Pos

Imparsial Sebut Perpanjangan Usia Pensiun Personil TNI Bebankan Anggaran

Majalahayah.com, Jakarta – Organisasi Imparsial meminta pemerintah tidak serta merta memutuskan memperpanjang masa pensiun anggota TNI untuk tamtama dan bintara. Direktur Imparsial, Al Araf, meminta pemerintah melakukan kajian lebih dalam, terutama terkait dampaknya pada anggaran pertahanan.

“Kami belum menyatakan iya atau tidak, tapi perlu kajian mendalam karena hari ini anggaran pertahanan terbebani oleh gaji personel yang hampir 40-50 persen,” katanya di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV, Nomor 5B, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Menurut Al Araf, besarnya porsi gaji personel dalam anggaran pertahanan menjadi ironi. Pasalnya, di satu sisi alutsista Indonesia dan kesejahteraan personel TNI kondisinya masih memprihatinkan.

“Kalau penambahan pensiun dilakukan maka ada implikasi beban anggaran untuk menambah gaji, karena waktu (tugas) akan tambah lama, kan,” ujarnya.

Selain itu, Imparsial mendesak pemerintah agar melihat tingkat efektivitas organisasi TNI andai kebijakan ini terealisasi. “Apakah dengan memperpanjang usia itu akan memberikan efektivitas atau sebenarnya enggak ada pengaruhnya. Kalau enggak berpengaruh ya enggak perlu,” kata dia.

Rencana revisi usia pensiun ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 29 Januari 2019. “Saya sudah perintahkan Menkumham dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun tamtama dan bintara yang sekarang 53 tahun ke 58 tahun,” kata dia di Istana Merdeka.

Jokowi beralasan usia 53 tahun bagi TNI sebetulnya masih produktif. Ia menilai, semestinya usia pensiun TNI juga sama dengan Polri, yaitu 58 tahun. “Kalau umur 53 tahun kan masing seger-segernya, masih produktif-produktifnya sudah dipensiun. Polri kan 58 tahun,” kata dia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan perpanjangan usia pensiun akan dilakukan melalui revisi Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal itu memuat bahwa 53 tahun merupakan usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama. Sedangkan batas usia pensiun perwira adalah 58 tahun.

 

 

Bagikan :

Tentara Aktif Tempati Jabatan Sipil Dinilai Kembalikan Otoritarian TNI

kumparanNEWS- reorganisasi dan restrukturisasi TNI melalui revisi UU TNI bisa menyebabkan kembalinya dwifungsi ABRI (sosial-politik). Hal ini disampaikan Ketua Imparsial, Al Araf, dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Rabu (6/2). Menurutnya, penempatan militer aktif pada jabatan sipil tidak tepat dan bertentangan dengan agenda reformasi TNI. “Penempatan militer di jabatan sipil tentu sama mengembalikan otoritarian TNI. Padahal itu sudah dihapus. Sama saja dengan mundur ke belakang. Apalagi sampai ke level revisi undang-undang TNI,” ujar Al Araf. Menurutnya, kebijakan itu juga menyebabkan munculnya deviasi, penggunaan TNI tidak sesuai fungsinya, seperti untuk peningkatan elektoral.

“Restrukturisasi bukan berarti memperkuat teritorial. Sepantasnya organisasi TNI lebih menambah kekuatan dan kualitas personel seperti Kostrad,” katanya.

Hal senada juga disampaikan koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto. Dia menilai, kebijakan tersebut mengembalikan fungsi kejayaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI yang sudah dihapus sejak reformasi 1998.

“Hal ini tentu berimbas pada terganggunya sistem pemerintahan yang demokratis,” ujar Ardi. Reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminnya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan sipil. “Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan terkait fungsi pertahanan seperti Kemenkumham. Dalam konteks itu, rencana perluasan ini perlu dikaji,” kata Gufron Mabruri, Wakil Direktur Imparsial. Untuk diketahui, reorganisasi dan restrukturisasi TNI ini direncanakan meliputi penempatan militer ke jabatan sipil, penambahan unit, serta struktur baru TNI, peningkatan status jabatan, perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tantama.

