, revisi UU anti terorisme harus dijalankan melalui kerangka yang tetap menjunjung tinggi tatanan negara yang demokratik, prinsip negara hukum, serta menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Jakarta, 25 Januari 2016

Al Araf  

Direktur Eksekutif

Bagikan :