Pos

Mengatur Pelibatan Militer

Akhir-akhir ini perdebatan tentang perlunya pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme melalui revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kian menghangat.

 Sebagian pandangan menilai bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme perlu diatur dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) dan sebagian lagi menilai bahwa pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU tersebut tidak diperlukan.

Secara prinsip, di dalam kehidupan negara demokrasi, tugas dan fungsi utama militer sejatinya adalah dipersiapkan untuk perang. Militer direkrut, dididik, dilatih, dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.

Tujuan keberadaan militer di sejumlah negara di dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakanraison d’Être atau prinsip utama dari peran militer.(Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993)

Dengan fungsi dan tujuan untuk menghadapi ancaman perang, maka tiap-tiap negara di dunia  menyiapkan kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat dan modern.

Di Indonesia, sejak era reformasi, pemerintah telah merancang dan merealisasikan agenda modernisasi alutsista melalui programMinimum Essential Force (MEF) yang sudah berjalan sejak 2010 dan rencananya berakhir pada 2024.

Konsekuensi dari pembangunan program MEF adalah dialokasikannya anggaran negara secara khusus dan bertahap (multiyears) untuk melakukan modernisasi alutsista.

Pada 2010-2014, anggaran untuk MEF dialokasikan Rp 156 triliun. Sementara  untuk tahun 2015-2019 alokasi anggaran untuk program MEF direncanakan Rp 157 triliun.

Dengan anggaran yang sudah disiapkan tersebut, pemerintah melakukan belanja alutsista besar-besaran dari luar negeri ataupun dari dalam negeri meliputi pembelian kapal, pesawat, tank, helikopter, dan lainnya.

Tujuan utama belanja alutsista itu tentunya untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara dalam kerangka menjaga kedaulatan negara dari kemungkinan adanya ancaman perang dari negara lain. Dalam situasi tertentu, alutsista ini dapat digunakan untuk operasi nonperang.

Dalam konteks itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk terus menempatkan militer dalam fungsi dan tugas aslinya, yakni diperuntukkan dan dipersiapkan menghadapi kemungkinan terjadinya  perang.

Meski diplomasi tetap pilihan utama dalam menghadapi ancaman tradisional, pada saat bersamaan kekuatan pertahanan tetap harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk, termasuk perang.

Dengan demikian, pada masa damai, militer perlu dipersiapkan kemampuannya secara profesional dengan latihan, latihan, dan latihan.

Di sisi lain, untuk menopang profesionalismenya, negara wajib menjamin dan memenuhi kesejahteraan prajurit sehingga fokus dan kerja prajurit benar-benar untuk menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara.

Operasi militer selain perang

 Meski tugas utama militer untuk menghadapi ancaman perang, dalam level dan derajat tertentu otoritas sipil dapat melibatkan militer dalam operasi militer selain perang.

Dalam UU TNI No 34 Tahun 2004  disebutkan, di dalam kerangka menjalankan tugas pokoknya, yakni menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara, TNI menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2).

Pelaksanaan kedua tugas tersebut didasarkan pada keputusan dan kebijakan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Dimungkinkannya pelibatan militer dalam operasi militer selain perang itu tak bisa dilepaskan dari perubahan dinamika lingkungan strategis yang terjadi pasca Perang Dingin di mana ancaman nonmiliter/nontradisional sebagai salah satu fokus utama dalam menjaga perdamaian dunia.

Hal ini kemudian menjadi pemicu bagi peningkatan peran militer ke dalam operasi militer selain perang (OMSP). (Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces, Geneva: DCAF, 2012)

Konflik internal yang terjadi di banyak negara yang mengancam keutuhan teritorial negara dan ancaman terorisme bersenjata yang dalam kondisi tertentu mengancam kedaulatan negara, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah, menjadi salah satu bentuk ancaman yang dalam eskalasi tertentu membawa dampak pada dilibatkannya militer untuk mengatasinya.

Di sini, pelibatan militer hadir ketika eskalasi ancaman telah nyata-nyata mengancam kedaulatan negara.

Pelibatan militer dalam operasi selain perang, khususnya dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri, sifatnya hanyalah perbantuan, merupakan pilihan terakhir (last resort) setelah semua institusi keamanan yang ada tak bisa lagi mengatasi ancaman, bersifat sementara dan pelibatan itu harus didasarkan pada keputusan politik negara (civilian supremacy).

Pelibatan militer dalam operasi militer selain perang khususnya terkait peran internal militer tak boleh dilakukan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kontribusi peran internal militer dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual.

Pertama, keterlibatan berlebihan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utama, yaitu menghadapi perang.

Dengan kata lain, jangan sampai keterlibatan militer melupakanraison d’Être militer itu sendiri (Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993).

Kedua, keterlibatan yang tak tepat secara kontekstual dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dan ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ataupun pembangunan profesionalisme.

Mengatasi terorisme

Pelibatan militer dalam menghadapi ancaman terorisme memang dimungkinkan. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer.

Secara hukum, pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme sudah diatur dalam UU TNI No 34 Tahun 2004 sebagai bagian dari operasi militer selain perang.

Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa militer menjalankan tugas operasi militer selain perang dan salah satunya mengatasi aksi terorisme. Pelaksanaan tugas operasi militer selain perang itu baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang- undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI).

Dengan demikian, secara hukum sebenarnya Indonesia tak mengalami kekosongan hukum jika ingin melibatkan militer dalam mengatasi terorisme.

Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 UU TNI sudah mengatur secara tegas tentang pelibatan militer.

Dengan dasar hukum ini, Presiden bisa melibatkan militer untuk mengatasi ancaman terorisme jika itu sudah mengancam kedaulatan negara mengingat fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara dan tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara (Pasal 6 jo Pasal 7 UU TNI).

Secara empirik, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sudah dilakukan dalam operasi gabungan bersama polisi dalam mengatasi terorisme di Poso yang berhasil melumpuhkan Santoso.

 Keberhasilan itu tentunya perlu diikuti pemberian penghargaan kepada para prajurit dan anggota polisi yang terlibat dalam operasi itu.

Namun, alangkah jauh lebih baik jika operasi militer membantu polisi di Poso itu dipayungi dengan keputusan presiden dan jangan hanya atas perintah lisan presiden. Hal itu akan berguna dalam kerangka dukungan anggaran untuk operasi hingga akuntabilitas dalam operasi.

Oleh karena itu, pansus di DPR yang saat ini sedang membahas revisi UU anti terorisme sudah sepatutnya tak perlu lagi mengatur pelibatan militer dalam revisi UU anti terorisme karena pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur dalam UU TNI dan secara empirik sudah dilakukan di Poso.

Jika parlemen terus memaksa mengatur pelibatan militer dalam revisi UU tersebut, pengaturan itu akan merusak mekanismecriminal justice system mengingat UU itu meletakkan kejahatan terorisme sebagai tindak pidana sehingga nama UU tersebut adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara substansi UU itu mengatur tentang proses dan mekanisme penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan terorisme.

Sementara TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga pengaturan pelibatan TNI dalam rezim hukum yang mengatur criminal justice system dalam mengatasi terorisme kurang tepat dan keliru.

Biarkanlah pelibatan militer dalam mengatasi terorisme tetap diatur dalam rezim hukum pertahanan melalui UU TNI di mana pelibatan militer baru dapat dilakukan jika kedaulatan negara terancam yang didasarkan pada keputusan politik negara.

Lebih dari itu, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU PTPT tanpa dibarengi kewajiban militer untuk tunduk pada sistem peradilan umum akan menimbulkan persoalan serius dalam akuntabilitas operasinya.

Jika suatu saat terdapat operasi militer dalam mengatasi terorisme yang menyebabkan terjadi pelanggaran HAM, sulit bagi publik mendapatkan peradilan yang adil mengingat prajurit militer masih tunduk pada peradilan militer dan belum tunduk pada peradilan umum.

UU perbantuan

Jika pemerintah dan DPR ingin mengatur lebih lanjut pelibatan militer dalam OMSP yang salah satunya mengatasi terorisme, yang harus dilakukan adalah membentuk dan membuat UU tugas perbantuan.

UU perbantuan berfungsi sebagai rambu-rambu dasar dan prinsip-prinsip dasar serta aturan main tentang pelibatan militer dalam kerangka OMSP yang salah satunya mengatasi aksi terorisme.

Keharusan membuat UU tentang tugas perbantuan sesungguhnya telah menjadi mandat rakyat yang dituangkan bentuk ketetapan MPR. Pasal 4 Tap MPR No VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri menjelaskan, TNI memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, atas permintaan yang diatur dalam UU.

Sudah sepatutnya otoritas sipil meletakkan militer dalam tugas dan fungsi sejatinya sebagai alat pertahanan negara. Kita sebagai bangsa akan sangat bangga jika militer kita kuat, sejahtera, tangguh, modern, dan profesional sehingga siap untuk digunakan sebagai alat pertahanan negara guna  menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Karena itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk tak menarik kembali militer dalam fungsi-fungsi terkait penegakan hukum melalui revisi UU PTPT karena hal itu akan membawa kita mundur ke belakang, merusak mekanisme criminal justice system dan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM.

 

Al Araf
Direktur Eksekutif Imparsial, Dosen Universitas Paramadina dan Al Azhar, Jakarta

KOMPAS
Senin, 8 Agustus 2016

Bagikan :

Kasus palu arit: Masyarakat sipil pertanyakan keterlibatan tentara

JAKARTA, Indonesia— Masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) mempertanyakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam berbagai kegiatan penggeledahan dan penangkapan warga yang dianggap menyebarkan ajaran komunisme. Menurut Gema, aksi tentara tersebut tak memiliki dasar hukum.

“Tentara tidak punya hak sama sekali melakukan penggeledahan dan penyitaan pada masyarakat sipil, karena tugas tentara sebenarnya adalah di bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan UU TNI,” kata Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta, salah satu anggota Gema, pada Kamis, 12 Mei.

Alghif juga mengingatkan bahwa LBH Jakarta bersama masyarakat sipil telah memenangkan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi pada 2010, di manaMK menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VIII/2010 yang membatalkan PNPS No. 4 tahun 1963 tentang Pelarangan Buku karena inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.

Alghif menganggap apa yang dilakukan tentara saat ini sudah mengangkangi kewenangan Mahkamah Konsitusi.

Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Arfi Bambani menimpali Alghif. Ia juga mengatakan tindakan tentara yang melakukan penggeledahan dan penyitaan buku-buku belakangan ini, salah satunya yang dilakukan oleh Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Infanteri Hari Santoso, tidak tepat.

Di sebuah foto yang diunggah kantor berita Antara, Hari menunjukkan lima judul buku yang dipercaya terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disitanya dari sebuah mal, pada 11 Mei 2016.

“Ini cemooh pada atasannya Presiden Joko “Jokowi” Widodo karena melanggar kebebasan berekspresi,” ujar Arfi.

Ia sepakat dengan Alghif bahwa tentara memang tak punya hak dan wewenang untuk melakukan hal itu.

Ia malah curiga, penggeledahan ini punya agenda terselubung. “Kami curiga pelarangan ini dipakai untuk menutupi perjuangan untuk mengungkap pelanggaran HAM seperti 1965,” katanya.

Karena buku-buku yang disita masih terkait dengan sejarah tragedi pembantaian massal 1965.

Dengan insiden ini, kata Arfi, ia menilai tentara telah menginjak-nginjak keputusan MK yang membatalkan pelarangan buku tersebut.

Gufron Mabruri dari Imparsial, LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, sepakat dengan Alghif dan Arfi.

Ia melihat gelagat tentara yang mulai masuk ke ruang pelayanan publik sejak jauh-jauh hari. “Memang ada upaya dari tentara untuk mendapatkan peran-perannya di masa lalu,” katanya.

Ia mencontohkan, tentara mulai aktif dalam penggusuran yang marak terjadi di Jakarta hingga penggeledahan dan penangkapan baru-baru ini. “Tugas tentara di luar pertahanan itu dibungkus dalam tugas perbantuan lewat MOU (nota kesepahaman),” katanya.

Sementara itu, aktivis akar rumput Dhyta Caturani yang juga pernah ikut dalam demonstrasi pelengseran Soeharto pada 1998, menuturkan kekhawatirannya terkait insiden penangkapan dan penggeledahan oleh tentara tersebut.