 

kumparanNEWS
6 Februari 2019 16:21 WI
Bagikan :

Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Harus Tepat Sasaran dan Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI

 

Press Release

No: 002/Press-Release/IMP/II/2019

 

Rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan beberapa kebijakan. Hal itu meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama. Salah satu alasan penempatan perwira TNI di jabatan sipil itu adalah upaya menyalurkan perwira tinggi tanpa jabatan alias non-job. Restrukturisasi dan reorganisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi TNI.

Restrukturisasi dan reorganisasi militer merupakan sesuatu yang dimungkinkan di negara manapun. Penataan organisasi itu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam menghadapai ancaman dengan tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek ekonomi (anggaran).

Imparsial menilai kebijakan untuk memperkuat kesatuan dan unit yang memiliki fungsi tempur untuk perang seperti Kostrad memang sangat dimungkinkan. Hal ini juga akan berimplikasi pada terdapatnya jabatan baru dan pangkat baru. Namun demikian, rencana untuk peningkatan status jabatan dan pangkat baru di beberapa unit lain seperitnya perlu dikaji ulang.

Peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di beberapa daerah teritorial yakni beberapa Korem sepertinya kurang tepat. Hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang tertuang dalam UU TNI No. 34/2004 yang mengisyaratkan perlunya melakukan restrukturisasi komando territorial. Justru dalam konteks resturkturisasi dan reorganisasi TNI tersebut sepatutnya pemerintah mendorong agenda restrukturisasi Koter yang menjadi mandat reformasi dan UU TNI sendiri dimana gelar kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah (Penjelas Pasal 11 ayat 2 UU TNI).

Imparsial menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi UU TNI tidak tepat. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis.

Reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, jabatan di kementerian dan lainnya. Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti kementerian pertahanan, kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, intelijen negara, sandi negara, lemhanas, dewan pertahanan nasional, lainnya (Pasal 47 ayat 2 UU TNI). Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain memang sepatutnya perlu dikaji dan dipertimbangkan ulang, jangan sampai hal itu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus.

Terkait dengan perpanjangan masa pensiun Bintara dan Tamtama sepertinya perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum diputuskan. Jangan sampai penambahan masa pensiun ini menimbulkan beban anggaran di sektor pertahanan dan menambah surplus jumlah prajurit di TNI sendiri dan juga perlu mempertimbangkan efektivitasnya. Saat ini beban anggaran pertahanan hampir 40-50 persen habis untuk gaji personil. Sementara di sisi lain Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan Alutsista di tengah anggaran yang terbatas.

Imparsial menilai penataan organisasi dan personel TNI yang penting untuk dipikirkan adalah  terkait dengan penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system). Selain itu, perlu untuk melanjutkan program zero growth di dalam mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang di miliki TNI. Perekruitan personel TNI perlu menyesuiakan dengan jumlah personel yang pensiun.

Imparsial memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI.

 

Jakarta, 6 Februari 2019

 

 

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Bagikan :

Perpres Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Teroris Mendesak

Jum’at, 14 Desember 2018 – 10:10 WIB

 

SINDONEWS.COM – JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yang tertuang dalam UU Antiterorisme. Langkah itu secara khusus akan diatur melalui Perpres.

Pelibatan TNI tidak dalam kondisi perang atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memang diatur dalam Pasal 7 UU TNI, dan itu merupakan keputusan politik, yakni oleh Presiden. Karena itu, Pepres Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai sudah mendesak. Sebab, pembatasan tugas dan wewenang itu perlu dirinci agar TNI punya batasan dalam pelaksanaannya.

”Perpres ini sudah mendesak agar ada koridor sejauh mana TNI menjalankan kewenangannya dalam pemberantasan terorisme. Mengapa diperlukan Perpres? Karena pelibatan Operasi Militer Selain Perang sesuai Pasal 7 Ayat UU TNI harus melalui kebijakan politik, sehingga perlu diatur dalam Perpres,” ungkap Muhamad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme UI dalam diskusi “Apa Kabar Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme?” di Jakarta, kemarin.

Syauqillah mengatakan, melalui UU Anterorisme ini dijelaskan bagaimana kehadiran TNI/Polri dalam penanganan terorisme adalah wujud kehadiran negara. Karena itu, pelibatan TNI dalam menjaga keamanan dari ancaman terorisme harus segera diperjelas.

”Bagaimana peran TNI, itu harus diperjelas. Misalnya yang mengancam terhadap keamanan Presiden dan Wapres atau Istana Negara, atau di pesawat terbang, kapal laut. Itu berbasis peristiwa terorisme,” tegasnya.

Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ifdhal Kasim, menjelaskan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sebenarnya telah diatur jelas dalam UU TNI. Apalagi, dalam hal menjadi keamanan nasional negara. “Seperti perang misalnya, itu TNI punya wewenang tinggi untuk turun. Begitu pun menangani gangguan-gangguan keamanan lainnya termasuk gangguan terorisme. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai bisa langsung dilakukan,” ungkapnya.

Ifdhal menilai bahwa masuknya TNI dalam UU Antiterorisme ini untuk mengisi kekurangan Polri sebagai leading sektor penanganan terorisme. “Untuk menurunkan TNI dalam penanganan terorisme harus ada koordinasi. Pelibatan juga sesuai dengan koridor wilayahnya. Bagaimana teknisnya nanti akan ada buku petunjuk penyelenggaraan operasi menanggulangi terorisme. Perpres ini mengatur secara menyeluruh area mana saja yang TNI perlu turun. Terutama yang menyangkut keamanan negara, maka TNI harus turun. Kehadiran TNI hanya untuk penindakan,” katanya.

Mengenai adanya kekhawatiran pelanggaran HAM, TNI sudah ada rambu-rambu hukum militer. TNI memang pegang senjata, namun mereka dilatih menggunakan senjata dengan benar dan tidak boleh digunakan untuk pribadi.

Puspitasari, dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global menambahkan, terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. “Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme adalah OMSP. “Berdasarkan UU TNI jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara undang-undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, maka wajar bila TNI ikut dipersalahkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Imparsial Al Araf mengigatkan agar pemerintah teliti mengatur peran TNI dalam penanganan terorisme. Dia juga menyebutkan bahwa penanganan terorisme masuk sistem peradilan pidana bukan mekanisme perang, sehingga penanganannya pun tetap harus dipimpin kepolisian.

“Presiden harus mempertimbangkan secara dalam mekanisme penanganan terorisme di Indonesia itu menggunakan criminal justice system. Artinya, sistem penegakan hukum yang bekerja. Konsekuensinya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme di dalam negeri, baru bisa dilakukan jika terorisme tidak bisa lagi ditangani penegak hukum. Selanjutnya, perlu ada keputusan politik presiden dalam mengerem kebijakan TNI,” tuturnya.

Peran TNI juga hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus tertentu disertai rincian yang jelas. “Meskipun dalam aturan sudah jelas, namun pelaksanaan penanganan aksi terorisme oleh TNI itu baru akan dijabarkan dalam Perpres. Karenanya, Perpres harus menguraikan soal kewenangan, jumlah anggota yang diterjunkan, durasi tugas, serta sumber pendanaan untuk setiap kasus,” kata Al Araf.

Dengan demikian, kata Al Araf, pelibatan TNI pun diatur khusus untuk kasus-kasus terorisme tertentu. “Perpres harus merinci kriteria ancaman teror yang cukup ditangani kepolisian, dan mana yang perlu campur tangan TNI. Parameter ancaman teror itu bisa berkaitan dengan perkiraan dampak terhadap kedaulatan negara. Sebab, peran TNI baru bisa dilakukan jika sebuah kelompok teroris menguasai wilayah tertentu,” ujar Al Araf. (Binti Mufarida)

Bagikan :

Imparsial Minta TNI Jaga Netralitas di Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menjaga netralitas dalam rangkaian Pemilihan Umum 2019. Catatan buruk anggota TNI aktif yang pernah terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya diharapkan tak terjadi lagi.

Direktur Imparsial Al Araf meminta Panglima TNI melakukan tindakan nyata untuk mencegah anggotanya terlibat dalam politik praktis.

“Keterlibatan anggota TNI di masa lalu tidak boleh terjadi sehingga perlu diperhatikan bahwa proses pemilu nanti seharus dan sebisa mungkin tidak melibatkan militer,” ujar Al Araf dalam jumpa pers di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pernah berjanji di muka publik bahwa institusinya akan menjaga netralitas dan soliditas dalam Pemilu 2019. Hadi memerintahkan jajarannya untuk menjaga nilai-nilai tersebut sepanjang pemilu ini.

