Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

jawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

 

SELASA, 23 JAN 2018 19:09 | EDITOR : YUSUF ASYARI

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *