Penyelesaian Konflik Papua VS Hak Menentukan Nasib Sendiri

Oleh : Hendra Manurung[1]

Pasca Reformasi 1998, situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua belum menunjukkan perbaikan signifikan. Papua, yang terletak di perbatasan kawasan Asia dan Pasifik, terdiri dari dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Wilayah ini terus dilanda kasus pelanggaran HAM serta konflik kemanusiaan yang berkepanjangan. Kondisi kehidupan penduduk asli Papua juga sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi kehidupan para pendatang yang berasal dari wilayah lain di Indonesia. Mei 2014, jumlah penangkapan pengunjuk rasa meningkat menjadi ratusan orang, di mana terjadi 470 penangkapan hanya dalam waktu satu bulan. Selain itu, jumlah ancaman, intimidasi, dan aksi yang menghambat kerja wartawan lokal meningkat hampir dua kali lipat, dibandingkan dengan 2013. Aksi demonstrasi juga menurun sebagai akibat kebijakan dan aksi represif aparat penegak hukum terhadap gerakan sosial masyarakat Papua.

Sementara, pemerintah Indonesia juga belum pernah memberikan ijin bagi Utusan Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi mengunjungi Papua. Ditengarai, hal ini berlawanan dengan sikap positif yang pernah diumumkan Indonesia sebelumnya. Agustus 2014, dua wartawan asal Perancis ditangkap dan ditahan selama dua setengah bulan karena dianggap melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Rincian berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terus terjadi selama periode April 2013 hingga Desember 2014, seperti dilaporkan oleh LSM HAM di Papua, nasional, maupun internasional, serta lembaga gereja-gereja di Papua dan Jakarta. Dalam periode ini, tercatat adanya 47 unjuk rasa. Hanya lima yang tidak berakhir dengan penangkapan. Penyiksaan dan penganiayaan sering kali terjadi pada saat unjuk rasa. Laporan ini mengungkap secara terperinci 18 kasus penyiksaan diikuti adanya 22 warga sipil asli Papua, yang terbunuh oleh aparat keamanan. Pada tanggal 8 Desember 2014, aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah sekelompok masyarakat adat Papua yang berunjuk rasa menentang aksi kekerasan aparat kemanan. Setidaknya 4 (empat) siswa tewas ditembak, dan 17 (tujuh belas) lainnya luka-luka. Pelaku penembakan sampai saat ini pun belum diadili.

Aparat kepolisian Papua terus menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah tuduhan pelanggaran, dari kepemilikan senjata tajam sampai kepemilikan amunisi atau bahan peledak. Menurut catatan “Orang Papua di Balik Jeruji”, Undang-Undang tersebut digunakan untuk penahanan dalam 32 kasus politik. Kelompok Kerja PBB atas Penangkapan Sewenang-wenang (UN Working Group on Arbitrary Detention) yang menyampaikan bahwa UU Darurat Indonesia ini merupakan UU Darurat yang paling tua, yang disusun ketika Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya (1945)[2]. Sama halnya ketika terjadi kerusuhan di Kalimantan Barat (2000-2002) dan perjuangan kemerdekaan Timor Leste (1999), Undang Undang yang sama diterapkan di Papua.

Hingga saat ini, masyarakat asli Papua masih membawa pisau lipat, terutama jika mereka aktif dalam kegiatan politik, yang pasti akan diancam oleh Undang-Undang ini. Hukuman terberat yang diberikan dalam UU ini adalah hukuman mati. Saat ini, isu hukuman mati mendapat perhatian khusus, karena moratorium hukuman mati masih berupa wacana[3]. UU ini sudah kadaluarsa dan harus dihapuskan. Polisi harus dapat menggunakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesuai. Hal yang sama diungkapkan oleh Kelompok Kerja PBB untuk Penangkapan Sewenang-wenang selama kunjungan mereka ke Indonesia pada tahun 1999[4].