Kendati demikian, pernyataan Hadi tersebut dinilai masih bersifat normatif belaka. Secara hukum, anggota TNI aktif dilarang berpolitik praktis seperti yang tertuang di Pasal 39 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Araf menilai Panglima TNI belum mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas terkait netralitas TNI dalam pemilu sekarang. Ia berharap ketegasan yang lebih itu bisa segera dinyatakan untuk mencegah penyimpangan yang pernah terjadi sebelumnya.

“Panglima perlu menyatakan pelarangan tersebut bagi mereka yang tidak netral akan ditindak dan diproses hukum.” katanya 

Araf menambahkan publik tak tinggal diam jika nanti menemukan ada anggota TNI yang berpolitik praktis selama pemilu.

Ia meminta masyarakat segera melaporkan anggota TNI aktif yang tidak netral ke lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau Komnas HAM, hingga lembaga lain seperti Imparsial.

Sementara, Wakil Direktur Imparsial Ghuffron Mabruri mengingatkan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya kerap ada keterlibatan anggota TNI aktif.

Ghuffron mencontohkan pada Pemilu 2004 silam ada penggunaan kendaraan militer untuk memobilisasi massa. Begitu pula pada 2009 dan 2014 dengan bentuk keterlibatan militer yang berbeda.

“Pola penyimpangan sejak 2004, 2009, dan 2014, dan sejumlah Pilkada sebelumnya yang lalu jadi catatan agar TNI melakukan pengawasan yang kuat, jadi kalau ada anggota yang melakukan penyimpangan harus ada sanksi yang tegas,” ucap Ghuffron.

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 05:26 WIB

Bagikan :

“Netralitas, Profesionalitas dan Soliditas TNI Jelang Pemilu 2019”.

Siaran Pers

Nomor: 08/SP/IMPARSIAL/X/2018

 

 

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-73. Terkait momentum ini, Imparsial terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama ini dalam menjaga pertahanan negara, dengan harapan besar bahwa TNI ke depan akan semakin kuat, profesional dan modern

 

Di saat TNI merayakan HUT TNI yang ke 73, Indonesia dalam waktu dekat ini juga akan menghadapi proses pemilihan umum. Dalam konteks itu, di tengah akan diselenggarakannya pemilihan legislatif dan Pilpres serentak pada April 2019, netralitas TNI sebagai aktor pertahanan negara penting untuk dijaga. Upaya memastikan netralitas TNI dalam politik elektoral merupakan suatu keharusan dan sekaligus menjadi elemen kunci dari berlangsungnya proses politik elektoral yang demokratis, Jurdil (jujur dan adil), aman dan damai.

 

Sebagai alat pertahanan negara, TNI tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral. Apalagi undang-undang TNI no 34 tahun 2004 (Pasal 39) menegaskan bahwa prajurit TNI dilarang berpolitik praktis.

 

Adanya keterlibatan sejumlah purnawirawan jenderal dalam dinamika politik pemilihan presiden, baik sebagai pengurus partai politik maupun tim sukses kandidat presiden, harus menjamin tidak akan menarik-narik institusi TNI ke dalam kontestasi politik elektoral. Sebagai purnawirawan, mereka memang telah menjadi warga sipil dan tentunya mempunyai hak untuk berpolitik. Namun, adalah salah dan keliru jika keterlibatan dilakukan dengan mempolitisasi atau menarik-narik institusi TNI, seperti menggunakan pengaruh, kedekatan atau bentuk politisasi lain untuk mencapai tujuan kontestasi politik.  Pernyataan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang menyampaikan dan memerintahkan TNI agar netral dalam Pemilu merupakan langkah awal yang baik di dalam menjaga netralitas TNI.

 

Dalam menghadapi berbagai ancaman dan berbagai isu yang berkembang, tentu profesionalisme TNI di dalam mengidentifikasi ancaman diperlukan. Terhadap isu komunisme yang berkembang saat ini, misalnya, militer maupun masyarakat tidak perlu khawatir. Komunisme bukanlah ancaman nyata buat Indonesia saat ini. Sejatinya, paska perang dingin berakhir, komunisme bukan lagi menjadi ideologi yang menakutkan dan mengancam negara-negara di dunia. Paska Uni Soviet runtuh, sebagian besar negara-negara-satelit Uni Soviet berubah ideologi dan sistem politiknya dari komunisme menuju demokrasi. Paska 1990 an gelombang demokratisasi di banyak negara nyata terjadi di hampir sebagian besar negara di dunia yang merubah sistem politiknya dari otoritarian, komunis menjadi sistem politik demokrasi.

 

Di Indonesia, Komunisme juga bukan merupakan ancaman nyata. Saat ini tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2019 yang mengusung ideologi komunisme di dalam aturan dasar partainya. Bahkan sampai saat ini larangan komunisme yang berpijak pada ketetapan MPR masih berlaku. Jadi bagaimana mungkin komunisme dapat dianggap sebagai ancaman nyata  saat ini jika organisasinya saja tidak jelas dan dilarang?

 

Isu komunisme yang berkembang saat ini sejatinya hanyalah isu yang sifatnya politis. Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti. Politisasi isu komunisme itu juga terjadi dalam perhelatan Pemilu 2014 yang lalu. Pengguliran isu komunisme juga berdampak pada terhambatnya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

 

Keterlibatan TNI dalam merespon ancaman keamanan non-tradional (non-traditional securty) seperti dalam menghadapi bencana alam di Donggala dan Palu merupakan sesuatu hal yang positif. Di tengah keterbatasan kapasitas sipil dan situasi yang emergency pelibatan TNI itu memang di mungkinkan sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Namun demikian, alangkah lebih baik jika kini Presiden membuat keputusan presiden tentang pelibatan militer dalam penanganan bencana alam di Sulteng sebagai dasar legal untuk menentukan sampai kapan pelibatan militer itu di lakukan, tujuan pelibatan, kekuatan militer yang digunakan serta dukungan anggaran yang di butuhkan. Hal ini tidak hanya sebatas untuk memenuhi aturan dalam UU TNI no 34/2004 (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3) tetapi juga sebagai kejelasan operasional dalam pelaksanaan tugas operasi militer selain perang dalam penanganan bencana alam, agar operasi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien.

 

Meski ancaman keamanan non-tradisonal berkembang, namun Indonesia sesungguhnya masih menghadapi kemungkinan ancaman keamanan tradisional (traditional security) semisal persoalan konflik laut China Selatan. Karena itu, kapasitas militer tetap perlu diletakkan dalam tugas dan fungsi utamanya yakni untuk menghadapi perang. Militer direkruit, dididik, dilatih dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.  Tujuan keberadaan militer di berbagai dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan raison d’être atau prinsip utama dari peran militer.

 

Untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara maka negara perlu membangun modernisasi alutsista yang lebih modern. Peningkatan kapasitas persenjataan Indonesia perlu di lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sini, transparansi dan akuntabilitas modernisasi alutsista menjadi penting. Di sisi lain, profesionalisme militer juga perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit itu sendiri.

 

Imparsial menilai, peringatan HUT TNI saat ini juga penting digunakan untuk mengingat dan mengevaluasi dinamika agenda reformasi TNI. Reformasi TNI sejak tahun 1998 diakui memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Meski demikian, dinamika reformasi masih menyisakan sejumlah agenda yang belum dituntaskan. Pelaksanaan agenda-agenda tersisa itu tidak hanya penting untuk mendorong TNI kuat dan profesional, namun juga menghomati tatanan negara demokratik dan hak asasi manusia. Salah satu agenda penting dalam reformasi TNI adalah melakukan reformasi sistem peradilan militer melalui perubahan UU no 31/1997. Selain itu evaluasi terhadap nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik negara yang kurang tepat sasaran perlu di lakukan. Hingga kini paling tidak terdapat 40 MoU.

 

Selain itu, tantangan TNI ke depan adalah terkait dengan reformasi birokrasi internal dan regenerasi TNI (mutasi, promosi, rotasi, transparansi dan akuntabilitas) menjadi pekerjaan rumah yang perlu di lakukan. Dalam waktu dekat ini, proses pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan terjadi. Presiden dan Panglima TNI tentu perlu memikirkan pergantian KSAD yang dapat mendukung penguatan profesionalisme TNI AD yang di dalamnya perlu mempertimbangkan aspek kompetensi, profesionalitas, trackrecord, soliditas dan penghormatan terhadap HAM dan tata nilai demokrasi. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Dalam perspektif HAM, Presiden dan Panglima TNI tentu perlu memperhatikan bahwa rekam jejak calon KSAD nanti benar-benar bebas dari persoalan pelanggaran HAM.

 

Dirgahayu TNI ke 73 semoga TNI semakin modern, profesional dan sejahtera.

 

Jakarta, 4 Oktober 2018

 

 

IMPARSIAL

  1. Al araf
  2. Gufron Mabruri
  3. Hussein Ahmad
  4. Evitarossi Budiawan
Bagikan :

Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada Dalam Koridor Criminal Justice System

RadarKotaNews – Koalisi Masyarakat sipil untuk Reformasi sektor Keamanan. Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor criminal Justice system dan Menghormati HAM.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhir perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan korban terorisme.

Namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer penanggulangan terorisme, isu ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dalam dan lainnya.

Koalisi menilai, kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam
menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman
masyarakat.

Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan.

Untuk itu, dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin dan perlindungan kebebasan serta hak – hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti – terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

“Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana,”kata Al Araf saat Konferensi Pers yang bertema “Menyikapi Pembahasan RUU Perubahan atas UU Tindak Pidana Terorisme dan Surat Panglima TNI Terkait Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme” oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Imparsial Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (23/01).

Maka dari itu sambung Al Araf bahwa penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR.

Menurut dia, Belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018 yang intinya meminta Pansus RUU terorisme beberapa usulan TNI yakni pertama tentang perubahan judul Undang – Undang.
“Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan – usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat, Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir di DPR. hal tersebut tidak tepat dilakukan Terorisme sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU.

“Pemberantasan Tindak Pidana yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru.”tegasnya.

Pasalnya, Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih dan eksesif Masuknya non-udicial tatanan sistem dalam ancaman terorisme akan berdampak pada rusakan negara hukum.

Selain itu, Pendekatan criminal justice system ini telah digunakan di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, yang dibutuhkan dalam perubahan No Tahun 2003 adalah mengatasi agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum.

Tidak hanya itu, Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of management dalam pelibatan militer OMSP salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sebuah UU tentang perbantuan pelibatan militer OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No, 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang – wenang.

“Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip de process.”katanya.

Atas dasar hal tersebut diatas. mendesak kepada DPR dan pemerintah agar No.15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka dan jangan bergeser ke arah. Pembahasan revisi terhadap UU model penegakan hukum.(Adrian)

 

Bagikan :

RUU Terorisme, Usulan Panglima TNI Dianggap Tak Tepat

[JAKARTA] SuaraPembaruan–  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai substansi surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR terkait Rancangan UU Terorisme pada 8 Januari 2018 tidak tepat. Dalam suratnya, panglima meminta agar pansus mengakomodasi usulan TNI.

Usulan tersebut antara lain agar judul UU diganti menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, mempertegas definisi terorisme menjadi kejahatan melawan negara dan tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Menurut koalisi, usulan Panglima TNI tidak layak diterima pansus. Misalnya, mengenai perubahan judul yang tidak mungkin dilakukan mengingat, sejak awal draft yang kini tengah dibahas bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan membuat UU baru.

“Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama,” kata anggota koalisi, peneliti ICJR, Ajeng Gandini, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (23/1).

Mengenai definisi terorisme, koalisi menilai haruslah diartikan sebagai kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Apabila definisi terorisme diartikan secara luas dikhawatirkan menjadi karet atau multitafsir yang bisa menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.

Sedangkan tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme mulai dari penindakan hingga pencegaham dikhawatirkan merusak sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebab, militer adalah alat pertahanan negara yang sejatinya tidak bisa dilibatkam dalam penanganan pidana.

“Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM,” kata anggota koalisi dari PBHI Totok Yuliyanto.

Koalisi berpandangan, tidak ada urgensi melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme dalam RUU Terorisme. Pasalnya, tugas dan fungsi TNI dalam penanganan terorisme sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI yang menyatakan militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara.

Pengertian keputusan politik negara dijelaskan dalam Pasal 5 UU TNI yakni, keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Artinya jelas tidak perlu mengatur lagi peran TNI dalam pemberantasan terorisme karena sudah ada landasan hukum dalam UU TNI. [E-11]

 

Rabu, 24 Januari 2018

Bagikan :

Tolak Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

POJOKSULSEL. com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1/2018) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

(sat/JPC/pojoksulsel)

 

Selasa, 23 Januari 2018 | 20:14 WITA

 Yakin Achmad

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

jawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

 

SELASA, 23 JAN 2018 19:09 | EDITOR : YUSUF ASYARI

Bagikan :