“Tiba-tiba kami seperti dilempar kembali ke tahun 1998,” katanya. Kondisi saat ini, katanya, mirip dengan sesaat sebelum reformasi pecah. Ia mengingatkan, kejadian pencidukan dan penghilangan paksa aktivis HAM bisa terulang kembali.

Oleh karena itu, Gema membacakan lima tuntutannya pada pemerintah:

  1. Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi yakni memegang teguh prinsip demokrasi, negara hukum dan menjunjung tingi Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan dan pemenuhan serta penghormatan hak warga negara untuk berpikir, berpendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat secara damai (berekspresi). Jika ini tidak dilakukan, artinya negara telah mengingkari nawacita dan meruntuhkan bangunan demokrasi dan negara hukum Indonesia.
  2. Ditegakkanya supremasi kepemimpinan sipil atas militer dan kepolisian sesuai dengan Konstitusi dengan mandat reformasi sektor keamanan agar gerak militerisme yang menghambat ruang-ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara bisa dihancurkan.
  3. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk melakukan penegakkan hukum yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tidak berkompromi dengan masa atau ormas “vigilante”, dan melakukan penindakan hukum kepada siapa pun yang melakukan penyerangan, memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, merusak, merampas, menggeledah, menangkap, melakukan kekerasan dan tindakan kejahatan lainnya. Serta melindungi dan menjami hak konstitusi masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam menikmati hak konstitusional nya dalam berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat.
  4. Menuntut jajaran militer, kepolisian, organisasi masyarakat yang melakukan tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan buku agar tunduk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VIII/2010 tentang pembatalan PNPS No. 4 tahun 1963 tentang Pelarangan Bukuyang menyatakan ketentuan Pasal 1 hingga Pasal 9 UU No. 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945. Karena tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan barang cetakan seperti buku tanpa melalui proses peradilan adalah sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan mencerminkan sikap yang tidak beradab.

Gema Demokrasi adalah gabungan dari AJI Indonesia, LBH Pers, LBH Jakarta, KontraS, Elsam, SEJUK, SAFENET, PPRI (KPO PRP, SGMK, SGBN, PPR, GSPB, FSedar, SPRI, Solidaritas.net, SEBUMI), YLBHI, KPRI Jakarta, PRP, INFID, ITP/Institut Titian Perdamaian, PULIH Area Aceh, Pergerakan Indonesia, PurpleCode, IMPARSIAL dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.Rappler.com

Oleh : Febriana Firdaus

Foto oleh Febriana Firdaus/Rappler

Bagikan :

TNI/Polri Dilarang Berpolitik

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam proses pembahasan di DPR, terdapat usulan untuk mengubah syarat calon yang berasal dari anggota TNI/Polri tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari keanggotaannya di TNI ataupun Polri ketika maju menjadi kandidat dalam pilkada. Read more

Bagikan :

Militer dan Politik

Dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI AD dalam politik Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau telah menjadi persoalan serius dalam proses peralihan kekuasaan di daerah. Ketua tim hukum salah satu kandidat menilai telah terjadi pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oknum TNI dalam pilkada di Kepulauan Riau (Kompas.com, 22/12/2015). Read more

Bagikan :

RUU Kamnas Tidak Urgent dan Mengancam Demokrasi serta HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 telah memunculkan draft terbaru tertanggal 15 September 2015. Masuknya RUU Kamnas dalam prolegnas yang di ikuti dengan hadirnya draft terbaru tentunya menjadi pertanyaan publik mengingat RUU ini di masa pemerintahan lalu pernah ditolak oleh kalangan masyarakat sipil karena dipandang bisa mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM.

Kami memandang bahwa kehadiran RUU Kamnas bukannya akan memperbaiki dan memperkuat tata kelola sektor keamanan, tetapi justru akan mengancam kemajuan proses reformasi sektor keamanan dan proses demokrasi itu sendiri. Jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU maka akan mengembalikan konstruksi kebijakan keamanan seperti masa orde baru.

Kehadiran RUU Kamnas sejatinya tidak memiliki urgensi dalam pengaturan tata kelola sektor keamanan. Tata kelola sektor pertahanan dan keamanan sebagian besar telah diatur dalam berbagai aturan yang ada yakni mulai dari Konstitusi, Ketetapan MPR, dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, seperti UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, dan UU Intelijen.

Kalau alasan pemerintah membentuk RUU Kamnas adalah untuk meningkatkan kerja sama antar aktor pertahanan dan keamanan, khususnya antara TNI dan Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) ataupun dalam menghadapi situasi darurat maka alasan itu adalah keliru. Keinginan pemerintah untuk mengatasi situasi grey area dan situasi darurat harusnya dijawab oleh pemerintah dengan membentuk UU tugas perbantuan dan revisi UU darurat nomor 23 Tahun 1959.

Dalam perspektif reformasi sektor keamanan maka seharusnya pemerintah mengajukan agenda prolegnas di sektor keamanan yang akan berkontribusi bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum. Agenda reformasi sektor keamanan yang harusnya menjadi prioritas untuk dibuat dan dibahas oleh pemerintah adalah agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997. Agenda revisi UU no 31/1997 adalah mandat TAP MPR no VII tahun 2000 dan mandat UU TNI itu sendiri. Tujuan reformasi peradilan militer adalah untuk menempatkan dan memastikan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal terjadi tindak pidana umum.

Kami menilai RUU Kamnas memiliki substansi yang bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM. RUU Kamnas versi 15 September 2015 tidak memiliki perubahan fundamental dari draft sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memaksakan RUU ini dan mengabaikan kritik dan penolakan dari kalangan masyarakat sipil.

Bahaya RUU Kamnas bagi kehidupan demokrasi dan HAM di antaranya dapat dilihat dalam Pasal yang mengatur tentang persepsi ancaman keamanan nasional yang bersifat karet, sangat luas, dan berlebihan. Hal ini misalnya ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat 3 tentang ancaman tidak bersenjata yang masih memasukan “diskonsepsi perumusan regulasi” ke dalam kategori ancaman keamanan nasional.

Selain itu, kategorisasi ancaman dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan mengingat Presiden bisa menentukan ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 RUU Kamnas. Sementara yang dimaksud dengan ancaman potensial dan ancaman aktual sangat longgar dan bersifat karet. Semua hal bisa dikategorikan sebagai ancaman potensial dan ancaman aktual.

Dalam konteks itu, bisa saja sikap dan pandangan kritis gerakan masyarakat terhadap kekuasaan dapat dikategorikan oleh kekuasaan sebagai ancaman keamanan nasional dengan kategori ancaman yang potensial. Gerakan mahasiswa yang menyuarakan kebenaran, kelompok masyarakat anti korupsi yang menyuarakan pemberantasan korupsi, gerakan buruh yang menyuarakan pemenuhan hak-haknya, serikat petani yang menuntut penataan reforma agraria, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang mengkritisi kekuasaan dapat di anggap sebagai ancaman potensial.

Dengan demikian, RUU Kamnas mengandung nuansa sekuritisasi dan dapat mengembalikan pendekatan keamanan seperti pada masa orde baru dimana semua hal dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional dan hal ini tentu bentuk kemunduran demokrasi. Apalagi ditambah dengan pembentukan dewan keamanan nasional yang memiliki fungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 RUU Kamnas tentu akan mengembalikan struktur serupa tapi tak sama seperti Kopkamtib atau Bakortstranas pada masa orde baru yang berkarakter represif. Fungsi dewan keamanan nasional seharusnya hanya sebagai advisory council untuk presiden sehingga tak perlu memiliki kewenangan mengendalikan.

Kami mendesak kepada pemerintah untuk mengkaji ulang keberadaan RUU Kamnas dalam Prolegnas 2015-2019 dan memprioritaskan pembentukan RUU tentang tugas perbantuan, Revisi UU darurat no 23/1959 dan Revisi UU no 31/1197 tentang peradilan militer di dalam Prolegnas 2015-2019. Bila pemerintah tetap memaksakan pembentukan dan pengesahan RUU Kamnas maka itu artinya demokrasi dan penegakkan HAM di Indonesia akan terancam.

Jakarta, 12 Januari 2016

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, ICW, Walhi, Kontras, YLBHI, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Setara Institute, LHKP Muhammadiyah)

Bagikan :

A legal basis for domestic military intervention

Late last month, National Police chief Gen. Timur Pradopo and Indonesian Military (TNI) chief Adm. Agus Suhartono signed a memorandum of understanding, just one day after President Susilo Bambang Yudhoyono issued Presidential Instruction (Inpres) No. 2/2013 on handling internal security threats to guide the TNI as it assists the police in communal conflicts.

However, the MoU has some serious problems.

First, the MoU violates Law No. 2/2002 on the National Police and Law No. 34/2004 on the TNI. Article 41 of Law No. 2/2002 clearly states that the involvement of the TNI should be managed by government regulation (PP).
Meanwhile, as a military operation other than war, the TNI’s support of local governments and public order should be arranged by a separate law (Article 20 of Law No. 34/2004).

Agus said after the MoU was signed that the TNI could deploy personnel to conflict areas without the consent of the police or officials in the affected regions. Besides violating the Law on the TNI, such an assumption of authority is potentially prone to abuse.

Article 7 of Law No. 34/2004 stipulates that military operations other than war must be conducted following a decision from the state, meaning that the House of Representatives must give its approval in the first place. As of the present moment; the House, the military or the government has never discussed such military assistance.

What Agus said reminded the public of the time when the TNI Law was still under deliberation in the House in 2004. There was a heated debate over then Article 19 — dubbed the coup d’etat article by the media — which gave the authority to the TNI’s commander to deploy military personnel whenever he thought the state was under an emergency. Following massive public pressure, this article was dropped by the government and the House.

We cannot imagine what might happen in Aceh, Papua, Poso or any other security hot spot under such an article. Troops could have been deployed not because the local governments or the police asked for help, but upon the TNI commander’s judgment alone.

There has been increasing public concern about potential violations, as prior to the signing of the Police-TNI MoU, the number of human rights violations was already quite high.

As a matter of fact, we cannot let the military conduct any operation on its own discretion. We still regard the military as an institution authorized to use deadly force. So, as the third largest democracy after India and the US, we have to maintain democratic control over the military.

The TNI can conduct an operation only after a political decision to deploy troops has been made. Such a code of conduct is equivalent with the principle of civil supremacy stipulated in Law No. 34/2004.

There is also the question of a legal basis for the agreement. The MoU only binds the signatories. However, as implementation of this MoU will affect other parties, including the public, we need a stronger regulation that is legally binding to be used as the legal basis for the public, the TNI and the police. This kind of regulation will give guidance and protection for all of us.

A question remains after the Presidential Instruction (Inpres) and the MoU were signed: Is President — as the supreme commander of the TNI — trying to avoid command responsibility if violations occur when the military is deployed in such operations?

Presidential Instruction No. 2/2013 is obviously the legal basis for the MoU. However, an Inpres is not a solution for handling internal security disturbances, which should be addressed by the security actors themselves in reference to existing laws. The President should evaluate his administration’s performance and the security commanders who have failed in handling internal security problems and not simply issue an Inpres.

Local conflicts in Indonesia are complex. Their root causes are not simple and local governments are sometimes part of the problem. Addressing root causes is more important than merely using a security approach to end the conflicts. In other words, the Inpres and the MoU will just give blank check to security actors to uphold security using their own assessments.

There are some options that the government should consider. First, the government must cancel this MoU. Second, the government should revise Government Regulation No. 16/1960 on military assistance, as some articles in this regulation are obsolete and incompatible with other laws.

Issuing specific regulations covering military assistance to the civilian authorities is not a hard task. It just needs political will from government.

However, this policy should be followed by the drafting of bill on military assistance to civilian authorities and its immediate submission to the House for deliberation. This bill should define terms such as proportionality and the last resort principle, as well as list dos and don’ts and the conditions governing the military’s involvement in internal security problems. This bill would overcome the dispute over the laws on the TNI and on the Police.

Mr. President, this is your choice, as you consider your legacy to Indonesia.

Al Araf
Program director of Imparsial and a lecturer on strategic studies at Al-Azhar University and Paramadina University

Anton Aliabbas
Program director of The Ridep Institut and a lecturer at Binus International University

Both are members of the Civil Advocacy for Security Sector Reform.

JAKARTA POST, 18 Februari 2013

Bagikan :