Gereja-gereja di Papua dan berbagai organisasi HAM lokal mencatat adanya kenaikan jumlah kekerasan horizontal antara masyarakat asli Papua dan pendatang. Polisi juga seringkali membiarkan atau mendukung kekerasan terhadap masyarakat Papua disertai dengan praktik penegakan hukum yang tidak adil. Kasus yang terjadi pada Pasar Yotefa, Abepura, pada tanggal 2 Juli 2014 menunjukkan bahwa polisi bekerja sama dengan sekelompok transmigran dalam menyiksa seorang anggota masyarakat adat Papua. Jumlah penduduk asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat menurun tajam, menjadi sekitar 42% di 2015. Penurunan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah transmigran dari daerah lain yang masuk ke Papua dan rendahnya pertumbuhan penduduk asli Papua.

Ditengarai, terjadi pula penurunan layanan kesehatan dan sistem pendidikan di daerah terpencil di dataran tinggi Papua. Berdasarkan 2012[5], angka kematian balita di daerah dataran tinggi di Papua mencapai 11,5 %[6]. Angka tersebut hampir dua kali angka kematian balita di Papua Nugini. Jumlah tersebut tiga kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata di Indonesia. Tidak ada negara di kawasan Asia atau Pasifik yang memiliki angka kematian balita setinggi angka di Papua. Hanya sekitar 20 persen penduduk desa di daerah terpencil yang melek huruf. Hal ini dikarenakan berkurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. Akibatnya, kaum muda dan perempuan Papua memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk bekerja dalam sektor pelayanan masyarakat dan pekerjaan-pekerjaan lain di kota kabupaten.

Mendesak bagi Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo bersama-sama  dengan masyarakat Papua dalam mengupayakan alternatif penyelesaian masalah untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua, serta mendukung terwujudnya solusi damai atas konflik yang terjadi. Papua merujuk kepada bagian barat dari Pulau Nugini di Pasifik, yang juga merupakan dua propinsi paling timur Indonesia. Masyarakat asli Papua telah lama mengalami pelanggaran HAM, di mana aparat keamanan menjadikan mereka sebagai obyek kekerasan melalui pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Impunitas tentu saja berlaku dalam konteks ini. Kurangnya akses memadai atas kesehatan dan pendidikan, marjinalisasi demografi dan ekonomi, serta diskriminasi telah melemahkan situasi kehidupan di Papua.

Kehadiran aparat keamanan Indonesia dalam jumlah besar, minimnya akses terhadap pengamat internasional seperti wartawan, serta korupsi dan transmigrasi juga memperburuk situasi di Papua. Tahanan politik dan penganiayaan aktivis politik menunjukkan tingkat penindasan yang melanggar kebebasan berekspresi dan hak-hak masyarakat asli. Kekayaan sumber daya alam Papua telah menarik bisnis dan unit-unit usaha aparat keamanan, yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi pertambangan, penebangan hutan, proyek-proyek pertanian yang berbahaya, dan degradasi lingkungan. Dinamika ini mengancam budaya tradisional masyarakat asli Papua dan menjatuhkan perjuangan Papua untuk mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Masyarakat Papua seharunya dapat mendapatkan hak-hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui cara-cara damai. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat sipil Papua sendiri.

Salah satu proyek terbesar dunia yang menjadi pemicu masalah pelanggaran HAM di Papua adalah Freeport Mc.Moran Copper & Gold Inco beroperasi di Grasberg (2012), di mana 67% saham milik Freeport, Rio Tinto Group (Inggris dan Australia) memiliki 13% serta Pemerintah Indonesia mendapat 9,3% dan PT Indocopper Investama Corporation memiliki 9%. Sudah sangat jelas bahwa bangsa Papua secara umum dan pemilik ulayat secara khusus sama sekali tidak diperhitungkan dalam hal ini. Semua demi kepentingan ekonomi negara asing hingga 2021.

Ditengah perlambatan ekonomi yang melanda nasional maupun global dewasa ini, Papua semakin menunjukan jati dirinya tatkala Pemerintah Propinsi Papua mengklaim bahwa pertumbuhan perekonomian daerahnya berada dikisiran angka 8,76 persen di periode Desember 2016[7]. Hal ini mengubah opini masyarakat yang selalu menempatkan Papua sebagai daerah yang terbelakang dan kurang sukses dalam mengelola kewenangan khususnya sebagai wilayah otonomi khusus di Indonesia.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe (2015)[8], mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Papua kian membaik dapat diukur dari data statistik yang menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Propinsi Papua sebesar 1,88 persen. Seiring pertumbuhan ekonomi, pemerintah Papua mengklaim bahwa tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakatnnya mulai membaik. Hal ini dapat digambarkan melalui tren perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perhitungan baru, yakni adanya peningkatan dari 56,25 di tahun 2013 menjadi 56,75 pada tahun 2014[9]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, dari 2010 hingga 2014, Pemprov Papua berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 4,22 persen dan menempatkan Papua sebagai propinsi dengan peringkat delapan dari 34 propinsi seluruh Indonesia[10].

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 sesungguhnya dilaksanakan berdasarkan Resolusi 1541 (XV) Majelis Umum PBB tahun 1960. Dalam peraturan PBB tentang dekolonisasi menyatakan bahwa pilihan apakah yang dilakukan ketika satu wilayah memutuskan masa depan konstituionalnya. Penentuan nasib sendiri adalah hak yang melekat pada masyarakat adat, terutama di Papua. Implementasi dari hak tersebut adalah tanggung jawab negara. Sebagai negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, dan terutama untuk memfasilitasi penentuan nasib sendiri secara internal. Indonesia sudah menetapkan Undang-undang (UU) yang dapat digunakan untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri secara internal. Contohnya, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Papua. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur di Indonesia, kurangnya implementasi menunjukkan bahwa kebijakan dan aksi pemerintah berlawanan dengan Undang-Undang.

Di dalam Resolusi tersebut tercantum Deklarasi Kemerdekaan Negara dan Bangsa Kolonial mengatakan bahwa semua orang memiliki Hak untuk Menentukan Nasibnya Sendiri, melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Pertama, asosiasi bebas dengan Pemerintah yang berkuasa atau dengan salah satu negara merdeka yang lain sebagai hasil dari pilihan bebas dan sukarela oleh masyarakat wilayah tersebut dinyatakan melalui proses informasi dan demokratis; Kedua, mengintegrasikan dengan pemberian kekuatan atau dengan salah satu negara merdeka atas dasar kesetaraan penuh antara non-pemerintahan sendiri dan independen dari Negara; Ketiga, bila cara a dan b tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal dalam arti salah satu negara merdeka tidak mampu bertanggung jawab atau gagal dalam membangun masyarakat di wilayah tersebut maka wilayah tersebut otomatis dinyatakan merdeka sendiri tanpa alasan apapun.

Disimpulkan bahwa masalah Papua harus diselesaikan berdasarkan Resolusi 1541 (XV) Majelis Umum PBB tahun 1960. Apabila kita kaitkan antara poin a, b, dimana orang Papua telah berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (1969-2017). Namun, orang Papua terus berusaha untuk mengungkap kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Orang Papua menuntut adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral dalam mengungkap masalah mendasar bagi orang Papua. Saat ini orang Papua tidak lagi berbicara tentang masalah Dekolonisasi, sebab Pemerintah Belanda sudah menyerahkan nasib dan masa depan Bangsa Papua kepada Indonesia dengan tujuan Pemerintah Indonesia membangun orang Papua termasuk mempersiapkan masa depan politik yaitu secara bebas memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih dengan bebas apakah memilih berada dibawah Indonesia atau dengan salah satu negara merdeka yang lain atau memilih untuk merdeka sendiri. Pemerintah Indonesia telah mengetahui tentang peraturan Dekolonisasi (poin a,b,c) diatas dan kesalahan yang pernah dilakukan terhadap orang Papua dari permulaan yaitu terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia menawarkan otonomi khusus sebagai solusi terbaik untuk menjawab semua persoalan di Papua, namun otonomi khusus tidak menjawab masalah mendasar masyarakat Papua, adanya distribusi kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Otonomi khusus (Otsus) belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia telah melanggar UU tersebut beberapa kali, misalnya melalui Dekrit Presiden No. 01/2003 yang membagi Papua menjadi 3 (tiga) provinsi tanpa berkonsultasi dengan masyarakat Papua. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan keagamaan di Papua menilai bahwa Otsus telah gagal. Militerisasi di Papua berlanjut, demikian juga dengan pelanggaran sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, social dan budaya dari masyarakat Papua. Pelaku pelanggaran HAM tetap saja tidak ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan kegagalan Indonesia untuk menanggapi harapan dan tuntutan masyarakat Papua untuk mewujudkan dialog, maka potensi kekerasan semakin berkembang. Diperlukan dukungan pemerintah Indonesia bagi aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)  dalam memperjuangkan pengakuan HAM dan mencari penyelesaian damai dalam kerangka pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk di dalamnya adalah kebebasan mengekspresikan pendapat politik secara damai, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta peranan penting para pembela HAM dalam transformasi damai di konflik yang berkelanjutan di “Papua Tanah Damai”.

Tanggal 10 Desember 2016 merupakan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Hal ini kian relevan jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kesejahteraan di bumi Cenderawasih yang hingga saat ini masih stagnan.

Presiden Joko Widodo telah menunjukkan keinginan untuk merubah kebijakan Pemerintah Indonesia di bumi Papua (2015)[11]. Presiden Jokowi berjanji akan membuka akses ke daerah konflik bagi pengamat internasional seperti wartawan, serta menghentikan program transmigrasi. Meskipun demikian, pemerintah pusat belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Keseriusan Presiden Jokowi dalam menegakan HAM perlu diperlihatkan melalui adanya komitmen dan jaminan kebebasan serta upaya pelindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia melalui instrument penegakan hukum untuk mendorong dan melindungi HAM masyarakat Papua.

Presiden Jokowi perlu mengidentifikasi akar konflik Papua, dan menangani prioritas utama seperti menghapus stigma separatis yang pernah diberikan kepada warga asli Papua; pemberian Amnesti kepada tahanan politik sebagai perwujudan niat baik pemerintah; menerapkan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan mengusut kasus pelanggaran HAM; menetapkan Moratorium pembentukan propinsi atau kabupaten baru di Papua; dan mempertimbangkan kembali membuka pembatasan akses bagi jurnalis asing, peneliti, akademisi, dan organisasi internasional di Papua. Integrasi politik Papua ke Indonesia telah berlangsung sejak 1963, namun pertanyaan tentang bagaimana perlakuan terhadap masyarakat asli Papua di Indonesia tetap belum terjawab.

Setelah Pilpres 2014[12], Presiden Jokowi dapat menulis sejarah integrasi baru jika ia dapat merebut hati warga Papua, membangun rasa kebangsaan dan mengakhiri kekerasan politik. Selama pemerintah tidak menghormati identitas masyarakat adat Papua, warga asli Papua akan tetap terpinggirkan. Upaya untuk menghancurkan identitas etnik, seperti Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 mengenai larangan simbol separatis, telah memperuncing konflik dan mendorong pendukung OPM dan masyarakat asli Papua untuk menyuarakan kemerdekaan wilayahnya di tingkat internasional.

Di tingkat internasional, berdasarkan Agenda Perdamaian (Agenda for Peace) yang digagas oleh eks-Sekjen PBB, Boutros-Boutros Ghali (1992)[13], pembangunan perdamaian diartikan sebagai salah satu dari empat tahap diplomasi, termasuk diplomasi pencegahan (preventive diplomacy), yaitu tindakan pemerintah untuk meredam konflik dan mencegah penyebaran konflik, perjanjian, perdamaian (peacemaking) sebagai tindakan untuk mendamaikan kedua pihak yang bertikai, pemeliharaan perdamaian (peacekeeping maintaining) sebagai penugasan pasukan perdamaian PBB di lapangan, dan pembangunan perdamaian (peace-building) pasca- konflik sebagai pembangunan sebuah lingkungan baru. Dalam kerangka ini, pembangunan perdamaian dipahami sebagai tahap lanjutan yang berlangsung setelah konflik dapat diatasi.

Keseriusan pemerintah dalam penegakan HAM harus dibuktikan dengan peningkatan indeks penegakan HAM di Papua yang ditandai dengan meniadakan berbagai macam pelanggaran HAM seiring pengakuan dunia internasional atas Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara dunia yang termasuk kedalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Referensi

Boutros-Ghali, B. (1992). An agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping. New York: United Nations.

Droglever. P.J. 2005. Tindakan Pilihan Bebas. Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri: Kanisius Yogyakarta.

Giayi. Benny. 2011. Hidup dan Karya Jhon Rumbiak. Gereja, LSM dan Perjuangan HAM Dalam Tahun 1980an di Tanah Papua. Deiyai West Papua.

Hernawan, B. (2013, 10 Maret 2013). Quo Vadis the Peace Dialogue for Papua? The Jakarta Post.

Hernawan, B. (2014). What’s Next for Papua after the MSG Diplomacy. The Jakarta Post.

Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, DC: United States Institute of Peace.

Siregar, l. A., Mustafa, H., Conoras, Y., & Silpa, C. (2013). Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non Papua. Jayapura: Aliansi Demokrasi untuk Papua.

Soekadijo.RG & Aditjondro. 2001. Belanda Di Irian Jaya : Garba Budaya Jakarta.

Sofyan Socrates. 2011. West Papua Persoalan Internasional. Cendrawasih Press : West Papua

_____________. 2011. Gereja & Politik Di Papua Barat. Cendrawasih Press: West Papua

Mr. M. Bame. 2010. Sekilas Sejarah Revolusi,Tantangan,Terobosan Dan Dukungan. Artikel Internasional

 

[1] Penulis adalah Dosen Hub. Internasional Universitas Presiden, Cikarang, Bekasi Jawa Barat.

[2] Laporan Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 Januari-12 Februari 1999), Commission on Human Rights, 56th Session, Item 11a, E/CN.4/2000/4/Add.2, http://daccess-ods. un.org/TMP/4112580.71660995.html

[3]  Joko Widodo says abolishing death penalty possible, but not for a ‘long time,’ Sydney Morning Herald, 9 Maret 2015, http://www.smh.com.au/world/joko-widodo-says-abolishing-death-penalty-possiblebut- not-for-a-long-time-20150308-13y6ve.html

[4] Laporan Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 Januari-12 Februari 1999), Commission on Human Rights, 56th Session, Item 11a, E/CN.4/2000/4/Add.2, http://daccess-ods. un.org/TMP/4112580.71660995.html

[5] Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[6] Ibid.

[7] Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[8] Ardian Wiwaha. (2016). “Pertumbuhan Ekonomi dan Penegakan HAM di Papua”. BATAMTODAY.COM, 23 Desember 2016.  http://m.batamtoday.com/berita82824-Pertumbuhan-Ekonomi-dan-Penegakan-HAM-di-Papua.html

[9]  Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[10] Ibid.

[11] Suara untuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Papua adalah 2.026.735 dari 2.795.867 suara, sedangkan di Provinsi Papua Barat, pasangan tersebut memenangkan 360.379 dari 532.907. Lihat http://www.kpu.go.id/koleksigambar/DD1_Pilpres_2014.pdf diakses pada tanggal 23 Pebruari 2017.

[12] Ibid.

[13] B., Boutros-Ghali. (1992). An agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping. New York: United Nations.

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *