Pos

Imparsial Usul Ada Divisi Siber TNI untuk Jenderal tanpa Jabatan

TEMPO.COJakarta – Direktur Imparsial Al Araf menyarankan TNI membentuk divisi khusus pertahanan siber (cyber defence). Selain berguna untuk mengatasi ancaman di masa mendatang, pembentukan satuan ini bisa mengurangi banyaknya jenderal tanpa jabatan alias mereka yang tidak memiliki jabatan struktural di tubuh TNI.

Peningkatan kapasitas dengan fungsi tempur atau perang ini, kata Al Araf, lebih tepat ketimbang wacana menempatkan para jenderal tersebut untuk masuk kementerian dan menduduki jabatan sipil.

“Yang fungsinya memang untuk tempur dan perang, boleh ditingkatkan kapasitas dan kekuatannnya,” kata Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Seperti diketahui, TNI dihadapkan pada polemik banyaknya jenderal menganggur yang disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi. Bertambahnya masa usia pensiun ini membuat banyak jenderal menumpuk di tingkat perwira tinggi.

Setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi yang tak memiliki jabatan struktural di lingkungan TNI. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.

Terkait satuan cyber defence ini, kata Al Araf, Indonesia bisa meniru Amerika Serikat atau Israel. Dua negara ini sudah berpikir jika perang di masa yang akan datang tidak lagi secara fisik melainkan perang siber

 “Mereka membangun divisi cyber defence karena menganggap cyber ke depan sebagai ancaman,” kata dia.
Namun, Al Araf meminta divisi cyber defence TNI ini fokus pada ancaman dari luar. Divisi ini tidak perlu mengurusi hiruk-pikuk isu-isu hoaks yang beredar di masyarakat. “Kalau itu ya enggak perlu. Jadi lebih outward-looking, bukan inward-looking,” kata dia.
Reporter:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor:

Syailendra Persada

Kamis, 7 Februari 2019 07:02 WIB

Bagikan :

5 Usulan Imparsial untuk TNI Atasi Jenderal tanpa Jabatan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan ada lima hal yang bisa TNI lakukan untuk mengatasi banyaknya jenderal tanpa jabatan alias non-job. Cara-cara itu, kata dia, mulai dari program zero growth hingga opsi pensiun dini bagi perwira menengah yang tak memiliki posisi struktural.

Menurut Al Araf, yang paling penting dalam memecahkan masalah ini, TNI tidak boleh sembarangan memilih solusi jangka pendek. “Karena biasanya solusi jangka pendek akan menimbulkan resiko seperti beban anggaran dan sebagainya,” katanya di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Lima cara menurut Imparsial itu adalah: pertama, TNI harus konsisten menjalankan program zero growth untuk mengatasi jarak antara struktur dan jumlah personel. “Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah mereka yang pensiun,” ucapnya.

Di sisi kependidikan, Al Araf menyarankan agar prajurit yang masuk Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) dibatasi. Mengingat struktur organisasi yang seperti piramida, besar di tingkat bawah dan mengerucut di atas, maka Imparsial meminta agar Sesko TNI lebih selektif. “Harus benar-benar jumlahnya, jangan sampai menimbulkan penumpukan di perwira menengah dan jenderal,” ujarnya.

Saran ketiga, TNI diminta mengedepankan sistem merit dalam mempromosikan jabatan seorang perwira. “Naiknya jabatan perwira itu harus berbasis kompetensi, jangan karena pengaruh politik atau sebagainya,” kata Al Araf.

Sementara opsi keempat adalah memperluas jabatan fungsi khusus tempur seperti di Kostrad. Hal ini, menurut Al Araf, lebih tepat ketimbang wacana menempatkan militer aktif di jabatan-jabatan sipil.

Selain itu, kata dia, ada opsi lain yang berkembang, yakni memensiunkan dini sejumlah perwira menengah TNI. Mereka yang terpilih bisa mengikuti program penyesuaian di beberapa kementerian untuk nantinya menduduki jabatan tertentu

“Tapi ini bisa masalah, pertama mereka mau atau tidak, kedua jabatannya lebih menggiurkan atau tidak. Namun ini perlu dipikirkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, TNI dihadapkan pada polemik banyaknya jenderal tanpa jabatan yang disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi. Bertambahnya masa usia pensiun ini membuat banyak jenderal menumpuk di tingkat perwira tinggi

Setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi TNI yang tak memiliki jabatan struktural. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.

Reporter:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor:

Syailendra Persada

Kamis, 7 Februari 2019 06:34 WIB

Bagikan :

5 Saran Imparsial untuk Atasi Banyaknya Jenderal Non-Job di TNI

TEMPO.COJakarta – Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan ada lima cara yang bisa dilakukan oleh TNI untuk mengatasi banyaknya jenderal non-job alias tidak memiliki jabatan struktural. Ia menyebutkan salah satunya bisa dimulai dari program zero growth sampai opsi pensiun dini bagi perwira menengah.

Menurut Al Araf, yang paling penting dalam memecahkan masalah ini adalah TNI tidak boleh sembarangan memilih solusi jangka pendek. “Karena biasanya solusi jangka pendek akan menimbulkan risiko seperti beban anggaran dan sebagainya,” katanya di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Cara pertama yang bisa dilakukan, menurut Imparsial, TNI harus konsisten menjalankan program zero growth untuk mengatasi jarak antara struktur dan jumlah personel. “Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah mereka yang pensiun,” ucapnya.

Di sisi pendidikan, Al Araf menyarankan agar prajurit yang masuk Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) dibatasi. Mengingat struktur organisasi yang seperti piramida, besar di tingkat bawah dan mengerucut di atas, Imparsial meminta agar Sesko TNI lebih selektif. “Harus benar-benar jumlahnya, jangan sampai menimbulkan penumpukan di perwira menengah dan jenderal,” ujarnya.

Saran ketiga, TNI diminta mengedepankan sistem merit dalam mempromosikan jabatan seorang perwira. “Naiknya jabatan perwira itu harus berbasis kompetensi, jangan karena pengaruh politik atau sebagainya,” tuturnya.

Keempat, memperluas jabatan fungsi khusus tempur seperti di Kostrad. Hal ini, menurut Al Araf, lebih tepat ketimbang wacana menempatkan militer aktif di jabatan-jabatan sipil.

Selain itu, kata dia, ada opsi lain yang berkembang, yakni memensiun dini sejumlah perwira menengah TNI. Mereka yang terpilih bisa mengikuti program penyesuaian di beberapa kementerian untuk nantinya menduduki jabatan tertentu

“Tapi ini bisa masalah, pertama mereka mau atau tidak, kedua jabatannya lebih menggiurkan atau tidak. Namun ini perlu dipikirkan,” ujarnya.

TNI dihadapkan pada polemik banyaknya jenderal menganggur yang disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi. Bertambahnya masa usia pensiun ini membuat banyak jenderal menumpuk di tingkat perwira tinggi

Setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi yang tak memiliki jabatan struktural di lingkungan TNI. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.

 

Reporter:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor:

Rina Widiastuti

Kamis, 7 Februari 2019 06:08 WIB

Bagikan :

Restrukturisasi Diusulkan Jadi Solusi Persoalan di Tubuh TNI

Jakarta, CNN Indonesia — Restrukturisasi dan reorganisasi menjadi usulan yang mencuat di tengah polemik surplusnya kalangan perwira di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Direktur Imparsial, Al Araf menilai saatnya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji restrukturisasi dan reorganisasi TNI.

Al Araf meyakini restrukturisasi serta reorganisasi nantinya juga akan berdampak terhadap penggunaan anggaran pertahanan.

“Saat ini beban anggaran pertahanan hampir 40-50 persen habis untuk gaji personel. Sementara di sisi lain Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan alusista,” kata Al Araf di di Kantor Imparsial, Rabu (6/2).

Usulan Imparsial disampaikan menyikapi sejumlah kebijakan TNI seperti penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit, serta perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Ia menyatakan restrukturisasi serta reorganisasi militer pada dasarnya sebuah keniscayaan dan biasa dilakukan di semua negara. Namun, kata dia, restrukturisasi dan reorganisasi TNI diharapkan tetap berpijak pada semangat reformasi yakni menjadi TNI sebagai alat pertahanan negara.

Menurutnya, restrukturisasi tak jadi masalah ketika dilakukan guna memperkuat kesatuan atau unit dengan fungsi tempur. Hal ini bisa dilakukan pada tingkatan seperti komando strategi angkatan darat (Kostrad), armada baru angkatan laut, serta pangkalan baru angkatan udara.

Namun, kata dia, restrukturisasi perlu dikaji ulang ketika menguatkan teritorial seperti menjadikan bintang satu di komando resort militer (Korem). Hal itu dinilai tak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Gelar kekuatan TNI seharusnya dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis,” tuturnya.

Hal ini kemudian bersangkutan dengan rencana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasukkan perwira tinggi dan perwira menengah ke posisi sipil guna menangani penumpukan perwira tanpa jabatan. Menurutnya, hal itu dapat mengembalikan dwifungsi TNI yang telah dihapus sejak reformasi.

“Rencana perluasan militer aktif menduduki jabatan di kementerian lain sepatutnya dikaji dan dipertimbangkan ulang. Jangan sampai hal itu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI,” ujar Al Araf.

Hal itu, kata Al Araf, sesungguhnya bisa dicegah melalui peningkatan seleksi Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI. Di sisi lain, pemerintah juga dianggap perlu melanjutkan program pertambahan pegawai sebesar nol persen (zero growth) secara transparan dalam mengatasi kesenjangan antarperekrutan dengan struktur serta jabatan TNI.

“Restukturisasi bukan hanya soal penambahan jabatan dan struktur tapi juga pengurangan yang tak efektif. Jangan sampai penempatan kurang tepat akan membebani anggaran pertahanan,” kata Al Araf.

 

Berpotensi ganggu elektabilitas Jokowi
Kendati demikian, Al Araf menyebut restrukturisasi TNI bisa saja memengaruhi elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019. Al Araf menyatakan ini bisa terjadi jika tak dilakukan dengan tepat.

“Masyarakat akan menolak karena menganggap itu kemunduran reformasi TNI. Tidak menguntungkan untuk Presiden tetapi menguntungkan untuk militer. Sementara yang memilih adalah masyarakat,” ujar Al Araf.

Menurutnya, restrukturisasi akan menjadi sangat baik ketika dilakukan untuk menguatkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Restrukturisasi juga tak hanya bicara penambahan.

Ia menegaskan dalam era perkembangan teknologi seperti sekarang, kemenangan biasanya ditentukan melalui teknologi persenjataan serta kemampuan dan kualitas personel. Kemenangan tak lagi ditentukan melalui seberapa banyak personel perang.

“Jadi negara melakukan upaya penataan ke situ,” Al Araf menegaskan.

 

CNN Indonesia | Kamis, 07/02/2019 03:22 WIB

Bagikan :

Imparsial Sebut Perpanjangan Usia Pensiun Personil TNI Bebankan Anggaran

Majalahayah.com, Jakarta – Organisasi Imparsial meminta pemerintah tidak serta merta memutuskan memperpanjang masa pensiun anggota TNI untuk tamtama dan bintara. Direktur Imparsial, Al Araf, meminta pemerintah melakukan kajian lebih dalam, terutama terkait dampaknya pada anggaran pertahanan.

“Kami belum menyatakan iya atau tidak, tapi perlu kajian mendalam karena hari ini anggaran pertahanan terbebani oleh gaji personel yang hampir 40-50 persen,” katanya di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV, Nomor 5B, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Menurut Al Araf, besarnya porsi gaji personel dalam anggaran pertahanan menjadi ironi. Pasalnya, di satu sisi alutsista Indonesia dan kesejahteraan personel TNI kondisinya masih memprihatinkan.

“Kalau penambahan pensiun dilakukan maka ada implikasi beban anggaran untuk menambah gaji, karena waktu (tugas) akan tambah lama, kan,” ujarnya.

Selain itu, Imparsial mendesak pemerintah agar melihat tingkat efektivitas organisasi TNI andai kebijakan ini terealisasi. “Apakah dengan memperpanjang usia itu akan memberikan efektivitas atau sebenarnya enggak ada pengaruhnya. Kalau enggak berpengaruh ya enggak perlu,” kata dia.

Rencana revisi usia pensiun ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 29 Januari 2019. “Saya sudah perintahkan Menkumham dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun tamtama dan bintara yang sekarang 53 tahun ke 58 tahun,” kata dia di Istana Merdeka.

Jokowi beralasan usia 53 tahun bagi TNI sebetulnya masih produktif. Ia menilai, semestinya usia pensiun TNI juga sama dengan Polri, yaitu 58 tahun. “Kalau umur 53 tahun kan masing seger-segernya, masih produktif-produktifnya sudah dipensiun. Polri kan 58 tahun,” kata dia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan perpanjangan usia pensiun akan dilakukan melalui revisi Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal itu memuat bahwa 53 tahun merupakan usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama. Sedangkan batas usia pensiun perwira adalah 58 tahun.

 

 

Bagikan :

Tentara Aktif Tempati Jabatan Sipil Dinilai Kembalikan Otoritarian TNI

kumparanNEWS- reorganisasi dan restrukturisasi TNI melalui revisi UU TNI bisa menyebabkan kembalinya dwifungsi ABRI (sosial-politik). Hal ini disampaikan Ketua Imparsial, Al Araf, dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Rabu (6/2). Menurutnya, penempatan militer aktif pada jabatan sipil tidak tepat dan bertentangan dengan agenda reformasi TNI. “Penempatan militer di jabatan sipil tentu sama mengembalikan otoritarian TNI. Padahal itu sudah dihapus. Sama saja dengan mundur ke belakang. Apalagi sampai ke level revisi undang-undang TNI,” ujar Al Araf. Menurutnya, kebijakan itu juga menyebabkan munculnya deviasi, penggunaan TNI tidak sesuai fungsinya, seperti untuk peningkatan elektoral.

“Restrukturisasi bukan berarti memperkuat teritorial. Sepantasnya organisasi TNI lebih menambah kekuatan dan kualitas personel seperti Kostrad,” katanya.

Hal senada juga disampaikan koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto. Dia menilai, kebijakan tersebut mengembalikan fungsi kejayaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI yang sudah dihapus sejak reformasi 1998.

“Hal ini tentu berimbas pada terganggunya sistem pemerintahan yang demokratis,” ujar Ardi. Reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminnya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan sipil. “Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan terkait fungsi pertahanan seperti Kemenkumham. Dalam konteks itu, rencana perluasan ini perlu dikaji,” kata Gufron Mabruri, Wakil Direktur Imparsial. Untuk diketahui, reorganisasi dan restrukturisasi TNI ini direncanakan meliputi penempatan militer ke jabatan sipil, penambahan unit, serta struktur baru TNI, peningkatan status jabatan, perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tantama.

 

kumparanNEWS
6 Februari 2019 16:21 WI
Bagikan :

Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Harus Tepat Sasaran dan Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI

 

Press Release

No: 002/Press-Release/IMP/II/2019

 

Rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan beberapa kebijakan. Hal itu meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama. Salah satu alasan penempatan perwira TNI di jabatan sipil itu adalah upaya menyalurkan perwira tinggi tanpa jabatan alias non-job. Restrukturisasi dan reorganisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi TNI.

Restrukturisasi dan reorganisasi militer merupakan sesuatu yang dimungkinkan di negara manapun. Penataan organisasi itu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam menghadapai ancaman dengan tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek ekonomi (anggaran).

Imparsial menilai kebijakan untuk memperkuat kesatuan dan unit yang memiliki fungsi tempur untuk perang seperti Kostrad memang sangat dimungkinkan. Hal ini juga akan berimplikasi pada terdapatnya jabatan baru dan pangkat baru. Namun demikian, rencana untuk peningkatan status jabatan dan pangkat baru di beberapa unit lain seperitnya perlu dikaji ulang.

Peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di beberapa daerah teritorial yakni beberapa Korem sepertinya kurang tepat. Hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang tertuang dalam UU TNI No. 34/2004 yang mengisyaratkan perlunya melakukan restrukturisasi komando territorial. Justru dalam konteks resturkturisasi dan reorganisasi TNI tersebut sepatutnya pemerintah mendorong agenda restrukturisasi Koter yang menjadi mandat reformasi dan UU TNI sendiri dimana gelar kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah (Penjelas Pasal 11 ayat 2 UU TNI).

Imparsial menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi UU TNI tidak tepat. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis.

Reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, jabatan di kementerian dan lainnya. Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti kementerian pertahanan, kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, intelijen negara, sandi negara, lemhanas, dewan pertahanan nasional, lainnya (Pasal 47 ayat 2 UU TNI). Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain memang sepatutnya perlu dikaji dan dipertimbangkan ulang, jangan sampai hal itu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus.

Terkait dengan perpanjangan masa pensiun Bintara dan Tamtama sepertinya perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum diputuskan. Jangan sampai penambahan masa pensiun ini menimbulkan beban anggaran di sektor pertahanan dan menambah surplus jumlah prajurit di TNI sendiri dan juga perlu mempertimbangkan efektivitasnya. Saat ini beban anggaran pertahanan hampir 40-50 persen habis untuk gaji personil. Sementara di sisi lain Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan Alutsista di tengah anggaran yang terbatas.

Imparsial menilai penataan organisasi dan personel TNI yang penting untuk dipikirkan adalah  terkait dengan penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system). Selain itu, perlu untuk melanjutkan program zero growth di dalam mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang di miliki TNI. Perekruitan personel TNI perlu menyesuiakan dengan jumlah personel yang pensiun.

Imparsial memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI.

 

Jakarta, 6 Februari 2019

 

 

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Bagikan :

Perpres Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Teroris Mendesak

Jum’at, 14 Desember 2018 – 10:10 WIB

 

SINDONEWS.COM – JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yang tertuang dalam UU Antiterorisme. Langkah itu secara khusus akan diatur melalui Perpres.

Pelibatan TNI tidak dalam kondisi perang atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memang diatur dalam Pasal 7 UU TNI, dan itu merupakan keputusan politik, yakni oleh Presiden. Karena itu, Pepres Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai sudah mendesak. Sebab, pembatasan tugas dan wewenang itu perlu dirinci agar TNI punya batasan dalam pelaksanaannya.

”Perpres ini sudah mendesak agar ada koridor sejauh mana TNI menjalankan kewenangannya dalam pemberantasan terorisme. Mengapa diperlukan Perpres? Karena pelibatan Operasi Militer Selain Perang sesuai Pasal 7 Ayat UU TNI harus melalui kebijakan politik, sehingga perlu diatur dalam Perpres,” ungkap Muhamad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme UI dalam diskusi “Apa Kabar Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme?” di Jakarta, kemarin.

Syauqillah mengatakan, melalui UU Anterorisme ini dijelaskan bagaimana kehadiran TNI/Polri dalam penanganan terorisme adalah wujud kehadiran negara. Karena itu, pelibatan TNI dalam menjaga keamanan dari ancaman terorisme harus segera diperjelas.

”Bagaimana peran TNI, itu harus diperjelas. Misalnya yang mengancam terhadap keamanan Presiden dan Wapres atau Istana Negara, atau di pesawat terbang, kapal laut. Itu berbasis peristiwa terorisme,” tegasnya.

Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ifdhal Kasim, menjelaskan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sebenarnya telah diatur jelas dalam UU TNI. Apalagi, dalam hal menjadi keamanan nasional negara. “Seperti perang misalnya, itu TNI punya wewenang tinggi untuk turun. Begitu pun menangani gangguan-gangguan keamanan lainnya termasuk gangguan terorisme. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai bisa langsung dilakukan,” ungkapnya.

Ifdhal menilai bahwa masuknya TNI dalam UU Antiterorisme ini untuk mengisi kekurangan Polri sebagai leading sektor penanganan terorisme. “Untuk menurunkan TNI dalam penanganan terorisme harus ada koordinasi. Pelibatan juga sesuai dengan koridor wilayahnya. Bagaimana teknisnya nanti akan ada buku petunjuk penyelenggaraan operasi menanggulangi terorisme. Perpres ini mengatur secara menyeluruh area mana saja yang TNI perlu turun. Terutama yang menyangkut keamanan negara, maka TNI harus turun. Kehadiran TNI hanya untuk penindakan,” katanya.

Mengenai adanya kekhawatiran pelanggaran HAM, TNI sudah ada rambu-rambu hukum militer. TNI memang pegang senjata, namun mereka dilatih menggunakan senjata dengan benar dan tidak boleh digunakan untuk pribadi.

Puspitasari, dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global menambahkan, terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. “Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme adalah OMSP. “Berdasarkan UU TNI jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara undang-undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, maka wajar bila TNI ikut dipersalahkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Imparsial Al Araf mengigatkan agar pemerintah teliti mengatur peran TNI dalam penanganan terorisme. Dia juga menyebutkan bahwa penanganan terorisme masuk sistem peradilan pidana bukan mekanisme perang, sehingga penanganannya pun tetap harus dipimpin kepolisian.

“Presiden harus mempertimbangkan secara dalam mekanisme penanganan terorisme di Indonesia itu menggunakan criminal justice system. Artinya, sistem penegakan hukum yang bekerja. Konsekuensinya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme di dalam negeri, baru bisa dilakukan jika terorisme tidak bisa lagi ditangani penegak hukum. Selanjutnya, perlu ada keputusan politik presiden dalam mengerem kebijakan TNI,” tuturnya.

Peran TNI juga hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus tertentu disertai rincian yang jelas. “Meskipun dalam aturan sudah jelas, namun pelaksanaan penanganan aksi terorisme oleh TNI itu baru akan dijabarkan dalam Perpres. Karenanya, Perpres harus menguraikan soal kewenangan, jumlah anggota yang diterjunkan, durasi tugas, serta sumber pendanaan untuk setiap kasus,” kata Al Araf.

Dengan demikian, kata Al Araf, pelibatan TNI pun diatur khusus untuk kasus-kasus terorisme tertentu. “Perpres harus merinci kriteria ancaman teror yang cukup ditangani kepolisian, dan mana yang perlu campur tangan TNI. Parameter ancaman teror itu bisa berkaitan dengan perkiraan dampak terhadap kedaulatan negara. Sebab, peran TNI baru bisa dilakukan jika sebuah kelompok teroris menguasai wilayah tertentu,” ujar Al Araf. (Binti Mufarida)

Bagikan :

Imparsial Minta TNI Jaga Netralitas di Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menjaga netralitas dalam rangkaian Pemilihan Umum 2019. Catatan buruk anggota TNI aktif yang pernah terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya diharapkan tak terjadi lagi.

Direktur Imparsial Al Araf meminta Panglima TNI melakukan tindakan nyata untuk mencegah anggotanya terlibat dalam politik praktis.

“Keterlibatan anggota TNI di masa lalu tidak boleh terjadi sehingga perlu diperhatikan bahwa proses pemilu nanti seharus dan sebisa mungkin tidak melibatkan militer,” ujar Al Araf dalam jumpa pers di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pernah berjanji di muka publik bahwa institusinya akan menjaga netralitas dan soliditas dalam Pemilu 2019. Hadi memerintahkan jajarannya untuk menjaga nilai-nilai tersebut sepanjang pemilu ini.

Kendati demikian, pernyataan Hadi tersebut dinilai masih bersifat normatif belaka. Secara hukum, anggota TNI aktif dilarang berpolitik praktis seperti yang tertuang di Pasal 39 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Araf menilai Panglima TNI belum mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas terkait netralitas TNI dalam pemilu sekarang. Ia berharap ketegasan yang lebih itu bisa segera dinyatakan untuk mencegah penyimpangan yang pernah terjadi sebelumnya.

“Panglima perlu menyatakan pelarangan tersebut bagi mereka yang tidak netral akan ditindak dan diproses hukum.” katanya 

Araf menambahkan publik tak tinggal diam jika nanti menemukan ada anggota TNI yang berpolitik praktis selama pemilu.

Ia meminta masyarakat segera melaporkan anggota TNI aktif yang tidak netral ke lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau Komnas HAM, hingga lembaga lain seperti Imparsial.

Sementara, Wakil Direktur Imparsial Ghuffron Mabruri mengingatkan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya kerap ada keterlibatan anggota TNI aktif.

Ghuffron mencontohkan pada Pemilu 2004 silam ada penggunaan kendaraan militer untuk memobilisasi massa. Begitu pula pada 2009 dan 2014 dengan bentuk keterlibatan militer yang berbeda.

“Pola penyimpangan sejak 2004, 2009, dan 2014, dan sejumlah Pilkada sebelumnya yang lalu jadi catatan agar TNI melakukan pengawasan yang kuat, jadi kalau ada anggota yang melakukan penyimpangan harus ada sanksi yang tegas,” ucap Ghuffron.

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 05:26 WIB

Bagikan :

“Netralitas, Profesionalitas dan Soliditas TNI Jelang Pemilu 2019”.

Siaran Pers

Nomor: 08/SP/IMPARSIAL/X/2018

 

 

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-73. Terkait momentum ini, Imparsial terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama ini dalam menjaga pertahanan negara, dengan harapan besar bahwa TNI ke depan akan semakin kuat, profesional dan modern

 

Di saat TNI merayakan HUT TNI yang ke 73, Indonesia dalam waktu dekat ini juga akan menghadapi proses pemilihan umum. Dalam konteks itu, di tengah akan diselenggarakannya pemilihan legislatif dan Pilpres serentak pada April 2019, netralitas TNI sebagai aktor pertahanan negara penting untuk dijaga. Upaya memastikan netralitas TNI dalam politik elektoral merupakan suatu keharusan dan sekaligus menjadi elemen kunci dari berlangsungnya proses politik elektoral yang demokratis, Jurdil (jujur dan adil), aman dan damai.

 

Sebagai alat pertahanan negara, TNI tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral. Apalagi undang-undang TNI no 34 tahun 2004 (Pasal 39) menegaskan bahwa prajurit TNI dilarang berpolitik praktis.

 

Adanya keterlibatan sejumlah purnawirawan jenderal dalam dinamika politik pemilihan presiden, baik sebagai pengurus partai politik maupun tim sukses kandidat presiden, harus menjamin tidak akan menarik-narik institusi TNI ke dalam kontestasi politik elektoral. Sebagai purnawirawan, mereka memang telah menjadi warga sipil dan tentunya mempunyai hak untuk berpolitik. Namun, adalah salah dan keliru jika keterlibatan dilakukan dengan mempolitisasi atau menarik-narik institusi TNI, seperti menggunakan pengaruh, kedekatan atau bentuk politisasi lain untuk mencapai tujuan kontestasi politik.  Pernyataan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang menyampaikan dan memerintahkan TNI agar netral dalam Pemilu merupakan langkah awal yang baik di dalam menjaga netralitas TNI.

 

Dalam menghadapi berbagai ancaman dan berbagai isu yang berkembang, tentu profesionalisme TNI di dalam mengidentifikasi ancaman diperlukan. Terhadap isu komunisme yang berkembang saat ini, misalnya, militer maupun masyarakat tidak perlu khawatir. Komunisme bukanlah ancaman nyata buat Indonesia saat ini. Sejatinya, paska perang dingin berakhir, komunisme bukan lagi menjadi ideologi yang menakutkan dan mengancam negara-negara di dunia. Paska Uni Soviet runtuh, sebagian besar negara-negara-satelit Uni Soviet berubah ideologi dan sistem politiknya dari komunisme menuju demokrasi. Paska 1990 an gelombang demokratisasi di banyak negara nyata terjadi di hampir sebagian besar negara di dunia yang merubah sistem politiknya dari otoritarian, komunis menjadi sistem politik demokrasi.

 

Di Indonesia, Komunisme juga bukan merupakan ancaman nyata. Saat ini tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2019 yang mengusung ideologi komunisme di dalam aturan dasar partainya. Bahkan sampai saat ini larangan komunisme yang berpijak pada ketetapan MPR masih berlaku. Jadi bagaimana mungkin komunisme dapat dianggap sebagai ancaman nyata  saat ini jika organisasinya saja tidak jelas dan dilarang?

 

Isu komunisme yang berkembang saat ini sejatinya hanyalah isu yang sifatnya politis. Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti. Politisasi isu komunisme itu juga terjadi dalam perhelatan Pemilu 2014 yang lalu. Pengguliran isu komunisme juga berdampak pada terhambatnya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

 

Keterlibatan TNI dalam merespon ancaman keamanan non-tradional (non-traditional securty) seperti dalam menghadapi bencana alam di Donggala dan Palu merupakan sesuatu hal yang positif. Di tengah keterbatasan kapasitas sipil dan situasi yang emergency pelibatan TNI itu memang di mungkinkan sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Namun demikian, alangkah lebih baik jika kini Presiden membuat keputusan presiden tentang pelibatan militer dalam penanganan bencana alam di Sulteng sebagai dasar legal untuk menentukan sampai kapan pelibatan militer itu di lakukan, tujuan pelibatan, kekuatan militer yang digunakan serta dukungan anggaran yang di butuhkan. Hal ini tidak hanya sebatas untuk memenuhi aturan dalam UU TNI no 34/2004 (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3) tetapi juga sebagai kejelasan operasional dalam pelaksanaan tugas operasi militer selain perang dalam penanganan bencana alam, agar operasi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien.

 

Meski ancaman keamanan non-tradisonal berkembang, namun Indonesia sesungguhnya masih menghadapi kemungkinan ancaman keamanan tradisional (traditional security) semisal persoalan konflik laut China Selatan. Karena itu, kapasitas militer tetap perlu diletakkan dalam tugas dan fungsi utamanya yakni untuk menghadapi perang. Militer direkruit, dididik, dilatih dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.  Tujuan keberadaan militer di berbagai dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan raison d’être atau prinsip utama dari peran militer.

 

Untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara maka negara perlu membangun modernisasi alutsista yang lebih modern. Peningkatan kapasitas persenjataan Indonesia perlu di lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sini, transparansi dan akuntabilitas modernisasi alutsista menjadi penting. Di sisi lain, profesionalisme militer juga perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit itu sendiri.

 

Imparsial menilai, peringatan HUT TNI saat ini juga penting digunakan untuk mengingat dan mengevaluasi dinamika agenda reformasi TNI. Reformasi TNI sejak tahun 1998 diakui memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Meski demikian, dinamika reformasi masih menyisakan sejumlah agenda yang belum dituntaskan. Pelaksanaan agenda-agenda tersisa itu tidak hanya penting untuk mendorong TNI kuat dan profesional, namun juga menghomati tatanan negara demokratik dan hak asasi manusia. Salah satu agenda penting dalam reformasi TNI adalah melakukan reformasi sistem peradilan militer melalui perubahan UU no 31/1997. Selain itu evaluasi terhadap nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik negara yang kurang tepat sasaran perlu di lakukan. Hingga kini paling tidak terdapat 40 MoU.

 

Selain itu, tantangan TNI ke depan adalah terkait dengan reformasi birokrasi internal dan regenerasi TNI (mutasi, promosi, rotasi, transparansi dan akuntabilitas) menjadi pekerjaan rumah yang perlu di lakukan. Dalam waktu dekat ini, proses pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan terjadi. Presiden dan Panglima TNI tentu perlu memikirkan pergantian KSAD yang dapat mendukung penguatan profesionalisme TNI AD yang di dalamnya perlu mempertimbangkan aspek kompetensi, profesionalitas, trackrecord, soliditas dan penghormatan terhadap HAM dan tata nilai demokrasi. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Dalam perspektif HAM, Presiden dan Panglima TNI tentu perlu memperhatikan bahwa rekam jejak calon KSAD nanti benar-benar bebas dari persoalan pelanggaran HAM.

 

Dirgahayu TNI ke 73 semoga TNI semakin modern, profesional dan sejahtera.

 

Jakarta, 4 Oktober 2018

 

 

IMPARSIAL

  1. Al araf
  2. Gufron Mabruri
  3. Hussein Ahmad
  4. Evitarossi Budiawan
Bagikan :